Sengkarut Kinerja Surveyor Dalam Tata Niaga Nikel

Hasil analisis salah satu surveyor nikel yang ditunjuk Kementerian ESDM dianggap merugikan penambang. Satgas Harga Patokan Mineral Nikel masih melakukan pemantauan terhadap masalah ini.
  • Satu surveyor kinerjanya dalam sorotan karena dianggap merugikan penambang nikel.
  • Kementerian ESDM perlu melakukan evaluasi terhadap surveyor yang telah ditunjuk.
  • Masih ada 8 perusahaan yang tak patuh harga patokan mineral nikel.

KISRUH antara penambang dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) soal harga patokan mineral alias HPM nikel belum tuntas. Kini, penambang menemui persoalan baru terkait kinerja penyurvei atau surveyor.

Para penambang berpendapat ada perbedaaan hasil analisis antara pelabuhan muat dan bongkar. Akibatnya, penambang mengalami kerugian.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APBNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan transaksi pembelian bijih nikel oleh smelter telah mengacu pada HPM. Namun, verifikasi kualitas bijih nikelnya bermasalah.

Hal ini terjadi setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk PT Anindya Wiraputra Konsult menggantikan surveyor yang belum terdaftar di kementerian. Kapasitas perusahaan ini, menurut Meidy, masih belum memenuhi standar pengujian.

Hal ini pun dikeluhkan oleh para pemasok atau penambang nikel. Waktu dan hasil pengujian Anindya menuai protes. “Ada aduan, saksi dari pihak pembeli tidak dilibatkan dalam proses pengambilan sampel,” katanya, Jumat (18/12/2020).

Sebagai informasi, saat ini ada empat surveyor yang direkomendasikan Kementerian ESDM untuk transaksi jual-beli nikel. Selain Anindya, ada pula PT Superintending Company of Indonesia (Persero) alias Sucofindo, PT Carsurin, dan PT Geoservices.

Selain masalah surveyor, penambang pun menemukan perbedaan biaya transportasi. Pemilik smelter hanya mengakomodasi biaya itu antara US$ 2 hingga US$ 3 metrik ton.

Akibatnya, penambang di Maluku, Maluku Utara, Papua, Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara), dan Malili (Sulawesi Selatan) harus mensubsidi biaya tongkang US$ 5 sampai US$ 8 metrik ton.

APNI pun telah mengirimkan surat aduan kepada pemerintah mengenai kondisi tersebut. Khususnya perihal permohonan pembatasan jual beli-bijih nikel dan pengawasan surveyor.

Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel Septian Hario Seto mengatakan telah menerima laporan komplain terhadap pihak surveyor. Ia pun telah memanggil seluruh pensurvei untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Peraturan Menteri ESDM.

Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 sebenarnya sudah tertulis soal perbedaan hasil verifikasi surveyor dengan penambang. Apabila hal ini terjadi, maka penentuan kualitas mineral logam harus mengacu hasil pengujian pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai wasit atau umpire.

Satgas HPM Nikel masih melakukan pengawasan dan pemantauan terkait masalah ini. “Senin nanti kami rapat lagi,” ujar Seto.

Perlu Sanksi Tegas Bagi Surveyor Tak Andal

Pemerintah perlu memberi sanksi berat kepada surveyor yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Karena ini tidak cuma merugikan penambang tapi juga masalah kepercayaan publik dan internasional,” kata Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso.

Selama ini, masalah integritas pensurvei kerap terjadi, tak hanya di pertambangan nikel. Solusi perbedaan hasil survei sebenarnya sederhana. Kedua pihak dapat menunjuk surveyor independen yang berbeda dan tidak terafiliasi untuk mengecek sampel nikel.

Pengambilan sampel, Budi mengatakan, selalu terbagi menjadi empat bagian. Satu sampel untuk verifikasi pensurvei independen. Dua sampel lainnya masing-masing untuk pihak penjual dan pembali.

Dan sampel terakhir akan disimpan sebagai arsip. Hasil analisis surveyor independen adalah final.

“Kalau ada dispute beberapa kali oleh pensurvei yang sama, maka harus diberi sanksi tegas,” ujar Budi.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan kondisi ada surveyor yang tidak bekerja maksimal tidak dapat dipungkiri. Kadang, menurut dia, hasil analisisnya sesuai titipan pihak-pihak berkepentingan. Jadi, profesionalisme mereka banyak yang meragukan.

Sebagai pembanding, para pengusaha sebaiknya menyediakan surveyor lain di luar daftar pemerintah.

“Sehingga bisa saling mengoreksi satu sama lain,” katanya.

Dari sisi pemerintah, perlu adanya evaluasi surveyor yang telah ditunjuk.

“Pembentukan Satgas HPM Nikel semoga bukan hanya formalitas saja. Saya kira perlu evaluasi semuanya,” katanya.

Ketua Umum Indonesian Mining Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menyebut perbedaan analisis di pelabuhan muat dan bongkar seharusnya tidak menjadi masalah antara penambang dan pembeli.

“Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 telah dipertegas kalau ada perselisihan maka sampelnya dapat diuji di surveyor  independen yang disepakati para pihak,” katanya.

Sampel itu pun akan tersimpan dalam waktu tertentu untuk mengantisipasi dispute di kemudian hari. Dengan dasar ini maka harus ada perbaikan dalam proses analisisnya. Para pihak yang berkepentingan seharusnya dapat menyaksikan langsung pengambilan sampel sampai analisis laboratorium.

Berikutnya, persoalan hasil laboratorium harus sama persis di titik muat dan bongkar justru tidak masuk akal. Dalam proses pengangkutan, barang tambang kerap berubah kualitas dan kuantitasnya, terutama karena faktor cuaca.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan pihaknya telah meminta Anindya untuk menganalisis kualitas dan kuantitas nikel dengan cara yang benar.

Apabila tetap ada perbedaan, maka kedua pihak dapat menunjuk umpire yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM.

“Saya kira ini bagian yang harus kami awasi, terkait perbedaan antara muat dan bongkar,” ujarnya.

Ada 8 Perusahaan Tak Patuhi Harga Patokan Nikel

Kementerian ESDM mencatat ada delapan perusahaan yang tidak menerapkan HPM jual-beli bijih nikel. Pemerintah akan menegur penambang dan pemilik pabrik pemurnian (smelter) tersebut. Bahkan sanksi pencabutan menanti kalau aturan itu tak kunjung mereka laksanakan.

Yunus mengatakan, sebanyak 73 perusahaan telah menerima surat teguran dari pemerintah beberapa waktu lalu. Ada 65 perusahaan yang langsung melaksanakan HPM.

Pelaksanaan harga patokan itu bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pengusaha tambang dan pemilik smelter.

“Ada beberapa smelter yang sudah terlalu lama menikmati harga nikel murah,” ucap Yunus.

Harga nikel formula pemerintah cenderung lebih murah dibandingkan untuk ekspor. Tujuannya, agar pabrik pemurnian domestik dapat memperoleh bahan baku dengan harga kompetitif.

Selain itu, risiko dan biaya investasi smelter jauh lebih besar dibandingkan dengam perusahaan pertambangan nikel. Kondisi ini pula yang membuat pemerintah memberikan insentif, berupa penetapan harga HPM yang relatif lebih kecil dibandingkan pasar internasional.

Aturan HPM nikel telah berlaku sejak Juli 2020. Melansir dari situs Kementerian ESDM, formulanya berdasarkan nilai atau kadar logam, konstanta faktor, harga mineral acuan (HMA), biaya perawatan dan pemurnian (TC/RC) dan logam yang harus dibayar.

Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 ada sembilan substansi pokok HPM tersebut. Pertama, penetapannya berdasarkan pasar internasional, peningkatan nilai tambah, dan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.

Kedua, HPM bijih nikel ditetapkan sebagai harga batas bawah. Transaksi dapat dilakukan di bawah harga, dengan selisih tidak lebih dari 3%. Ketiga, pembelian bijih nikel harus mengacu pada harga patokannya.

Keempat, penambahan Publikasi harga timah mengacu pada bursa berjangka Jakarta Future Exchange, dari sebelumnya hanya Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Kelima, formula harga patokan ditetapkan per bulan melalui Keputusan Menteri ESDM.

Keenam, verifikasi kualitas dan kuantitasnya wajib dilakukan surveyor pelaksanan, yang kemudian menerbitkan laporan hasil verifikasi atau LHV. Ketujuh, yang menunjuk surveyor adalah Dirjen Minerba.

Kedelapan, penjaulan dalam negeri wajib menunjuk surveyor sebagai wasit atau umpire apabila terjadi perbedaan hasil analisis antara kualitas mineral penjual dan pembeli. Terakhir, ketentuan formula harga patokan yang diatur dalam Permen ESDM dapat ditinjau setiap enam bulan.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Sengkarut Kinerja Surveyor dalam Tata Niaga Nikel

Read More

Sengkarut Kinerja Surveyor dalam Tata Niaga Nikel

Hasil analisis salah satu surveyor nikel yang ditunjuk Kementerian ESDM dianggap merugikan penambang. Satgas Harga Patokan Mineral Nikel masih melakukan pemantauan terhadap masalah ini.
  • Satu surveyor kinerjanya dalam sorotan karena dianggap merugikan penambang nikel.
  • Kementerian ESDM perlu melakukan evaluasi terhadap surveyor yang telah ditunjuk.
  • Masih ada 8 perusahaan yang tak patuh harga patokan mineral nikel.

NIKEL,CO.ID – Kisruh antara penambang dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) soal harga patokan mineral alias HPM nikel belum tuntas. Kini, penambang menemui persoalan baru terkait kinerja penyurvei atau surveyor.

Para penambang berpendapat ada perbedaaan hasil analisis antara pelabuhan muat dan bongkar. Akibatnya, penambang mengalami kerugian.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APBNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan transaksi pembelian bijih nikel oleh smelter telah mengacu pada HPM. Namun, verifikasi kualitas bijih nikelnya bermasalah.

Hal ini terjadi setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk PT Anindya Wiraputra Konsult menggantikan surveyor yang belum terdaftar di kementerian. Kapasitas perusahaan ini, menurut Meidy, masih belum memenuhi standar pengujian.

Hal ini pun dikeluhkan oleh para pemasok atau penambang nikel. Waktu dan hasil pengujian Anindya menuai protes.

“Ada aduan, saksi dari pihak pembeli tidak dilibatkan dalam proses pengambilan sampel,” katanya, Jumat (18/12).

Sebagai informasi, saat ini ada empat surveyor yang direkomendasikan Kementerian ESDM untuk transaksi jual-beli nikel. Selain Anindya, ada pula PT Superintending Company of Indonesia (Persero) alias Sucofindo, PT Carsurin, dan PT Geoservices.

Selain masalah surveyor, penambang pun menemukan perbedaan biaya transportasi. Pemilik smelter hanya mengakomodasi biaya itu antara US$ 2 hingga US$ 3 metrik ton.

Akibatnya, penambang di Maluku, Maluku Utara, Papua, Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara), dan Malili (Sulawesi Selatan) harus mensubsidi biaya tongkang US$ 5 sampai US$ 8 metrik ton.

APNI pun telah mengirimkan surat aduan kepada pemerintah mengenai kondisi tersebut. Khususnya perihal permohonan pembatasan jual beli-bijih nikel dan pengawasan surveyor.

Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel Septian Hario Seto mengatakan telah menerima laporan komplain terhadap pihak surveyor. Ia pun telah memanggil seluruh pensurvei untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Peraturan Menteri ESDM.

Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 sebenarnya sudah tertulis soal perbedaan hasil verifikasi surveyor dengan penambang. Apabila hal ini terjadi, maka penentuan kualitas mineral logam harus mengacu hasil pengujian pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai wasit atau umpire.

Satgas HPM Nikel masih melakukan pengawasan dan pemantauan terkait masalah ini. “Senin nanti kami rapat lagi,” ujar Seto.

Perlu Sanksi Tegas Bagi Surveyor Tak Andal

Pemerintah perlu memberi sanksi berat kepada surveyor yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. “Karena ini tidak cuma merugikan penambang tapi juga masalah kepercayaan publik dan internasional,” kata Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso.

Selama ini, masalah integritas pensurvei kerap terjadi, tak hanya di pertambangan nikel. Solusi perbedaan hasil survei sebenarnya sederhana. Kedua pihak dapat menunjuk surveyor independen yang berbeda dan tidak terafiliasi untuk mengecek sampel nikel.

Pengambilan sampel, Budi mengatakan, selalu terbagi menjadi empat bagian. Satu sampel untuk verifikasi pensurvei independen. Dua sampel lainnya masing-masing untuk pihak penjual dan pembali. Dan sampel terakhir akan disimpan sebagai arsip. Hasil analisis surveyor independen adalah final.

“Kalau ada dispute beberapa kali oleh pensurvei yang sama, maka harus diberi sanksi tegas,” ujar Budi.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan kondisi ada surveyor yang tidak bekerja maksimal tidak dapat dipungkiri. Kadang, menurut dia, hasil analisisnya sesuai titipan pihak-pihak berkepentingan. Jadi, profesionalisme mereka banyak yang meragukan.

Sebagai pembanding, para pengusaha sebaiknya menyediakan surveyor lain di luar daftar pemerintah.

“Sehingga bisa saling mengoreksi satu sama lain,” katanya.

Dari sisi pemerintah, perlu adanya evaluasi surveyor yang telah ditunjuk.

“Pembentukan Satgas HPM Nikel semoga bukan hanya formalitas saja. Saya kira perlu evaluasi semuanya,” katanya.

Ketua Umum Indonesian Mining Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menyebut perbedaan analisis di pelabuhan muat dan bongkar seharusnya tidak menjadi masalah antara penambang dan pembeli.

“Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 telah dipertegas kalau ada perselisihan maka sampelnya dapat diuji di surveyor  independen yang disepakati para pihak,” katanya.

Sampel itu pun akan tersimpan dalam waktu tertentu untuk mengantisipasi dispute di kemudian hari. Dengan dasar ini maka harus ada perbaikan dalam proses analisisnya. Para pihak yang berkepentingan seharusnya dapat menyaksikan langsung pengambilan sampel sampai analisis laboratorium.

Berikutnya, persoalan hasil laboratorium harus sama persis di titik muat dan bongkar justru tidak masuk akal. Dalam proses pengangkutan, barang tambang kerap berubah kualitas dan kuantitasnya, terutama karena faktor cuaca.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan pihaknya telah meminta Anindya untuk menganalisis kualitas dan kuantitas nikel dengan cara yang benar.

Apabila tetap ada perbedaan, maka kedua pihak dapat menunjuk umpire yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM.

“Saya kira ini bagian yang harus kami awasi, terkait perbedaan antara muat dan bongkar,” ujarnya.

Ada 8 Perusahaan Tak Patuhi Harga Patokan Nikel

Kementerian ESDM mencatat ada delapan perusahaan yang tidak menerapkan HPM jual-beli bijih nikel. Pemerintah akan menegur penambang dan pemilik pabrik pemurnian (smelter) tersebut. Bahkan sanksi pencabutan menanti kalau aturan itu tak kunjung mereka laksanakan.

Yunus mengatakan, sebanyak 73 perusahaan telah menerima surat teguran dari pemerintah beberapa waktu lalu. Ada 65 perusahaan yang langsung melaksanakan HPM.

Pelaksanaan harga patokan itu bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pengusaha tambang dan pemilik smelter.

“Ada beberapa smelter yang sudah terlalu lama menikmati harga nikel murah,” ucap Yunus.

Harga nikel formula pemerintah cenderung lebih murah dibandingkan untuk ekspor. Tujuannya, agar pabrik pemurnian domestik dapat memperoleh bahan baku dengan harga kompetitif.

Selain itu, risiko dan biaya investasi smelter jauh lebih besar dibandingkan dengam perusahaan pertambangan nikel. Kondisi ini pula yang membuat pemerintah memberikan insentif, berupa penetapan harga HPM yang relatif lebih kecil dibandingkan pasar internasional.

Aturan HPM nikel telah berlaku sejak Juli 2020. Melansir dari situs Kementerian ESDM, formulanya berdasarkan nilai atau kadar logam, konstanta faktor, harga mineral acuan (HMA), biaya perawatan dan pemurnian (TC/RC) dan logam yang harus dibayar.

Dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 ada sembilan substansi pokok HPM tersebut. Pertama, penetapannya berdasarkan pasar internasional, peningkatan nilai tambah, dan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.

Kedua, HPM bijih nikel ditetapkan sebagai harga batas bawah. Transaksi dapat dilakukan di bawah harga, dengan selisih tidak lebih dari 3%. Ketiga, pembelian bijih nikel harus mengacu pada harga patokannya.

Keempat, penambahan Publikasi harga timah mengacu pada bursa berjangka Jakarta Future Exchange, dari sebelumnya hanya Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Kelima, formula harga patokan ditetapkan per bulan melalui Keputusan Menteri ESDM.

Keenam, verifikasi kualitas dan kuantitasnya wajib dilakukan surveyor pelaksanan, yang kemudian menerbitkan laporan hasil verifikasi atau LHV. Ketujuh, yang menunjuk surveyor adalah Dirjen Minerba.

Kedelapan, penjaulan dalam negeri wajib menunjuk surveyor sebagai wasit atau umpire apabila terjadi perbedaan hasil analisis antara kualitas mineral penjual dan pembeli. Terakhir, ketentuan formula harga patokan yang diatur dalam Permen ESDM dapat ditinjau setiap enam bulan.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Sengkarut Kinerja Surveyor dalam Tata Niaga Nikel

Read More

APNI Keluhkan Kinerja Surveyor

NIKEL.CO.ID – Pelaku usaha tambang nikel mengeluhkan pelaksanaan surveyor terkait dengan kegiatan verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel dalam transaksi jual beli nikel di dalam negeri.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, banyak pemasok atau penambang yang mengeluhkan perbedaan hasil analisis antara pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar (smelter) yang terlalu berbeda jauh. Hal ini mengakibatkan penambang mengalami kerugian.

“Ketentuan penunjukan pihak ketiga sebagai wasit atau surveyor umpire yang tertuang dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 belum digunakan pada saat terjadi dispute perbedaan kadar. Saksi dari pihak supplier atau penambang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan sampel,” ujarnya dalam sebuah webinar, Rabu (16/12/2020).

Selain itu, penambang juga mengeluhkan lamanya kinerja waktu pengujian dan hasil pengujian dari surveyor yang bisa memakan waktu 1 bulan—2 bulan lebih.

Meidy menuturkan bahwa sejak Oktober 2020 perusahaan smelter telah menunjuk PT Anindya Wiraputra Konsult sebagai surveyor.

Dia menyebut bahwa kapasitas surveyor perusahaan tersebut belum memenuhi atau mencukupi kebutuhan pengujian analisis yang ada.

“Belum memenuhi atau mencukupi kebutuhan pengujian analisis yang ada karena seluruh penambang mau enggak mau ke satu pintu, yaitu Anindya karena Anindya inilah yang dipakai oleh pihak smelter,” katanya.

Dengan adanya persoalan ini, beberapa penambang sedang melakukan gugatan hukum ke pihak surveyor Anindya.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan HPM Nikel Septian Hario Seto mengatakan bahwa Tim Satgas HPM Nikel telah menerima banyak laporan komplain terkait dengan kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.

Dia pun menyebut akan mengundang seluruh surveyor untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020.

Sumber: bisnis.com

Read More

Satgas HPM Nikel Terima Banyak Keluhan Soal Surveyor

NIKEL.CO.IDKetua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral (HPM) Nikel Septian Hario Seto mengatakan tim satgas HPM Nikel menerima banyak keluhan mengenai surveyor dari penjual. Laporan ini terkait dengan kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.

“Pihak penjual telah melaporkan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor,” kata Seto pada Rabu (02/12/2020) dalam keterangan tertulisnya.

Keluhan lain terkait surveyor yakni terlalu lama dalam menerbitkan Certificate of Analysis (COA). Oleh karena itu, pihaknya mengundang semua surveyor untuk meminta penjelasan terkait hal ini.

“Untuk itu, kita akhirnya mengundang seluruh surveyor untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Permen ESDM,” ungkapnya.

Seperti diketahui, aturan terkait HPM nikel ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2020.

Apabila terdapat perbedaan hasil verifikasi kualitas mineral logam antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan/ Khusus (IUP/K) Operasi Produksi Mineral logam dengan pihak pembeli di dalam negeri, maka penentuan kualitas mineral logam mengacu pada hasil pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai wasit.

“Setiap kegiatan pelaksanaan jual beli dan verifikasi kualitas bijih nikel harus mengikuti standar internasional dan jika ada dispute harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Permen ESDM dengan menggunakan wasit,” paparnya.

Seto menegaskan bahwa seluruh permasalahan antara surveyor dengan pihak penjual yang saat ini ada harus sudah selesai dalam satu minggu ke depan. Begitu pula dengan COA yang masih belum terbit di luar jangka waktu periode dalam kontrak, harus segera diterbitkan dalam kurun waktu satu minggu.

“Tidak boleh ada kesalahan dalam COA, semua harus diselesaikan sesuai target time line. Kami selaku Tim Satgas akan terus monitor perkembangan aktivitas para surveyor. Apabila ditemukan kesalahan yang disengaja, maka kami tidak akan segan merekomendasikan pencabutan izin operasi,” tegasnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Protes Perbedaan Hasil Certificate of Analysis, Puluhan Massa Geruduk Kantor PT. Anindya

NIKEL.CO.IDPuluhan massa yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Bersatu (Komando) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar demo di Kantor surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult, di di Desa Onewila, Kec Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis (26/11/2020).

Mereka menyuarakan adanya dugaan konspirasi antara pihak pabrik, trading yang juga melibatkan surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult yang cenderung terjadinya penurunan kualitas barang (Ore Nikel) sehingga terjadi penurunan harga jual secara sepihak yang berdampak pada dispute nilai kualitas barang.

Selain itu, Komando Sultra juga menyoroti tak adanya ruang bagi bagi pemilik cargo (barang) untuk melakukan witnes pekerjaan di pelabuhan bongkar serta pemberian split sampel ke pemilik barang.

Diduga terjadi berbedaan (Deviasi) yang sangat jauh antara pelabuhan muat (Loading Port) dan Discharging port termasuk dengan hasil analisis dari surveyor lain, ungkap Ketua Komando Sultra, Ilham dalam orasinya itu.

Komando Sultra juga melayangkan 4 (empat) point tututannya yakni; Pertama, mendesak Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult untuk mempertanggungjawabkan perbedaan Certificate of Analysis (COA) muat dan bongkar yang telah merugikan pihak pemilik barang (PT. Wahana Mega Karya).

Kedua, mendesak Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult segera melakukan retest (pengecekan ulang) terhadap back up sampel muat yang diambil oleh surveyor PT Carsurin di loading port.

Ketiga, berdasarkan point 2 (dua) pemeriksaan yang dimaksud harus disaksikan oleh pihak pabrik, surveyor, KSM, buyer dan pemilik barang.

Keempat, apabila Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult tidak segera menanggapi secara serius selama 1 x 24 jam, maka Komando Sultra akan melakukan pendudukan kantor PT Anindya Wiraputra Konsult hingga masalah ini selesai dengan baik.

Massa aksi unjuk rasa yang digelar di pelataran kantor Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult itu mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian Sektor Ranomeeto yang dipimpin langsung Kapolsek, Iptu Junaedi yang berupaya memediasi aksi massa Komando Sultra dengan pihak manajemen Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult.

Sementara itu saat dialog dengan perwakilan massa aksi Komando Sultra, Kepala Cabang PT Anindya Wiraputra Konsult, Alvin Palar menjelaskan bahwa hal itu sering terjadi perbedaan karena nikel merupakan barang tambang dimana komposisi mineralnya sangat sensitif.

“Jadi dari pengambilan sampel di loading port dan pengambilan sampel di Discharging port pasti akan ada perbedaan. Pasti tidak sama, pasti ada perbedaan,” kata Alvin.

Terkait data COA yang diterima pihak pemilik barang terjadi perbedaan hasil analisis dengan deviasi yang sangat jauh itu seharusnya tidak terjadi.

“Ini bisa disebabkan berbagai faktor sehingga terjadi hasil yang berbeda. Faktornya bisa macam-macam, seperti cuaca, faktor alam dan faktor orang juga bisa. Dan tidak menutup kemungkinan tim Anindya yang dilapangan diintervensi atau berbuat nakal, itu bisa juga,” ungkap Alvin.

Saya yakin, lanjut Kepala Cabang Anindya, pihaknya bekerja profesional dengan SOP yang ketat dengan daya dukung laboratorium yang terakreditasi nasional yang memiliki jadwal kalibrasi yang tetap.

“Jadi sebetulnya, untuk terjadi kesalahan itu sangat minim. Dan kalau memang ada perbedaan hasilnya, kita mesti investigasi dari berbagai tahapannya,” kata Alvin.

Menjawab pertanyaan kemungkinan adanya intervensi, pihak Anindya akan melakukan investigasi untuk membuktikan apakah memang ada intervensi dilapangan.

“Kita kan independen, artinya kita tidak berpihak kepada penambang, kita juga tidak berpihak kepada pabrik. Kita independen, jadi apa yang kita hasilkan itu tidak ada intervensi dari pihak manapun. Anggota kami dilapangan kita harus selidiki apakah ada intervensi dari pihak tertentu,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan massa aksi yang memberi waktu 1 kali 24 jam kepada pihak manajemen Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult dalam menjawab tuntutan disanggupi Kepala Cabang Alvin Palar. .

“Bisa kita lakukan, kita akan mempersiapkan semuanya, dan itu kita bisa dan memang harus bisa. Saya sudah komitmen itu dapat dilakukan,” Kata Alvin.

Sumber: mediakonawe.com

Read More