Lima Langkah ESDM Lawan Gugatan Eropa Soal Larangan Ekspor Nikel

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan telah melakukan lima langkah untuk menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel. Gugatan itu terdaftar dengan sengketa nomor DS592.

Langkah tersebut melingkupi konsolidasi, penunjukan firma hukum, penyusunan pernyataan bersama terkait gugatan, penyiapan data terkait gugatan serta membentuk tim untuk menyampaikan pembelaan di sidang.

“Untuk menghadapi gugatan DS592 tersebut telah dilakukan sejumlah langkah-langkah,” ujar Arifin dalam paparannya di Komisi VII, DPR, Senin (22/3/2021).

Arifin menjelaskan konsolidasi terkait dilakukan bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Konsultan Hukum yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marinves).

Kemudian, firma hukum yang telah ditunjuk mewakili Indonesia dalam menghadiri sidang Dispute Settlement Body (DSB) WTO dan menyusun tanggapan atas gugatan Uni Eropa adalah law firm Baker McKenzie di Jenewa dan Joseph Wira Koesnaidi (JWK) di Jakarta.

“Kami juga menyusun statement bersama dalam menanggapi pertanyaan media dan publik terkait isu DS592, sehingga seluruh pernyataan dari pejabat pemerintah terkait sejalan dengan argumentasi pembelaan Indonesia,” imbuhnya.

Selanjutnya, Kementerian ESDM pun menyiapkan data/informasi yang relevan dan analisa seluruh aturan-aturan yang terkait untuk mendukung proses penyelesaian sengketa di DSB WTO.

“Terakhir, pemerintah sedang menyiapkan Tim tenaga ahli untuk mendukung dan menyampaikan pembelaan di sidang,” tandasnya.

Sebelumnya, Uni Eropa(UE) menyampaikan permohonan kepada DBS WTO untuk menggelar agenda konsultasi dengan Indonesia tanggal 22 November 2019 terkait lima hal.

Pertama, larangan dan pembatasan ekspor bijih nikel. Kedua, persyaratan pemurnian dan pengolahan dalam negeri. Ketiga, persyaratan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Keempat, persyaratan perizinan ekspor; dan terakhir, skema pemberian subsidi yang dilarang.

Menanggapi hal tersebut, Indonesia telah melakukan konsultasi dengan UE pada 30-31 Januari 2020 dan selanjutnya UE secara resmi meminta pembentukan panel pertama pada 25 Januari 2021 yang disusul dengan pembentukan panel kedua pada 22 Februari 2021.

Kendati demikian, hal yang dipermasalahkan dalam panel tersebut hanya mencakup dua isu (dari semula lima isu) yakni pelarangan ekspor bijih nikel serta persyaratan pemrosesan dalam negeri karena melanggar Pasal XI (1) dari GATT 1994.

Kemudian, pada 8 Maret lalu, Indonesia menyusun dan mengajukan kriteria pemilihan panel pada tanggal dalam agenda preference meeting dan selanjutnya Indonesia menunggu penetapan anggota panel oleh Sekretariat DSB WTO.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

Ini Langkah Menteri ESDM Lawan Gugatan Eropa Soal Larangan Ekspor Nikel

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan sudah mengambil langkah-langkah untuk menghadapi gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

“Untuk menghadapi gugatan DS592 tersebut telah dilakukan sejumlah langkah-langkah,” kata Arifin Tasrif saat rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 22 Maret 2021.

Pertama, dia melakukan konsolidasi menghadapi itu dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Konsultan Hukum yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Langkah kedua, pemerintah telah menunjuk firma hukum law firm Baker McKenzie di Jenewa dan Joseph Wira Koesnaidi di Jakarta untuk mewakili Indonesia dalam menghadiri sidang Dispute Settlement Body(DSB) WTO dan menyusun tanggapan atas gugatan Uni Eropa.

Pemerintah, kata dia, juga menyusun statement bersama dalam menanggapi pertanyaan media dan publik terkait isu DS592, sehingga seluruh pernyataan dari pejabat pemerintah terkait sejalan dengan argumentasi pembelaan Indonesia.

Kementerian ESDM, kata dia, juga menyiapkan data atau informasi yang relevan dan analisa seluruh aturan-aturan yang terkait untuk mendukung proses penyelesaian sengketa di DSB WTO.”Terakhir, pemerintah sedang menyiapkan Tim tenaga ahli untuk mendukung dan menyampaikan pembelaan di sidang,” kata dia.

Sebelumnya, kata dia, Uni Eropa (UE) telah menyampaikan permohonan kepada Dispute Settlement Body (DSB) WTO untuk mengadakan agenda konsultasi dengan Indonesia tanggal 22 November 2019 terkait larangan dan pembatasan ekspor bijih nikel, persyaratan pemurnian dan pengolahan dalam negeri, persyaratan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, persyaratan perizinan ekspor; dan skema pemberian subsidi yang dilarang.

Lalu Indonesia telah melakukan konsultasi dengan UE pada 30-31 Januari 2020. UE secara resmi meminta pembentukan panel pertama pada 25 Januari 2021 dan pembentukan panel kedua pada 22 Februari 2021 dengan hanya mencakup dua isu (dari semula 5 isu), yakni pelarangan ekspor bijih nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri karena melanggar Pasal XI (1) dari GATT 1994.

Pada 8 Maret 2021, Indonesia menyusun dan mengajukan kriteria pemilihan panel pada tanggal dalam agenda preference meeting dan selanjutnya Indonesia menunggu penetapan anggota panel oleh Sekretariat DSB WTO.

Sumber: tempo.co

Read More

DPR Panggil Menteri ESDM Bahas Batubara Hingga Gugatan Nikel

NIKEL.CO.ID – Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif siang ini. Ada enam agenda yang dibahas dalam rapat ini.

Rapat ini membahas, pertama, proyeksi kebutuhan batu bara sebagai energi primer untuk pembangkit listrik milik PLN dan IPP sampai tahun 2028. Serta upaya Kementerian ESDM menjaga ketersediaan pasokan batu bara tersebut.

Kedua kebijakan Menteri ESDM untuk merespons keinginan PLN agar DMO bukan hanya untuk volume tapi juga penurunan batas harga untuk penentu harga ke pembangkit listrik. Ketiga, respons Menteri ESDM tentang gugatan Uni Eropa terkait nikel.

“Uni Eropa telah menyampaikan permohonan kepada Dispute Settlement Body (DSB) WTO untuk mengadakan agenda konsultasi dengan Indonesia terkait larangan dan pembatasan ekspor biji nikel, persyaratan dan pemurnian dan pengolahan dalam negeri, persyaratan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, persyaratan perizinan ekspor, dan skema pemberian subsidi yang dilarang,” ujar Arifin dalam rapat, Senin (22/3/2021).

Keempat, potensi pengembangan EBT untuk mencapai target bauran energi 23% untuk seluruh kebutuhan energi nasional. Serta, kemungkinan koreksi prediksi persentase target bauran energi.

Kelima, evaluasi program kerja Kementerian ESDM untuk masyarakat tahun tahun 2020. Keenam, lain-lain.

Sumber: detik.com

Read More

Pemerintah Terbitkan Tiga Aturan Bangun Pabrik Baterai

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku menerbitkan tiga aturan main untuk mendukung percepatan pembangunan pabrik baterai.

Pertama, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara yang memuat ketentuan peningkatan nilai tambah untuk mineral dan logam.

Arifin menjelaskan dalam Pasal 102-104 UU tersebut terdapat dua ketentuan yang dapat mendorong percepatan pembangunan pabrik baterai.

Pertama, kewajiban untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian.

Kedua, dibolehkannya pengusaha minerba untuk bekerja sama dengan pemegang IUP/IUPK yang memiliki fasilitas smelter dalam kegiatan peningkatan nilai tambah tersebut.

“Untuk mendorong percepatan pembangunan pabrik baterai agar dapat lebih kompetitif dan menarik untuk investor, pemerintah telah menerbitkan regulasi Undang-undang 3 nomor 2020 tentang Minerba,” ungkap Arifin dalam rapat bersama komisi VII DPR, Selasa (19/1/2021).

Aturan kedua yang telah dikeluarkan adalah Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) 11 tahun 2020 tentang harga patokan penjualan mineral logam. Aturan ini memuat ketentuan tentang pembelian bijih nikel oleh smelter mengacu pada harga patokan mineral (HPM) logam.

Ketiga, Permen ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid ini menjamin keberlangsungan pasokan fasilitas pengelolaan dan pemurnian nikel.

Dalam kebijakan itu pula diatur bahwa bijih nikel wajib ditingkatkan nilai tambahnya di dalam negeri sebagai bahan baku industri electric vehicle battery.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

Progres Pembangunan Smelter Baru Mencapai 5%, Menteri ESDM Tegur Freeport

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan progres pembangunan smelter atau pemurnian mineral PT Freeport Indonesia. Secara rinci, progress pembangunan smelter yang digarap Freeport baru mencapai 5,86 persen.

Dengan rencana penyelesaian proyek tahun 2023 mendatang, progres ini masih jauh dari harapan. Oleh karenanya, Arifin mengaku pihaknya telah memberikan surat teguran kepada PT FI untuk mempercepat pembangunan smelternya.

“Evaluasi kami terhadap pembangunan smelter PTFI, telah disampaikan surat teguran atas terlambatnya konstruksi pembangunan fasiltias pemurnian PT FI tersebut,” ujar Arifin dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Senin (23/11/2020).

Surat Teguran tersebut diterbitkan Direktur Jenderal Minerba kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) pada tanggal30 September 2020 No. 1197/36/DJB/2020 dengan perihal Surat Teguran Terlambatnya Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pemurnian PT Freeport Indonesia.

Adapun isi surat teguran tersebut merujuk agar pelaksanaan pilling test dan pile load test dipercepat dan dapat dilaksanakan paling lambat akhir Oktober 2020. PT FI juga diminta untuk segera menyampaikan time line untuk pelaksanaan kegiatan pilling test dan pile load test.

Atas Surat Teguran tersebut, PT FI memberikan tanggapan melalui surat nomor 508/OPD-PTFI/IX/2020 tanggal 30September 2020 yang menyampaikan bahwa pilling test dan pile load test akan mengalami keterlambatan dari yang semula direncanaan pada akhir bulan September 2020, namun baru dapat dilakukan pada awal November 2020.

Kemudian, PT FI kembali menyampaikan surat nomor 516/OPD-PTFI/XI/2020 tanggal 11 November 2020 perihal jawaban surat teguran terlambatnya kegiatan konstruksi pembangunan fasilitas pemurnian PT FI.

Isinya, PT Freeport Indonesia sudah memberikan Notice to Proceed ke Chiyoda untuk melakukan pekerjaan test pilling. Kemudian, Chiyoda sudah mulai melakukan pengadaan dan mobilisasi peralatan serta pekerja ke Gresik.

“Kegiatan fisik test pile drive di area prioritas pembangunan smelter baru dapat dilakukan pada akhir November 2020,” kata Arifin.

Smelter Freeport di Gresik Bakal Jadi Pengolahan Tembaga Terbesar di Dunia

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau lokasi pembangunan smelter atau fasilitas pemurnian PT Freeport Indonesia di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur.

“Banyak produk hilirisasi yang bisa dikejar, agar nantinya di Indonesia bisa ada pabrik-pabrik yang akan menggunakan hasil pemurnian dari Freeport. Nilai tambahnya bisa terus didorong,” kata Agus, dikutip dari laman Kemenperin.go.id, Minggu (11/10/2020).

Menurutnya, PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang afiliasi dari Freeport-McMoran dan holding industri pertambangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mining Industry Indonesia (MIND ID).

“Perusahaan tersebut sedang membangun pemurnian tembaga sebagai bahan baku industri otomotif, industri elektronik, kabel, pabrik AC, konstruksi instalasi listrik hingga electric vehicle,” kata Agus.

Proyek smelter PT Freeport Indonesia di kawasan industri JIIPE Gresik, Jawa Timur itu dibangun di lahan 100 hektare, serta supporting area seluas 120 hektare. Fasilitas pemurnian untuk meningkatkan kandungan logam tersebut diproyeksikan akan menjadi tempat pengolahan tembaga terbesar di dunia.

“Namun, saat ini MIND ID sebagai holding industri pertambangan BUMN, menginformasikan bahwa pembangunan smelter tengah mengalami kendala akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap mobilitas kontraktor di lapangan,” ujarnya.

Dalam kunjungan ke lokasi smelter tersebut, Menperin diterima langsung oleh dan Direktur Utama PT. Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas.

Kawasan Terintegrasi Pertama di Indonesia

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BMKS) Bambang Soetiono, mengatakan JIIPE adalah kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 hektare, yang terdiri dari kawasan industri, pelabuhan multiguna, area komersial dan perumahan.

“Selain dilengkapi dengan sarana prasaran utilitas yang cukup, Kawasan Industri JIIPE juga terintegrasi dengan pelabuhan berkedalaman -16 meter di bawah permukaan laut, sehingga kapal besar dengan kapasitas 100.000 DWT (dead weight tonnage) dapat melakukan bongkar muat di Pelabuhan JIIPE,” ujar Bambang.

Sekaligus guna medorong daya saing industri yang berlokasi di JIIPE, pemerintah juga sedang melakukan berbagai upaya, antara lain melakukan kajian usulan kawasan industri JIIPE ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan kajian usulan penurunan harga gas untuk power plant JIIPE, kata Bambang.

Menindaklanjuti kajian tersebut, Kemenperin telah melakukan pembahasan internal usulan penurunan harga gas untuk kawasan industri dengan usulan penurunan harga gas untuk industri yang lain.

Rencananya, di kawasan industri JIIPE sekaligus akan dikembangkan solar panel sebagai alternatif pasokan listrik dengan energi terbarukan. Solar panel akan dibangun secara floating di atas tujuh embung dan di atas atap pabrik. Untuk itu, Kemenperin terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut.

“Kemenperin terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pihak-pihak terkait mengenai perizinan solar panel di JIIPE,” pungkas Agus.

Sumber: Liputan6

Read More

Menteri ESDM Optimis Tahun 2021 Terbangun 32 Smelter Baru

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 35 smelter baru akan beroperasi hingga 2024

Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, meski pembangunan smelter terkendala pandemi, namun ia optimis proyek-proyek tersebut akan selesai tepat waktu sehingga jumlah smelter di Indonesia 4 tahun mendatang mencapai 53 smelter.

“Kita harapkan sampai dengan 2024 akan diselesaikan menjadi 53 smelter dengan total investasi sebesar USD19,9 miliar,” jelas Arifin Tasrif di forum rapat bersama Komisi VII DPR RI, Senin (23/11/2020).

Arifin menerangkan, hingga November 2020 realisasi investasi smelter telah mencapai USD10,8 miliar. Minimnya realisasi tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Pertama, tertundanya pengiriman peralatan maupun kedatangan tenaga ahli dari luar negeri.

Kedua, terhambatnya mobilisasi tenaga kerja dan logistik akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ketiga, tertundanya berbagai kesepakatan pendanaan.

Meski demikian, Arifin mengklaim pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pembangunan smelter.

Upaya yang akan dilakukan meliputi;

Pertama, menggelar pertemuan dengan para kontraktor smelter untuk mengetahui kendala yang dihadapi.

Kedua, melakukan one on one meeting antara pembangun smelter dengan PT PLN (Persero).

Ketiga, penyusunan info memo perusahaan pembangunan smelter untuk ditawarkan kepada para calon investor dan calon pendana.

Keempat, menggelar one on one meeting dan kerjasama dengan MKU Services LLC di Houston, Amerika Serikat dalam rangka market sounding  untuk mencari investor.

Kelima, koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dalam mendorong terbangunnya smelter dengan memasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Dengan berbagai upaya tersebut, kami optimisis tahun depan ada 50 smelter yang terbangun atau ada sekitar 32 smelter baru,” jelasnya.

“Pada 2022 ditargetkan ada 51 smelter, pada 2023 ada 52 smelter dan 2024 terdapat 53 smelter,” tandasnya.

Sumber: AsiaToday.id

Read More

Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020-2024

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengeluarkan  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Esdm Tahun 2020-2024. (Untuk unduk dan lihat Klik DISINI).

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2020 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2020 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Widodo Ekatjahjana.  Diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 1098.

Secara exclusive,Redaksi www.ruangenergi.com mendapatkan copy salinan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Esdm Tahun 2020-2024,sebanyak 492 halaman.

Redaksi menyoroti beberapa hal isi Peraturan Menteri 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Esdm tersebut. Untuk minyak dan gas (migas) begini isi peraturan tersebut:

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri sebagai sumber energi maupun bahan baku industri untuk
meningkatkan nilai tambah. Sumber daya gas bumi dilaksanakan dengan memperhitungkan seluruh potensi pasokan gas bumi dan memperhatikan metodologi pada demand.

Produksi gas bumi tahun 2024 ditargetkan sebesar 1.314 ribu BOEPD dan 68% digunakan untuk alokasi dalam negeri. Neraca Gas Bumi Indonesia merupakan gambaran pasokan dan kebutuhan gas bumi nasional jangka panjang yang mencakup berbagai skenario proyeksi yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Dengan demikian, sektor lain seperti industri, ketenagalistrikan, dan kegiatan ekonomi lainnya mendapatkan gambaran pengembangan lebih jelas.

Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027, diharapkan dapat menjadi acuan bagi investor dan calon investor, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga serta akademisi yang bertujuan mendukung dan menciptakan tata kelola gas bumi Indonesia yang kokoh.

Neraca gas bumi terbagi dalam 3 (tiga) skenario, dimana hingga tahun 2027 terdapat region yang kelebihan
pasokan gas bumi, tetapi ada pula yang defisit.

Berdasarkan data, wilayah yang diperkirakan mengalami kelebihan pasokan gas hingga tahun 2027 adalah Region I yaitu Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Bagian Utara, Region V yaitu Kalimantan dan Bali serta Region VI yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan PapuaPapua Barat. Sementara daerah yang diperkirakan mengalami kekurangan gas, antara lain Region II yaitu Sumatera Bagian Tengah dan Selatan, Kepulauan Riau dan Jawa Bagian Barat serta Region III yaitu Jawa Bagian
Tengah.

Untuk daerah-daerah yang diperkirakan kekurangan gas, Pemerintah akan menyuplai dari wilayah lainnya
yang pasokannya tersedia. Sebagai contoh, kekurangan pada Region III dapat teratasi apabila pipa antara GresikSemarang dapat tersambung sehingga gas dapat dipasok dari Region IV yaitu Jawa Bagian Timur. Sedangkan untuk Region II, kekurangan gas dapat diatasi dengan adanya FSRU Lampung.

Dalam neraca gas bumi Indonesia 2018-2027 terdapat 3 (tiga) skenario kebutuhan gas bumi ke depan yaitu:

Skenario I

Skenario I menggunakan baseline realisasi penyerapan gas bumi 2017 untuk setiap sektornya. Kemudian
disimulasikan sesuai metodologi. Neraca Gas Nasional skenario I menghasilkan simulasi berupa surplus gas dari tahun 2018-2027. Hal ini dikarenakan penyerapan gas oleh Badan Usaha di bawah kontrak existing dan
tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak ekspor gas pipa/LNG jangka panjang.

Skenario II

Skenario II menggunakan baseline realisasi penyerapan gas bumi 2017 untuk setiap sektornya. Kemudian
disimulasikan sesuai metodologi. Neraca Gas Nasional skenario II akan mengalami surplus gas dari tahun 2018- 2024 dan akan mengalami defisit gas pada tahun 2025-
2027.

Kondisi ini terjadi dengan asumsi:
– Penyerapan gas dari kontrak existing 100%;
– Kondisi ekonomi makro membaik dan daya beli meningkat;
– Kebutuhan gas untuk sektor ketenagalistrikan sesuai dengan RUPTL 2019-2028;
– Perencanaan Refinery Development Master Plan (RDMP) sesuai jadwal; dan
– Perencanaan pembangunan pabrik-pabrik baru petrokimia dan pupuk sesuai jadwal.

Skenario III

Skenario III menggunakan baseline realisasi penyerapan gas bumi 2017 untuk setiap sektornya. Kemudian
disimulasikan sesuai metodologi. Neraca Gas Nasional skenario III menghasilkan simulasi berupa surplus gas dari tahun 2019-2024, mengalami defisit di tahun 2018 dan 2025-2027. Kondisi ini terjadi dengan asumsi:
– Penyerapan gas dari kontrak existing 100%;
– Industri retail menggunakan asumsi kontrak sekitar 5,5% dimana kondisi ekonomi makro membaik dan
daya beli meningkat;
– Kebutuhan gas untuk sektor ketenagalistrikan sesuai dengan RUPTL 2019-2028;
– Perencanaan Refinery Development Master Plan
(RDMP) sesuai jadwal; dan
– Perencanaan pembangunan pabrik-pabrik baru petrokimia dan pupuk sesuai jadwal.
Peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik dilaksanakan melalui:
a. Penyediaan infrastruktur melalui Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi
Nasional (RIJTDGBN);
b. Konversi pembangkit diesel ke gas. Kebutuhan gas bumi untuk konversi pembangkit listrik diesel
sebesar 325 MMSCFD, yang terdiri dari pembangkit PT PLN (Persero) sebesar 1.597 MW dan pembangkit
IPP sebesar 220 MW;
c. Pemanfaatan gas bumi untuk pembangunan kilang dan biodiesel. Rencana kebutuhan gas bumi untuk
pembangunan kilang dan biodiesel sebesar 480 MMSCFD terdiri dari program biodiesel untuk
membangun industri methanol sebesar 100 MMSCFD dan pembangunan kilang minyak sebesar
379,5 MMSCFD;
d. Mengurangi impor LPG melalui pembangunan jargas kota untuk 30 juta sambungan rumah tangga
sampai dengan tahun 2035. Kebutuhan gas bumi
untuk jargas tersebut sebesar 1.200 MMSCFD;
e. Konversi BBM ke gas untuk Marine Vessel Power Plant membutuhkan 25 MMSCFD;
f. Pendistribusian paket konverter kit untuk nelayan;
g. Meningkatkan tambahan pasokan gas domestik tahun 2021-2027 antara lain melalui:
– Potensi tidak dilanjutkan kontrak ekspor WK
Coridorr dan Jabung sebesar 400 MMSCFD pada tahun 2023, WK Natuna sebesar 230 MMSCFD
pada periode 2025-2028;
– Sakakemang dengan perkiraan produksi sebesar 300 MMSCFD pada tahun 2023;
– Nunukan dengan perkiraan produksi sebesar 90 MMSCFD pada tahun 2024;
– Jambaran …
– Area Bontang Indonesia Deepwater Development (IDD) perkiraan produksi 100 MMSCFD first gas
in tahun 2023.

Untuk mendukung pemenuhan alokasi gas dalam negeri diperlukan peningkatan produksi migas yang ditargetkan pada tahun 2024 mencapai 2.057 ribu BOEPD (minyak bumi 743 ribu BOPD dan gas bumi 1.314 ribu BOEPD) dengan upaya:
a. Mendorong percepatan kegiatan eksplorasi dan penyelesaian proyek pengembangan blok migas;
b. Menerapkan teknologi terkini dan tepat guna untuk peningkatan cadangan dan produksi migas yang
didukung kegiatan litbang migas dan geologi kelautan sebagai berikut:
– Rekayasa alat pencitraan hiperspektral untuk pemetaan sebaran micro-seepage dan litologi
permukaan;
– Formulasi bahan aktif permukaan berbasis nabati pada reservoir suhu tinggi untuk peningkatan perolehan minyak melalui teknologi injeksi kimia EOR;
– Evaluasi play gas biogenik di Indonesia;
– Sintesa kimia untuk mendukung kegiatan
operasi produksi di lapangan migas dan
geothermal;
– Kajian G&G migas kelautan: Cekungan
Aki meugah Selatan; Cekungan Aru Barat Daya; Cekungan Misool, Papua Barat; Cekungan Seram Utara, Maluku; Cekungan Bone, Sulawesi; Cekungan Tamrau, Papua Barat; dan
– Survei gas biogenik (KR Geomarin III): Cekungan Biliton, Kalimantan Selatan;
Cekungan Makasar Selatan, dan Cekungan Buton Bagian Selatan; Cekungan Sahul Bagian
Barat dan Cekungan Sahul Bagian Selatan; Cekungan Laut Sulawesi Bagian Barat dan
Cekungan Laut Sulawesi Bagian Timur.
c. Mengupayakan metode baru untuk penemuan resources dan reserves;
d. Pengawasan proyek pengembangan lapangan onstream tepat waktu;
e. Melakukan pemeliharaan untuk meningkatkan keandalan fasilitas produksi untuk meminimalkan
unplanned shutdown;
f. Mendorong KKKS untuk menambah investasi dalam kegiatan eksploitasi seperti pengeboran dan
workover;
g. Melakukan optimalisasi stok minyak untuk diproduksi;
h. Mempercepat penyelesaian masalah non teknis
(perizinan, lahan, dll.);
i. Mempermudah akses data hulu migas untuk calon investor (open data);
j. Mempermudah pendaftaran joint study melalui
aplikasi;
k. Mempermudah pelaksanaan survei umum;
l. Term and Condition WK yang ditawarkan lebih menarik;
m. Lapangan-lapangan idle dikembalikan kepada Pemerintah atau dikembangkan melalui skema
Kerja Sama Operasi (KSO);
n. Percepatan Plan of Development (POD); dan
o. Penerapan kontrak Gross Split.

Sumber: ruangenergi.com

Read More

Hilirisasi, Kunci Pemanfaatan Hasil Tambang Yang Optimal

NIKEL.co.id – Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah. Hilirisasi di sektor mineral dan batubara (minerba), dikatakan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif adalah kunci pengoptimalan dari produk-produk pertambangan minerba.

“Di sektor (pertambangan) ini memang kalau mau dioptimalkan jalannya adalah hilirisasi, bagaimana kita bisa memanfaatkan bahan-bahan mentah ini menjadi produk-produk lanjutan yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Ini yang harus kita lakukan, meningkatkan nilai tambah dengan hilirisasi,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, dalam siaran pers, Rabu (23/9/2020).

Kebijakan hilirisasi ini harus direspon dengan industri-industri hilirnya, karena menurut Arifin, industri pendukung inilah yang akan menampung hasil dari produk yang sudah di hilirisasi.

“Kita harus merespon kebijakan hilirisasi itu dengan industri-industri hilirnya, industri hilirnya inilah yang harus kita kembangkan untuk menampung ini,” terang Arifin.

Dalam undang-undang minerba yang baru, lanjut Arifin, sudah disyaratkan harus ada program hilirisasi, jadi setiap produk pertambangan minerba harus diproses lebih lanjut, seperti misalnya untuk produk batubara, bisa diproses misalnya menjadi sintesis gas untuk produk-produk petrokimia, ditingkatkan nilai kalorinya sehingga dapat digunakan untuk industri-industri baja.

Hilirisasi akan menjadi andalan kedepan untuk berkontribusi pada penerimaan negara, selain dari pajak dan dari batubara. Gasifikasi batubara juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan gas untuk rumah tangga. Kemudian untuk mineral, ada tembaga, nikel, emas, timah, bauksit dan alumunium, semuanya itu merupakan bahan baku industri-industri berat yang bisa dioptimalkan pemanfaatannya di dalam negeri.

“Produk-produk tersebut baru separuh jalan saja sudah menghasilkan devisa yang besar. Misalnya untuk nikel, dari produk ini sudah didapat devisa sebesar USD10 miliar. Penerimaan dari mineral ini akan terus bertambah besar seiiring tumbuhnya industri hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah itu,” pungkasnya.

Kebijakan hilirisasi produk-produk pertambangan adalah kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan penerimaan negara. Kementerian ESDM sendiri memproyeksikan, pada 2022 mendatang ada 52 unit smelter yang beroperasi, terdiri dari smelter nikel sebanyak 29 buah, 9 smelter bauksit, 4 smelter besi, 4 smelter tembaga, 2 smelter mangan, serta 4 smelter seng dan timbal.

Sumber: esdm.go.id

Read More