NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, mendorong pemerintah memperkuat perlindungan kawasan konservasi di wilayah pertambangan nikel, khususnya di Sulawesi Tenggara (Sultra). Tujuannya, agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan seiring dengan pelestarian ekosistem laut dan perlindungan terhadap masyarakat pesisir.
“Di Sulawesi Tenggara, terutama dengan adanya aktivitas pertambangan nikel, posisi kawasan konservasi harus ditegaskan kembali. Kami mengapresiasi kebijakan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan, red.) yang terus memperluas kawasan konservasi serta menindak pelanggaran terhadap tata ruang laut,” ujar Jaelani, dalam keterangan yang dikutip redaksi, Senin (13/7/2026).
Perlindungan kawasan konservasi, menurut dia, perlu diikuti dengan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan ekosistem laut. Identifikasi terhadap kegiatan yang berada di sekitar kawasan konservasi menjadi langkah penting untuk memastikan pemanfaatan ruang laut tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau kawasan konservasi terganggu, dampaknya akan dirasakan langsung oleh nelayan kecil. Karena itu, seluruh aktivitas tambang yang berpotensi merusak kawasan konservasi harus diidentifikasi dan ditindak sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Sultra memiliki potensi kelautan yang besar dengan garis pantai sekitar 4.135 kilometer dan sekitar 491 pulau. Potensi tersebut, perlu dikelola secara berkelanjutan melalui pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang tetap memperhatikan aspek perlindungan mangrove, ekosistem pesisir, serta kawasan konservasi.
Politikus asal Sultra itu berharap, berbagai program pemerintah di sektor kelautan, termasuk pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, rehabilitasi ekosistem, hingga pembangunan tambak dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. (Tubagus)
