NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Rencana penerapan pajak keuntungan lebih (windfall profit tax) pada sektor nikel semakin mengemuka. Langkah ini menjadi bagian dari strategi fiskal untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah dinamika global.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (4/5/2026). Ia menegaskan, pemerintah tengah mematangkan kebijakan yang akan menyasar industri pertambangan dan pengolahan nikel.
Purbaya mengungkapkan, windfall tax tersebut akan berjalan beriringan dengan kebijakan bea keluar. Saat ini, proses finalisasi masih dilakukan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk dalam menetapkan skema yang paling tepat bagi pelaku industri.
“Nanti ada, tapi itu masih didiskusikan dengan Kementerian ESDM. Saya terima aja pokoknya duitnya,” ujarnya.
Dua kebijakan tersebut, sambungnya, diperlukan untuk membantu menutup lonjakan subsidi energi dalam APBN, yang meningkat akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia dan tensi geopolitik internasional. Pemerintah berharap pos penerimaan baru itu mampu menjaga stabilitas fiskal sepanjang tahun berjalan.
“Yang jelas cukup untuk menutup kenaikan subsidi APBN kita. Nanti juga yang nikel, itu kan salah satu bahan baku baterai,” katanya.
Tak hanya penarikan pajak, pemerintah juga menyiapkan insentif khusus bagi produk lanjutan nikel. Kebijakan tersebut dirancang agar industri hilir tetap kompetitif serta mampu memperkuat ekosistem baterai nasional yang sedang digencarkan.
Menteri Keuangan itu menegaskan, dukungan negara tetap diberikan kepada sektor yang menggunakan bahan baku domestik, sembari memastikan keberlanjutan industri energi masa depan.
“Kita akan mendorong pertumbuhan industri baterai di sini juga dengan insentif tertentu supaya laku. Pokoknya nanti produk yang memakai bahan baku dalam negeri akan mendapat insentif lebih. Kira-kira gitu. Nanti masih didiskusikan, baru didiskusikan,” tutupnya. (Li Han)
