NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pengaturan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) sektor mineral dan batu bara (minerba) dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan pasar global, sehingga harga komoditas strategis Indonesia, termasuk nikel dan batu bara, tetap terjaga.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Menurut Bahlil, pemerintah tidak bermaksud membatasi aktivitas usaha pertambangan secara sepihak, melainkan melakukan pengelolaan produksi agar pasokan komoditas tambang tidak berlebihan di tengah kondisi permintaan global yang berfluktuasi.
“Dalam forum ini, Anda dan para mantan menteri telah memutuskan untuk menutup RKAB selama tiga tahun. Kami hanya ingin membukanya kembali. Kami tidak ingin bersikap sewenang-wenang,” katanya.
Ia menjelaskan, melimpahnya pasokan komoditas di pasar global berpotensi menekan harga jual dan merugikan kepentingan nasional. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara volume produksi dan kebutuhan pasar.
“Apa yang terjadi? Pasokan energi tidak dapat dipertahankan. Harga batu bara sedang turun,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, total pasokan batu bara dunia mencapai sekitar 1,3 miliar ton per tahun. Dari jumlah tersebut, Indonesia menyumbang sekitar 530 juta hingga 540 juta ton pada 2025.
“Di situlah posisi negara kita, menjual komoditas kita dengan harga rendah. Harga antara pasokan tinggi dan permintaan rendah pasti akan turun,” katanya.
Karena itu, ia menekankan, pengaturan RKAB untuk komoditas minerba, termasuk nikel yang menjadi andalan hilirisasi nasional, harus mempertimbangkan keseimbangan pasar agar produksi tetap tinggi namun harga komoditas tidak tertekan.
“Yang kami lakukan adalah memperhatikan keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Tujuannya adalah memiliki produksi tinggi dan harga yang baik. Itulah yang ideal,” ujarnya.
Ia menekankan, kebijakan RKAB bukan instrumen untuk menghambat investasi maupun produksi perusahaan tambang. Sebaliknya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga nilai komoditas Indonesia di pasar global sekaligus mendukung penerimaan negara.
“Karena kita membutuhkan investasi negara. Jadi sebelum geopolitik, kita mulai mengatur RKAB, harga mulai naik. Ini hanya realistis,” kata dia.
Ia juga membantah adanya kepentingan tertentu dalam proses persetujuan RKAB dan memastikan seluruh mekanisme dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Hal ini dapat diperiksa oleh penegak hukum. Saya tidak pernah meminta RKAB. Saya ingin mencapai level forum ini. Jadi saya tidak bisa goyah. Ini pernyataan saya,” tegasnya.
Meski demikian, pemerintah membuka peluang melakukan penyesuaian RKAB secara terukur apabila permintaan pasar meningkat. Langkah tersebut akan dilakukan melalui mekanisme regulasi dengan tetap mempertimbangkan stabilitas harga komoditas.
“Jika permintaan tinggi dan harganya bagus, sesuai arahan presiden, kita melakukan apa yang disebut pelonggaran yang seimbang. Pelonggaran yang seimbang sebagai instrumen untuk memenuhi permintaan pasar dengan harga yang baik,” ujarnya.
Ia menambahkan kebijakan RKAB harus mampu menyeimbangkan kepentingan industri, penerimaan negara, dan kesejahteraan masyarakat.
“RKAB harus seimbang. Semua pihak di ruangan ini, kita semua harus membantu rakyat. Kita harus bekerja sama untuk membantu membangun kesejahteraan rakyat demi kebaikan rakyat, bangsa, dan negara,” kata menteri yang makin tenar sejak viralnya lagu “Mas Bahlil Ganteng” itu. (Shiddiq)
