NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM) mengungkapkan, industri pertambangan, termasuk nikel, dihadapkan pada risiko tinggi penutupan tambang secara mendadak. Sekitar 75% kasus penutupan tambang terjadi secara prematur dan tiba-tiba (sudden and premature closure) terjadi sehingga pelaku industri diminta tidak menunggu hingga akhir umur tambang untuk bersiap.
Direktur IISM, Rezki Syahrir, mengatakan, ketidakpastian menjadi karakter utama industri tambang saat ini. Fenomena pascatambang ini bukan sekadar teori, melainkan telah terjadi secara luas di berbagai negara. Bahkan, data internasional menunjukkan bahwa proses penutupan tambang sangat kompleks.
“Kita tidak bisa menunggu sampai akhir umur tambang karena kita tidak pernah tahu kapan tambang akan ditutup. Pada 2021, dari 1.200 kasus penutupan tambang di Australia, hanya satu yang berhasil mencapai relinquishment secara sukses,” katanya dalam forum Diskusi Lintas Pemangku Kepentingan untuk studi bertajuk “Menjembatani Nikel dan Keadilan: Membangun Komunitas Tangguh dalam Transisi Energi” di Swiss-Bell Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa penutupan tambang bukan pekerjaan mudah, baik dari sisi teknis, lingkungan, maupun sosial. Namun, ironisnya, aspek penutupan prematur justru belum banyak dibahas dalam standar nasional maupun internasional.
“Hampir semua skenario penutupan tambang berbicara mengenai aspek lingkungan, sebagian aspek sosial, tetapi sangat sedikit yang membahas premature closure, padahal ini yang paling banyak terjadi,” jelasnya.
Selain itu, dia juga menyoroti belum jelasnya pembagian tanggung jawab pada fase pascatambang. Jika penutupan tambang memiliki batas yang relatif jelas, maka fase setelahnya dinilai jauh lebih rumit.
“Siapa yang bertanggung jawab untuk post-mining? Sampai kapan? Dan dalam aspek apa? Ini yang paling sulit, karena threshold-nya tidak jelas,” paparnya.
Ia menekankan bahwa tantangan penutupan tambang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk pendekatan berbasis wilayah (regional), untuk memastikan keberlanjutan pascatambang.
“Ini bukan domain satu korporasi. Kita butuh pendekatan regional dan kolaborasi semua pihak,” pungkasnya. (Fuyun)
