NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, kepastian pasokan bijih nikel menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program hilirisasi nasional. Sehingga, kebijakan pemerintah terkait dengan kuota produksi sebagai langkah untuk memastikan bahan baku industri pengolahan tetap aman terpenuhi.
Head of Center of Industry, Trade and Investment of Indef, Andry Satrio Nugroho, mengatakan, relaksasi kuota produksi yang dilakukan pemerintah merupakan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan stabilitas harga nikel dengan kebutuhan pasokan bahan baku.
“Arah kebijakannya bisa saya pahami. Ini lebih tepat dibaca sebagai koreksi atas pengetatan kuota yang sebelumnya terlalu dalam. Persoalannya, kuota ditahan untuk mengangkat harga, tetapi pada saat yang sama pasokan bijih harus ditambah supaya smelter tetap jalan. Dua tujuan ini sulit dicapai secara bersamaan hanya melalui pengaturan kuota,” kata Andry, dalam keterangannya, dikutip Senin (13/7/2026).
Menurut dia, relaksasi kuota produksi yang dilakukan pemerintah perlu ditingkatkan agar dapat menutupi kekurangan pasokan bahan baku yang dibutuhkan industri.
“Sejauh yang diumumkan, saya menilai belum cukup dan belum cukup cepat. Kekurangan bahan baku smelter tahun ini kami perkirakan di kisaran 60 hingga 100 juta ton, tergantung asumsi tingkat utilisasi,” ujarnya.
Keterbatasan pasokan bijih nikel, katanya, yang menurun menjadi sekitar 70 hingga 75% pada tahun ini mulai memengaruhi kinerja industri pengolahan. Bahkan, karena minimnya pasokan bahan baku ada sebagian lini produksi yang beroperasi di bawah 50%.
“Kalau relaksasi hanya berupa tambahan kecil di dalam rentang kuota yang sudah ada, tambahannya jauh lebih kecil daripada kekurangannya. Secara hitungan, langkah sekecil itu tidak akan menahan PHK yang sumbernya adalah kekurangan bahan baku puluhan juta ton,” pungkasnya.
Penyelesaian persoalan pasokan bijih nikel dinilai tidak cukup hanya dengan menambah kuota produksi. Pemerintah juga perlu menyelaraskan pembangunan smelter dengan ketersediaan bahan baku agar kapasitas industri hilir dapat dimanfaatkan secara optimal.
Indef menilai, selama perizinan pembangunan smelter dan penetapan kuota bijih belum dihitung dalam satu kerangka perencanaan yang terintegrasi, potensi kekurangan pasokan akan terus berulang.
Diketahui, pemerintah menetapkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) produksi nikel tahun 2026 sekitar 260 juta hingga 270 juta ton, lebih rendah dibandingkan RKAB 2025. Indef menilai, kebutuhan bijih nikel sepanjang 2026 mencapai 340 juta hingga 260 juta ton. (Fu Yun)
