NIKEL.CO.ID, JAKARTA- Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (Sekum APNI), Meidy Katrin Lengkey, menyampaikan meningkatnya kepedulian terhadap environmental, social, and governance (ESG) di mata dunia.
“Persyaratan ini rekomendasi ESG dari pembeli, produsen original, equipment, manufacturer (OEM). Kami berdiskusi dengan pemerintah mengenai hal ini. Saya tidak yakin bahwa Proper, dalam kondisi Indonesia saat ini, untuk persyaratan ESG. Tapi, mari kita lihat, apakah kita bisa membuat regulasi dan kebijakan Indonesia, atau tidak?” ujar Meidy dalam The 3rd Nickel Producers, Processors & Buyers Conference. di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (7/4/2024).
Menurut dia, perusahaan yang mengejar kinerja ESG yang tinggi lebih menarik bagi investor, juga memiliki kinerja yang lebih baik dan indikator keuangan yang lebih baik. ESG adalah penilaian operasional perusahaan dari segi lingkungan, sosial, tata kelola, dan kemampuan untuk menciptakan nilai jangka panjang di dunia yang berubah dengan cepat, serta mengelola risiko dan peluang yang terkait dengan faktor-faktor tersebut.
“Mengapa ESG sangat penting?” tanyanya. Karena, sambungnya, ESG memiliki dampak positif yang signifikan terhadap isu-isu bisnis fundamental yang relevan dengan kesuksesan jangka panjang perusahaan di berbagai industri. ESG juga berdampak pada pengurangan risiko reputasi perusahaan, manajemen peluang, budaya, dan nilai instrinsik.
“Kepedulian terhadap ESG akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan akuisisi pelanggan dan investor, mengurangi gangguan dan kerugian, produktivitas tenaga kerja yang lebih besar, dan ketahanan organisasi, serta identifikasi pasar/pelanggan, produk/jasa, dan aliran pendapatan yang baru,” katanya.
Menurutnya, perusahaan yang memperhatikan ESG akan lebih mungkin untuk terus mempertahankan pertumbuhan dari pergeseran sistem-sistem lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Adapun rekomendasi ESG dari manufaktur OEM, yaitu merumuskan pedoman dekarbonisasi bagi para penambang di Indonesia. Pedoman tersebut berupa langkah-langkah praktis bagaimana mengintegrasikan lebih banyak energi terbarukan terutama pada tahap peleburan.
Selanjutnya, merumuskan panduan reklamasi tambang dengan praktik terbaik untuk para penambang Indonesia, termasuk reboisasi atau revegetasi yang menggunakan data pengguna untuk mengompensasi jumlah hektare kerusakan hutan hujan untuk setiap aset dan memastikan hutan dengan nilai konservasi tinggi (NKT).
Mengembangkan panduan pengelolaan tailing dan merekomendasikan tailing dry stack. Mengembangkan panduan pengelolaan air yang bertanggung jawab, termasuk penggunaan pemantauan otomatis di kolam sedimen.
Mengembangkan panduan untuk meningkatkan standar kesehatan dan keselamatan, terutama di smelter termasuk sertifikasi ISO, menghindari penggunaan tenaga kerja pihak ketiga dan agen perekrutan, menghindari penahanan paspor, memastikan mekanisme pengaduan, dan lain lain. Hingga mengembangkan panduan untuk FPIC (Persetujuan atas dasar Informasi di awal tanpa paksaan).
Selain itu adapun rekomendasi ESG dari manufaktur OEM bersama pemerintah yaitu, pengelolaan tailing.
“Indonesia harus melanjutkan praktik pelarangan penempatan tailing di laut dangkal dan laut dalam untuk pengelolaan limbah, termasuk di sungai pembuangan limbah tambang di sungai, kapal selam dan danau,” jelasnya.
Penambang dan pengolah mineral juga harus diwajibkan untuk menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan limbah tambang misalnya, dengan merancang lokasi pengelolaan limbah tambang agar tahan terhadap cuaca buruk yang spesifik di lokasi tersebut-dan menerapkan penumpukan kering.
Tindakan di bidang ini dapat membantu berkontribusi pada perairan dan ekosistem yang lebih bersih dan bermanfaat bagi masyarakat lokal di Indonesia.
Lalu dari segi keselamatan dan kesehatan kerja, Indonesia harus meningkatkan pendanaan untuk pengawas ketenagakerjaan dan menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan, dengan fokus pada peningkatan pemantauan penyakit akibat kerja di sektor pertambangan dan pengolahan mineral.
Memastikan keselamatan pekerja merupakan prioritas utama, dan komitmen publik dari Indonesia untuk meningkatkan jumlah personil dan pendanaan bagi pengawas ketenagakerjaan akan sangat berarti.
Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) – Indonesia harus bekerja sama dengan LSM-LSM untuk menetapkan daerah terlarang untuk pertambangan di mana penelitian independen telah menemukan adanya suku-suku yang belum dihubungi.
Selain itu, Indonesia harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan secara teratur terlibat dengan masyarakat adat yang berpotensi terkena dampak di seluruh tahap operasi pertambangan atau fasilitas pengolahan dan berusaha untuk mengatasi setiap masalah yang diajukan oleh masyarakat ini.
Keterlacakan dan transparansi Indonesia harus menerapkan sistem ketertelusuran digital yang dapat diandalkan, termasuk di dalam kawasan industri.
Perusahaan-perusahaan midstream dan hilir harus dapat melacak material-seperti nikel yang ditambang dan diproses-kembali ke tambang-tambang tertentu dan memungkinkan keputusan pembelian berdasarkan uji tuntas yang dilakukan di lokasi tertentu.
Ketertelusuran tersebut dapat membantu memastikan bahwa nikel Indonesia diproduksi dengan cara yang sesuai dengan standar ketenagakerjaan dan lingkungan hidup tertinggi.
Dari sisi dekarbonisasi, Indonesia harus terus mendukung, mendanai, dan mengimplementasikan proyek-proyek energi terbarukan secara agresif, termasuk di kawasan industri, dan terus melanjutkan upaya dekarbonisasi jaringan listrik nasional.
“Selain itu, akan sangat berarti bagi Indonesia untuk berkomitmen pada pengurangan yang terikat waktu, dan pada akhirnya penghapusan energi bahan bakar fosil dalam peleburan dan pemurnian nikel,” ungkapnya.
Jika dari sisi deforestasi dan keanekaragaman hayati, akan sangat berarti apabila Indonesia menetapkan rasio pembukaan lahan dan reboisasi yang diperlukan untuk tambang dan kawasan industri selama produksi nikel berlangsung (tidak hanya setelah penutupan tambang).
“Akan sangat berarti bagi Indonesia untuk menetapkan persyaratan bahwa jumlah kolam sedimen yang sesuai harus ditempatkan dengan pemantauan otomatis dan data yang langsung ditransfer ke otoritas pemerintah untuk setiap kolam. Secara umum, Indonesia harus berupaya menuju rantai pasokan nikel yang bebas deforestasi,” jelasnya.
Dari sisi penegakan, yaitu standar tenaga kerja dan lingkungan yang kuat hanya akan berarti dengan penegakan yang kuat, sehingga Indonesia harus membentuk kantor dengan staf penuh waktu untuk memantau hal-hal yang disebutkan di atas. Kantor ini dapat memiliki staf yang berbasis di tambang dan lokasi pengolahan, termasuk di kawasan industri. (Lili Handayani)
