BKPM Akan Evaluasi Insentif Smelter Nikel Yang Nakal, Andre Rosiade: Surveyor Harus Kompeten

NIKEL.CO.ID – Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyoroti pengusaha smelter yang tidak mengikuti aturan soal harga patokan mineral (HPM). Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade setuju dengan Bahlil, namun menurutnya surveyor nikel yang digunakan perusahaan dalam negeri harus yang kompeten dan terdaftar.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil tentang tak boleh ada pengusaha yang membeli di bawah HPM. Saya sangat mendukung Pak Bahlil dan Mendag Lutfi. Tapi itu belum cukup. Perlu juga ada kejelasan mengenai surveyor,” kata Andre Rosiade dalam keterangan tertulis, Jumat (26/3/2021).

Pria yang juga merupakan Ketua DPD Gerindra Sumbar ini mengatakan ada satu hal yang mengganjal berkaitan dengan pengecekan bijih nikel dalam smelter. Andre meminta surveyor-nya adalah surveyor yang kompeten dari dalam negeri, bukan dari perusahaan yang tak jelas kualitasnya.

Surveyor-surveyor-nya itu adalah yang diakui oleh pemerintah. Yang terdaftar oleh pemerintah dan kompetensinya tidak diragukan lagi, seperti Sucofindo, Surveyor Indonesia…. Jangan sampai pengusaha kita sudah pakai Surveyor Indonesia dan Sucofindo, sudah masuk ke smelter China itu lalu dipakai surveyor yang tidak bersertifikat Indonesia, lalu seenaknya bilang, ini di bawah spek. Tak bisa begitu,” kata Andre.

Pria yang juga merupakan Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini meminta Mendag memastikan jangan lagi ada surveyor tak bersertifikat yang memegang peran di smelter nikel.

“Jangan sampai yang rugi adalah pengusaha nasional kita sehingga yang berkuasa ini surveyor kita, surveyor dari Indonesia,” tutur Andre.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil menyatakan banyak pengelola smelter yang membeli nikel di bawah harga patokan mineral (HPM) dari penambang nikel.

“Saat ini kita sedang canangkan Satgas Nikel, ini banyak juga laporan pengusaha ini tidak tertib. Dia pengin tidak membeli nikel dengan harga HPM,” ujar Bahlil dalam Raker Kemendag, Kamis (4/3/2021).

Dalam forum yang juga dihadiri Menteri Perdagangan M Luthfi ini, Bahlil meminta Kemendag memberikan sanksi juga kepada pengusaha-pengusaha smelter yang nakal ini. Caranya dengan tidak memberikan kuota ekspor pada produk dari smelternya.

“Nah, Kemendag kita minta kalau nakal-nakal ini jangan dikasih kuota ekspor banyak-banyak, sekalipun stainless steel-nya dia bagus-bagus. Supaya mereka ini ada efek jera,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan pengusaha-pengusaha nakal ini juga akan diberi sanksi oleh BKPM, salah satunya adalah dievaluasi insentif fiskal dan keringanan pajaknya.

“Di BKPM itu akan disanksi, dia dievaluasi insentif fiskal apa yang dikasih,” ujar Bahlil.

Sumber: detik.com

Read More

APNI Proyeksikan Produksi Nikel Tahun 2021 Akan Naik, Ini Alasannya

NIKEL.CO.ID – Ekonomi yang berangsur pulih seiring dengan penanganan pandemi covid-19 ditaksir bakal meningkatkan produksi dan penjualan produk mineral Indonesia pada tahun 2021, termasuk untuk komoditas bijih nikel.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey optimistis pemulihan covid-19 seiring dengan vaksinasi bakal meningkatkan kinerja produksi dan penjualan nikel tahun ini.

Adapun pada tahun 2020 lalu, realisasi penjualan bijih nikel ke smelter dari perusahaan anggota APNI tercatat sebesar 40 juta metric ton, atau sekitar 40% dari total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun lalu.

Meidy mengungkapkan, aktivitas produksi pertambangan bijih nikel mulai normal, apalagi diiringi dengan kenaikan harga mineral nikel dalam beberapa waktu belakangan ini.

“Tentu memacu para pengusaha pertambangan nikel untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memaksimalkan kapasitas kuota RKAB yang ada,” terang Meidy, Senin (15/2/2021).

Saat ini, Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel bulan Februari 2021 untuk kadar 1,8% dengan Moisture Content (MC) 30% ditetapkan dengan harga Free on Board (FoB) US$ 41,74 per metrik ton. Meidy memproyeksikan harga bijih nikel akan terus meningkat seiring dengan harga mineral nikel yang juga terus menanjak.

Mengenai target volume produksi dan penjualan bijih nikel tahun ini, Meidy belum membeberkan secara rinci. Yang pasti, capaian produksi dan penjualan akan menyesuaikan kapasitas input dari smelter.

Dihubungi terpisah, praktisi tambang dan smelter Arif S. Tiammar perkembangan ekonomi dan pasar saat ini memberi prospek positif bagi permintaan komoditas mineral dan logam. Terlebih, gairah produksi dan penjualan produk tambang juga bisa terangkat oleh momentum supercycle atas beberapa komoditas andalan Indonesia.

Pada siklus kali ini, harga beberapa komoditas ada dalam tren peningkatan seiring dengan naiknya kebutuhan beberapa industri yang sangat tergantung dengan pasokan mineral dan logam.

“Dengan demikian, prognosis awal atas produksi dan penjualan mineral dan logam Indonesia pada 2021 optimistis akan naik dan lebih baik dibandingkan tahun lalu,” ungkap Arif.

Terkait realisasi produksi tahun lalu, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengungkapkan realisasi produksi bijih nikel pada tahun lalu tercatat sebanyak 48 juta ton.

Dia menegaskan, sesuai aturan, ekspor bijih nikel pada tahun lalu sudah ditutup, sehingga seluruh penjualan diserap oleh pasar domestik.

“Semua produksi bijih nikel sejak 2020 diharuskan dijual di dalam negeri, tidak boleh di ekspor. Untuk 2021 (produksi dan penjualan) diharapkan dapat meningkat,” tegas Sugeng.

Meidy bilang, pemulihan ekonomi dan tren harga nikel saat ini menjadi sentimen yang sangat baik bagi penambang. Namun, bukan berarti implementasi tata niaga nikel domestik berjalan tanpa catatan. Pasalnya dalam pelaksanaannya masih banyak perusahaan smelter, traders dan perusahaan pertambangan yang belum mematuhi tata niaga domestik berdasarkan HPM.

Meidy pun mengungkapkan sejumlah catatan untuk perbaikan tata niaga nikel. Pertama, terkait harga FoB dan harga Cost, Insurance and Freight (CIF). Meidy bilang, saat ini harga yang berlaku adalah harga CIF, bukan FoB. Hal ini mengakibatkan penambang harus menanggung biaya angkut atau memberi subsidi.

Kontrak CIF yang berlaku adalah HPM ditambah US$ 2 per metric ton (MT).

“Artinya biaya pengiriman tongkang yang dibayarkan oleh perusahaan smelter hanya US$ 2 per MT, sementara biaya tongkang dari seluruh tambang menuju smelter berkisar antara US$ 4-US$ 12 per MT,” terang Meidy.

Atas kondisi tersebut, APNI meminta agar pemerintah dapat menyeragamkan biaya pengiriman tongkang menjadi US$ 6 per MT. Dengan begitu perusahaan tambang dengan lokasi yang jauh tidak terlalu berat menanggung biaya subsidi.

Kedua, harga pinalty yang tidak sesuai dengan HPM. Meidy membeberkan, perusahaan smelter hanya menerima bijih nikel dengan kadar di atas 1,8%, dengan kontrak pinalty jika terjadi penurunan kadar.

APNI pun meminta pemerintah untuk dapat mengatur kontrak pinalty agar sesuai dengan HPM.

“Sehingga jika terjadi penurunan kadar Ni, harga pinalty adalah sesuai dengan HPM,” terang Meidy.

Ketiga, terkait surveyor wasit (umpire). Pasalnya perusahaan smelter masih ada yang tidak memberlakukan umpire apabila terjadi penurunan kadar. Padahal hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2020.

Alhasil, pada saat terjadi kasus perbedaan selisih (deviasi) kadar, tidak ada pihak yang dapat memberikan keputusan.

“Hal ini menyebabkan penambang berada dalam posisi yang sangat lemah atau kalah dikarenakan tidak dapat memperoleh hasil verifikasi akhir,” sambung Meidy.

Keempat, lambatnya hasil analisis laboratorium. Saat ini terdapat lima surveyor untuk menganalisa bijih nikel. Namun, pihak perusahaan smelter lebih banyak menggunakan Anindya Wiraputra Konsult dan Carsurin.

Akibatnya, terjadi penumpukan analisa oleh pihak surveyor Anindya Wiraputra Konsult dan Carsurin yang terlalu lama mengeluarkan hasil Certificate of Analysis (CoA). Hal ini berdampak kepada proses bisnis yaitu keterlambatan pembayaran.

APNI pun meminta agar dilakukan pembagian uji kadar analisa merata kepada lima surveyor terdaftar.

“Sehingga terjadi keadilan untuk surveyor lain dan hasil analisa bisa lebih cepat didapat,” pungkas Meidy.

Sumber: KONTAN

Read More

Ternyata Masih Ada Perusahaan Nikel Langgar Aturan HPM

NIKEL.CO.ID – Pemerintah telah membuat patokan harga jual beli nikel melalui Harga Patokan Mineral (HPM) guna menghindari konflik ketidakadilan harga antara penambang dan pembeli yang merupakan perusahaan smelter nikel di dalam negeri.

Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam. Berdasarkan aturan ini, transaksi jual beli bijih nikel wajib mengacu pada HPM logam di mana HPM tersebut merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh penambang.

Meski aturan ini berlaku sejak 14 Mei 2020, sebulan sejak diundangkan pada 14 April 2020, namun nyatanya sampai kini masih ada perusahaan yang belum taat. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif.

Irwandy mengatakan tim gabungan berupa Satuan Tugas Pengawas HPM di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah dibentuk. Tim Satgas ini bertugas mengawasi perdagangan bijih nikel dalam negeri yang tidak bisa diekspor dan harus dijual ke smelter yang ada.

Dia mengatakan, ada empat unsur pemangku kepentingan terlibat dalam transaksi nikel ini, antara lain 292 pemegang Izin Usaha Pertambangan, 15 pedagang (trader), 25 perusahaan smelter, dan surveyor.

Perusahaan smelter ini, imbuhnya, harus patuh membeli nikel sesuai dengan harga patokan yang sudah ditetapkan. Tim gabungan ini akan mengecek tingkat kepatuhannya.

“Kita sudah evaluasi pada 73 perusahaan, ada smelter, penambang, dan trader, sebanyak 65 perusahaan sudah dinilai sesuai HPM, sisanya masih belum,” paparnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Kamis (11/02/2021).

Irwandy menyebut beberapa perusahaan yang belum patuh ini sudah diberikan surat teguran. Mulai dari surat teguran 1, teguran 2, dan teguran 3. Bila sampai teguran ketiga masih tak patuh, maka menurutnya perusahaan itu akan dikenakan sanksi.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta agar seluruh pihak agar bisa mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan ini.

“Kita meminta kepada semua pihak, mendesak pemerintah agar semua pihak mematuhi HPM. Selama ini menurut catatan berbagai pihak, termasuk lagi-lagi Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) peraturan ini tidak jalan,” paparnya kepada wartawan di Gedung Parlemen RI, Selasa (22/09/2020).

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) pun sempat mengungkapkan keluhannya harga bijih nikel berdasarkan transaksi aktual antara penambang dan pembeli masih berada di bawah HPM.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan hal ini tidak sejalan dengan aturan pemerintah di mana HPM harus menjadi patokan harga jual beli domestik.

Pihaknya meminta pemerintah tegas dalam melaksanakan dan mengawasi tata niaga nikel ini.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

DPR Bilang Smelter Nikel Masih Bandel Soal Harga, Menperin: Kami Tindaklanjuti

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melapor ada smelter milik China di Indonesia yang bandel karena tak mematuhi harga patokan mineral. Hal itu dia sampaikan kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Harga patokan mineral yang sudah dipatok oleh pemerintah, Kementerian ESDM itu tidak diindahkan oleh smelter-smelter yang Pak Menteri sebutkan tadi, yang di Morowali di mana-mana itu, yang smelter dari investor Tiongkok itu,” kata Andre dalam rapat kerja, Selasa (9/2/2021).

Padahal, jelas Andre, mereka sudah mendapatkan banyak manfaat dari Indonesia dengan mengeruk sumber daya alam yang ada.

“Nah, saya minta Pak Menteri betul-betul bicara dengan Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, pastikan ini smelter ini membeli nikel nasional dari pengusaha nasional dengan harga sesuai harga patokan mineral. Itu harus ditegakkan,” paparnya.

Penetapan harga patokan minimal tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Batubara.

“Untuk smelter ini akan menjadi catatan bagi kami, bahwa harga patokan minimal mineral itu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian ESDM dan kami juga terlibat dalam penetapan harga minimal tersebut yang masih belum diindahkan oleh para industri khususnya yang tadi disampaikan yang berasal dari China,” ujar Agus.

“Terima kasih atas masukan ini dan akan segera kami tindaklanjuti,” tambahnya.

Sumber: detik.com

Read More

Andre Rosiade Minta Surveyor Nikel Hanya yang Terdaftar di Kemendag

NIKEL.CO.ID – Komoditas nikel saat ini menjadi komoditas yang menarik perhatian seiring dengan meningkatnya minat pada mobil listrik. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi agar surveyor dari bijih nikel hanya dilakukan oleh surveyor yang terdaftar di Kemendag.

“Pak Mendag dan Pak Kepala BKMP yang saya hormati. Ini concern saya sejak lama. Kita berbicara soal mobil listrik, soal baterai, lalu kita juga sudah mendengarkan presentasi dari Pak Bahlil, pak Erick Thohir, lalu beberapa saat kita saat yang lalu kita sudah ke Korea dan Jepang. Insyaallah kita bangun pabrik baterai dari konsorsium BUMN, saya rasa itu kita dukung karena itu bagus. Ini luar biasa,” kata Andre, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/2/2021).

Hal tersebut disampaikan Andre dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan Muhamamd Lutfi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Rabu (3/2). Dalam kesempatan itu, Andre mengatakan ada satu hal yang mengganjal berkaitan dengan pengecekan bijih nikel dalam smelter.

“Untuk Pak Mendag, bagaimana pengusaha, Pak Bahlil (Kepala BKPM) tahu persis ini, pengusaha nikel lokal kita untuk menjual nikel ke Morowali, ke Smelter Tiongkok itu. Surveyor-surveyornya itu adalah yang diakui oleh pemerintah. Yang terdaftar oleh pemerintah, seperti Sucofndo, Surveyor Indonesia,” terang Andre.

“Jangan sampai pengusaha kita sudah pakai Surveyor Indonesia dan Sucofindo, sudah masuk ke smelter China itu lalu dipakai surveyor yang tidak bersertifikat Indonesia, lalu seenaknya bilang, ini di bawah spek,” sambung Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.

Andre menilai hal tersebut menjadi kerugian bagi pengusaha nasional Indonesia. Pria yang juga merupakan Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini meminta agar Mendag memastikan jangan lagi ada surveyor tak bersertifikat yang memegang peran di smelter nikel.

“Sehingga yang rugi adalah pengusaha nasional kita. Ini penting lho pak. Yang berkuasa ini surveyor kita, pemerintah kita atau surveyor Tiongkok itu. Minta tolong ini direalisasikan. Pasti di rapat pekan depan saya akan tanya, Pak Mendag mau beresin ini atau tidak,” tutur Andre.

“Sekarang kasihan pengusaha Nikel kita. Temen-temen Pak Bahlil semua itu pengusaha nikel,” sambungnya.

Hal kedua, lanjut Andre, pemerintah juga harus menjaga marwah berkaitan dengan harga patokan mineral (HPM) yang sudah ditetapkan. Pria yang juga merupakan anggota dewan pembina partai Gerindra ini meminta agar HPM jangan asal sebatas angka patokan, tapi direalisasikan.

“Pemerintah sudah menetapkan harga patokan mineral, HPM. Tapi sekali lagi HPM ini di atas kertas doang. Pemerintah kita nggak punya wibawa untuk menerapkan harga HPM. Kasihan temen-temen Pak Bahlil juga mereka tidak bisa mendapatkan harga yang layak. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan peraturan menteri di ESDM, harapan kami tentu Pak Mendag bisa membuat tata niaganya, supaya kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri,” kata Andre.

“Makanya saya sudah bilang ke Pak Erick (Menteri BUMN), Tolong BUMN kita segera bikin smelter yang besar, sehingga pengusaha nikel kita bisa jual ke smelter BUMN kita dengan harga yang layak. Jangan sampai investor asing ini mengeruk sumber daya alam kita,” pungkas Andre.

Sumber: detik.com

Read More

Sejauh Mana Upaya Pemerintah Dalam Mengatur HPM?

Oleh:Indah Prameswanti

SELALU ada ujian berat ketika ingin mencapai mimpi yang tinggi. Kalimat tersebut menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Dunia akan memasuki era green energy, era di mana kita tidak akan lagi bergantung pada minyak bumi yang disebut-sebut akan habis.

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya keras dari melarang ekspor bijih nikel (yang disebut sebagai pengganti minyak bumi), menggandeng investor-investor asing (dikabarkan Tesla akan segera berinvestasi di Indonesia), hingga meneken beberapa pembangunan pabrik smelter nikel untuk memproduksi baterai lithium (listrik).

Anak tangga demi anak tangga mulai dilangkahi. Namun kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, jika Indonesia ingin mencapai mimpinya menjadi produsen baterai listrik, mengapa masih ada masalah di sektor hilir?

Dilansir dari Majalah Tempo yang rilis pada 9 Januari 2021, Meidy mendesak pemerintah agar mengimplementasikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara yang mengatur tata niaga dan harga nikel domestik.

“Kami hanya meminta fairness, apakah smelter ini mau menerima harga sesuai dan pemerintah dapat mengawal transaksi dengan baik,” ujar Meidy, Jumat (8/1) dikutip dari Majalah Tempo.

Lantas, dari pernyataan tersebut, pemerintah harusnya lebih tegas lagi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM. Bagaimana dengan kenyataannya?

Pada Desember 2020 lalu, Yunus Saefulhak selaku Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) mengungkapkan dari 73 perusahaan atau 91,8 persen perusahaan telah menyampaikan kontrak jual belinya. Sebanyak 89 persen sudah sesuai dengan HPM dan 11 persen belum mematuhi HPM.

Untuk mengurangi persentase perusahaan nikel yang bisa dikatakan nakal tersebut, Yunus menambahkan telah memberikan peringatan dengan mengundang langsung perusahaan. Namun dirinya yakin seiring dengan berjalannya waktu, aturan mengenai HPM akan diterapkan di seluruh perusahaan.

“Kalau ditanya HPM kita rendah ya dibandingkan market di internasional, oh iya karena memang kita buat supaya berikan iklim investasi smelter juga baik. Alhamdulillah sudah mulai, yang belum sesuai 11% nanti akan dilakukan teguran,” ujar Yunus dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (16/12/2020).

Selain semakin berkurangnya pelanggar, maka pengusaha tambang dan smelter mendapatkan keadilan dan profit margin yang sama-sama menguntungkan. Yunus menambahkan, jika perusahaan masih melanggar aturan, maka ada peringatan ketiga yaitu penghentian sementara operasi. Tidak tanggung-tanggung pemerintah akan mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

Pemerintah sudah berusaha untuk bersikap tegas, Tim Satgas HPM nikel juga sudah dibentuk untuk mengawasi tata niaga dan harga nikel domestik. Apalagi arah dan tujuan Indonesia menjadi global supply chain baterai kendaraan listrik telah disepakati. Seharusnya, segala kekisruhan mengenai tata niaga domestik nikel semakin berkurang hingga nihil. Kenapa? Karena kita sudah menetapkan visi yang jelas.

Sumber: kompasiana.com 

Read More

Sengkarut Kinerja Surveyor Dalam Tata Niaga Nikel

Hasil analisis salah satu surveyor nikel yang ditunjuk Kementerian ESDM dianggap merugikan penambang. Satgas Harga Patokan Mineral Nikel masih melakukan pemantauan terhadap masalah ini.
  • Satu surveyor kinerjanya dalam sorotan karena dianggap merugikan penambang nikel.
  • Kementerian ESDM perlu melakukan evaluasi terhadap surveyor yang telah ditunjuk.
  • Masih ada 8 perusahaan yang tak patuh harga patokan mineral nikel.

KISRUH antara penambang dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) soal harga patokan mineral alias HPM nikel belum tuntas. Kini, penambang menemui persoalan baru terkait kinerja penyurvei atau surveyor.

Para penambang berpendapat ada perbedaaan hasil analisis antara pelabuhan muat dan bongkar. Akibatnya, penambang mengalami kerugian.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APBNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan transaksi pembelian bijih nikel oleh smelter telah mengacu pada HPM. Namun, verifikasi kualitas bijih nikelnya bermasalah.

Hal ini terjadi setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk PT Anindya Wiraputra Konsult menggantikan surveyor yang belum terdaftar di kementerian. Kapasitas perusahaan ini, menurut Meidy, masih belum memenuhi standar pengujian.

Hal ini pun dikeluhkan oleh para pemasok atau penambang nikel. Waktu dan hasil pengujian Anindya menuai protes. “Ada aduan, saksi dari pihak pembeli tidak dilibatkan dalam proses pengambilan sampel,” katanya, Jumat (18/12/2020).

Sebagai informasi, saat ini ada empat surveyor yang direkomendasikan Kementerian ESDM untuk transaksi jual-beli nikel. Selain Anindya, ada pula PT Superintending Company of Indonesia (Persero) alias Sucofindo, PT Carsurin, dan PT Geoservices.

Selain masalah surveyor, penambang pun menemukan perbedaan biaya transportasi. Pemilik smelter hanya mengakomodasi biaya itu antara US$ 2 hingga US$ 3 metrik ton.

Akibatnya, penambang di Maluku, Maluku Utara, Papua, Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara), dan Malili (Sulawesi Selatan) harus mensubsidi biaya tongkang US$ 5 sampai US$ 8 metrik ton.

APNI pun telah mengirimkan surat aduan kepada pemerintah mengenai kondisi tersebut. Khususnya perihal permohonan pembatasan jual beli-bijih nikel dan pengawasan surveyor.

Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel Septian Hario Seto mengatakan telah menerima laporan komplain terhadap pihak surveyor. Ia pun telah memanggil seluruh pensurvei untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Peraturan Menteri ESDM.

Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 sebenarnya sudah tertulis soal perbedaan hasil verifikasi surveyor dengan penambang. Apabila hal ini terjadi, maka penentuan kualitas mineral logam harus mengacu hasil pengujian pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai wasit atau umpire.

Satgas HPM Nikel masih melakukan pengawasan dan pemantauan terkait masalah ini. “Senin nanti kami rapat lagi,” ujar Seto.

Perlu Sanksi Tegas Bagi Surveyor Tak Andal

Pemerintah perlu memberi sanksi berat kepada surveyor yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Karena ini tidak cuma merugikan penambang tapi juga masalah kepercayaan publik dan internasional,” kata Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso.

Selama ini, masalah integritas pensurvei kerap terjadi, tak hanya di pertambangan nikel. Solusi perbedaan hasil survei sebenarnya sederhana. Kedua pihak dapat menunjuk surveyor independen yang berbeda dan tidak terafiliasi untuk mengecek sampel nikel.

Pengambilan sampel, Budi mengatakan, selalu terbagi menjadi empat bagian. Satu sampel untuk verifikasi pensurvei independen. Dua sampel lainnya masing-masing untuk pihak penjual dan pembali.

Dan sampel terakhir akan disimpan sebagai arsip. Hasil analisis surveyor independen adalah final.

“Kalau ada dispute beberapa kali oleh pensurvei yang sama, maka harus diberi sanksi tegas,” ujar Budi.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan kondisi ada surveyor yang tidak bekerja maksimal tidak dapat dipungkiri. Kadang, menurut dia, hasil analisisnya sesuai titipan pihak-pihak berkepentingan. Jadi, profesionalisme mereka banyak yang meragukan.

Sebagai pembanding, para pengusaha sebaiknya menyediakan surveyor lain di luar daftar pemerintah.

“Sehingga bisa saling mengoreksi satu sama lain,” katanya.

Dari sisi pemerintah, perlu adanya evaluasi surveyor yang telah ditunjuk.

“Pembentukan Satgas HPM Nikel semoga bukan hanya formalitas saja. Saya kira perlu evaluasi semuanya,” katanya.

Ketua Umum Indonesian Mining Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menyebut perbedaan analisis di pelabuhan muat dan bongkar seharusnya tidak menjadi masalah antara penambang dan pembeli.

“Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 telah dipertegas kalau ada perselisihan maka sampelnya dapat diuji di surveyor  independen yang disepakati para pihak,” katanya.

Sampel itu pun akan tersimpan dalam waktu tertentu untuk mengantisipasi dispute di kemudian hari. Dengan dasar ini maka harus ada perbaikan dalam proses analisisnya. Para pihak yang berkepentingan seharusnya dapat menyaksikan langsung pengambilan sampel sampai analisis laboratorium.

Berikutnya, persoalan hasil laboratorium harus sama persis di titik muat dan bongkar justru tidak masuk akal. Dalam proses pengangkutan, barang tambang kerap berubah kualitas dan kuantitasnya, terutama karena faktor cuaca.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan pihaknya telah meminta Anindya untuk menganalisis kualitas dan kuantitas nikel dengan cara yang benar.

Apabila tetap ada perbedaan, maka kedua pihak dapat menunjuk umpire yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM.

“Saya kira ini bagian yang harus kami awasi, terkait perbedaan antara muat dan bongkar,” ujarnya.

Ada 8 Perusahaan Tak Patuhi Harga Patokan Nikel

Kementerian ESDM mencatat ada delapan perusahaan yang tidak menerapkan HPM jual-beli bijih nikel. Pemerintah akan menegur penambang dan pemilik pabrik pemurnian (smelter) tersebut. Bahkan sanksi pencabutan menanti kalau aturan itu tak kunjung mereka laksanakan.

Yunus mengatakan, sebanyak 73 perusahaan telah menerima surat teguran dari pemerintah beberapa waktu lalu. Ada 65 perusahaan yang langsung melaksanakan HPM.

Pelaksanaan harga patokan itu bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pengusaha tambang dan pemilik smelter.

“Ada beberapa smelter yang sudah terlalu lama menikmati harga nikel murah,” ucap Yunus.

Harga nikel formula pemerintah cenderung lebih murah dibandingkan untuk ekspor. Tujuannya, agar pabrik pemurnian domestik dapat memperoleh bahan baku dengan harga kompetitif.

Selain itu, risiko dan biaya investasi smelter jauh lebih besar dibandingkan dengam perusahaan pertambangan nikel. Kondisi ini pula yang membuat pemerintah memberikan insentif, berupa penetapan harga HPM yang relatif lebih kecil dibandingkan pasar internasional.

Aturan HPM nikel telah berlaku sejak Juli 2020. Melansir dari situs Kementerian ESDM, formulanya berdasarkan nilai atau kadar logam, konstanta faktor, harga mineral acuan (HMA), biaya perawatan dan pemurnian (TC/RC) dan logam yang harus dibayar.

Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 ada sembilan substansi pokok HPM tersebut. Pertama, penetapannya berdasarkan pasar internasional, peningkatan nilai tambah, dan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.

Kedua, HPM bijih nikel ditetapkan sebagai harga batas bawah. Transaksi dapat dilakukan di bawah harga, dengan selisih tidak lebih dari 3%. Ketiga, pembelian bijih nikel harus mengacu pada harga patokannya.

Keempat, penambahan Publikasi harga timah mengacu pada bursa berjangka Jakarta Future Exchange, dari sebelumnya hanya Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Kelima, formula harga patokan ditetapkan per bulan melalui Keputusan Menteri ESDM.

Keenam, verifikasi kualitas dan kuantitasnya wajib dilakukan surveyor pelaksanan, yang kemudian menerbitkan laporan hasil verifikasi atau LHV. Ketujuh, yang menunjuk surveyor adalah Dirjen Minerba.

Kedelapan, penjaulan dalam negeri wajib menunjuk surveyor sebagai wasit atau umpire apabila terjadi perbedaan hasil analisis antara kualitas mineral penjual dan pembeli. Terakhir, ketentuan formula harga patokan yang diatur dalam Permen ESDM dapat ditinjau setiap enam bulan.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Sengkarut Kinerja Surveyor dalam Tata Niaga Nikel

Read More

Bulan Ini Harga Nikel Sudah Melejit Lebih Dari 8%, Akan Tembus US$ 20.000?

NIKEL.CO.ID – Harga nikel dunia terus mengalami kenaikan. Di sepanjang awal tahun ini terhitung sejak 31 Desember 2020-7 Januari 2021, harga nikel di bursa berjangka, London Metal Exchange (LME) naik 8,4%.

Terakhir, harga nikel berada di US$ 17.929/ton. Kenaikan harga nikel sebenarnya sudah terjadi sejak tahun lalu ketika Indonesia sempat memboikot ekspor nikel. Sentimen dan tren mobil listrik dengan baterai yang menggunakan nikel yang terus berkembang membuat harganya melesat signifikan.

Grafik Histori Harga Nikel LME 7 Desember 2020 – 7 Januari 2021 (Sumber: LME)

Di sepanjang tahun 2020, harga kontrak futures (berjangka) nikel yang diperdagangkan di bursa Shanghai menguat 18%. Kenaikan harga nikel dunia juga membuat harga nikel acuan RI ikut terkerek.

Pada Desember lalu, harga nikel acuan RI dipatok di US$ 15.647/ton atau naik 12,8% dibandingkan harga acuannya di bulan Januari di US$ 13.876/ton. Harga nikel sempat mengalami penurunan saat awal pandemi Covid-19 merebak dan memicu penerapan lockdown yang masif di bulan Februari-Maret.

Namun setelah pelonggaran banyak dilakukan pada bulan Mei, harga nikel berangsur mulai pulih bahkan berhasil mencapai level tertingginya di penghujung tahun 2020.

Nikel merupakan salah satu logam hasil tambang yang digunakan untuk berbagai keperluan. Di pasar dikenal ada dua jenis nikel yaitu nikel kelas I dan kelas II. Nikel kelas II banyak digunakan untuk pembuatan stainless steel, sementara kelas I digunakan untuk produk lain seperti komponen baterai mobil listrik.

Outlook harga nikel untuk tahun 2021 pun positif. DBS dalam laporannya menyebut harga nikel tahun ini bakal bullish dan tembus ke atas US$ 20.000/ton. Hal tersebut karena ditopang oleh adanya defisit pasokan nikel di saat permintaan sedang naik-naiknya. Tren ini terutama terjadi untuk nikel kelas I yang banyak digunakan untuk baterai mobil listrik.

Proyeksi DBS, permintaan nikel kelas I akan tumbuh 5,9% setiap tahunnya sampai 2025. Untuk periode yang sama pasokan nikel kelas I hanya tumbuh 3,3%.

Sementara itu, untuk nikel Kelas II keseimbangan di pasar tetap terjaga tahun ini, bahkan hingga 2025 seiring dengan kuatnya peningkatan kapasitas nikel pig iron (NPI) di Indonesia mengimbangi penurunan produksi Cina dan pertumbuhan permintaan nikel untuk stainless steel.

Lebih lanjut DBS memprediksi volume penjualan mobil listrik akan naik 24% per tahun secara compounding (CAGR) ke 22,3 juta unit pada tahun 2030. Kenaikan penjualan mobil listrik tentu akan mengerek permintaan nikel kelas I seiring dengan minat yang tinggi untuk penggunaan baterai yang menggunakan nikel.

Permintaan nikel untuk baterai mobil listrik akan tumbuh sebesar 32% (CAGR ) pada 2019-2030 sehingga meningkatkan konsumsi nikel untuk baterai yang dapat diisi ulang hingga 24% per tahun menjadi 1,27 juta ton pada tahun 2030.

“Oleh karena itu, kami memperkirakan kontribusi baterai isi ulang terhadap konsumsi nikel akan meningkat hingga 30% pada 2030 dari hanya 5% pada 2019.” tulis DBS dalam laporannya.

Kenaikan harga nikel membuat saham emiten nikel sendiri kembali melesat pada perdagangan hari ini setelah sempat terbang tinggi selama setahun terakhir. Simak kinerja saham-saham nikel yang melantai di bursa pada hari ini.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

73 Perusahaan Dapat Teguran Soal Penerapan Harga Patokan Nikel

NIKEL.CO.ID Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberi surat teguran terhadap 73 pelaku usaha tambang, smelter, dan trader nikel untuk mengikuti aturan harga patokan mineral.

Guna memberi profit margin yang seimbang bagi penambang dan pengusaha smelter nikel, pemerintah telah menetapkan formula penghitungan harga jual beli bijih nikel dengan harga patokan mineral (HPM).

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan MESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Logam dan Harga Patokan Batubara.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan bahwa Kemenko Kemaritiman dan Investasi terus berkoordinasi dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, BKPM, surveyor, pelaku usaha, dan lainnya, untuk memastikan ketentuan HPM dilaksanakan oleh badan usaha di daerah.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan MESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Logam dan Harga Patokan Batubara.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan bahwa Kemenko Kemaritiman dan Investasi terus berkoordinasi dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, BKPM, surveyor, pelaku usaha, dan lainnya, untuk memastikan ketentuan HPM dilaksanakan oleh badan usaha di daerah.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan MESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Logam dan Harga Patokan Batubara.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan bahwa Kemenko Kemaritiman dan Investasi terus berkoordinasi dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, BKPM, surveyor, pelaku usaha, dan lainnya, untuk memastikan ketentuan HPM dilaksanakan oleh badan usaha di daerah.

Sumber: bisnis.com

Read More

Tujuh Bulan Aturan HPM Nikel Berlaku, 11% Kontrak Masih Melanggar

NIKEL.CO.ID – Demi menciptakan keadilan antara penambang dan pengelola smelter nikel, pemerintah telah membuat aturan tentang Harga Patokan Mineral (HPM) logam.

Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam.

Meski peraturan ini berlaku sejak 14 Mei 2020, sebulan sejak diundangkan pada 14 April 2020, namun nyatanya belum semua pihak mematuhi peraturan ini, terutama terkait transaksi jual beli bijih nikel wajib mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM) logam di mana HPM tersebut merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh penambang.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan hingga saat ini sebanyak 73 perusahaan atau 91,8% perusahaan sudah menyampaikan kontrak jual belinya. Dari total tersebut, sebanyak 89% sudah sesuai dengan HPM dan 11% sisanya belum patuh.

Meski belum semuanya patuh sesuai HPM, Yunus optimis, lambat laun aturan mengenai HPM ini akan dipatuhi oleh semua perusahaan. Menurutnya, tidak mungkin begitu Peraturan Menteri ini terbit, semua pihak akan langsung melaksanakan.

“Tidak bisa kita begitu Permen ditetapkan, mereka langsung melaksanakan. Ada beberapa perusahaan smelter yang sudah terlalu lama menikmati dengan harga nikel murah,” ungkapnya dalam ‘Indonesia Mining Outlook 2021’ melalui YouTube Tambang TV, Rabu (16/12/2020).

Dia menegaskan, HPM ini dibentuk dalam rangka memberikan keadilan bagi pengusaha tambang dan smelter. Tentunya, imbuhnya, dengan profit margin yang sama-sama menguntungkan.

Lebih lanjut Yunus mengatakan, dia kerap mendapatkan pertanyaan apakah HPM yang dibuat lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dia pun membenarkan hal tersebut karena tujuannya juga memberikan iklim investasi smelter yang baik.

“Kalau ditanya HPM kita rendah ya dibandingkan market di internasional, oh iya karena memang kita buat supaya berikan iklim investasi smelter juga baik. Alhamdulillah sudah mulai, yang belum sesuai 11% nanti akan dilakukan teguran,” jelasnya.

Bagi perusahaan yang masih bandel dan belum mau mengikuti aturan HPM, pihaknya akan memberikan teguran 1, 2, sampai teguran ke-3. Jika masih tidak patuh, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

“Pada akhirnya pencabutan. Saya kira kita akan tegas terapkan HPM ini karena akan berikan keadilan kedua belah pihak,” tuturnya.

Belum lama ini, Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral (HPM) Nikel Septian Hario Seto mengatakan tim satgas HPM Nikel menerima banyak keluhan mengenai surveyor dari penjual. Laporan ini terkait dengan kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.

“Pihak penjual telah melaporkan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor,” kata Seto pada Rabu (02/12/2020) dalam keterangan tertulisnya.

Keluhan lain terkait surveyor yakni terlalu lama dalam menerbitkan Certificate of Analysis (COA). Oleh karena itu, pihaknya mengundang semua surveyor untuk meminta penjelasan terkait hal ini.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) pun sempat mengungkapkan keluhannya harga bijih nikel berdasarkan transaksi aktual antara penambang dan pembeli masih berada di bawah HPM. Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan hal ini tidak sejalan dengan aturan pemerintah di mana HPM harus menjadi patokan harga jual beli domestik.

Pihaknya meminta pemerintah tegas dalam melaksanakan dan mengawasi tata niaga nikel ini.

“Intinya, APNI minta pemerintah tegas dalam pelaksanaan dan pengawasan tata niaga nikel yang sudah jelas tertuang dalam aturan Permen ESDM No.11 tahun 2020,” tuturnya melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia pada Rabu (23/09/2020).

Sumber: CNBC Indonesia

Read More