NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Daerah yang kaya sumber daya alam jangan sampai menghadapi ketimpangan dan kerusakan lingkungan. Hilirisasi harus benar-benar menghadirkan nilai tambah yang dirasakan masyarakat, bukan hanya angka pertumbuhan.
Hal itu ditegaskan anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (16/4/2026) lalu. Ateng menilai, potensi nikel Indonesia yang besar telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam rantai pasok global, terutama untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik dan industri baja nirkarat. Tetapi, potensi tersebut harus diimbangi dengan strategi pembangunan yang tepat agar tidak memicu ketimpangan di daerah.
“Jangan sampai daerah yang kaya sumber daya justru menghadapi ketimpangan dan kerusakan lingkungan. Hilirisasi harus benar-benar menghadirkan nilai tambah yang dirasakan masyarakat, bukan hanya angka pertumbuhan,” ujarnya dalam keterangan resminya, dikutip Senin (20/4/2026).
Arah hilirisasi, katanya menilai, masih bertumpu pada produk setengah jadi, seperti feronikel dan nickel pig iron (NPI). Kondisi ini membuat nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri belum maksimal.
Karena itu, dia mendorong pengembangan industri lanjutan ke sektor bernilai tambah tinggi, seperti baterai dan kendaraan listrik, agar manfaat ekonominya bisa lebih luas dirasakan. Selain itu, ia juga mengingatkan dominasi investasi asing di industri pengolahan nikel perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan ketergantungan teknologi.
“Kita perlu memperkuat posisi nasional, baik melalui peningkatan peran BUMN maupun kemitraan yang adil dengan investor. Transfer teknologi harus menjadi bagian dari setiap investasi yang masuk,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menilai, daerah penghasil belum sepenuhnya menikmati manfaat dari sektor nikel. Ia pun mendorong evaluasi terhadap skema dana bagi hasil (DBH) agar lebih adil.
“Skema DBH perlu dievaluasi agar lebih adil. Daerah tidak hanya menjadi lokasi eksploitasi, tetapi juga harus mendapatkan manfaat yang proporsional,” tambahnya.
Dalam aspek lingkungan, legislator dari Fraksi PKS itu menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan smelter, termasuk kewajiban reklamasi serta penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
“Kita tidak bisa mengorbankan lingkungan untuk pertumbuhan jangka pendek. Industri nikel harus berjalan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum bagi Komisi XII DPR RI untuk mendalami berbagai isu strategis, mulai dari hilirisasi, investasi, hingga perlindungan lingkungan. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi kebijakan ke depan agar pengelolaan sumber daya alam lebih tepat sasaran dan berdampak bagi daerah.
“Yang terpenting, bagaimana potensi besar ini bisa benar-benar memberi manfaat nyata, baik bagi masyarakat di daerah maupun bagi kepentingan nasional secara berkelanjutan,” tutupnya. (Tubagus)
