NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Praktik profesional dalam eksplorasi dan pertambangan mineral tidak hanya mematuhi kode etik, tetapi juga mematuhi regulasi yang ketat, termasuk pelaporan publik hasil eksplorasi, sumber daya mineral, cadangan bijih, dan penilaian aset mineral.
Hal tersebut ditekankan oleh Andrew Waltho dalam paparannya di Workshop Komite Cadangan Mineral Indonesia 2025 (KCMI), di Artotel Gelora Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Pada kursus singkat yang dimaksudkan untuk memperkuat praktik profesional di sektor eksplorasi dan pertambangan mineral itu panitia menghadirkan Andrew Waltho, pakar geologi internasional, and Director Mining Transaction and Corporate Advisory of Environmental Resources Management (ERM), Brisbane, Australia, sebagai pembicara utama.
“Praktik profesional di sektor ini tidak bisa lepas dari standar industri, regulasi korporasi, serta persyaratan pencatatan di bursa efek,” kata geolog senior dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang eksplorasi dan pertambangan itu.
Ia juga menggarisbawahi, kegiatan penilaian aset mineral sangat krusial untuk berbagai kepentingan bisnis, mulai dari pembenaran penggalangan dana, akuisisi, hingga pelaporan keuangan perusahaan. Menurut Ketua Komite Standar dan Etik Australian Institute of Geoscientists (AIG) itu, sektor pertambangan dan logam merupakan salah satu sektor yang paling diawasi secara global oleh regulator, karena skala investasinya yang sangat besar. Hingga 25 Agustus 2025, tercatat sebanyak 3.843 perusahaan publik di sektor ini memiliki kapitalisasi pasar gabungan sebesar US$3,35 triliun secara global. Sebanyak 82% dari total investasi tersebut berasal dari perusahaan yang berdomisili di 20 negara.
Indonesia menempati posisi ke-10 sebagai destinasi investasi logam dan mineral terbesar di dunia, dengan nilai investasi mencapai US$70,01 miliar. Posisi ini berada di bawah negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok, dan Australia, namun masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia (US$13,97 miliar) dan Filipina (US$3,98 miliar).
Waltho memaparkan, penilaian aset mineral memiliki banyak fungsi strategis, antara lain
- Membenarkan penggalangan dana melalui utang atau ekuitas;
- Mendukung proses akuisisi dan pelepasan aset;
- Penetapan bea dan pajak pemerintah;
- Penyusunan laporan keuangan perusahaan;
- Penyelesaian harta warisan; dan
- Menyediakan laporan ahli dalam proses litigasi.
Ia menjelaskan bahwa penilaian aset tidak hanya merupakan kebutuhan internal korporasi, namun juga menjadi elemen penting dalam akuntabilitas publik.
“Kode praktik industri secara langsung berinteraksi dengan aturan pencatatan di bursa efek, sehingga akurasi dan transparansi menjadi sangat vital,” ungkapnya.
Kursus ini menjadi bagian dari upaya KCMI untuk memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi dinamika industri pertambangan global, serta meningkatkan kompetensi profesional lokal dalam praktik eksplorasi dan pelaporan sumber daya mineral yang bertanggung jawab. (Shiddiq)
