Tag: #Gugatan Uni Eropa
Berita International / Hukum / Nikel

Kasus Gugatan Uni Eropa Soal Ekspor Nikel Ditangani Langsung Oleh Menko Luhut

NIKEL.CO.ID – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyerahkan kasus gugatan atau sengketa dagang DS 592 atau (nikel) antara Indonesia dengan Uni Eropa kepada Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

Artinya, seluruh komunikasi berkaitan dengan sengketa tersebut akan ditangani atau diambilalih oleh Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kami sampaikan bahwa untuk sengketa dagang DS 592 (nikel) telah disepakati bahwa komunikasi dilakukan secara satu pintu yaitu melalui Menko Maritim dan Investasi,” kata Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan an Indrasari Wisnu Wardhana, saat kepada merdeka.com, Selasa (18/5/2021).

Pemerintah Indonesia siap memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan Uni Eropa (UE) atas sengketa kebijakan terkait bahan mentah (DS 592).

Hal ini menanggapi langkah UE yang secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592 pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) – Badan Perdagangan Dunia (WTO)

Indonesia dengan Uni Eropa ini memang sedang mempunyai dua permasalahan yang pertama, yakni DS 592 terkait masalah nikel.

Indonesia juga tengah menggugat Uni Eropa terkait diskriminasi sawit melalui aturan Renewable Energy Directive II (RED II) dengan nomor gugatan DS 593.

“Pemerintah Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan berkeyakinan, kebijakan dan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini telah konsisten dengan prinsip dan aturan WTO,” jelas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dikutip dari laman Setkab di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Lutfi menekankan, meskipun menyesalkan tindakan dan langkah UE, proses sengketa di WTO merupakan suatu hal biasa dan wajar jika terjadi persoalan di antara anggota WTO.

“Tindakan dan langkah yang dilakukan UE tentunya dapat menghalangi proses pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tindakan ini merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO,” ujar Mendag.

Kronologi Gugatan UE

Sebelumnya, UE telah menyoroti langkah dan kebijakan Indonesia di sektor minerba dan mengajukan secara resmi permintaan konsultasi kepada Indonesia di bawah mekanisme penyelesaian sengketa pada WTO di akhir November 2019.

Selanjutnya, proses konsultasi sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan antara Indonesia dan UE, telah dilaksanakan pada Januari 2021 di Sekretariat WTO di Jenewa.

Dalam proses konsultasi ini, Pemerintah Indonesia telah menjelaskan atas pokok-pokok persoalan yang diangkat UE seperti pelarangan ekspor, persyaratan pemrosesan di dalam negeri, kewajiban pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation), mekanisme dan persyaratan persetujuan ekspor dan pembebasan bea masuk bagi industri.

Indonesia telah menolak permintaan tersebut pada pertemuan DSB WTO di Januari 2021 karena yakin bahwa kebijakannya telah sesuai dengan ketentuan WTO dan amanat konstitusi.

Namun, dalam pertemuan reguler DSB – WTO pada Senin (22/02/21), UE secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592. Gugatan UE akhirnya berkurang dengan hanya mencakup dua isu, yakni pelarangan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri.

Sumber: liputan6.com

Read More
Berita Nasional / Hukum / Nikel / Politik

Lima Langkah ESDM Lawan Gugatan Eropa Soal Larangan Ekspor Nikel

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan telah melakukan lima langkah untuk menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel. Gugatan itu terdaftar dengan sengketa nomor DS592.

Langkah tersebut melingkupi konsolidasi, penunjukan firma hukum, penyusunan pernyataan bersama terkait gugatan, penyiapan data terkait gugatan serta membentuk tim untuk menyampaikan pembelaan di sidang.

“Untuk menghadapi gugatan DS592 tersebut telah dilakukan sejumlah langkah-langkah,” ujar Arifin dalam paparannya di Komisi VII, DPR, Senin (22/3/2021).

Arifin menjelaskan konsolidasi terkait dilakukan bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Konsultan Hukum yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marinves).

Kemudian, firma hukum yang telah ditunjuk mewakili Indonesia dalam menghadiri sidang Dispute Settlement Body (DSB) WTO dan menyusun tanggapan atas gugatan Uni Eropa adalah law firm Baker McKenzie di Jenewa dan Joseph Wira Koesnaidi (JWK) di Jakarta.

“Kami juga menyusun statement bersama dalam menanggapi pertanyaan media dan publik terkait isu DS592, sehingga seluruh pernyataan dari pejabat pemerintah terkait sejalan dengan argumentasi pembelaan Indonesia,” imbuhnya.

Selanjutnya, Kementerian ESDM pun menyiapkan data/informasi yang relevan dan analisa seluruh aturan-aturan yang terkait untuk mendukung proses penyelesaian sengketa di DSB WTO.

“Terakhir, pemerintah sedang menyiapkan Tim tenaga ahli untuk mendukung dan menyampaikan pembelaan di sidang,” tandasnya.

Sebelumnya, Uni Eropa(UE) menyampaikan permohonan kepada DBS WTO untuk menggelar agenda konsultasi dengan Indonesia tanggal 22 November 2019 terkait lima hal.

Pertama, larangan dan pembatasan ekspor bijih nikel. Kedua, persyaratan pemurnian dan pengolahan dalam negeri. Ketiga, persyaratan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Keempat, persyaratan perizinan ekspor; dan terakhir, skema pemberian subsidi yang dilarang.

Menanggapi hal tersebut, Indonesia telah melakukan konsultasi dengan UE pada 30-31 Januari 2020 dan selanjutnya UE secara resmi meminta pembentukan panel pertama pada 25 Januari 2021 yang disusul dengan pembentukan panel kedua pada 22 Februari 2021.

Kendati demikian, hal yang dipermasalahkan dalam panel tersebut hanya mencakup dua isu (dari semula lima isu) yakni pelarangan ekspor bijih nikel serta persyaratan pemrosesan dalam negeri karena melanggar Pasal XI (1) dari GATT 1994.

Kemudian, pada 8 Maret lalu, Indonesia menyusun dan mengajukan kriteria pemilihan panel pada tanggal dalam agenda preference meeting dan selanjutnya Indonesia menunggu penetapan anggota panel oleh Sekretariat DSB WTO.

Sumber: CNN Indonesia

Read More
Berita International / Hukum / Nikel / Politik

Pemerintah Tunjuk Firma Hukum Swiss Hadapi Sengketa Nikel di WTO

Pemerintah menunjuk dua kantor hukum menghadapi gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel dalam sengketa di WTO.

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Indonesia menunjuk dua kantor hukum untuk menghadapi gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel dalam sengketa World Trade Organization (WTO). Kantor hukum itu akan mewakili pemerintah dalam menghadiri sidang Dispute Settelment Body (DSB) di WTO.

“Menunjuk Lawafirm Baker McKenzie di Jenewa, Swiss dan Joseph Wira Koesnaidi (JWK) di Jakarta mewakili pemerintah RI,” ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Senin (22/3/2021).

Gugatan nikel ini bermula ketika Uni Eropa menyampaikan permohonan kepada DSB WTO untuk melakukan konsultasi dengan Indonesia terkait kebijakan nikelnya, 22 November 2019. Ada 5 poin yang ditanyakan Uni Eropa, yaitu: larangan dan pembatasan ekspor bijih nikel, persyaratan pemurnian dan pengolahan dalam negeri, persyaratan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, persyaratan perizinan ekspor, dan skema pemberian subsidi yang dilarang.

Usai konsultasi pada 30-31 Januari 2020, Uni Eropa menindaklanjutinya dengan permintaan pembentukan panel pada 25 Januari 2021 dan 22 Februari 2021. Permintaan pembentukan panel ini membawa Indonesia selangkah lebih dekat pada sidang sengketa di WTO yang berkonsekuensi hukum dan mengikat.

Arifin menyatakan pemerintah juga melakukan konsolidasi guna menghadapi gugatan ini. Selain menunjuk firma hukum, pemerintah juga telah berkonsolidasi dengan dipimpin Kemenko Maritim dan Investasi.

Pemerintah juga memastikan akan satu suara dalam menyikapi isu gugatan ini. Tepatnya agar sejalan dengan argumentasi pembelaan Indonesia.


Sidang ini diperkirakan akan berlangsung selama 9 bulan tanpa banding. Jika ada proses banding, maka setidaknya dibutuhkan waktu 12 bulan.

“Kementerian ESDM juga tengah menyusun tanggapan atas gugatan itu,” ucap Arifin.

Sumber: tirto.id

Read More
Berita Nasional / Hukum / Nikel

Ini Langkah Menteri ESDM Lawan Gugatan Eropa Soal Larangan Ekspor Nikel

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan sudah mengambil langkah-langkah untuk menghadapi gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

“Untuk menghadapi gugatan DS592 tersebut telah dilakukan sejumlah langkah-langkah,” kata Arifin Tasrif saat rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 22 Maret 2021.

Pertama, dia melakukan konsolidasi menghadapi itu dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Konsultan Hukum yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Langkah kedua, pemerintah telah menunjuk firma hukum law firm Baker McKenzie di Jenewa dan Joseph Wira Koesnaidi di Jakarta untuk mewakili Indonesia dalam menghadiri sidang Dispute Settlement Body(DSB) WTO dan menyusun tanggapan atas gugatan Uni Eropa.

Pemerintah, kata dia, juga menyusun statement bersama dalam menanggapi pertanyaan media dan publik terkait isu DS592, sehingga seluruh pernyataan dari pejabat pemerintah terkait sejalan dengan argumentasi pembelaan Indonesia.

Kementerian ESDM, kata dia, juga menyiapkan data atau informasi yang relevan dan analisa seluruh aturan-aturan yang terkait untuk mendukung proses penyelesaian sengketa di DSB WTO.”Terakhir, pemerintah sedang menyiapkan Tim tenaga ahli untuk mendukung dan menyampaikan pembelaan di sidang,” kata dia.

Sebelumnya, kata dia, Uni Eropa (UE) telah menyampaikan permohonan kepada Dispute Settlement Body (DSB) WTO untuk mengadakan agenda konsultasi dengan Indonesia tanggal 22 November 2019 terkait larangan dan pembatasan ekspor bijih nikel, persyaratan pemurnian dan pengolahan dalam negeri, persyaratan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, persyaratan perizinan ekspor; dan skema pemberian subsidi yang dilarang.

Lalu Indonesia telah melakukan konsultasi dengan UE pada 30-31 Januari 2020. UE secara resmi meminta pembentukan panel pertama pada 25 Januari 2021 dan pembentukan panel kedua pada 22 Februari 2021 dengan hanya mencakup dua isu (dari semula 5 isu), yakni pelarangan ekspor bijih nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri karena melanggar Pasal XI (1) dari GATT 1994.

Pada 8 Maret 2021, Indonesia menyusun dan mengajukan kriteria pemilihan panel pada tanggal dalam agenda preference meeting dan selanjutnya Indonesia menunggu penetapan anggota panel oleh Sekretariat DSB WTO.

Sumber: tempo.co

Read More
Berita Nasional / Nikel / Politik

DPR Panggil Menteri ESDM Bahas Batubara Hingga Gugatan Nikel

NIKEL.CO.ID – Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif siang ini. Ada enam agenda yang dibahas dalam rapat ini.

Rapat ini membahas, pertama, proyeksi kebutuhan batu bara sebagai energi primer untuk pembangkit listrik milik PLN dan IPP sampai tahun 2028. Serta upaya Kementerian ESDM menjaga ketersediaan pasokan batu bara tersebut.

Kedua kebijakan Menteri ESDM untuk merespons keinginan PLN agar DMO bukan hanya untuk volume tapi juga penurunan batas harga untuk penentu harga ke pembangkit listrik. Ketiga, respons Menteri ESDM tentang gugatan Uni Eropa terkait nikel.

“Uni Eropa telah menyampaikan permohonan kepada Dispute Settlement Body (DSB) WTO untuk mengadakan agenda konsultasi dengan Indonesia terkait larangan dan pembatasan ekspor biji nikel, persyaratan dan pemurnian dan pengolahan dalam negeri, persyaratan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, persyaratan perizinan ekspor, dan skema pemberian subsidi yang dilarang,” ujar Arifin dalam rapat, Senin (22/3/2021).

Keempat, potensi pengembangan EBT untuk mencapai target bauran energi 23% untuk seluruh kebutuhan energi nasional. Serta, kemungkinan koreksi prediksi persentase target bauran energi.

Kelima, evaluasi program kerja Kementerian ESDM untuk masyarakat tahun tahun 2020. Keenam, lain-lain.

Sumber: detik.com

Read More
Berita International / Berita Nasional / Hukum / Nikel / Politik

Hadapi Gugatan Uni Eropa, Mendag: Nikel Indonesia untuk Kemajuan Masa Depan Bangsa

NIKEL.CO.ID – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan, Pemerintah Indonesia siap memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan Uni Eropa (UE) atas sengketa DS 592 – Measures Relating to Raw Materials. Pemerintah Indonesia akan selalu memperjuangkan sumber daya alam dan kekayaan bumi nusantara demi kemajuan Indonesia.

Hal ini menanggapi langkah UE yang secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592 – Measures Relating to Raw Materials pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body – WTO) pada 22 Februari 2021.

“Pemerintah Indonesia telah siap untuk memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan UE. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berkeyakinan, kebijakan dan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini telah konsisten dengan prinsip dan aturan Badan Perdagangan Dunia (WTO),” jelas Mendag Lutfi.

Mendag juga menekankan, meskipun menyesalkan tindakan dan langkah UE, proses sengketa di WTO merupakan suatu hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO.

“Tindakan dan langkah yang dilakukan UE tentunya dapat menghalangi proses pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tindakan ini merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO,” ujar Mendag.

Menanggapi permasalahan di dalam ranah perdagangan internasional termasuk gugatan di WTO, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan untuk dihadapi secara maksimal sehingga tidak mengganggu agenda pembangunan nasional. Untuk itu, lanjut Mendag, Pemerintah Indonesia akan terus mempertahankan kebijakan di sektor mineral dan batubara (minerba) guna mendukung transformasi Indonesia menjadi ekonomi maju dengan tetap mengutamakan tata kelola yang baik, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

“Indonesia juga berkomitmen untuk terus menerapkan good mining practices serta memperjuangkan kepentingan Indonesia pada sengketa nikel. Hal ini sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi dalam memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan bumi nusantara dengan cara yang baik dan berkesinambungan demi kemajuan Indonesia dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang,” tegasnya.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI

Read More
Berita International / Berita Nasional / Hukum / Nikel

Makin Panas, RI Vs Uni Eropa Perang Gugatan Soal Ekspor Nikel

NIKEL.CO.ID – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan Uni Eropa (UE/Uni Eropa) atas sengketa DS 592 – Measures Relating to Raw Materials, khususnya terkait larangan ekspor nikel oleh Indonesia.

Pemerintah Indonesia akan selalu memperjuangkan sumber daya alam dan kekayaan bumi nusantara demi kemajuan Indonesia. Hal ini menanggapi langkah UE yang secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592 – Measures Relating to Raw Materials pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body – WTO) pada 22 Februari 2021.

“Pemerintah Indonesia telah siap untuk memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan UE. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berkeyakinan, kebijakan dan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini telah konsisten dengan prinsip dan aturan Badan Perdagangan Dunia (WTO),” jelas Mendag Lutfi dalam pernyataan resminya, Kamis (25/2/2021).

Mendag juga menekankan, meskipun menyesalkan tindakan dan langkah UE, proses sengketa di WTO merupakan suatu hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO.

“Tindakan dan langkah yang dilakukan UE tentunya dapat menghalangi proses pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tindakan ini merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO,” ujar Lutfi.

Menanggapi permasalahan di dalam ranah perdagangan internasional termasuk gugatan di WTO, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan untuk dihadapi secara maksimal sehingga tidak mengganggu agenda pembangunan nasional.

Menurut Lutfi, pemerintah Indonesia akan terus mempertahankan kebijakan di sektor mineral dan batubara (minerba) guna mendukung transformasi Indonesia menjadi ekonomi maju dengan tetap mengutamakan tata kelola yang baik, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

“Indonesia juga berkomitmen untuk terus menerapkan good mining practices serta memperjuangkan kepentingan Indonesia pada sengketa nikel. Hal ini sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi dalam memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan bumi nusantara dengan cara yang baik dan berkesinambungan demi kemajuan Indonesia dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang,” tegasnya.

Tuduhan dan upaya litigasi UE tersebut dinilai sangat mengedepankan kepentingan ekonomi dan industrinya tanpa memperhatikan hak berdaulat bangsa dan rakyat Indonesia sebagai negara berkembang yang ingin mengatur dan mengelola sumber dayanya secara terukur dan berkesinambungan.

Dengan dalih menjaga ketersediaan bahan baku bagi kebutuhan industrinya serta opini bahwa kebijakan Indonesia sebagai bentuk distorsi terhadap perdagangan internasional, UE mencoba menghalangi upaya Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri demi kemakmuran dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang dengan cara yang lebih baik, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Menggunakan alasan bertentangan dengan ketentuan WTO dan mengganggu mekanisme perdagangan internasional, langkah UE tersebut telah menegaskan suatu pandangan bahwa UE sebagai kelompok ekonomi maju ingin mengamankan kepentingannya, meskipun hal tersebut akan memberikan dampak kepada negara berkembang dalam mengelola sumber daya alamnya, pembangunan ekonomi, tata kelola lingkungan, dan peran serta masyarakatnya. Upaya tersebut mengingatkan kembali kepada masa di mana eksploitasi sumber daya alam tidak untuk tujuan kemaslahatan pemilik sumber daya alam itu sendiri.

Gugatan Uni Eropa

UE telah menyoroti langkah dan kebijakan Indonesia di sektor minerba dan pada akhirnya mengajukan secara resmi permintaan konsultasi kepada Indonesia di bawah mekanisme penyelesaian sengketa pada WTO di akhir November 2019.

Selanjutnya, proses konsultasi sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan antara Indonesia dan UE, telah dilaksanakan pada Januari 2021 di Sekretariat WTO di Jenewa.

Dalam proses konsultasi ini, Pemerintah Indonesia telah menjelaskan atas pokok-pokok persoalan yang diangkat UE seperti pelarangan ekspor, persyaratan pemrosesan di dalam negeri, kewajiban pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation), mekanisme dan persyaratan persetujuan ekspor dan pembebasan bea masuk bagi industri.

Indonesia telah menolak permintaan tersebut pada pertemuan DSB WTO di Januari 2021 karena yakin bahwa kebijakannya telah sesuai dengan ketentuan WTO dan amanat konstitusi.

Namun demikian, dalam pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body – WTO) pada 22 Februari 2021, UE secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592 – Measures Relating to Raw Materials.

Gugatan UE pada akhirnya berkurang dengan hanya mencakup dua isu, yakni pelarangan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri. Sedangkan UE tetap mengajukan pembentukan panel dengan alasan karena pihaknya melihat kebijakan Indonesia sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO, merugikan kepentingan UE, serta memberikan unfair dan disadvantages bagi industri domestiknya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More
Artikel / Berita International / Nikel / Politik / Tambang

Seteru Bijih Nikel Indonesia Vs Uni Eropa, Bagaimana Dampak Lingkungannya?

NIKEL.CO.ID – Rapat konsultasi Uni Eropa dan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia WTO soal larangan kebijakan ekspor bijih nikel gagal temui kesepakatan. Namun di balik perseteruan itu, berbagai organisasi mempertanyakan penanganan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

Ketika Asosiasi baja Eropa EUROFER menyambut keputusan Uni Eropa untuk meminta WTO membentuk panel guna mengupayakan penghapusan larangan ekspor yang diberlakukan oleh Indonesia untuk produksi baja tahan karat, terutama bijih nikel dan bijih besi, EUROFER menyampaikan kekhawatirannya.

Juru bicara EUROFER Charles de Lugnisan cemas jalur produksi ‘terintegrasi’ yang digunakan Indonesia untuk memproduksi baja tahan karat hingga tujuh kali akan menghasilkan CO2 lebih intensif daripada metode tanur busur listrik yang digunakan di Eropa.

“Risikonya adalah bahwa baja yang secara artifisial murah dan sangat berpolusi menggantikan baja yang lebih bersih dari produsen domestik UE dan mitra dagang tradisional.”

Dagang vs Lingkungan

Sementara Uni Eropa dan pemerintah Indonesia bersitegang dalam sengketa ekspor bijih nikel, lembaga-lembaga pemerhati lingkungan mengingatkan agar ‘kedua raksasa’ itu jangan hanya bergulat di urusan perdagangan.

Merah Joharsyah dari organisasi Jaringan Advokasi Tambang JATAM menandaskan demi ambisi baterai mobil listrik, Indonesia lebih menitikberatkan industri hilir, namun tutup mata urusan ongkos lingkungan. Sementara itu kepentingan Uni Eropa menurutnya, lebih pada urusan melindungi pasokan nikel untuk komunitas dagang di Eropa,

“Bagaimana persoalan nikel dari aspek daya rusak lingkungan? Ada 29 dari 56 pulau kecil yang ditambang nikelnya dan mengorbankan pulau kecil seperti Pulau Gee, pulau Gebe, Pulau Wawoni‘i hingga Pulau Obi,” tutur Merah dan menambahkan, dalam riset JATAM, industri nikel juga dianggap mengorbankan nasib nelayan di Morowali dan wilayah lainnya.

Kerusakan Ekosistem

Dari penelitian lapangan yang dilakukan organisasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), disebutkan proyek tambang nikel telah menghancurkan mata air yang menjadi sumber air minum masyarakat di sejumlah kawasan di dataran tinggi Pulau Wawonii, khususnya Wawoni’i Tenggara dan Wawoni‘i Selatan.

Deputi Pengelolaan Pengetahuan, Parid Ridwanuddin mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sebanyak 76,63 persen masyarakat Pulau Wawonii sangat tergantung dengan sumber mata air.

Selain itu secara ekologis, praktik tambang nikel di Pulau Wawoni‘i menurut hasil penelitian di lapangan telah menyebabkan kerusakan terumbu karang.

“Tak sedikit nelayan di Desa Masolo, Kecamatan Wawoni’i Tenggara, melaporkan bahwa lebih dari dua hektar terumbu karang mengalami kerusakan yang cukup parah. Kini masyarakat sudah sulit menemukan ikan-ikan karang.”

“Meski pertambangan nikel di atas hutan, tetapi limbahnya akan berakhir di pesisir atau laut. Dalam jangka panjang, kerusakan terumbu karang akan terus meluas jika proyek pertambangan tidak dihentikan.”

Sumber: kompas.com

Read More
Berita International / Berita Nasional / Hukum / Nikel / Politik / Tambang

Eropa dan RI Gagal Capai Titik Temu Soal Larangan Ekspor Bijih Nikel

NIKEL.CO.ID – Dalam forum penyelesaian sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, Indonesia tetap mempertahankan posisinya dalam hal larangan ekspor nikel mentah.

Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno, meyakini argumentasi Indonesia untuk memberlakukan larangan tersebut seharusnya dapat diterima oleh berbagai pihak, mengingat beberapa tahun belakangan pembelian Uni Eropa terhadap bahan baku mentah tersebut tergolong rendah.

“Dari data yang kami himpun, pada tahun 2008, Uni Eropa hanya membeli 2,3 persen dari Indonesia. Tahun 2009-2013 rata-rata hanya 5%, Tahun 2014, bahkan 0,31 persen. Tahun 2015, 2016, 2017 malah tidak pernah beli dari Indonesia. Jadi mengapa sekarang mempermasalahkannya?” tanya Havas.

Sejak 1 Januari 2020 pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel.

“Keinginan untuk menghentikan ekspor itu sebenarnya sudah dari tahun 2009, lalu mundur tahun 2014, dan ada relaksasi tahun 2017, pada saat yang relaksasi itu kita ekspor yang low-grade. Faktanya mayoritas bahan mentah nikel itu diekspor ke Tiongkok,” ujar Havas.

Larangan ekspor bijih nikel berkadar rendah ini diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009, di mana dalam aturan disebut larangan akan berlaku pada tahun 2022 untuk kadar nikel kurang dari 1,7%. Lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 kebijakan larangan ekspor bijih nikel berakhir 31 Desember 2019.

Nikel merupakan komponen penting dalam produksi baja tahan karat. Menurut Asossiasi baja Eropa EUROFER, sebagian besar kandungan baja tahan karat mengandung nikel karena meningkatkan ketahanan korosi.

Juru bicara EUROFER, Charles de Lusignan menyebutkan penimbunan material ini di Indonesia meningkatkan daya saing industri baja tahan karatnya. Ia mensinyalir Indonesia ingin membangun sektor baja tahan karat berorientasi ekspor dengan maksud untuk masuk ke pasar lain.

“Mengingat bahwa nikel mewakili 45% dari biaya produksi baja tahan karat, mereka memperoleh bagian ini melalui cara yang tidak dapat dibenarkan,” ungkap Charles.

Di lain pihak, pengamat migas yang juga Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai Indonesia tidak menyalahi kebijakan perdagangan bebas.

“Ini kebijakan negara untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Sama seperti pelarangan kelapa sawit, apakah itu tidak melanggar fair trade?” jelasnya.

Uni Eropa mengajukan permintaan pertamanya kepada panel WTO untuk memutuskan langkah-langkah Indonesia terkait bahan baku, yang meliputi larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia dan persyaratan pemrosesan dalam negeri atas mineral, khususnya untuk bijih nikel dan bijih besi. Namun konsultasi sengketa mengenai masalah tersebut gagal menyelesaikan perselisihan. Demikian keterangan yang disampaikan WTO.

Dalam keterangan itu disampaikan pula bahwa Indonesia mengatakan pihaknya memberikan tanggapan yang komprehensif dan terlibat secara konstruktif dengan Uni Eropa dalam proses konsultasi, namun menggambarkan permintaan Uni Eropa bersifat prematur untuk dibahas dalam Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body- DSB). Akibatnya, Indonesia menyatakan tidak bisa menyetujui permintaan UE. Namun Indonesia mengatakan siap untuk terlibat lebih jauh dengan Uni Eropa guna menyelesaikan masalah tersebut.

Setelah konsultasi di DSB tanggal 25 Januari lalu, DSB setuju untuk kembali meninjau masalah jika diminta.

Mengundang Uni Eropa Berinvestasi di Indonesia

Menurut data US Geological Survey, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Thorsten Gerber, CEO dan pendiri perusahaan pendistribusian baja Gerber Group maklum jika Jakarta ingin melindungi bahan bakunya yang strategis, dengan memberlakukan larangan ekspor nikel ini.

“Baja nirkarat merupakan komoditas strategis. Industri di seluruh dunia dibangun dari komoditas ini. Tetapi Uni Eropa hanya melindungi produsen bajanya sendiri dan melupakan industri hilir,” demikian opini yang disampaikan Gerber.

“Hampir tidak ada materi yang didapat. Selain pandemi Corona, hal ini akan menjadi pukulan maut bagi industri Eropa. Karena dengan begitu tidak ada lagi baja tahan karat yang tersedia,” lanjutnya.

Pengamat migas Mamit Setiawan berharap Uni Eropa mendukung upaya hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengingat sudah lama Indonesia menjual bahan baku mentah.

“Upaya ini merupakan langkah dalam memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia. Melalui nilai tambah tersebut pendapatan negara menjadi lebih banyak. Saya kira Uni Eropa harus memahami ini. Jika memang ingin tetap mendapatkan nikel Indonesia, maka sudah seharusnya Uni Eropa menanamkan investasi di Indonesia. Sama seperti China yang melakukan hal itu mengingat cadangan nikel Indonesia yang besar,” terang Mamit.

Duta Besar Arif Havas Oegroseno menerangkan: “Posisi kita adalah, ya kalian (Uni Eropa) datang saja ke Indonesia, untuk membuat smelter, industri turunannya, sehingga kita bisa mengekspor produk dengan nilai tambahnya.”

Suara Penambang Nikel

Di Indonesia, sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menyatakan sejauh ini APNI mendukung kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan pemerintah. Namun untuk undangan agar negara-negara asing berinvestasi di Indonesia, APNI memberikan catatan. Meidy berharap jangan sampai ada investasi masuk ke Indonesia, tapi penambangnya tidak bisa berbuat apa-apa, selain dikontrol oleh para investor asing.

Harga patokan ditetapkan dengan pengawasan Tim Satgas Tata Niaga Nikel. Meidy mengungkapkan, jika ingin dibandingkan harganya sekarang, harga kadar 1,8 secara Free on Board (FOB) di bulan Januari adalah 37 dollar AS per wet metric ton (wmt), sedangkan dibandingkan dengan harga internasional ekspor, angkanya 108 dollar AS.

“Tentu pincang ya, sepertiga. Tapi bagi kami sudah layak, karena smelter hadir di Indonesia, ongkosnya harus dihitung untuk mengolah bahan baku, tidak mungkin pula mengikuti harga internasional. Tapi yang jadi permasalahan di sini masih banyaknya permainan-permainan yang terjadi, yang dikontrol oleh smelter-smelter asing itu,” terang Meidy.

Menurut Meidy, karena investor smelter terlalu berkuasa, para penambang merasa tertekan.

APNI mendesak pemerintah memperhatikan kepentingan para penambang lokal, bukan hanya investor asing.

“Apalagi ke depan akan ada mobil listrik, pabrik baterai. Kebutuhan ore dan baterai listrik besar. Pemerintah harus mengatur tata niaganya agar tidak jadi konflik antara industri hulu dan hilir,” tandas Meidy.

Sumber: detik.com

Read More
Artikel / Berita Nasional / Nikel

Nikel sang Primadona

Oleh: Abdul Kohar *)

UNI Eropa sedang berang kepada Indonesia. Musababnya, kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada 2019 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2020. Kebijakan tersebut, kata mereka, membuat industri baja Eropa yang bahan dasarnya bijih nikel kelimpungan karena seretnya pasokan.

Uni Eropa lalu menggertak, menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) hampir setahun lalu. Indonesia bergeming. Pemerintah punya argumentasi kebijakan tersebut dalam rangka melindungi sumber daya alam dari kepunahan sebelum bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Karena itu, Uni Eropa kian meradang. Pertengahan Januari 2021, mereka mendesak WTO untuk membentuk panel guna membahas sengketa bijih nikel tersebut. Pemerintah, melalui Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, mengatakan Indonesia siap menghadapi gugatan tersebut

Larangan ekspor nikel mentah bukan sekadar untuk kepentingan hari ini. Beleid yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut amat strategis untuk jangka panjang.

Ada dua alasan mengapa langkah mengamankan bijih nikel bukan saja tepat, melainkan juga amat strategis. Pertama, Indonesia merupakan salah satu produsen bijih nikel terbesar di dunia, dengan cadangan yang amat melimpah. Kedua, nikel merupakan bahan baku baterai litium, penggerak utama kendaraan listrik. Saat dunia tengah mengembangkan industri kendaraan listrik secara besar-besaran, langkah mengamankan bijih nikel sangat strategis guna mewujudkan mimpi menjadi yang terdepan dalam industri baterai dan kendaraan listrik.

Dengan kekayaan bijih nikel yang supermelimpah, mimpi seperti itu amat absah. Data Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan pada 2019, total produksi nikel dunia mencapai 2,66 juta ton Ni. Dari jumlah itu 800 ribu ton (sekitar 30%) berasal dari Indonesia. Produksi bijih nikel tersebut menjadikan Indonesia produsen terbesar di dunia pada 2019. Filipina, yang berada di posisi kedua, hanya memproduksi 420 ribu ton. Disusul Rusia dengan 270 ribu ton, Kaledonia Baru 220 ribu ton, serta negara lainnya dengan total 958 ribu ton.

Berdasarkan data dari Badan Geologi, sumber daya dan cadangan nikel yang dimiliki Indonesia masih sangat tinggi. Hingga Juli 2020, total neraca sumber daya bijih nikel Indonesia 11,88 miliar ton, dengan total sumber daya logam nikel 174 juta ton.

Neraca cadangan bijih nikel hingga Juli 2020 tercatat 4,34 miliar ton, dengan cadangan logam nikel 68 juta ton. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara menjadi tiga provinsi dengan sumber daya dan cadangan nikel terbesar. Cadangan itu disebut-sebut tidak akan habis hingga 200 tahun.

Tekad menjadi pusat industri baterai litium dan kendaraan listrik terbesar jelas bukan mimpi kosong. Cadangan nikel yang amat besar membuat beberapa industri kendaraan listrik membenamkan investasi mereka di Indonesia. Ini pula, boleh jadi, yang membuat Uni Eropa masygul, dengan mengamuflase kebijakan Indonesia semata merugikan industri baja.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan industri mobil listrik Tesla milik Elon Musk dan BASF asal Jerman segera berinvestasi di Indonesia. Dua produsen baterai listrik raksasa dunia itu bakal mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri, khususnya baterai listrik.

Langkah Tesla dan BASF itu bakal menyusul produsen baterai kendaraan listrik asal Tiongkok, Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), yang sudah lebih dulu menandatangani kontrak investasi senilai US$5,1 miliar (hampir Rp72 triliun). Tak lama setelah CATL, LG Chem Ltd asal Korea Selatan menyusul menandatangani kontrak investasi US$9,8 miliar (sekitar Rp140 triliun) di bidang yang sama.

Jika keempat raksasa produsen baterai dan kendaraan listrik global tersebut merealisasikan investasi mereka, dunia tak bisa mengelak lagi bahwa Indonesia merupakan kontributor penting bagi energi terbarukan global. Syaratnya, Indonesia harus konsisten, teguh pendirian melindungi sumber daya alamnya, dan memanfaatkan kerja sama dengan industri global tersebut untuk transfer ilmu dan keahlian bagi anak bangsa.

Dengan begitu, biarlah Uni Eropa geram. Kita punya sikap sebagaimana dulu Ki Hadjar Dewantara pernah menulis catatan satire yang membuat Belanda naik darah. Als Ik Eens Nederlander Was atau ‘Seandainya Aku Seorang Belanda’ begitu judul tulisan atas nama Soewardi Soerjaningrat di edisi 13 Juli 1913. Ia menyindir pemerintah kolonial yang ingin merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis secara besar-besaran di Hindia alias Indonesia dengan biaya pesta dari ‘sumbangan’ rakyat Hindia.

Kini, kita sudah merdeka. Tak perlu lagi dengan satire. Kita tinggal mewujudkan ‘jembatan emas’ itu menjadi nyata dengan memanfaatkan sebesar-besarnya nikel untuk rakyat, untuk bangsa.

*) Abdul Kohar adalah Dewan Redaksi Media Group

Sumber: Media Indonesia

Read More