APNI Menilai Ada Ketidakadilan Soal Uji Kadar Lokal Nikel

APNI minta aturan penetapan harga patokan penjualan mineral logam-batubara dijalankan

NIKEL.CO.ID – Di balik gemerlap nikel sebagai mineral masa depan, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga. Penambang nikel mengklaim, mereka banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter.

Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey, mengatakan ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal pembagian uji kadar logam nikel. Pasalnya, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel.

Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing. Ketidak adilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara pihak smelter yang merupakan investasi asing, boleh menunjuk surveyor sendiri.

Dari sinilah ketimpangan muncul. Menurut Meidy muncul banyak masalah soal perbedaan hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli. Hasil analisis kandungan nikel oleh surveyor pembeli, seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang.

Meidy menggambarkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8% bisa menjadi 1,5% bahkan 1,3%. Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian karena kandungan nikel sangat berpengaruh pada harga. Semakin tinggi persentase kandungan, semakin mahal harga nikel.

“Kalau kita berbicara kadar, memang terjadi karena data kita sampai bulan ini 5000 kontrak, biji nikel, dari 5 ribu, terjadi selisih yang luar biasa, kita wajib mematuhi HPM (harga patokan mineral) dan PPN (pajak pertambahan nilai) setengah persen sebelum tongkang jalan,” kata Meidy ketika dihubungi wartawan, Rabu (22/9/2021).

Memang, kata Meidy, setiap surveyor memiliki kadar yang berbeda. Tetepi setidaknya, atauran pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara harus dijalankan.

“Karena dengan aturan ini, maka jelas. Istilahnya pengusaha untung dan negara untung,” kata dia.

Tetapi demikian, kata dia, pihaknya masih mendapati, pengusaha smelter ada yang disana tak mematuhi HPM, saat membeli nickel ore atau bijih nikel.

APNI memprotes pihak smelter karena belum membeli ore dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Karena pengusaha smelter membeli nikel kepada penambang di bawah HPM. Karena itu dia gerah karena ada yang masih mengabaikan regulasi dari pemerintah.

Penambang nikel menyayangkan sikap pihak smelter selaku pembeli karena harga nikel tidak sesuai arahan pemerintah, yaitu berdasarkan Free on Board (FoB) atau harga dibeli di atas kapal tongkang, sehingga biaya asuransi dan angkutan ditanggung pembeli.

“Kita rugi dong. Ada 11 surveyor itu dipakai hanya satu surveyor. Memang itu bicaranya bicara busines to busines (B to B), itu suka-suka dia, tapi ada permasalahan ada tongkang ribuan ni, gak mungkin 60 juta ton nikel disuplai sendiri, setidaknya harus bagi-bagi, seperti kuota gitu,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

Read More

APNI Keluhkan Ketidakadilan Uji Kadar Nikel

NIKEL.CO.ID – Di balik gemerlap nikel sebagai mineral masa depan, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga. Pasalnya, para penambang nikel lokal mengklaim banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter.

Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, mengatakan ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal pembagian uji kadar logam nikel. Pasalnya, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel.

Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing. Ketidak adilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara pihak smelter yang merupakan investasi asing, boleh menunjuk surveyor sendiri.

Dari sinilah ketimpangan muncul. Menurut Meidy muncul banyak masalah soal perbedaan hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli. Hasil analisis kandungan nikel oleh surveyor pembeli, seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang.

Meidy menggambarkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8 persen bisa menjadi 1,5 persen bahkan 1,3 persen. Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian karena kandungan nikel sangat berpengaruh pada harga. Semakin tinggi persentase kandungan, semakin mahal harga nikel.

“Kalau kita berbicara kadar, memang terjadi karena data kita sampai bulan ini 5.000 kontrak, biji nikel, dari 5 ribu, terjadi selisih yang luar biasa, kita wajib mematuhi HPM (harga patokan mineral) dan PPN (pajak pertambahan nilai) setengah persen sebelum tongkang jalan,” kata Meidy dikutip Kamis (23/9/2021).

Memang, kata Meidy, setiap surveyor memiliki kadar yang berbeda. Tetepi setidaknya, atauran pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara harus dijalankan.

“Karena dengan aturan ini, maka jelas. Istilahnya pengusaha untung dan negara untung,” kata dia.

Tetapi demikian, kata dia, pihaknya masih mendapati, pengusaha smelter ada yang disana tak mematuhi HPM, saat membeli nickel ore atau bijih nikel.

Sumber: liputan6.com

Read More

Andre Rosiade Ungkap Pengusaha Nikel RI Diancam Smelter China

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade kembali berbicara mengenai persoalan smelter China di Indonesia. Hal itu dia sampaikan di hadapan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi. Pada kesempatan itu, Andre menyebut pengusaha nikel nasional mendapatkan ancaman.

Pertama, dia mengapresiasi langkah cepat Kemendag yang telah mengundang asosiasi pengusaha nikel Indonesia dan asosiasi surveyor untuk mendalami permasalahan yang ada. Tapi kini muncul permasalahan baru.

“Ingin saya sampaikan Pak Menteri, informasi yang saya dapatkan dari teman-teman pengusaha nikel di kita, lokal, nasional, bahwa sekarang orang-orang (pengusaha nikel) yang memberikan laporan ke Kemendag itu terancam tidak diberikan kesempatan oleh smelter-smelter Tiongkok,” kata Andre dalam rapat kerja dengan Mendag, Selasa (21/9/2021).

Pengusaha nikel Indonesia menurut Andre terancam tidak lagi bisa menjual nikel-nikel yang mereka tambang karena smelter China mengancam tidak mau membelinya.

“Jadi intinya apa? ada serangan balik. Jadi orang-orang pengusaha nasional kita yang memberikan data bentuk kezaliman dari smelter-smelter Tiongkok itu, smelter Tiongkok itu melakukan serangan balik. Mereka terancam tidak lagi bisa menjual nikel-nikel nasional kita karena terus terang ekspor ditutup, satu-satunya yang bisa makan nikel itu kan mereka (pengusaha smelter) sekarang,” paparnya.

Dirinya juga menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu menindaklanjuti hal tersebut.

Andre pada rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu sudah mengungkapkan permasalahan yang dialami pengusaha nikel nasional.

Dia mencap smelter pengolahan nikel milik China di Indonesia telah berbuat zalim terhadap pengusaha nikel nasional. Sebab, ore nikel yang ditambang pengusaha nasional dihargai rendah oleh mereka.

Andre melihat adanya kejanggalan. Sebab ketika ore nikel yang ditambang pengusaha nasional memiliki kadar 1,87%, setelah dicek oleh pihak surveyor dari pihak semelter kadarnya turun. Tentu saja semakin rendah kadarnya semakin murah pula harganya.

“Permasalahannya ini yang perlu kita garisbawahi bahwa setelah disurvei sama Sucofindo dan Surveyor Indonesia misalnya kandungan ore-nya 1,8% eh tiba-tiba di smelter itu jadi 1,5% dan semua pengusaha berteriak,” katanya dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (30/8/2021).

Sumber: detik.com

Read More

Usut Sengkarut Pengusaha Nikel Nasional dan Cina, Mendag Turunkan Dua Dirjen

NIKEL.CO.ID – Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi memerintahkan dua dirjennya sekaligus untuk mengusut sengkarut tata niaga nikel antara pengusaha nikel nasional dan Tiongkok. Kedua dirjen itu adalah Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN), Veri Anggrijono, serta Dirjen Perdagangan Luarnegeri, Indrasari Wisnu Wardana.

Selain mengusut sengkarut tata niaga nikel, keduanya juga diminta menyiapkan satuan tugas (Satgas) di tiap-tiap pabrik pemurnian (smelter) Tiongkok.

“Ya, kami diminta menelusuri dan menemukan win-win solution, termasuk membentuk Satgas, dan menyiapkan sanksi pencabutan ijin usaha surveyor hingga pidana jika terbukti melanggar,” ujar Dirjen PKTN, Veri Anggrijono, sewaktu dikonfirmasi oleh awak media pada malam Jumat, 27 Agustus 2021.

Veri menyebut sengkarut pengusaha nasional dan Tiongkok itu merugikan sumber daya alam Indonesia dan juga minimnya royalti Pemerintah serta pengusaha nasional. Kerugian itu terkait hasil uji kadar logam nikel yang jauh berbeda antara surveyor BUMN yaitu Sucofindo dan Surveyor Indonesia, dengan swasta diwakili Geo Service, Carsurin, dan Anindya. Juga harga patokan mineral (HPM).

“HPM digunakan sebagai acuan dasar royalti pemerintah, dan telah menunjuk lima surveyor dimana tiga lainnya dari swasta sebagai bentuk keterbukaan pemerintah. Surveyor menentukan HPM, uji kadar logam nikel, besaran royalti, dan PPh,” urai Veri Anggrijono.

Melansir klikanggaran.com, sengkarut itu mengemuka saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kemendag, Rabu (25/8/21) lalu.

Andre Rosiade, anggota Fraksi Partai Gerindra, mengungkapkan kegeramannya sewaktu menerima pengaduan pengusaha domestik mengaku dicurangi pengusaha smelter dan pembeli asal Tiongkok serta terpangkasnya royalti Pemerintah Indonesia.

“Saya mendapatkan laporan dari teman-teman pengusaha nikel (lokal) ternyata mereka masih dizolimi,” kata Andre.

“Saya minta Pak Menteri (Luthfi), kita bela pengusaha kita, Pak, kita bela NKRI. Ini penting karena menyangkut sumber daya alam kita dan menyangkut keberlangsungan pengusaha nasional kita. Saya harap dalam masa sidang ini, persoalan ini bisa selesai,” tambah Andre.

Pendzoliman pengusaha anak negeri itu, katanya, diawali kecurangan HPM dan hasil uji kadar logam nikel. Misalnya surveyor BUMN telah menentukan kadar nikel 1,8%, tetapi surveyor swasta bisa turun jauh di bawah batas toleransi 0,05% sampai menjadi 1,5% bahkan 1,3%, hingga bisa memengaruhi HPM.

“Kerugian tersebut manakala barang tambang itu tiba di pelabuhan Tiongkok tetapi dihargai rendah sesuai hasil uji kadar surveyor PTA, dan batal beli jika menolak harga rendah tersebut,” jelas Andre.

Karena itulah, sambung Dirjen Veri Anggrijono, mempertimbangkan usulan DPR RI, jika PTA dimenangkan maka nikel rijek itu dijual ke pasaran internasional dimana pemerintah menerima royalti layak dan pengusaha nasional untung.

“Yang jelas, Pak Menteri (Luthfi) sudah memerintahkan kami membentuk Satuan Tugas menangani permasalahan ini,” tutup Veri.

Sumber: emitennews.com

Read More

Permainan Kadar Nikel Terus Berlanjut, DPRD Sultra Minta Surveyor Disanksi

NIKEL.CO.ID – Pemerintah telah mengatur tata niaga nikel melalui Peraturan Menteri No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara. Dalam peraturan ini diatur bahwa Harga Patokan Mineral (HPM) logam menjadi acuan harga penjualan biji nikel bagi penambang nikel ke perusahaan smelter di dalam negeri.

Namun sayangnya, dalam penerapannya hingga saat ini masih ada pengusaha smelter melanggar aturan HPM. Perselisihan harga biji nikel ini akhirnya menjadi sengketa antara penambang dan perusahaan smelter.

Lebih rendahnya harga jual biji nikel dibandingkan HPM tersebut karena juga terkait dengan kadar logam dalam biji nikel yang diterima pihak smelter.

Hal itu dialami beberapa kali oleh Salah satu produsen biji nikel di sultra,  yakni Direktur PT Dewa Napan Mineral (DNM) Safril Laiso.  Kata dia,  Smelter di Sultra hanya membeli nikel dengan kadar tinggi di atas 1,7%. Namun, saat diterima di smelter, setelah dicek kembali oleh surveyor dari pihak smelter, kadar yang diterima disebutkan lebih rendah dibandingkan kadar yang diinginkan, Sedangkan untuk kadar dibawah 1.7% tidak ada harganya, dianggap sampah.

“Saya ada bukti, Saya ini korban dari permainan Surveyor. Padahal sebelum kami muat  barang kami sudah menggunakan beberapa surveyor. Kenapa setelah di pabrik sangat berbeda dari nilai kadar sebelumnya di pelabuhan muat,” ucapnya.

Kata dia seharusnya  pabrik itu jangan mematok satu surveyor, mestinya semua surveyor resmi itu bisa dipakai  sehingga tidak terindikasi adanya kongkalikong antara surveyor dengan pabrik smelter

“Saya berharap kami sebagai pengusaha lokal tidak dirugikan karena beberapa kali barang kami ditolak dan tidak dibayar dan kami rugi total,” ketus Safril.

Di konfirmasi terpisah,  Anggota DPRD Sulawesi Tenggara Aksan Jaya Putra mengatakan,  telah menerima banyak laporan komplain dari pihak kontraktor lokal  terhadap pihak surveyor yang ditunjuk oleh pabrik smelter terkait kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.

“Kami sudah beberapa kali mendapat laporan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas biji nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor,” terang Aksan.

Pria yang biasa disapa AJP mengatakan, ada Surveyor yang nakal memainkan kadar seakan menzalimi pengusaha-pengusaha lokal. Dirinya-pun sepakat agar surveyor yang nakal harus ditindak, kalau perlu dicabut izinnya.

“Memang hal ini sudah seringkali terjadi jauh sebelum penetapan HPM  oleh pemerintah.  Banyak Surveyor yang nakal memainkan kadar, oleh karena itu pemerintah harus ambil sikap tegas termasuk dengan pencabutan izin terhadap surveyor yang ada ini dan  sangat merugikan pengusaha kita, karena terjadi perbedaan kadar di mana selisih sangat- sangat jauh,” tegas AJP

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra itu meminta agar keran ekspor biji nikel kadar rendah dibuka. Karena tata niaga dan harga nikel domestik masih belum maksimal berjalan. Pasalnya, smelter lokal masih belum menerapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 yang di dalamnya mengatur tentang tata niaga nikel domestik yang mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM).

Karena harganya jauh berbeda dengan harga yang ditetapkan pemerintah untuk penjualan dalam negeri kata dia, semestinya kementerian bisa bergerak cepat sehingga pengusaha-pengusaha lokal tidak ada yang dirugikan. Apalagi  saat ini harga nikel lagi bagus-bagusnya sehingga memacu pengusaha kita untuk memproduksi ini,

“Oleh karena itu sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus segera ditindak lanjuti sehingga kita tidak merasa dirugikan. Saya harapkan surveyor ini jangan menjadi agen daripada smelter China atau Tiongkok yang ada di Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara,” tandasnya.

Adapun beberapa smelter yang ada di Sultra yakni, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe dan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Sumber: rakyatsultra.com

Read More

BKPM Akan Evaluasi Insentif Smelter Nikel Yang Nakal, Andre Rosiade: Surveyor Harus Kompeten

NIKEL.CO.ID – Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyoroti pengusaha smelter yang tidak mengikuti aturan soal harga patokan mineral (HPM). Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade setuju dengan Bahlil, namun menurutnya surveyor nikel yang digunakan perusahaan dalam negeri harus yang kompeten dan terdaftar.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil tentang tak boleh ada pengusaha yang membeli di bawah HPM. Saya sangat mendukung Pak Bahlil dan Mendag Lutfi. Tapi itu belum cukup. Perlu juga ada kejelasan mengenai surveyor,” kata Andre Rosiade dalam keterangan tertulis, Jumat (26/3/2021).

Pria yang juga merupakan Ketua DPD Gerindra Sumbar ini mengatakan ada satu hal yang mengganjal berkaitan dengan pengecekan bijih nikel dalam smelter. Andre meminta surveyor-nya adalah surveyor yang kompeten dari dalam negeri, bukan dari perusahaan yang tak jelas kualitasnya.

Surveyor-surveyor-nya itu adalah yang diakui oleh pemerintah. Yang terdaftar oleh pemerintah dan kompetensinya tidak diragukan lagi, seperti Sucofindo, Surveyor Indonesia…. Jangan sampai pengusaha kita sudah pakai Surveyor Indonesia dan Sucofindo, sudah masuk ke smelter China itu lalu dipakai surveyor yang tidak bersertifikat Indonesia, lalu seenaknya bilang, ini di bawah spek. Tak bisa begitu,” kata Andre.

Pria yang juga merupakan Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini meminta Mendag memastikan jangan lagi ada surveyor tak bersertifikat yang memegang peran di smelter nikel.

“Jangan sampai yang rugi adalah pengusaha nasional kita sehingga yang berkuasa ini surveyor kita, surveyor dari Indonesia,” tutur Andre.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil menyatakan banyak pengelola smelter yang membeli nikel di bawah harga patokan mineral (HPM) dari penambang nikel.

“Saat ini kita sedang canangkan Satgas Nikel, ini banyak juga laporan pengusaha ini tidak tertib. Dia pengin tidak membeli nikel dengan harga HPM,” ujar Bahlil dalam Raker Kemendag, Kamis (4/3/2021).

Dalam forum yang juga dihadiri Menteri Perdagangan M Luthfi ini, Bahlil meminta Kemendag memberikan sanksi juga kepada pengusaha-pengusaha smelter yang nakal ini. Caranya dengan tidak memberikan kuota ekspor pada produk dari smelternya.

“Nah, Kemendag kita minta kalau nakal-nakal ini jangan dikasih kuota ekspor banyak-banyak, sekalipun stainless steel-nya dia bagus-bagus. Supaya mereka ini ada efek jera,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan pengusaha-pengusaha nakal ini juga akan diberi sanksi oleh BKPM, salah satunya adalah dievaluasi insentif fiskal dan keringanan pajaknya.

“Di BKPM itu akan disanksi, dia dievaluasi insentif fiskal apa yang dikasih,” ujar Bahlil.

Sumber: detik.com

Read More

APNI Proyeksikan Produksi Nikel Tahun 2021 Akan Naik, Ini Alasannya

NIKEL.CO.ID – Ekonomi yang berangsur pulih seiring dengan penanganan pandemi covid-19 ditaksir bakal meningkatkan produksi dan penjualan produk mineral Indonesia pada tahun 2021, termasuk untuk komoditas bijih nikel.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey optimistis pemulihan covid-19 seiring dengan vaksinasi bakal meningkatkan kinerja produksi dan penjualan nikel tahun ini.

Adapun pada tahun 2020 lalu, realisasi penjualan bijih nikel ke smelter dari perusahaan anggota APNI tercatat sebesar 40 juta metric ton, atau sekitar 40% dari total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun lalu.

Meidy mengungkapkan, aktivitas produksi pertambangan bijih nikel mulai normal, apalagi diiringi dengan kenaikan harga mineral nikel dalam beberapa waktu belakangan ini.

“Tentu memacu para pengusaha pertambangan nikel untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memaksimalkan kapasitas kuota RKAB yang ada,” terang Meidy, Senin (15/2/2021).

Saat ini, Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel bulan Februari 2021 untuk kadar 1,8% dengan Moisture Content (MC) 30% ditetapkan dengan harga Free on Board (FoB) US$ 41,74 per metrik ton. Meidy memproyeksikan harga bijih nikel akan terus meningkat seiring dengan harga mineral nikel yang juga terus menanjak.

Mengenai target volume produksi dan penjualan bijih nikel tahun ini, Meidy belum membeberkan secara rinci. Yang pasti, capaian produksi dan penjualan akan menyesuaikan kapasitas input dari smelter.

Dihubungi terpisah, praktisi tambang dan smelter Arif S. Tiammar perkembangan ekonomi dan pasar saat ini memberi prospek positif bagi permintaan komoditas mineral dan logam. Terlebih, gairah produksi dan penjualan produk tambang juga bisa terangkat oleh momentum supercycle atas beberapa komoditas andalan Indonesia.

Pada siklus kali ini, harga beberapa komoditas ada dalam tren peningkatan seiring dengan naiknya kebutuhan beberapa industri yang sangat tergantung dengan pasokan mineral dan logam.

“Dengan demikian, prognosis awal atas produksi dan penjualan mineral dan logam Indonesia pada 2021 optimistis akan naik dan lebih baik dibandingkan tahun lalu,” ungkap Arif.

Terkait realisasi produksi tahun lalu, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengungkapkan realisasi produksi bijih nikel pada tahun lalu tercatat sebanyak 48 juta ton.

Dia menegaskan, sesuai aturan, ekspor bijih nikel pada tahun lalu sudah ditutup, sehingga seluruh penjualan diserap oleh pasar domestik.

“Semua produksi bijih nikel sejak 2020 diharuskan dijual di dalam negeri, tidak boleh di ekspor. Untuk 2021 (produksi dan penjualan) diharapkan dapat meningkat,” tegas Sugeng.

Meidy bilang, pemulihan ekonomi dan tren harga nikel saat ini menjadi sentimen yang sangat baik bagi penambang. Namun, bukan berarti implementasi tata niaga nikel domestik berjalan tanpa catatan. Pasalnya dalam pelaksanaannya masih banyak perusahaan smelter, traders dan perusahaan pertambangan yang belum mematuhi tata niaga domestik berdasarkan HPM.

Meidy pun mengungkapkan sejumlah catatan untuk perbaikan tata niaga nikel. Pertama, terkait harga FoB dan harga Cost, Insurance and Freight (CIF). Meidy bilang, saat ini harga yang berlaku adalah harga CIF, bukan FoB. Hal ini mengakibatkan penambang harus menanggung biaya angkut atau memberi subsidi.

Kontrak CIF yang berlaku adalah HPM ditambah US$ 2 per metric ton (MT).

“Artinya biaya pengiriman tongkang yang dibayarkan oleh perusahaan smelter hanya US$ 2 per MT, sementara biaya tongkang dari seluruh tambang menuju smelter berkisar antara US$ 4-US$ 12 per MT,” terang Meidy.

Atas kondisi tersebut, APNI meminta agar pemerintah dapat menyeragamkan biaya pengiriman tongkang menjadi US$ 6 per MT. Dengan begitu perusahaan tambang dengan lokasi yang jauh tidak terlalu berat menanggung biaya subsidi.

Kedua, harga pinalty yang tidak sesuai dengan HPM. Meidy membeberkan, perusahaan smelter hanya menerima bijih nikel dengan kadar di atas 1,8%, dengan kontrak pinalty jika terjadi penurunan kadar.

APNI pun meminta pemerintah untuk dapat mengatur kontrak pinalty agar sesuai dengan HPM.

“Sehingga jika terjadi penurunan kadar Ni, harga pinalty adalah sesuai dengan HPM,” terang Meidy.

Ketiga, terkait surveyor wasit (umpire). Pasalnya perusahaan smelter masih ada yang tidak memberlakukan umpire apabila terjadi penurunan kadar. Padahal hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2020.

Alhasil, pada saat terjadi kasus perbedaan selisih (deviasi) kadar, tidak ada pihak yang dapat memberikan keputusan.

“Hal ini menyebabkan penambang berada dalam posisi yang sangat lemah atau kalah dikarenakan tidak dapat memperoleh hasil verifikasi akhir,” sambung Meidy.

Keempat, lambatnya hasil analisis laboratorium. Saat ini terdapat lima surveyor untuk menganalisa bijih nikel. Namun, pihak perusahaan smelter lebih banyak menggunakan Anindya Wiraputra Konsult dan Carsurin.

Akibatnya, terjadi penumpukan analisa oleh pihak surveyor Anindya Wiraputra Konsult dan Carsurin yang terlalu lama mengeluarkan hasil Certificate of Analysis (CoA). Hal ini berdampak kepada proses bisnis yaitu keterlambatan pembayaran.

APNI pun meminta agar dilakukan pembagian uji kadar analisa merata kepada lima surveyor terdaftar.

“Sehingga terjadi keadilan untuk surveyor lain dan hasil analisa bisa lebih cepat didapat,” pungkas Meidy.

Sumber: KONTAN

Read More

Ternyata Masih Ada Perusahaan Nikel Langgar Aturan HPM

NIKEL.CO.ID – Pemerintah telah membuat patokan harga jual beli nikel melalui Harga Patokan Mineral (HPM) guna menghindari konflik ketidakadilan harga antara penambang dan pembeli yang merupakan perusahaan smelter nikel di dalam negeri.

Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam. Berdasarkan aturan ini, transaksi jual beli bijih nikel wajib mengacu pada HPM logam di mana HPM tersebut merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh penambang.

Meski aturan ini berlaku sejak 14 Mei 2020, sebulan sejak diundangkan pada 14 April 2020, namun nyatanya sampai kini masih ada perusahaan yang belum taat. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif.

Irwandy mengatakan tim gabungan berupa Satuan Tugas Pengawas HPM di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah dibentuk. Tim Satgas ini bertugas mengawasi perdagangan bijih nikel dalam negeri yang tidak bisa diekspor dan harus dijual ke smelter yang ada.

Dia mengatakan, ada empat unsur pemangku kepentingan terlibat dalam transaksi nikel ini, antara lain 292 pemegang Izin Usaha Pertambangan, 15 pedagang (trader), 25 perusahaan smelter, dan surveyor.

Perusahaan smelter ini, imbuhnya, harus patuh membeli nikel sesuai dengan harga patokan yang sudah ditetapkan. Tim gabungan ini akan mengecek tingkat kepatuhannya.

“Kita sudah evaluasi pada 73 perusahaan, ada smelter, penambang, dan trader, sebanyak 65 perusahaan sudah dinilai sesuai HPM, sisanya masih belum,” paparnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Kamis (11/02/2021).

Irwandy menyebut beberapa perusahaan yang belum patuh ini sudah diberikan surat teguran. Mulai dari surat teguran 1, teguran 2, dan teguran 3. Bila sampai teguran ketiga masih tak patuh, maka menurutnya perusahaan itu akan dikenakan sanksi.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta agar seluruh pihak agar bisa mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan ini.

“Kita meminta kepada semua pihak, mendesak pemerintah agar semua pihak mematuhi HPM. Selama ini menurut catatan berbagai pihak, termasuk lagi-lagi Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) peraturan ini tidak jalan,” paparnya kepada wartawan di Gedung Parlemen RI, Selasa (22/09/2020).

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) pun sempat mengungkapkan keluhannya harga bijih nikel berdasarkan transaksi aktual antara penambang dan pembeli masih berada di bawah HPM.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan hal ini tidak sejalan dengan aturan pemerintah di mana HPM harus menjadi patokan harga jual beli domestik.

Pihaknya meminta pemerintah tegas dalam melaksanakan dan mengawasi tata niaga nikel ini.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

DPR Bilang Smelter Nikel Masih Bandel Soal Harga, Menperin: Kami Tindaklanjuti

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melapor ada smelter milik China di Indonesia yang bandel karena tak mematuhi harga patokan mineral. Hal itu dia sampaikan kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Harga patokan mineral yang sudah dipatok oleh pemerintah, Kementerian ESDM itu tidak diindahkan oleh smelter-smelter yang Pak Menteri sebutkan tadi, yang di Morowali di mana-mana itu, yang smelter dari investor Tiongkok itu,” kata Andre dalam rapat kerja, Selasa (9/2/2021).

Padahal, jelas Andre, mereka sudah mendapatkan banyak manfaat dari Indonesia dengan mengeruk sumber daya alam yang ada.

“Nah, saya minta Pak Menteri betul-betul bicara dengan Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, pastikan ini smelter ini membeli nikel nasional dari pengusaha nasional dengan harga sesuai harga patokan mineral. Itu harus ditegakkan,” paparnya.

Penetapan harga patokan minimal tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Batubara.

“Untuk smelter ini akan menjadi catatan bagi kami, bahwa harga patokan minimal mineral itu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian ESDM dan kami juga terlibat dalam penetapan harga minimal tersebut yang masih belum diindahkan oleh para industri khususnya yang tadi disampaikan yang berasal dari China,” ujar Agus.

“Terima kasih atas masukan ini dan akan segera kami tindaklanjuti,” tambahnya.

Sumber: detik.com

Read More

Andre Rosiade Minta Surveyor Nikel Hanya yang Terdaftar di Kemendag

NIKEL.CO.ID – Komoditas nikel saat ini menjadi komoditas yang menarik perhatian seiring dengan meningkatnya minat pada mobil listrik. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi agar surveyor dari bijih nikel hanya dilakukan oleh surveyor yang terdaftar di Kemendag.

“Pak Mendag dan Pak Kepala BKMP yang saya hormati. Ini concern saya sejak lama. Kita berbicara soal mobil listrik, soal baterai, lalu kita juga sudah mendengarkan presentasi dari Pak Bahlil, pak Erick Thohir, lalu beberapa saat kita saat yang lalu kita sudah ke Korea dan Jepang. Insyaallah kita bangun pabrik baterai dari konsorsium BUMN, saya rasa itu kita dukung karena itu bagus. Ini luar biasa,” kata Andre, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/2/2021).

Hal tersebut disampaikan Andre dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan Muhamamd Lutfi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Rabu (3/2). Dalam kesempatan itu, Andre mengatakan ada satu hal yang mengganjal berkaitan dengan pengecekan bijih nikel dalam smelter.

“Untuk Pak Mendag, bagaimana pengusaha, Pak Bahlil (Kepala BKPM) tahu persis ini, pengusaha nikel lokal kita untuk menjual nikel ke Morowali, ke Smelter Tiongkok itu. Surveyor-surveyornya itu adalah yang diakui oleh pemerintah. Yang terdaftar oleh pemerintah, seperti Sucofndo, Surveyor Indonesia,” terang Andre.

“Jangan sampai pengusaha kita sudah pakai Surveyor Indonesia dan Sucofindo, sudah masuk ke smelter China itu lalu dipakai surveyor yang tidak bersertifikat Indonesia, lalu seenaknya bilang, ini di bawah spek,” sambung Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.

Andre menilai hal tersebut menjadi kerugian bagi pengusaha nasional Indonesia. Pria yang juga merupakan Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini meminta agar Mendag memastikan jangan lagi ada surveyor tak bersertifikat yang memegang peran di smelter nikel.

“Sehingga yang rugi adalah pengusaha nasional kita. Ini penting lho pak. Yang berkuasa ini surveyor kita, pemerintah kita atau surveyor Tiongkok itu. Minta tolong ini direalisasikan. Pasti di rapat pekan depan saya akan tanya, Pak Mendag mau beresin ini atau tidak,” tutur Andre.

“Sekarang kasihan pengusaha Nikel kita. Temen-temen Pak Bahlil semua itu pengusaha nikel,” sambungnya.

Hal kedua, lanjut Andre, pemerintah juga harus menjaga marwah berkaitan dengan harga patokan mineral (HPM) yang sudah ditetapkan. Pria yang juga merupakan anggota dewan pembina partai Gerindra ini meminta agar HPM jangan asal sebatas angka patokan, tapi direalisasikan.

“Pemerintah sudah menetapkan harga patokan mineral, HPM. Tapi sekali lagi HPM ini di atas kertas doang. Pemerintah kita nggak punya wibawa untuk menerapkan harga HPM. Kasihan temen-temen Pak Bahlil juga mereka tidak bisa mendapatkan harga yang layak. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan peraturan menteri di ESDM, harapan kami tentu Pak Mendag bisa membuat tata niaganya, supaya kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri,” kata Andre.

“Makanya saya sudah bilang ke Pak Erick (Menteri BUMN), Tolong BUMN kita segera bikin smelter yang besar, sehingga pengusaha nikel kita bisa jual ke smelter BUMN kita dengan harga yang layak. Jangan sampai investor asing ini mengeruk sumber daya alam kita,” pungkas Andre.

Sumber: detik.com

Read More