NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai program hilirisasi nikel yang dijalankan pemerintah telah menjadi salah satu kebijakan industri paling berhasil dalam satu dekade terakhir. Namun, keberlanjutan industri nikel nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keseimbangan pasokan bijih, kapasitas smelter, serta kebijakan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).
Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, mengatakan, Indonesia telah berhasil bertransformasi dari eksportir bahan mentah menjadi produsen berbagai produk nikel bernilai tambah yang dibutuhkan pasar global.
“APNI menilai program hilirisasi nikel Indonesia merupakan salah satu kebijakan industri paling berhasil dalam satu dekade terakhir. Sejak implementasi larangan ekspor bijih nikel dan percepatan pembangunan smelter, Indonesia telah bertransformasi dari eksportir bahan mentah menjadi produsen berbagai produk nikel bernilai tambah,” kata Meidy dalam Laporan APNI untuk Media: Tantangan dan Prospek Hilirisasi Nikel Indonesia 2026, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Indonesia saat ini, katanya melanjutkan, tidak hanya menghasilkan nickel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNi), tetapi juga nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), nikel sulfat, prekursor, hingga material baterai kendaraan listrik.
APNI mencatat Indonesia kini menyumbang sekitar 65% pasokan nikel dunia dan menjadi pusat pertumbuhan industri nikel global. Hingga 2026, terdapat sekitar 422 izin usaha pertambangan (IUP) nikel aktif di Indonesia berdasarkan data Ditjen Minerba Kementeria Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan APNI.
Di sisi hulu, kapasitas produksi bijih nikel nasional hingga Mei 2026 tercatat sekitar 93 juta ton, sementara pada 2025 produksi nasional diperkirakan mencapai sekitar 320 juta ton.
Untuk tahun ini, pemerintah menetapkan RKAB sekitar 250 juta hingga 270 juta ton, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Langkah tersebut merupakan upaya menjaga keseimbangan pasar dan keberlanjutan cadangan. Namun, menurutnya, kebutuhan bijih nikel nasional sesungguhnya jauh lebih besar seiring bertambahnya kapasitas pengolahan di dalam negeri.
“Total kebutuhan bijih nikel nasional diperkirakan mencapai sekitar 415 juta ton per tahun apabila seluruh kapasitas smelter beroperasi optimal,” ujarnya.
Dari total kebutuhan tersebut, sekitar 70% diserap smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) untuk produksi NPI dan baja nirkarat (stainless steel), sekitar 5% untuk smelter ferronikel, dan sekitar 25% untuk fasilitas high pressure acid leach (HPAL) yang menghasilkan bahan baku baterai.
Hilirisasi Berdampak Positif
APNI menilai, hilirisasi telah memberikan dampak positif berupa peningkatan investasi, penerimaan negara, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Meski demikian, Meidy menyoroti sejumlah tantangan yang perlu segera diantisipasi, mulai dari ketidakseimbangan kapasitas smelter dan ketersediaan bijih, tekanan terhadap keberlanjutan cadangan, infrastruktur logistik yang belum merata, ketergantungan pada pasar tertentu, hingga tuntutan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di pasar global.
“Prospek hilirisasi Indonesia masih sangat positif. Indonesia memiliki peluang menjadi pusat produksi stainless steel dunia, pusat bahan baku baterai global, hub manufaktur kendaraan listrik ASEAN, hingga pusat perdagangan dan penetapan harga nikel regional,” paparnya.
Namun, ia mengingatkan, volatilitas harga global, persaingan internasional, regulasi perdagangan karbon, standar ESG dan traceability, serta kepastian investasi jangka panjang masih menjadi tantangan utama industri. Pada saat yang sama, industri nikel pada 2026 juga menghadapi tekanan akibat penyesuaian RKAB, kenaikan harga bahan bakar, meningkatnya biaya asam sulfat untuk proyek HPAL, serta implementasi formula harga patokan mineral (HPM) yang baru.
Pemangkasan RKAB, menurut pandanganya, telah menyebabkan sebagian smelter menghadapi keterbatasan pasokan bahan baku, sehingga tingkat utilisasi menurun. Kenaikan biaya operasional juga memberi tekanan terhadap margin perusahaan, terutama bagi tambang berkadar rendah dan smelter dengan biaya produksi tinggi.
Kendati begitu, implementasi formula HPM baru dinilai memberikan manfaat bagi sebagian penambang karena mulai memperhitungkan nilai ekonomi unsur tambahan, seperti kobalt (Co), besi (Fe), dan kromium (Cr).
APNI, katanya tegas, mendukung langkah pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan cadangan, stabilitas harga, dan keberlangsungan industri. Namun, asosiasi tersebut meminta kebutuhan riil industri turut menjadi pertimbangan dalam penetapan RKAB.
“Kebutuhan bijih nasional yang mencapai sekitar 415 juta ton per tahun perlu menjadi pertimbangan penting dalam penetapan RKAB agar utilisasi smelter tetap optimal, investasi tetap terjaga, serta kontribusi industri nikel terhadap penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja dapat terus meningkat,” tuturnya.
Setelah berhasil membangun industri hilirisasi nikel terbesar di dunia, tantangan berikutnya adalah memastikan hilirisasi tersebut tetap berkelanjutan, kompetitif, dan mampu menjadi fondasi industrialisasi nasional dalam jangka panjang. (Red)
