NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Industri nikel Indonesia menghadapi tekanan serius akibat krisis pasokan sulfur dan asam sulfat yang dipicu gejolak geopolitik global serta terganggunya rantai pasok internasional.
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) memperingatkan, kondisi ini dapat mengganggu operasional smelter berbasis high pressure acid leaching (HPAL) dan memicu pengurangan tenaga kerja jika tidak segera ditangani.
Dewan Penasihat APNI, Djoko Widajatno Soewanto, mengungkapkan, sebagian besar pelaku industri saat ini masih mampu bertahan hingga akhir Mei 2026 sambil mencari sumber pasokan alternatif dari luar negeri.
“Ya sementara ini masih bertahan sampai dengan akhir Mei. Jadi, banyak dari teman-teman sudah mencari sumber-sumber lain yang kira-kira bisa memenuhi permintaan kita,” kata Djoko dalam dialog industri nikel, yang ditayangkan Nusantara TV, Rabu (6/5/2026) malam.
Menurutnya, kebutuhan asam sulfat untuk fasilitas HPAL sangat besar karena proses pengolahan bijih limonit membutuhkan konsumsi asam sulfat dalam jumlah masif.
“Kalau kita mengolah nikel limonit satu ton, kita butuh kira-kira sembilan ton asam sulfat. Jadi satu ton dicampur dengan asam sulfat, kemudian dipisahkan menggunakan proses leaching sehingga kita dapat mixed hydroxide precipitate (MHP) dan kobalt,” paparnya.
Dia menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap impor asam sulfat masih sangat tinggi. Di sisi lain, sejumlah negara pemasok mulai membatasi ekspor karena kebutuhan domestik masing-masing meningkat, terutama untuk sektor pupuk dan ketahanan pangan.
“China itu melarang memberikan asam sulfat ke Indonesia karena dipakai untuk pupuk dan ketahanan pangan mereka. Kita juga sekarang mencari alternatif lain, seperti Australia. Rusia ada, tapi terlalu jauh,” katanya.
Akibat gangguan pasokan tersebut, harga sulfur dan asam sulfat melonjak tajam. Harga yang sebelumnya sekitar Rp600.000 kini naik menjadi sekitar Rp1,073 juta, sehingga mendorong kenaikan biaya produksi secara signifikan di industri pengolahan nikel.
Kondisi tersebut diperparah oleh tekanan global terhadap industri logam dan keterbatasan bahan baku nikel kadar rendah yang menjadi andalan smelter HPAL.
“Dari HPAL akan mengalami gangguan sedikit. Sementara RKEF masih berjalan, tapi juga mengalami keterbatasan bahan baku. Jadi, nikel sekarang mengalami kesukaran akibat tekanan global dan bahan baku yang sudah terbatas,” katanya menggambarkan situasi terkini.
APNI, sambungnya, telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penjajakan pasokan sulfur dari Filipina serta koordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
“Sekretaris umum kami sedang mempersiapkan perjalanan ke Filipina bersama Presiden Prabowo. Mungkin di sana ada stok yang masih belum terpakai bisa kita pindahkan dulu,” katanya.
Selain itu, APNI berharap produksi asam sulfat domestik dari smelter tembaga, seperti milik PT Freeport Indonesia dan Amman Mineral Internasional, dapat segera membantu memenuhi kebutuhan industri nasional.
Namun, ia menilai, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun kemandirian pasokan sulfur dan asam sulfat karena keterbatasan teknologi pengolahan.
“Sebenarnya kita banyak gunung berapi, kita punya belerang sulfur. Tapi, kita tidak punya teknologi untuk mengolahnya. Ini yang perlu dipersiapkan karena ke depan tampaknya kita harus membangun kemampuan sendiri,” ujarnya.
Di tengah tekanan biaya produksi dan pasokan bahan baku, APNI juga menyoroti potensi dampak sosial jika kondisi industri terus memburuk. Sejumlah perusahaan disebut mulai mengurangi pekerja hingga merumahkan karyawan.
“Ya sementara ini ada beberapa yang sudah mulai mengurangi pekerjanya, merumahkan dan sebagainya. Kalau nanti terjadi layoff besar-besaran, biaya sosialnya akan sangat tinggi,” katanya mengingatkan.
Oleh karena itu, ia memandang, kita memerlukan langkah mitigasi cepat antara pemerintah dan pelaku usaha agar industri nikel nasional tetap berkelanjutan di tengah tekanan global yang semakin berat. “Ini menjadi kesatuan yang harus kita selesaikan bersama-sama antara pemerintah dan pengusaha,” ujarnya. (Shiddiq)
