NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Industri nikel Indonesia menghadapi tekanan serius akibat krisis pasokan sulfur yang dipicu gejolak geopolitik global. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai kondisi ini telah mendorong lonjakan biaya produksi secara signifikan, terutama pada fasilitas pengolahan berbasis high pressure acid leach (HPAL).
Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, mengungkapkan, industri nikel nasional kini “terjepit” oleh krisis di kawasan Selat Hormuz yang mengganggu rantai pasok sulfur—bahan baku krusial dalam produksi asam sulfat untuk proses HPAL.
“Industri nikel RI juga terjepit oleh krisis geopolitik di Selat Hormuz yang memutus rantai pasok sulfur, input kritis bagi operasional HPAL. Situasi semakin diperburuk oleh bencana landas kontainer/tailing di Morowali pada 18 Februari 2026 yang sempat melumpuhkan aktivitas logistik di hub nikel terbesar tersebut,” ujar Meidy di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, harga sulfur melonjak drastis dari sekitar US$525 per ton pada awal 2026 menjadi US$910 per ton atau naik 73% secara year-to-date. Kenaikan ini berdampak langsung pada struktur biaya produksi.
“Hal ini menyebabkan biaya asam sulfat kini mendominasi 65–70% dari total cash cost MHP, naik dari level normal 35–40%,” jelasnya.
Tekanan diperkirakan semakin berat setelah kebijakan proteksionisme dari China yang akan melarang ekspor asam sulfat mulai Mei 2026. Kebijakan tersebut dinilai akan memperketat pasokan regional dan meningkatkan ketergantungan Indonesia pada impor sulfur mentah.
Di sisi lain, indikator makro global turut memperumit situasi. Lonjakan harga nikel pada pertengahan April dipicu oleh data inflasi produsen di Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan serta perbaikan indeks harga produsen di China yang tumbuh 0,5% secara tahunan. Namun, kenaikan Baltic Dry Index sebesar 14,6% ke level 2.523 justru menambah beban biaya logistik pengiriman bijih.
Senada dengan APNI, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, mengatakan, dunia usaha saat ini menghadapi tekanan berlapis yang mengancam keberlanjutan operasional industri pengolahan dan pemurnian.
“Dunia usaha nasional saat ini tengah menghadapi tekanan berlapis yang semakin nyata dan berpotensi mengganggu keberlanjutan operasional industri, khususnya pada sektor smelter serta industri berbasis sumber daya alam,” ujar Arif, kepada Media Nikel Indonesia (www.nikel.co.id), beberapa waktu lalu.
Dia menyoroti lonjakan biaya energi global serta ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor, termasuk sulfur untuk fasilitas HPAL. Komponen biaya sulfur kini mencapai 30–35% dari total biaya operasional smelter HPAL, meningkat dari sebelumnya sekitar 25%.
“Sekitar 75% hingga 80% pasokan sulfur Indonesia berasal dari Timur Tengah, sehingga sangat rentan terhadap gangguan logistik akibat konflik di kawasan tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan, pemerintah tengah mencari alternatif pasokan sulfur guna menjaga keberlanjutan industri nikel nasional.
“Semuanya sedang kita cari alternatif-alternatif terbaik agar semua industri kita bisa berjalan dengan baik,” kata Bahlil di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Dalam pemberitaan, dikabarkan bahwa riset Shanghai Metals Market (SMM), lebih dari 75% impor sulfur Indonesia pada 2025 berasal dari Timur Tengah. Ketergantungan ini dinilai berisiko tinggi, mengingat penutupan Selat Hormuz dapat memutus total pasokan bahan baku utama bagi produksi mixed hydroxide precipitate (MHP).
SMM juga mencatat bahwa untuk memproduksi 1 ton MHP dibutuhkan sekitar 11,7 ton sulfur. Dengan kontribusi sulfur yang mencapai sekitar 41% dari biaya produksi, lonjakan harga bahan baku ini berpotensi menekan margin keuntungan smelter HPAL secara signifikan.
Dengan kombinasi tekanan geopolitik, proteksionisme, dan gangguan logistik, APNI menilai industri nikel Indonesia tengah berada dalam fase krusial yang membutuhkan respons cepat, baik dari pelaku usaha maupun pemerintah, guna menjaga daya saing di pasar global. (Shiddiq)
