NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mematangkan instrumen Kredit Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Credit) sebagai skema pembiayaan konservasi untuk menarik pendanaan berkelanjutan dari sektor swasta.
Instrumen tersebut berpotensi melibatkan berbagai pelaku usaha, termasuk perusahaan tambang yang memiliki aktivitas pengelolaan dan pemulihan lingkungan di wilayah operasionalnya. Namun, mekanisme dan bentuk keterlibatan sektor usaha dalam skema biodiversity credit masih menunggu kerangka kebijakan yang disusun pemerintah.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat, mengatakan, pengembangan biodiversity credit harus dibangun dengan prinsip dan tata kelola yang kuat agar memiliki kredibilitas di tingkat nasional maupun global.
“Indonesia memandang bahwa pengembangan biodiversity credit harus dibangun berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu integritas ilmiah, inklusi sosial, dan tata kelola yang transparan,” tegas Jumhur dalam forum International Workshop on Biodiversity Credit Implementation, di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, penerapan instrumen tersebut membutuhkan fondasi kebijakan yang kokoh, pedoman operasional yang jelas, serta perangkat pengaturan yang selaras dengan konteks ekologis, sosial-ekonomi, budaya, dan kelembagaan nasional.
KLH/BPLH mendorong sektor swasta, termasuk pertambangan nikel, meningkatkan kontribusi secara langsung melalui investasi hijau untuk mendukung konservasi berbasis masyarakat. Dalam skema tersebut, masyarakat lokal dan masyarakat adat juga ditempatkan sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menjaga alam dan pengetahuan tradisional.
Pemerintah menekankan, manfaat yang dihasilkan dari pelestarian alam harus dibagikan secara berkeadilan. Nilai ekonomi dari upaya konservasi diharapkan dapat menjadi bentuk pengakuan terhadap pihak-pihak yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Pengembangan instrumen biodiversity credit Indonesia mendapat dukungan dari komunitas internasional. Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credit (IAPB), Dame Amelia Fawcett, mengapresiasi kolaborasi dengan satuan tugas Indonesia dalam merumuskan kerangka biodiversity credit.
Dame Amelia menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam membentuk pasar kredit keanekaragaman hayati yang memiliki integritas tinggi dan dapat dikembangkan dalam skala global.
“Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk pasar kredit keanekaragaman hayati berintegritas tinggi yang dapat dikembangkan dalam skala besar, sampai di tingkat global. Pasar yang dirancang dan diatur secara tepat, didukung oleh insentif yang kuat bagi sektor swasta, dapat memobilisasi pendanaan swasta untuk konservasi dan restorasi, mendukung penghidupan masyarakat setempat, serta memperkuat ekonomi hijau,” ungkap Dame.
Ia juga menyampaikan simpati dan keprihatinan atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya perlindungan dan pemulihan alam.
“Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia menjadi pengingat akan pentingnya melindungi dan memulihkan alam. Perhatian dan doa kami bersama masyarakat yang terdampak, serta mereka yang bekerja keras untuk mengendalikan kebakaran, melindungi satwa liar, dan memulihkan ekosistem yang rusak,” tuturnya.
Forum kebijakan IAPB di Jakarta menjadi momentum bagi Indonesia untuk bertukar pengalaman dalam mempersiapkan kerangka biodiversity credit nasional sekaligus memperkuat kolaborasi global guna mendukung pencapaian Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.
Pembahasan dalam forum tersebut juga diharapkan memberikan kontribusi bagi persiapan menuju Conference of the Parties (COP) 17 Convention on Biological Diversity (CBD) di Armenia. Selain itu, Indonesia mengumumkan rencana untuk mempertimbangkan pencalonan diri sebagai tuan rumah COP18 CBD pada 2028. (Shiddiq)
