IUP Non Aktif, DPRD Konut Hentikan Aktivitas PT. Antam di Blok Tapunopaka

NIKEL.CO.ID – Konawe Utara, – PT. Antam yang bergerak di bidang pertambangan nikel mendapat teguran keras dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Teguran itu berupa pemberhentian sementara kegiatan pertambangan di Blok Tapunopaka.

Pemberhentian sementara itu disampaikan DPRD saat PT. Antam dan masyarakat Desa Tapunopaka Kecamatan Lasolo Kepulauan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Konawe Utara (Konut) Senin,12/08/2021 yang dipimpin Ketua DPRD yakni Ikbar, SH didampingi wakil ketua I, ketua II serta para ketua komisi.

Dalam rapat tersebut disoal kegiatan produksi pertambangan PT. Antam yang diduga ilegal atau menggunakan IUP tidak aktif sejak 2011 silam.

Selain itu, PT tersebut diduga kuat telah melakukan penambangan nikel di kawasan lahan masyarakat Desa Tapunopaka Kecamatan lasolo Kepulauan (Laskep) seluas ratusan HA sejak 2005 dan diketahui belum membebaskan lahan tersebut.

Tidak hanya itu, PT. Antam pernah petun di pengadilan dan dimenangkan oleh masyarakat pemilik lahan. Namun faktanya hingga saat ini PT. Antam masih melakukan penambangan di kawasan tersebut.

Dari persoalan itulah kegiatan PT. Antam diberhentikan untuk sementara.

Salah satu tokoh pemerhati lingkungan yang sekaligus juru bicara masyarakat Tapunopaka, Ashari meminta agar persoalan itu disikapi serius oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Konawe Utara (Konut).

“Saya bersama masyarakat kelompok Samaturu dengan ini meminta agar pemerintah Konawe Utara untuk turun melakukan pemeriksaan administrasi PT. Antam serta menutup kegiatan pertambangan untuk sementara sampai semua persoalan yang ada bisa di tuntaskan oleh PT.Antam,” tegas Ashari.

Sementara itu, beberapa pertanyaan penting yang ditanyakan oleh ketua dan anggota DPRD terkait persoalan yang ada, pihak Management PT. Antam tidak bisa memberikan penjelasan yang sesuai dengan keinginan para legislator itu, bahkan dari PT. Antam sendiri mengakui bahwa semua yang dipersoalkan memang benar adanya.

Beberapa pertanyaan itu berupa status keberadaan IUP, diakui bahwa IUP tersebut telah habis masa belaku (non aktif), pembebasan lahan belum dilakukan secara menyeluruh meski sebelumnya PT. Antam sendiri pernah mengakuinya untuk membebaskan.

Singkat dari kesimpulan RDP tersebut. Ketua dan Anggota DPRD Konawe Utara memutuskan dan merekomendasikan tiga poin penting sebagai rujukan pemerintah daerah dan PT. Antam.

1. Merekomendasikan Bupati Konawe Utara untuk meninjau kembali keputusan Mahkama Agung (MA) atas kepemilikan lahan warga Tapunopaka dengan melampirkan pendukung atau bukti-bukti baru seperti SK Bupati tahun 2015 tentang pemberhentian IUP PT. Antam selanjutnya lampiran SKT yang menerangkan bahwa objek tersebut merupakan tanah budaya atau hak adat. Termaksud berita-berita acara rentetan pertemuan oleh pihak PT.Antam.

2. Akan adanya peninjauan hukum kembali oleh pemilik lahan dan pemerintah daerah dan belum adanya eksekusi maka seluruh aktifitas PT.Antam di blok Tapunopaka untuk sementara diberhentikan.

3. Selama dalam proses ini, DPRD juga mendorong sekaligus mendukung upaya penyelesaian secara persuasif atau negosiasi antara pemilik lahan dan PT.Antam
tentang mekanisme atau skema ganti rugi yang akan ditempu yang berupa royalti, penyertaan barang atau dengan cara lain yang dimilik oleh Pemda Konawe Utara.

Sumber : sultrademo.co

Read More

Faisal Basri Sebut 90 Persen Keuntungan Industri Nikel Diboyong ke China

NIKEL.CO.ID – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan Indonesia hanya menikmati keuntungan nilai tambah sebesar 10 persen dari industri bijih nikel di Morowali dan Konawe. Sedangkan sisanya sebesar 90 persen menjadi keuntungan bagi investor China yang membangun smelter di kawasan industri tersebut.

“Dari seluruh nilai yang diciptakan, dari proses olah bijih sampai produk smelter, maksimal yang tinggal di Indonesia 10 persen. Jadi 90 persen dinikmati China. Indonesia hanya dijadikan ekstensi untuk dukung industrialisasi China,” tutur Faisal dalam tayangan YouTube milik pengamat politik, Refly Harun, yang diunggah pada Selasa, 27 Juli 2021.

Faisal mengatakan pengembangan industri nikel di kawasan ekonomi khusus Morowali dan Konawe sampai saat ini belum memenuhi hilirisasi. Sebab, tidak ada fasilitas produksi untuk mengolah bijih nikel menjadi hidroksida dan nikel murni berkadar 99,9 persen yang menjadi bahan utama penghasil beterai.

Menurut Faisal, perusahaan-perusahaan smelter itu hanya mengolah sebagian besar bijih nikel pig iron (NPI) dengan produk akhir maksimal 20-25 persen.
Dengan fasilitas yang ada, seperti tax holiday dan keringanan pajak ekspor, investor China dapat membeli olahan nikel setengah jadi ini dengan harga seperempat atau sepertiga lebih murah dari harga internasional.

Dampaknya bagi Indonesia, nilai ekspor akan naik. Namun nilai yang didapatkan Indonesia tidak maksimal.

“Makanya mereka berbondong-bondong datang. Kalau pabrik tetap di China, mereka beli dengan harga US$ 100 per ton atau kilogram, kalau pindah ke Indonesia bisa dapat US$ 25-35 saja,” ujar Faisal.

Sesampainya di China, nikel setengah jadi akan diolah lebih lanjut menjadi produk sendok, garpu, pisau, atau lembaran baja yang tahan karat dengan kualitas tinggi. Setelah menjadi produk-produk tersebut, Indonesia kembali mengimpornya dari China.

Cerita serupa telah diungkapkan Faisal di situs Faisalbasri.com beberapa waktu lalu. Ia menduga industri nikel hanya menjadi  sarang bagi praktik pemburuan rente besar-besaran.

“Belum ada sama sekali pijakan untuk mengembangkan bijih nikel menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Belum ada rute menuju ke sana. Indonesia sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai penopang industrialisasi di China dengan ongkos sangat murah dibandingkan kalau kegiatan serupa dilakukan di China,”  kata Faisal Basri dikutip dari tulisannya.

Sumber : tempo.co

Read More

Pemerintah Transparansi Perizinan Sektor Pertambangan

NIKEL.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan proses transparansi di dalam kegiatan industri pertambangan di Indonesia.

Dalam Sosialisasi Minerba yang digelar secara virtual, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian ESDM,Ridwan Djamaluddin, mengatakan tujuan hakikinya adalah pemerintah ingin memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin pihak dan kepada negara, jangan sampai negara dirugikan, dalam artian penerimaan negara berkurang.

Sementara bagi daerah, terang Ridwan, agar daerah menerima manfaat sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, lalu bagi masyarakat luas agar publik mendapat lapangan pekerjaan.

Untuk badan usaha, kami ingin badan usaha di sektor Minerba ini sehat dan maju. Jika badan usaha bisnisnya bagus negara juga akan senang, negara akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ini yang harus kita cermati bersama agar tidak ada lagi hambatan diantara para pihak terkait,” jelas Ridwan.

Selain itu, Ridwan mengungkapkan, pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan. Ini erat kaitannya dengan praktik di industri pertambangan yang memiliki risiko tinggi, padat teknologi, padat modal, jangan sampai faktor keselamatan terhadap masyarakat terancam karena praktik-praktik atau kegiatan-kegiatan yang sangat merugikan lingkungan.

“Jangan sampai investasi yang telah ditanamkan di sektor pertambangan ini tidak membawa manfaat. Ini salah satu hal ingin kami amankan juga,” imbuhnya.

Kemudian terkait dengan aspek lingkungan, lanjutnya, amanah Undang-Undang sudah jelas bahwa lingkungan adalah bagian penting dari industri pertambangan.

“Artinya kita tidak boleh merusak secara massif lingkungan disekitar wilayah pertambangan dan harus menjaga citra industri pertambangan ini jangan sampai tidak ramah lingkungan. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” bebernya.

Untuk itu, Ridwan menegaskan, kewajiban-kewajiban terhadap lingkungan tidak boleh diabaikan. Sementara, di sisi lain, adanya praktik pertambangan ilegal yang banyak terjadi, itulah yang menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar.

“Aspek lain yang ini yang ingin saya tekankan adalah kita semua harus patuh terhadap ketentuan yang ada. Dalam beberapa hal ketentuan yang ada saat ini memang dirasa tidak sepenuhnya dapat melayani kebutuhan kita, akan tetapi dalam hal-hal tertentu jika ada kendala saya selalu mengatakan silahkan dikomunikasikan dan coba cari jalan keluarnya bersama-sama,” paparnya.

Ia kembali menerangkan, secara spesifik salah satu yang memicu Pemerintah (Ditjen Minerba) melakukan sosialisasi ini adalah untuk menyesuaikan kebutuhan kondisi yang nyata di lapangan dengan memperbarui dan merubah ketentuan yang ada.

“Kami masih banyak mendapat laporan bahwa asul-usul barang sering tidak jelas. Melihat hal tersebut, salah satu yang ingin kita ubah bahwa surat keterangan asal barang tidak lagi dibuat secara sepihak oleh badan usaha, melainkan harus dibuat oleh surveyor dan diketahui oleh pemerintah,” urainya.

“Ini sangat penting, bagi para pelaku usaha ini akan menghindari bapak-bapak dari tuduhan-tuduhan dan segala dosa dari ketidakjujuran itu. Kita juga akan menerapkan pengamatan dengan teknologi. Hal ini penting untuk mengurangi Beben kerja kita dan juga efektivitas dan efisiensi,” sambung Ridwan.

Menurutnya, penggunaan citra satelit, foto, drone dan lain-lain, diupayakan oleh pemerintah untuk membuka transparansi, bahwa yang dilakukan oleh badan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya.

Ridwan menjelaskan, sangat penting yang harus dilakukan oleh badan usaha yakni menyusun dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) sektor pertambangan.

Ia mengaku, dari 2345 perizinan yang bermasalah yang ditemukan oleh Ditjen Minerba, sebagain besar tidak mengajukan RKAB. Mungkin ini ada hubungannya dengan kebiasaan masa lalu yang sekarang sudah berubah.

“Kami tidak ingin mempersulit, tapi kami ingin meletakkan tata kelola yang baik, agar industri pertambangan kita makin kedepan makin baik. Itu esesiensinya, jadi kalau ada perubahan-perubahan tolong disikapi secara positif dan di komunikasikan. Ke depan kami akan membuat pola komunikasi secara digital dan online,” terangnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwasanya, masa transisi ini bukanlah masa yang mudah, tapi ini adalah pola baru untuk melakukan tata kelola di industri pertambangan ini agar lebih baik.

Terakhir, ia berpesan, jangan pernah memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada pejabat-pejabat yang ada di Ditjen Minerba dalam melakukan kegiatan pelayanannya. Hal itu sangat tidak baik dan akan merusak bangsa Indonesia dalam jangka panjang.

“Mari kita lakukan sesuai ketentuan, jangan pernah melakukan praktik-praktik yang membawa kita kepada masalah-masalah legalitas negara,” tandasnya.

Sumber : ruangenergi.com

Read More