NIKEL.CO.ID, CEBU — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) strategis untuk memperkuat kerja sama sektor nikel dan mineral kritis antara Indonesia dan Filipina dalam rangkaian ASEAN Summit 2026, di Cebu, Filipina, Rabu (7/5/2026).
Penandatanganan MOU berlangsung di JPark Island Resort & Waterpark, Cebu, dan dilakukan langsung oleh Ketua Umum APNI, Komjen Pol. (Purn.) Nanan Soekarna, bersama Ketua PNIA, Antonio Co. Prosesi tersebut turut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, serta delegasi pemerintah dan pelaku industri dari kawasan ASEAN.
Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal pembentukan Indo-Phil Nickel Corridor, yakni inisiatif kolaborasi dua negara produsen nikel terbesar dunia untuk memperkuat stabilitas pasokan global, mendorong hilirisasi industri, serta memperkuat tata kelola industri berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (environment, social, and governance/ESG).
Ketua Umum APNI, Nanan Soekarna, mengatakan, kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada perdagangan komoditas nikel, tetapi juga mencakup penguatan investasi, pertukaran teknologi, pengembangan standar ESG regional, hingga harmonisasi kebijakan industri pertambangan berkelanjutan di Asia Tenggara.
“Indonesia dan Filipina bukan sekadar negara produsen nikel, tetapi kini memiliki peluang besar menjadi penentu arah pasar nikel global. Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk menciptakan stabilitas rantai pasok, memperkuat hilirisasi, dan membangun standar ESG regional yang kredibel dan kompetitif,” ujar Nanan.
Sementara itu, Ketua PNIA, Antonio Co, menyatakan, kerja sama antara PNIA dan APNI diharapkan dapat membuka babak baru integrasi industri nikel ASEAN, terutama di tengah meningkatnya permintaan global terhadap mineral kritis untuk kebutuhan transisi energi dan kendaraan listrik.
APNI menilai Indonesia dan Filipina memiliki posisi strategis karena secara kolektif menguasai sebagian besar cadangan dan produksi nikel dunia. Kondisi tersebut dinilai dapat memperkuat peran ASEAN dalam rantai pasok global industri baja nirkarat (stainless steel), baterai kendaraan listrik, dan energi bersih.
Kehadiran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam penandatanganan MOU tersebut dinilai mencerminkan dukungan pemerintah Indonesia terhadap penguatan diplomasi ekonomi dan kolaborasi regional di sektor mineral strategis. Penandatanganan kerja sama APNI dan PNIA juga dipandang sebagai sinyal semakin besarnya peran ASEAN dalam arsitektur rantai pasok mineral kritis dunia, seiring meningkatnya perhatian global terhadap keamanan pasokan bahan baku, kepatuhan ESG, dan industrialisasi berbasis sumber daya alam. (Shiddiq/Red)
