NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Perusahaan smelter nikel PT Mitra Murni Perkasa (MMP) berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah dalam program hilirisasi nasional.
MMP bertekad untuk terus mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya lokal secara berkelanjutan serta memperkuat ekosistem rantai pasok baterai kendaraan listrik, sebagai langkah strategis dalam mewujudkan masa depan industri nikel Indonesia yang kompetitif di kancah global.
Diketahui, MMP secara hukum sudah tidak lagi dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) setelah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan No. 248/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst mencabut status PKPU terhadap MMP.
Keputusan pencabutan ini memperlihatkan jika permohonan PKPU pada MMP bukan didasari atas ketidakmampuan perusahaan secara finansial, tetapi perselisihan administratif dan teknis antara MMP dengan dua kontraktor yang seharusnya dapat diselesaikan secara mediasi dan arbitrase, bukan lewat PKPU.
Mayoritas kreditor, baik konkuren maupun separatis, dalam keputusan tersebut menyatakan dukungan untuk pencabutan status PKPU pada MMP.
Sementara itu, Direktur Keuangan MMP, Achmad Zuhraidi, mengatakan, keputusan tersebut sebagai bukti MMP yang berkomitmen menjaga hubungan baik dengan seluruh mitra kerja.
“Putusan ini menegaskan bahwa MMP memiliki perencanaan dan kemampuan finansial yang baik untuk menyelesaikan pembangunan smelter nickel matte serta melaksanakan seluruh kewajiban korporasi secara berkelanjutan. Kami menjunjung tinggi prinsip kemitraan yang profesional dan beritikad baik,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).
MMP tetap beroperasi normal dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan orientasi pada keberlanjutan. Saat ini, perusahaan juga berperan aktif dalam pemberdayaan tenaga kerja nasional, dengan menyerap lebih dari 1.000 tenaga kerja lokal yang dibekali pelatihan sebagai green operator, bagian dari program peningkatan kapasitas SDM lokal. (Uyun)
