National Mineral Resources Agency Menemukan Endapan Kobalt di 25 Negara Eropa

NIKEL.CO.ID – Menurut informasi dan investigasi yang dipublikasikan oleh Badan Sumber Daya Mineral Nasional (National Mineral Resources Agency), 509 endapan yang mengandung kobalt telah ditemukan di 25 negara Eropa. Diperkirakan jumlah sumber daya kobalt yang diklasifikasikan menurut United Nations Framework Classification (UNFC) berasal dari 151 endapan di 12 negara yang datanya tersedia. Jumlah total sumber daya yang dihitung adalah 1342649t, di mana 114638t berasal dari proyek komersial yang saat ini menambang kobalt, 370409t berasal dari proyek komersial potensial, 111107t adalah nilai penilaian historis yang memenuhi persyaratan pelaporan modern, dan 746495t adalah nilai penilaian historis yang tidak sesuai . Analisis data ini menunjukkan bahwa sumber daya kobalt tersebar luas di Eropa, tersebar di beberapa jenis endapan yang berbeda.

Produksi tambang global kobalt didominasi oleh endapan tembaga yang didominasi oleh sedimen berlapis, endapan magmatik nikel-tembaga dan endapan nikel laterit, tetapi jenis endapan lain mungkin juga kaya akan kobalt. Di Eropa, produksi kobalt saat ini berasal dari tiga tambang di Finlandia: deposit sulfida magmatik Kevitsa, deposit Kylylahti sulfida masif asal vulkanik (VMS), dan deposit serpih hitam Sotkamo (Talvivaara).

Studi tersebut mengidentifikasi 104 endapan kobalt yang saat ini sedang dieksplorasi di Eropa, 79 di antaranya berada di Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Di antara negara-negara ini, perisai Fennoscandian dan sabuk lipat Caledonian adalah zona eksplorasi prioritas tinggi untuk berbagai endapan yang mengandung kobalt (terutama endapan magmatik nikel-tembaga-kobalt). Orogen Svecofennian, Sveconorwegian dan Caledonian dari Fennoscandia juga menyebabkan pembentukan beberapa deposit kaya kobalt lainnya. Ini terutama termasuk Co-Cu-Au, VMS, endapan vena skarn dan polimetalik dari endapan metamorf dan supervolkanik.

Di beberapa negara Eropa, deposit vena kobalt polimetalik kecil telah menjadi tujuan produksi kobalt historis. Saat ini, sebagian besar endapan ini tidak memiliki nilai ekonomis, tetapi teknologi baru dan realisasi pasokan bahan mentah lokal dapat menjadikan endapan ini sebagai sumber kobalt yang andal di masa depan. Analisis studi menunjukkan bahwa ketersediaan geologis di Eropa tidak menjadi masalah. Namun, untuk mengkomersialkan proyek eksplorasi, banyak tantangan ekonomi, teknis, lingkungan, dan sosial yang harus diatasi.

Sumber: FerroAlloynet.com

Read More

Gegara Kalah Saing, UE Gugat Larangan Ekspor Nikel RI; Mendag: Indonesia Siap…

NIKEL.CO.ID – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan Pemerintah akan terus memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat multilateral

Salah satunya yaitu mempertahankan kebijakan terkait bahan mentah (DS 592) yang tengah digugat Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Ditegaskan Mendag, Pemerintah Indonesia menyesalkan langkah Uni Eropa yang meminta pembentukan Panel WTO pada 14 Januari 2021 untuk menyelesaikan kasus tersebut.

“Indonesia siap mempertahankan posisinya di forum penyelesaian sengketa di WTO. Pemerintah bersama pihak terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa langkah dan upaya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing nasional akan senantiasa menjadi agenda prioritas ke depan,” tegasnya dalam pernyataan tertulisnya, Senin (18/1/2021).

Menyikapi langkah UE tersebut, Pemerintah Indonesia berpandangan UE telah salah memahami dan mengartikan kebijakan Indonesia, meskipun hal tersebut telah disampaikan secara jelas saat proses konsultasi pada 2020 lalu.

Namun demikian, menurut Lutfi, Indonesia berkeyakinan forum penyelesaian sengketa di WTO merupakan tempat yang tepat untuk menguji (exercising) kebijakan anggotanya apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.

“Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum akan melayani tuntutan Uni Eropa tersebut dengan penuh wibawa. Pemerintah Indonesia juga sangat menghargai Uni Eropa dan berkomitmen mengikuti proses baku sesuai aturan WTO yang akan mulai diproses pada 25 Januari 2021,” lanjutnya.

Selain itu, ke depannya Indonesia juga tidak keberatan dan siap berkolaborasi dengan UE dalam menciptakan nilai tambah di sektor besi baja.

Perlu diketahui, Indonesia adalah penghasil besi baja kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Pada Januari-November 2020, sektor besi baja merupakan penyumbang ekspor terbesar ke-3 setelah minyak kelapa sawit dan batu bara dengan nilai 9,6 miliar Dolar AS.

Ini adalah bagian dari transformasi Indonesia, yang semula merupakan negara penghasil barang mentah dan setengah jadi, kini menjadi penghasil barang industri dan industri berteknologi tinggi.

Pemerintah juga akan berupaya maksimal dalam mengawal proses litigasi untuk menyelesaikan kasus ini dan tetap membuka komunikasi lebih lanjut dengan Uni Eropa.

“Indonesia selalu siap berkonsultasi apabila Uni Eropa menginginkan adanya penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan Indonesia, termasuk dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam mineral,” ujarnya.

Pemerintah berkeyakinan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral yang ditetapkan dalam legislasi dan peraturan perundang-undangan yang ada bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam mineral (sustainability). 

Selain itu, juga dapat mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global yang akan mendukung perekonomian nasional danm meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada prinsipnya, Pemerintah berkeyakinan kebijakan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan komitmen ataupun prinsip-prinsip di tingkat internasional.

Asal tau saja, terkait kasus sengketa DS 592, Uni Eropa sebelumnya mengajukan permintaan konsultasi pada 22 November 2019 sebagai respons diterapkannya larangan ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia mulai 1 Januari 2020. 

Uni Eropa menilai kebijakan Pemerintah Indonesia tersebut melanggar sejumlah ketentuan WTO dan berdampak negatif pada daya saing industri baja di Uni Eropa.

Permintaan pertemuan konsultasi Uni Eropa disetujui Indonesia pada 29 November 2019 dan pertemuan telah dilaksanakan pada 30 dan 31 Januari 2020.

Sumber: industry.co.id

Read More

Uni Eropa Desak WTO Bentuk Panel Untuk Putuskan Gugatan Atas Larang Ekspor Bijih Nikel RI

NIKEL.CO.ID – Uni Eropa (UE) meningkatkan tantangannya di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Kamis (14/1/2021) atas larangan ekspor bijih nikel Indonesia dengan meminta badan perdagangan yang berbasis di Jenewa membentuk panel untuk memutuskan kasus tersebut.

UE melontarkan keluhan awalnya pada November 2019 terhadap pembatasan ekspor bahan mentah terutama bijih nikel dan bijih besi yang digunakan untuk membuat baja tahan karat.

Komisi Eropa yang mengoordinasikan kebijakan perdagangan untuk 27 negara Uni Eropa mengatakan bahwa larangan ekspor bijih nikel Indonesia dan persyaratan pemrosesan dalam negeri untuk bijih nikel dan bijih besi adalah ilegal dan tidak adil bagi produsen baja UE.

“Faktanya adalah bahwa tidak ada anggota WTO [World Trade Organizatio] yang diizinkan untuk membatasi ekspor bahan mentah dengan cara ini, memberlakukan pembatasan ilegal untuk menguntungkan produsen dalam negeri,” kata Komisaris Perdagangan UE Valdis Dombrovskis dalam sebuah pernyataan seperti dikutip  https://financialpost.com/ dari Reuters, Kamis (14/1/2021).

Permintaan dibentuknya panel mengikuti periode konsultasi dari 30 Januari 2020, yang gagal menyelesaikan masalah. Keputusan panel kemungkinan akan berlangsung setidaknya satu tahun lagi.

Komisi Eropa menuturkan bahwa industri baja tahan karat UE berproduksi pada level terendah selama 10 tahun, sedangkan Indonesia ditetapkan menjadi produsen terbesar kedua di dunia setelah China karena tindakan yang tidak adil.

Industri baja tahan karat UE senilai US$20 miliar mempekerjakan sekitar 30.000 orang secara langsung, dengan pemain utama Acerinox, Aperam, Outokumpu, dan Acciai Speciali Terni.

Secara terpisah, UE memberlakukan bea masuk atas baja tahan karat canai panas dari Indonesia pada 2019 dan meluncurkan penyelidikan pada bulan September terhadap produk stainless canai dingin dari Indonesia.

Sumber: bisnis.com

Read More

Menambang Isu HAM, Muluskan Ekspor Nikel Mentah ke Jerman?

NIKEL.CO.ID – Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan hilirisasi sektor tambang, khususnya nikel. Indonesia merupakan produsen bijih nikel terbesar di dunia pada 2019. Dari 2,67 juta ton produksi nikel di seluruh dunia, Indonesia memproduksi 800.000 ton, jauh mengungguli Filipina 420.000 ton, Rusia 270.000 ton, dan Kaledonia Baru 220.000 ton.

Berdasarkan pemetaan Badan Geologi Kementerian ESDM pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton yang terdiri atas tereka 5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 juta ton, dan hipotetik 228 juta ton. Kemudian, cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton, berupa terbukti 3.360 juta ton dan terkira 986 juta ton.

Sedangkan untuk total sumber daya logam mencapai 174 juta ton dan 68 juta ton cadangan logam.

“Area Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara punya potensi yang terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini,” kata Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono dalam webinar Masa Depan Hilirisasi Nikel Indonesia, Rabu (14/10/2020).

Konsekuensinya hilirisasi, komoditas tambang yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah, harus diolah terlebihdahulu menjadi barang setengah jadi. Ada pertambahan nilai di situ, bukan hanya berupa kenaikan laba, tetapi juga berupa penciptaan lapangan kerja, meningkatnya nilai rantai pasok industri pendukung, munculnya usaha rakyat di lokasi tambang, dan secara otomatis meningkatkan devisa negara melalui investasi.

Implementasi hilirisasi sektor tambang harus diwujudkan dengan membangun fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian.

Itulah yang dikenal sebagai industri smelter atau sederhananya bisnis peleburan (smelting-RED). Dalam satu dekade terakhir, investasi dan pembangunan smelter banyak menghiasi laman media. Ada banyak rencana investasi dan pembangunan smelter, dari mulai Freeport yang berencana membangun smelter tembaga di Gresik, hingga janji-janji para importir yang selama ini menikmati murahnya barang tambang mentah.

Lihat misalnya Freeport, pada Oktober 2020 lalu mengumumkan bahwa pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan atau smelter tembaga di Gresik mencapai 5,86 persen. Padahal, rencana pembangunan smelter Freeport itu sudah dimulai sejak 2017, karena menjadi syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana ketentuan dalam UU minerba.

Ternyata Freeport baru merealisasikan rencana pembangunan smelter tersebut pada akhir Juli 2020. Itupun, pada November lalu tiba-tiba secara sepihak Freeport membatalkan rencana pembangunan smelter baru tersebut. Pihak Freeport mengatakan akhirnya memilih kebijakan ekspansi smelter eksisting, yaitu melalui PT Smelting.

Pada titik ini, Indonesia kembali dibohongi investasi smelter. Namun, isu strategis ini tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Mengapa harus dikatakan Indonesia dibohongi? Bagaimana tidak, dalam keterbukaan publik Freeport mengaku sudah mengeluarkan biaya pembangunan smelter baru di Gresik yang mencapai 5,86 persen itu sudah senilai USD303 juta per Agustus 2020 dari total kebutuhan investasi hingga USD3 miliar. Lantas bagaimana bisa investasi sebesar itu akan dibuang sia-sia saat Freeport membatalkan pembangunan. Terlebih, pembangunan smelter baru merupakan syarat perpanjangan IUPK dalam ketentuan UU Minerba.

Bagaimana dengan hilirisasi nikel sebagai komoditas tambang primadona dunia saat ini? Sejak 1 Januari 2020 Indonesia secara resmi melakukan pemberhentian ekspor. Kebijakan ini diambil karena nilai ekspor nikel Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara pengekspor lainnya. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan kandungan nikel terbesar di dunia dan sampai akhir 2019 menjadi produsen dan eksportir bijih nikel terbesar dunia.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah melakukan hilirisasi sejumlah tambang, terutama nikel untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD), meningkatkan peluang kerja, serta mengurangi dominasi energi fosil. Pemerintah telah melarang ekspor bijih (ore) nikel resmi pada 1 Januari 2020. Kebijakan ini dipercepat dari sebelumnya pada 2022 melalui Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 soal Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Upaya hilirisasi itu meliputi pengolahan bijih nikel menjadi feronikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan bahan utama untuk baterai lithium.

Kementerian ESDM mengungkap ekspor bijih nikel mencapai 30 juta ton pada 2019. Angka tersebut naik 36,36 persen dari ekspor sebelumnya, yakni 22 juta ton. Pengamat Energi dari Energy Watch Indonesia Mamit Setiawan, dikutip dari CNN (14/8/2020) menilai hilirisasi nikel belum berkembang secara signifikan. Pasalnya, banyak perusahaan belum berkomitmen untuk pembangunan smelter.

Pernyataan Mamit sejalan dengan fakta bahwa Kementerian ESDM memangkas proyeksi pembangunan smelter dari 68 menjadi hanya 52 pada 2022 mendatang. Penurunan proyeksi smelter tersebut sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya smelter nikel. Berdasarkan paparan Yunus, smelter nikel yang semula ditargetkan berjumlah 41 smelter turun menjadi 29.

Kementerian ESDM mencatat hanya ada 17 smelter eksisting yang layak beroperasi di Indonesia hingga Februari 2019. Angka ini memang menyedihkan, Indonesia sebagai negara yang memiliki kandungan nikel terbesar dunia tidak berdaya untuk berdikari membangun pabrik pengolahan nikel di negerinya sendiri.

Jika ditanya siapa yang paling dirugikan dengan kebijakan hilirisasi tambang ini? Mereka adalah para importir, yang nyatanya adalah negara-negara maju di dunia seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, China, Jepang, dan beberapa negara di Timur Tengah. Bahkan, pada akhir tahun lalu Indonesia digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait pelarangan ekspor nikel Indonesia yang mulai berlaku sejak Oktober 2019.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu takut menghadapi gugatan tersebut, Pelarangan ekspor nikel dan mineral lainnya memiliki rujukan hukum sangat kuat. Gugatan Uni Eropa memang masuk akal, karena mereka paling terpukul dengan kebijakan larangan ekspor nikel.

Nikel Indonesia berkontribusi 32 persen terhadap nikel dunia. Sementara itu, Eropa dengan Jerman sebagai produsen otomotif utamanya saat ini mulai mendorong mobil listrik dengan tulang punggung nikel kalori rendah 1.8 persen dan mengandalkan bahan mentah dari Indonesia.

Upaya gugatan itu masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga, bukan tidak mungkin pihak Jerman menempuh berbagai upaya untuk menekan Indonesia di tingkat global. Salahsatunya melalui isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Preseden buruk yang dilakukan staf Kedubes Jerman yang mendatangi markas Front Pembela Islam di Petamburan Jakarta Pusat. Bukan tanpa alasan, publik mengaitkan hal tersebut dengan upaya intervensi Jerman untuk menggenapi gugatan atas Indonesia di WHO atas pemberhentian ekspor bijih Nikel dari Indonesia.

Lantas, mengapa seorang Sekretaris Umum FPI, Munarman menjadi begitu berarti dalam hal ini? Keberadaan Munarman bukan suatu kebetulan. Sebab ia merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan dari gerakan FPI dan banyak ‘bermain’ di daerah-daerah tambang nikel di Sulawesi.

Korelasi itu sangat terlihat jelas. Peneliti dari Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman pernah mengatakan, tahun 2012 misalnya, ekspor nikel dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar 41 juta ton naik hampir 2.000 persen dibandingkan tahun 2009 yang hanya mencapai 91.000 ton.

“Sepanjang tahun 2013 ke 2014, saya menyaksikan sendiri berton-ton bijih mentah diangkut tanpa pengawasan ke belasan kapal berbendera asing yang bertaburan tidak jauh dari pelabuhan yang saat itu bertebaran di berbagai titik di Sulawesi bagian tengah dan tenggara. Saya melihat sendiri kalau pengiriman tanah tersebut dilakukan siang-malam tanpa henti, dan sama sekali tidak memperhatikan good mining practices,” kata Ferdy dikutip dari laman Kompas (13/12/2019).

Pelarangan ekspor mineral, nikel, tembaga, bauksit dan batubara sebenarnya sudah dimulai sejak 14 Januari 2014 silam. Namun, pemerintah melunak karena banyak perusahaan tambang merugi dan mengancam merumahkan karyawan. Selain itu, ada ketakutan dari pemerintah yang dilatarbelakangi defisit neraca perdagangan meningkat.

Padahal, itu hanya ancaman jangka pendek saja. Jika sejak tahun 2014 pemerintah konsisten menerapkan kebijakan pembangunan smelter, penerimaan negara pasti akan meningkat drastis dan industri nikel mengalami perbaikan berarti. Sampai sekarang baru 30 persen perusahaan yang sudah membangun smelter.

Semua perusahaan tambang harus taat hukum Indonesia. Di industri nikel, dengan kebijakan itu, kita tidak lagi menjual nikel ore (biji nikel) dalam bentuk mentah (harganya sangat rendah), tetapi harus diolah ke pabrik smelter. Seperti Nickle Pig Iron (NPI per 10 persen nilai tambah) atau Nicke inmate (15 persen). Dengan itu harga nikel menjadi lebih besar atau 17 kali lebih besar dibandingkan kita menjual biji nikel mentah.

Sumber: borneo24.com

Read More

Uni Eropa Hentikan Penyelidikan AntiSubsidi HRSS Indonesia

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Uni Eropa resmi menghentikan penyelidikan antisubsidi terhadap hot rolled stainless steel (HRSS) Indonesia yang ditetapkan pada 6 November 2020 dan diumumkan secara resmi di situs web Pemerintah Uni Eropa pada 9 November 2020, sehingga produk HRSS Indonesia lolos dari ancaman tindakan antisubsidi Uni Eropa.

“Indonesia menyambut baik keputusan Uni Eropa untuk membatalkan penyelidikan karena dari awal kami meyakini bahwa produk Indonesia selalu bersaing secara adil di pasar Eropa,” kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto lewat keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Keputusan tersebut dibuat setelah Asosiasi Industri Baja Uni Eropa (EUROFER) mencabut permohonannya pada 18 September 2020. Pembatalan penyelidikan ini, lanjut Mendag Agus, membuka peluang untuk terus mendorong ekspor HRSS ke Uni Eropa.

“Kami akan mendorong industri Indonesia untuk memanfaatkan pembatalan ini dengan cara meningkatkan kinerja ekspor produk HRSS ke Uni Eropa serta secara proaktif menjaga akses ekspornya,” kata Mendag Agus.

HRSS merupakan produk baja yang dihasilkan dari penggilingan baja nirkarat dalam keadaan panas. Ekspor produk HRSS Indonesia ke Uni Eropa dimulai pada 2018 dengan nilai 99,3 juta dolar AS. Pada 2019, nilai ekspornya meningkat menjadi 100,5 juta dolar AS.

Pada Oktober 2019, Pemerintah Uni Eropa secara resmi memulai penyelidikan antisubsidi terhadap produk HRSS asal Indonesia berdasarkan permohonan EUROFER.

Uni Eropa menuduh Pemerintah Indonesia memberikan insentif atau bantuan finansial bagi produsen melalui serangkaian kebijakan larangan atau pembatasan ekspor bahan baku mineral, yaitu bijih nikel, batu bara, dan scrap logam, sehingga menekan harga bahan baku tersebut di Indonesia.

Uni Eropa juga menduga adanya dukungan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap pembangunan kawasan industri di Morowali serta industri mineral dan logam di lokasi tersebut melalui kerja sama ekonomi bilateral Indonesia-RRT. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Didi Sumedi menegaskan, Kemendag pun telah membantah tuduhan Uni Eropa tersebut.

“Kami menilai semua tuduhan Uni Eropa tidak berdasar sejak awal penyelidikan. Kemendag didukung kementerian dan lembaga terkait melakukan pembelaan terhadap kebijakan yang diklaim Uni Eropa sebagai subsidi,” terang Didi.

Uni Eropa menganggap kebijakan RI melarang ekspor bijih nikel kadar 1,7 persen ke atas menguntungkan industri stainless steel Indonesia yang mempergunakannya sebagai bahan baku.

Didi menyatakan ketentuan tersebut tidak secara khusus diarahkan untuk menguntungkan industri stainless steel.

“Ketentuan tersebut secara jelas dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral Indonesia yang berkelanjutan mengingat sifat bahan bakunya yang tidak dapat diperbaharui, dan untuk mendorong pertumbuhan investasi industri yang bernilai tambah di Indonesia,” ujar Didi.

Sumber: ANTARA

.

 

Read More

IEU-CEPA Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi dan Sosial Pasca-COVID-19

NIKEL.co.id – Pencapaian Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) diyakini dapat membantu upaya pemulihan dalam negeri pascapandemi COVID-19 yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pelambatan dan telah berdampak pada sektor sosial dan ekonomi.

“Untuk pemulihan sosial dan ekonomi dengan Indonesia juga akan dapat terbantu oleh pertumbuhan perdagangan dan investasi, oleh karena itu kami melihat adanya relevansi IEU-CEPA yang kini tengah dalam proses negosiasi,” kata Duta Besar Uni Eropa (EU) untuk Indonesia, Vincent Piket, dalam peluncuran EU-Indonesia Cooperation Publication 2020 yang digelar secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Piket menjelaskan bahwa studi yang telah dijalankan sebelumnya menunjukkan kesepakatan perdagangan yang terkandung dalam IEU-CEPA dapat menghasilkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 5 miliar euro (Rp 87,6 triliun) bagi Indonesia setiap tahunnya, saat negosiasi IEU-CEPA nantinya disepakati dan diimplementasikan.

“Itu artinya pertumbuhan, (penciptaan) pekerjaan dan ketahanan ekonomi bagi Indonesia dan itulah agenda yang juga ingin kami lihat di tahun-tahun ke depan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Piket juga menegaskan komitmen EU untuk mendukung pembangunan dan upaya pemulihan yang berkelanjutan dan hijau bersama Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada bulan Juni lalu Kementerian Perdagangan RI menegaskan bahwa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat pemerintah Indonesia dan Uni Eropa untuk mencapai kemajuan dalam perundingan IEU-CEPA.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kemendag RI, yang juga merupakan Ketua Tim Runding Indonesia, Iman Pambagyo mengatakan bahwa putaran perundingan ke-10 yang seharusnya dilakukan pada bulan Maret 2020 sempat tertunda akibat pembatasan sosial yang dilaksanakan masing-masing pihak, sehingga pertemuan dilakukan secara daring pada 15-26 Juni lalu.

“Delegasi Indonesia menyambut baik pertemuan intersesi secara daring yang telah berjalan dalam 10 hari terakhir. Ini membuktikan walaupun dipenuhi keterbatasan karena pandemi COVID-19, delegasi Indonesia dan Uni Eropa tetap berkomitmen tinggi untuk membuat kemajuan atas berbagai isu runding dalam perundingan IEU-CEPA,” paparnya.

Perundingan IEU-CEPA sendiri merupakan perundingan bilateral terbesar yang dimiliki Pemerintah Indonesia saat ini dan ditargetkan untuk dapat diselesaikan secepatnya, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama memitigasi dampak COVID-19, mempercepat reformasi nasional, dan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih baik dalam global value chain.

Sumber: ANTARA

Read More