NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pemetaan terhadap peran masing-masing instansi guna percepatan hilirisasi nikel dan pembangunan ekosistem industri baterai di Indonesia.
“Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya hilirisasi nikel untuk mendorong transisi energi bersih, memperkuat kemandirian industri nasional, serta mewujudkan swasembada energi,” kata Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (PIPK) BPKP, Aryanto Wibowo, dalam keterangannya, dikutip Senin (6/7/2026).
Indonesia yang merupakan produsen nikel terbesar di dunia dengan sekitar 50% produksi global, dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri baterai nasional.
“BPKP mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kesamaan persepsi mengenai pengembangan ekosistem industri baterai dari hulu hingga hilir. Pengawasan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat, seperti koordinasi antar instansi, kejelasan pembagian tugas, hingga penyempurnaan kebijakan,” ungkap Aryanto.
Ia berharap, para instansi terkait memiliki kesamaan pandangan mengenai percepatan pembangunan ekosistem industri baterai untuk memperkuat komitmen lintas sektor, serta mendukung pelaksanaan pengawasan internal yang berkualitas.
“BPKP menargetkan pelaksanaan pengawasan pada triwulan III tahun ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sebagai upaya mendukung keberhasilan program hilirisasi dan percepatan pembangunan ekosistem industri baterai nasional,” pungkasnya.
Salah satu fokus pengawasan yang dilakukan, katanya melanjutkan, adalah percepatan pembangunan ekosistem industri baterai yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional, termasuk target kontribusi sektor tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 21,20%. (Fi Yun)
