NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Isu keselamatan dan perlindungan buruh kembali mencuat di tengah pesatnya industri nikel yang menjadi tulang punggung transisi energi hijau. Dalam forum yang digelar Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), kondisi kerja buruh di kawasan industri nikel dinilai masih jauh dari standar layak.
Ketua Umum DPP FPE KSBSI, Nikasi Ginting, mengungkapkan, pekerja smelter harus bekerja dalam suhu ekstrem mencapai 1.500 hingga 1.800 derajat Celsius dengan alat pelindung diri yang terbatas.
“Buruh menunggu mati bekerja di suhu 1.500 sampai 1.800 derajat, sementara kita menikmati kendaraan listrik,” ujar Nikasi pada gelaran bertajuk “Diskusi Publik dan Peluncuran Kajian Studi Dampak Industri Nikel terhadap HAM”, di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks dalam agenda transisi energi. Di satu sisi, dunia mendorong penggunaan kendaraan listrik yang ramah lingkungan, namun di sisi lain proses produksinya masih menyisakan persoalan serius terhadap keselamatan dan hak buruh.
Selain risiko kecelakaan kerja, dia juga menyoroti tingginya angka kecelakaan berulang serta lemahnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di kawasan industri nikel, khususnya Morowali dan Morowali Utara.
Di sisi lain, situasi ketenagakerjaan juga diperburuk dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Penutupan sejumlah smelter disebut berpotensi menyebabkan ribuan buruh kehilangan pekerjaan.
Dia menegaskan, negara harus hadir untuk memastikan perlindungan HAM di kawasan industri tersebut. Konsep “kerja layak, upah layak, dan hidup layak” belum sepenuhnya terwujud bagi para buruh.
“Negara telah gagal untuk melindungi HAM di kawasan ini,” katanya.
Forum ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat aktivitas industri nikel, termasuk pencemaran udara dan air di sekitar kawasan tambang dan smelter.
Seiring meningkatnya permintaan global terhadap nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, berbagai pihak mendorong agar transisi energi tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan perlindungan tenaga kerja. (Shiddiq)
