NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) tidak hanya berkaitan dengan kendaraan, tetapi mencakup aspek energi, digitalisasi, platform, dan infrastruktur. Transisi kendaraan listrik di Malaysia mendapat dukungan kuat dari pemerintah.
Hal itu dikatakan analis senior dari Malaysia Zero Emission Vehicle Association (Myzeva), Nurul Shafykha binti Tunya, dalam sebuah acara di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Pemerintah setempat terus merevisi target nasional kendaraan listrik, dari sebelumnya 15% menjadi 80% terhadap total industri otomotif pada 2050.
“Ketika investor dan pelaku industri melihat pemerintah serius terhadap transisi EV, maka partisipasi industri tumbuh lebih cepat,” ujar Nurul.
Sejak 2023, katanya, pemerintah Malaysia juga memberikan berbagai insentif untuk kendaraan listrik, antara lain pembebasan bea impor dan cukai, pembebasan pajak jalan kendaraan listrik, hingga insentif pajak penghasilan untuk instalasi charger rumah.
“Insentif juga diberikan kepada produsen peralatan pengisian daya kendaraan listrik untuk mempercepat pengembangan infrastruktur,” ungkapnya.
Pangsa pasar kendaraan listrik di Malaysia saat ini baru sekitar 7% dari total industri otomotif. Tetapi, angka tersebut dinilai menandakan Malaysia mulai memasuki fase akselerasi adopsi kendaraan listrik.
“Banyak negara mulai memasuki fase percepatan ketika pangsa EV mencapai 5% hingga 10% dari total pasar,” paparnya.
Maka dari itu, Malaysia juga mendorong kolaborasi regional bersama negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Thailand, dan Vietnam, guna mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik di kawasan.
“Skala battery EV di Malaysia bukan hanya agenda nasional, tetapi peluang regional bagi negara-negara ASEAN,” pungkasnya.
Diketahui, dalam mendorong pengembangan kendaraan listrik, Myzeva berfokus pada empat pilar utama, yakni mendukung penyusunan kebijakan, mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian daya, meningkatkan edukasi publik, serta memperkuat kolaborasi regional di kawasan ASEAN. (Fi Yun)
