NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan hilirisasi, khususnya di sektor nikel, telah menjadi motor utama peningkatan nilai tambah ekonomi nasional sekaligus mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan hal itu pada acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa, di Hotel Borobudur. Jakarta, 1–2 Mei 2026.
Bahlil mengungkapkan, kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel (nickel ore) yang diikuti dengan pembangunan smelter telah menghasilkan lonjakan signifikan pada nilai ekspor Indonesia.
“Kita mulai pada 2017–2018, ekspor nikel kita hanya sekitar US$3,3 miliar. Setelah kita hentikan ekspor nickel ore dan kita dorong pembangunan smelter, pada 2023–2024 ekspor kita sudah mencapai sekitar US$34 miliar. Artinya, naik hampir sepuluh kali lipat,” ujarnya.
Peningkatan tersebut, katanya melanjutkan, tidak hanya memperkuat devisa negara, tetapi juga memacu tumbuhnya kawasan ekonomi baru berbasis industri pengolahan di berbagai daerah.
Ia juga menginformasikan, pemerintah telah menyusun peta jalan hilirisasi nasional yang mencakup berbagai komoditas strategis, termasuk nikel.
“Hilirisasi kita rancang untuk 20–24 komoditas hingga 2040, dengan kebutuhan investasi sekitar US$897 miliar,” katanya.
Ia menambahkan, sektor mineral dan batu bara masih mendominasi investasi hilirisasi nasional dengan kontribusi sekitar 90%. Tetapi, diakuinya, kebijakan hilirisasi belum sepenuhnya optimal dalam mendistribusikan nilai tambah di dalam negeri.
“Sebagian manfaatnya masih dirasakan oleh pihak luar. Kenapa? Karena belum banyak perbankan nasional yang membiayai kredit hilirisasi. Sebagian besar masih didanai bank-bank asing,” singkapnya.
Ketergantungan pada pembiayaan asing ini, lanjutnya, menyebabkan sebagian keuntungan mengalir ke luar negeri, terutama dalam bentuk pembayaran pokok dan bunga pinjaman.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis dengan menyiapkan skema pembiayaan nasional.
“Sejak pemerintahan Presiden Prabowo berjalan telah disiapkan mekanisme pendanaan khusus untuk membiayai proyek-proyek hilirisasi agar nilai tambahnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh bangsa kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan, hilirisasi merupakan strategi fundamental untuk menghindari praktik ekonomi ekstraktif yang hanya mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah.
“Kalau hilirisasi tidak kita lakukan, apa bedanya kita mengelola sumber daya alam dengan zaman VOC? Mereka mengambil bahan baku, sementara kita hanya menjadi pemasok,” tegasnya.
Ia juga membedakan konsep hilirisasi dengan industrialisasi semata. Menurutnya, negara seperti China mampu menggabungkan keduanya karena memiliki kapasitas industri yang kuat, sementara Indonesia perlu memulai dari penguatan hilirisasi berbasis sumber daya alam sebagai fondasi menuju industrialisasi yang lebih maju. (Shiddiq)
