Kapasitas Biodiesel 22 Juta Kiloliter, Eniya Sebut Cukup untuk B50 2027

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Kapasitas terpasang industri biodiesel nasional mencapai sekitar 22 juta kiloliter (kl) per tahun. Pemerintah menilai kapasitas tersebut masih cukup untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan B50 pada 2027.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengatakan, kapasitas tersebut mencakup seluruh pabrik biodiesel, termasuk fasilitas yang baru memperoleh izin maupun melakukan ekspansi.

Iklan

“Intinya 22 juta,” kata Eniya dalam kegiatan Sosialisasi Teknis Implementasi B50, Selasa (15/9/2026). Menurut dia, kebutuhan biodiesel untuk pelaksanaan B50 diperkirakan sekitar 18 juta-19 juta kl per tahun. Dengan kapasitas produksi sekitar 22 juta kl, masih terdapat ruang kapasitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Jadi, kan masih ada spare. Sehingga 2027 itu sangat cukup untuk B50, tinggal CPO (crude palm oil/minyak kepala sawti mentah, red) kita pastikan,” ujarnya.

Meski begitu, pemerintah masih melakukan konsolidasi untuk menentukan volume pelaksanaan B50 pada 2027. Penetapan volume akan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan dan kapasitas produksi badan usaha bahan bakar nabati.

Iklan

“Keputusan menteri pun akan bisa mengubah volume, akan bisa ini sesuai pertumbuhan,” kata dia.

Pemerintah menargetkan konsolidasi pelaksanaan B50 pada 2027 dapat diselesaikan sebelum November 2026.

“Kita sedang bicarakan sampai sebelum November, nanti kita sudah konsolidasikan bagaimana pelaksanaan di 2027 untuk B50,” ujarnya.

Iklan

Ketersediaan bahan baku berupa CPO menjadi salah satu faktor yang akan terus diperhatikan pemerintah. Eniya mengatakan kapasitas produksi biodiesel harus terus disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku dan kebutuhan nasional.

Kebijakan B50 juga berkaitan dengan sektor industri pengguna bahan bakar dalam jumlah besar. Karena itu, kepastian pasokan menjadi salah satu aspek yang terus dibahas pemerintah bersama badan usaha dan pemangku kepentingan. (Shiddiq)