NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan pemahaman yang memadai terkait penggunaan B50 agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) saat ini tengah menggencarkan penggunaan fatty acid methyl ester (FAME) atau B50. Program tersebut dijalankan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai bagian dari upaya percepatan transisi energi nasional.
“Kalau misalnya tidak disosialisasikan dengan baik ke masyarakat justru akan menimbulkan kekhawatiran dan semacam ketidakpercayaan terhadap Pertamina sebagai institusi yang diberikan tugas oleh pemerintah. Sebab, saat ini saja banyak sekali black campaign terkait penggunaan B40,” ujar Ratna dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, rencana penerapan B50 yang merupakan campuran solar dan minyak sawit dengan rasio 50:50 mulai 1 Juli 2026 perlu diiringi dengan sosialisasi yang lebih luas, tidak hanya kepada pemangku kepentingan, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna langsung.
Kebijakan B50, menurut dia, merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu.
“Apalagi nanti B50 bagaimana efektivitasnya dalam usia mesin, bagaimana efektivitasnya terhadap penggunaan,” lanjutnya. Legislator dari Fraksi PKB itu juga mengingatkan agar implementasi B50 tidak hanya berfokus pada target bauran energi nasional, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Pemerintah diminta menyiapkan langkah mitigasi terhadap berbagai potensi risiko, termasuk dampak teknis di lapangan, agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan diterima masyarakat. (Tubagus)
