NIKEL.CO.ID, ISTANBUL — Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menyoroti tantangan besar sektor pertambangan Indonesia dalam memenuhi standar global, khususnya terkait kepatuhan ESG dan konsistensi regulasi. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam OECD Critical Mineral Forum, di Istanbul, Turki,yang digelar pada 28–29 April 2026.
Forum bertajuk “Unlocking Investment and Growth through Partnership” ini mempertemukan para pemangku kepentingan global untuk membahas penguatan investasi serta tata kelola sektor mineral kritis. Dalam sesi diskusi yang dimoderatori oleh Alex, isu operasional industri hingga penerapan standar internasional menjadi sorotan utama.
Alex menyinggung tantangan nyata di lapangan, terutama terkait banyaknya operasi tambang skala kecil di wilayah kepulauan.
“Saya rasa ada banyak pabrik kecil di seluruh dunia, terutama di pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh kepulauan. Dan, itulah mengapa kami sangat tertarik pada aspek operasionalnya,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas koordinasi pemerintah serta implementasi standar global. “Mengenai isu keterlacakan (traceability) dan kepatuhan ESG, apakah itu realistis? Apakah standar internasional itu realistis? Apakah bisa diterapkan di Indonesia?” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Meidy menegaskan, Indonesia tengah berada dalam fase penting transformasi tata kelola pertambangan menuju standar global.
“Di Indonesia, kami juga harus bersiap untuk metodologi ESG. Tidak mudah untuk mematuhi, namun yang paling krusial adalah kesenjangan pengetahuan publik serta kesenjangan kapasitas,” ujarnya.
Tantangan utama, katanya menekankan, bukan hanya pada regulasi, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia dan komunitas teknis.
“Itulah mengapa saya menekankan pentingnya kapasitas komunitas teknis,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan kompleksitas regulasi yang menjadi perhatian investor global.
“Dalam sektor pertambangan, kita memiliki lebih dari 3.000 regulasi,” ungkapnya.
Menurutnya, konsistensi kebijakan menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan investasi.
“Sebagai investor, mereka ingin melihat konsistensi regulasi. Ketika regulasi sering berubah, hal itu kerap dikaitkan dengan perubahan rezim,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sebagai kunci daya saing Indonesia di pasar global.
“Hal terpenting lainnya adalah penerapan ESG di Indonesia,” ujarnya.
Forum ini menjadi ajang strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen dalam memperbaiki tata kelola industri mineral kritis sekaligus menarik investasi global di tengah meningkatnya permintaan terhadap komoditas strategis, seperti nikel. (Shiddiq)
