NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah tengah memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah rawan. Langkah ini melibatkan langsung perusahaan pemegang konsesi, masyarakat, hingga Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan hal itu usai meresmikan program Kelana di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026). Pemerintah saat ini meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi hotspot yang kerap muncul di beberapa daerah prioritas, seperti Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Jumhur menjelaskan, Kementerian LH/BPLH sedang menyiapkan dukungan pendanaan untuk memperkuat upaya mitigasi titik panas yang selama ini berulang setiap musim kemarau.
“Nah, sekarang yang kita sedang lakukan bersama dengan BPDLH mendorongkan sejumlah dana untuk bersama-sama memitigasi hotspot-hotspot yang biasanya selalu terbakar,” katanya.
Ia menyebutkan, ketiga wilayah utama itu menjadi fokus pengawasan pemerintah dalam penanganan karhutla tahun ini.
Dalam upaya memperkuat mitigasi, pemerintah juga akan mengumpulkan para pemilik maupun pengelola perusahaan pemegang konsesi agar lebih serius dalam melakukan pencegahan kebakaran di wilayah operasional masing-masing.
“Bahkan, saya rencana akan hadir langsung. Kami akan mengumpulkan owner-owner atau pengelola perusahaan-perusahaan pemegang konsesi,” katanya menegaskan.
Tak hanya melibatkan perusahaan, pemerintah juga akan menggandeng masyarakat dan tokoh-tokoh daerah untuk melakukan langkah mitigasi secara kolektif demi mencegah karhutla meluas.
“Kita akan mengumpulkan penduduk masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kita keroyokan. Kerja mereka juga agar lebih serius lagi untuk memitigasi supaya ini dapat dijaga,” tuturnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, perusahaan pemegang konsesi, dan masyarakat dapat menekan potensi kebakaran hutan dan lahan yang selama ini menjadi persoalan tahunan di sejumlah daerah rawan. (Shiddiq)
