NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan pemerintah terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang harus diparkir di bank negara selama satu tahun menjadi perhatian bagi pelaku usaha. Salah satu isu yang mencuat adalah dampaknya terhadap keekonomian, terutama bagi eksportir yang membutuhkan likuiditas untuk biaya produksi.
Dalam sesi wawancara dengan nikel.co.id pada Kamis, (27/2/2025), pakar financial modelling untuk tambang dan migas, Nuzulul Haq, menilai jika kebijakan ini memungkinkan eksportir untuk menarik hanya 20% atau beberapa persen dari total devisa yang mereka hasilkan guna memenuhi kebutuhan produksi, sementara itu, sisanya harus tetap mengendap di bank negara hingga jangka waktu satu tahun berakhir, itu dirasa akan memberatkan perusahaan.
“Kebijakan ini tentu memiliki pengaruh terhadap operasional perusahaan. Jika saya membutuhkan 100% dana untuk operasional, maka saya harus mencari talangan terlebih dahulu untuk menutup kekurangan 80% yang belum bisa dicairkan,” ujarnya.
Menurutnya, dampak utama dari kebijakan ini terjadi pada tahun pertama penerapannya. Pasalnya, setelah satu tahun, eksportir dapat mencairkan dana dari DHE tahun sebelumnya, sehingga mekanisme pembiayaan dapat berjalan lebih lancar pada tahun-tahun berikutnya.
Meskipun demikian, kebijakan ini dinilai tetap memberikan tantangan bagi eksportir, terutama dalam hal perencanaan keuangan.
“Para pelaku usaha harus menyiapkan strategi pendanaan tambahan guna memastikan kelangsungan operasional mereka di tahun pertama penerapan aturan ini,” tambahnya.
Menurutnya, dengan adanya kebijakan ini, diharapkan stabilitas devisa negara dapat terjaga, namun di sisi lain pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap arus kas perusahaan agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. (Aninda)
