NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pertambangan nikel dinilai bukan sekadar langkah jangka pendek untuk mendongkrak harga, melainkan bagian dari strategi menjaga keberlanjutan cadangan nikel nasional dan menyesuaikan pasokan dengan kebutuhan industri domestik.
Kebijakan RKAB sebenarnya bukan hal baru, skema RKAB tiga tahunan mulai diterapkan pada 2024 dan berlanjut pada 2025. Namun, pada tahun kedua implementasinya, industri menghadapi tantangan besar terutama dari sisi harga nikel global.
“Harga kita LME nikel atau HMA menyentuh US$15-14 ribu, bahkan sampai Desember. Harga US$15 ribu itu mungkin bertahan selama 28 bulan. Ketika pemerintah kemudian melakukan pemotongan RKAB yang cukup besar dan mengubah kuota dari tiga tahun menjadi satu tahun, pasar global tentu mempertanyakan konsistensi regulasi Indonesia,” kata analis senior tetnag bijih nikel dari Shanghai Metals Market (SMM), Enzo Brooklyn, dalam sebuah diskusi yang digelar Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) di Jakarta, pekan lalu.
Menurut Enzo, dari sudut pandang pasar global, kebijakan tersebut bisa dianggap sebagai upaya menahan pasokan demi menaikkan harga. Namun, pemerintah memiliki perspektif berbeda, terutama terkait keberlanjutan sumber daya nikel nasional.
Ditambah lagi, kadar bijih nikel Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, kadar bijih rata-rata masih berada di kisaran 1,7% hingga 1,8%, sedangkan pada 2025 turun menjadi sekitar 1,45% hingga 1,5%.
“Produksi nikel Indonesia sangat besar, tapi di sisi lain grade bijih kita juga semakin menurun. Pemerintah kemungkinan ingin menjaga life of mine dan longevity dari sumber daya nikel Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, penurunan kadar bijih belum terlalu terasa signifikan karena proyek high pressure acid leach (HPAL) baru mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ke depan, kebutuhan bijih berkualitas diperkirakan akan meningkat seiring bertambahnya proyek hilirisasi, termasuk HPAL dan smelter berbasis mixed hydroxide precipitate (MHP).
“Indonesia menguasai sekitar 60% sampai 70% produksi nikel dunia, sehingga posisi Indonesia sangat menentukan arah industri nikel global,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi pasokan, ia menilai, pemerintah juga berupaya menyesuaikan antara RKAB yang disetujui dengan realisasi produksi di lapangan. Pada 2024 misalnya, kuota produksi yang disetujui mencapai sekitar 270 juta hingga 290 juta ton, tetapi realisasi produksi disebut hanya sekitar 220 juta ton. Sementara pada 2025, kuota produksi disebut mencapai lebih dari 300 juta ton, namun utilisasinya diperkirakan tetap berada di bawah angka tersebut.
Maka dari itu, pemerintah dinilai ingin memastikan jumlah produksi nikel nasional benar-benar sesuai kebutuhan industri dalam negeri dan kondisi riil di lapangan. Lalu, terkait tekanan harga nikel global, pasar saat ini masih dibayangi sentimen oversupply sehingga persepsi bahwa pasokan nikel akan melimpah membuat harga tertekan dalam beberapa waktu terakhir. (Fi Yun)
