Ini Daftar Daerah di RI Penyimpan Harta Karun Nikel Terbesar

NIKEL.CO.ID – Indonesia ternyata pemilik harta karun nikel terbesar di dunia. Indonesia disebut memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton Ni (nikel) atau setara 52% dari total cadangan nikel dunia yang tercatat mencapai 139.419.000 ton Ni.

Data tersebut merupakan hasil olahan data dari USGS Januari 2020 dan Badan Geologi 2019, dikutip dari booklet bertajuk “Peluang Investasi Nikel Indonesia” 2020 yang dirilis Kementerian ESDM.

“Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, artinya Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku nikel dunia,” tulis keterangan data tersebut.

Lantas, daerah mana saja yang menyimpan harta karun nikel terbesar di Tanah Air? Berikut daftarnya, mengutip sumber yang sama dari data Kementerian ESDM 2020 tersebut.

1. Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara

Sebesar 77% wilayah di daerah ini berpotensi pembawa mineralisasi dan belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Adapun cadangan bijih nikel di Sulawesi ini mencapai 2,6 miliar ton bijih.

Banyaknya sumber daya nikel di daerah ini tak ayal banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan. Hingga September 2020 tercatat IUP nikel di Sulawesi Tenggara mencapai 154 IUP dan 1 pemegang Kontrak Karya (KK), lalu 85 IUP di Sulawesi Tengah, dan 3 IUP di Sulawesi Selatan.

Ada tiga kawasan industri nikel di Sulawesi yakni:
1. Kawasan Industri Morowali
2. Kawasan Industri Konawe
3. Kawasan Industri Bantaeng.

2. Maluku, baik Maluku maupun Maluku Utara

Terdapat 43% wilayah potensi pembawa mineralisasi dan belum ada WIUP. Diperkirakan memiliki cadangan bijih nikel hingga 1,4 miliar ton bijih.

Maluku Utara menjadi daerah paling banyak pemegang IUP nikel di kawasan Maluku ini yaitu 44 IUP dan 1 KK, sementara Maluku hanya terdapat 2 IUP nikel.

Di Maluku Utara terdapat satu kawasan industri khusus nikel yakni di Weda Bay, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

3. Papua, termasuk Papua dan Papua Barat

Terdapat 98% wilayah potensi pembawa mineralisasi dan belum ada WIUP. Papua diperkirakan memiliki cadangan bijih nikel mencapai 0,06 miliar ton bijih.

Ada tiga IUP dan 1 KK di Papua Barat, dan 1 IUP dan 1 KK di Papua. Namun tidak ada kawasan industri khusus nikel di Papua maupun Papua Barat.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Bukan Main, RI Pemilik Harta Karun Nikel Terbesar Dunia

NIKEL.CO.ID – Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi pemain baterai hingga kendaraan listrik kelas dunia. Bukan tanpa alasan, nyatanya sumber daya untuk membuat komponen baterai hingga kendaraan listrik tersebut ada di Indonesia. Negara ini memiliki kekayaan nikel yang luar biasa besar, bahkan menjadi pemilik cadangan nikel terbesar di dunia.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020 dalam booklet bertajuk “Peluang Investasi Nikel Indonesia”, Indonesia disebut memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton Ni (nikel). Jumlah ini merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 139.419.000 ton Ni.

Data tersebut merupakan hasil olahan data dari USGS Januari 2020 dan Badan Geologi 2019.

“Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, artinya Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku nikel dunia,” tulis keterangan data tersebut.

Selain Indonesia, negara mana saja yang menyimpan harta karun nikel terbesar di dunia?

Berikut daftarnya:

1. Indonesia, menguasai 52% cadangan nikel dunia.

2. Australia, menguasai 15% cadangan nikel dunia.

3. Brazil, menguasai 8% cadangan nikel dunia.

4. Rusia, menguasai 5% cadangan nikel dunia.

5. Gabungan sejumlah negara seprti Kuba, Filipina, China, Kanada, dan lainnya, menguasai 20% cadangan nikel dunia.

Produsen Nikel Terbesar Dunia

Selain pemilik harta karun nikel terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan produsen nikel terbesar di dunia.

Pada 2019, Indonesia memproduksi 800 ribu ton Ni atau setara 30% dari produksi nikel dunia 2.668.000 ton Ni.

Mengutip data Kementerian ESDM yang mengolah data USGS 2020, berikut daftar negara dengan produksi nikel terbesar di dunia:

1. Indonesia 800.000 ton Ni atau 30% dari produksi dunia.

2. Filipina 420.000 ton Ni atau 16% dari produksi dunia.

3. Rusia 270.000 ton Ni atau 10% dari produksi dunia.

4. New Caledonia 220.000 ton Ni atau 8,2% dari produksi dunia.

5. Gabungan negara lainnya 958.000 ton Ni atau 36% dari produksi dunia.

Sumber: PPCNBC Indonesia

Read More

Proyek Bahan Baku Baterai RI Jadi Ancaman Dunia, kok Bisa?

NIKEL.CO.ID – Saat dunia berbondong-bondong melakukan transisi energi dari fosil ke energi terbarukan, dunia diramal akan mengalami kekurangan pasokan mineral seperti seperti nikel, lithium, dan kobalt.

Pemakaian kendaraan listrik terus digencarkan dunia sehingga permintaan untuk baterai kendaraan listrik diprediksi akan melonjak. Sejumlah analis menilai peningkatan kebutuhan baterai ini berpotensi membuat kekurangan pasokan bahan baku mineral.

Melansir Reuters, harga lithium yang tinggi telah gagal memacu adanya investasi kapasitas baru karena harga kontrak jangka panjangnya lebih rendah, sementara masalah pasokan kobalt adalah sebagian besar merupakan produk sampingan dari tembaga, ini berarti keputusan investasi didasarkan pada harga tembaga.

Selain itu, kebutuhan nikel bakal dipenuhi dari proyek-proyek baru yang akan segera hadir di Indonesia dan memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan demikian, kemungkinan kekurangan pasokan secara signifikan baru akan terjadi menjelang akhir dekade ini.

Berikut sejumlah komoditas mineral yang berpotensi kekurangan pasokan.

Lithium

Baterai kendaraan listrik dapat menggunakan lithium karbonat atau lithium hidroksida, tetapi industri biasanya berbicara tentang lithium karbonat setara (LCE, lithium carbonate equivalent) yang mengandung keduanya.

Berdasarkan Benchmark Mineral Intelligence (BMI), dikutip dari Reuters, harga LCE di pasar spot telah naik di atas US$ 12.000 per ton atau setara Rp 172 juta (kurs Rp 14.300/US$), dua kali lipat dari level yang terlihat pada November tahun lalu dan tertinggi sejak Januari 2019.

Level tersebut cukup tinggi untuk mendorong investasi meningkatkan kapasitas, tetapi kontrak tahunan atau jangka panjang yang ditandatangani pada kuartal terakhir tahun 2020 lalu, dengan harga yang lebih rendah, menjadi penghalang.

George Miller dari BMI memperkirakan defisit LCE sebesar 25.000 ton tahun ini dan memperkirakan komoditas mineral ini akan mengalami defisit akut mulai tahun 2022.

“Kecuali kita melihat investasi yang signifikan dan segera ke dalam deposit lithium besar yang layak secara komersial, kekurangan ini akan meluas hingga akhir dekade ini,” kata Miller, dikutip Reuters, Jumat (02/07/2021).

Analis Roskill Information Services memperkirakan permintaan setara litium karbonat akan meningkat di atas 2 juta ton pada 2030, meningkat lebih dari 4,5 kali lipat dari 2020.

Kandungan kobalt dalam baterai juga telah berkurang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi penjualan EV (baterai listrik) terus melonjak, sehingga permintaan untuk logam minor diperkirakan akan meningkat secara keseluruhan.

Analis di Roskill memperkirakan permintaan kobalt akan meningkat menjadi 270.000 ton pada 2030 dari 141.000 ton tahun lalu.

Proyek High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Indonesia disebut juga akan membantu menutupi sebagian dari kekurangan tersebut. Tetapi masalahnya, kobalt itu sebagian besar merupakan produk sampingan.

“Sulit untuk berinvestasi dalam kapasitas spesifik kobalt karena merupakan produk sampingan. Tidak ada mekanisme di mana pasokan dapat bereaksi terhadap permintaan dan harga,” kata George Heppel, konsultan di CRU International.

“Jika kita melihat ke pertengahan 2020-an, kita benar-benar bisa melakukannya dengan Katanga (tambang) lain,” imbuhnya.

Glencore mengharapkan tambang Katanga di Republik Demokratik Kongo memproduksi 30.000 ton kobalt tahun ini.

CRU memperkirakan permintaan kobalt dari kendaraan listrik mencapai lebih dari 120.000 ton, atau hampir 45% dari total, pada tahun 2025 dibandingkan dengan hampir 39.000 ton, atau 27%, pada tahun 2020.

Nasib Pasokan Nikel

Berikutnya adalah kekahwatiran mengenai pasokan nikel. Namun kekhawatiran tentang pasokan nikel untuk bahan baku baterai mereda setelah produsen nickel pig iron (NPI) China Tsingshan Holding Group mengatakan akan mengubah NPI menjadi nickel matte, yang dapat digunakan untuk membuat bahan kimia untuk baterai.

“Sekarang ada proyek dengan total 300.000 ton per tahun untuk mengubah NPI menjadi produk yang dapat diubah menjadi sulfat untuk baterai,” kata analis Macquarie Jim Lennon.

Menurutnya, nikel itu berada di ambang super siklus. Bakal ada oversupply hingga setidaknya pertengahan 2020-an.

Lennon juga memperkirakan proyek High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Indonesia akan menghasilkan antara 400.000-600.000 ton nikel per tahun untuk sebagian besar dekade ini.

Pasokan nikel global diperkirakan sekitar 2,6 juta ton tahun ini. Dari jumlah itu, sekitar dua pertiganya akan digunakan untuk stainless steel, sebagian besar di China, sementara konsumsi kendaraan listrik kurang dari 10%.

Tsingshan mengatakan pada bulan Maret akan memasok 100.000 ton nickel matte kepada pelanggan.

“Ada operator lain di Indonesia yang bisa mengikuti Tsingshan,” kata analis BoA Securities Michael Widmer, yang memperkirakan pasokan NPI berkontribusi pada surplus pada 2024 dan 2025.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Jadi Produsen Terbesar di Dunia! Ini 5 Wilayah Tambang Nikel di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Pada tahun 2020, diperkirakan Indonesia menyumbang sekitar 30 persen produksi nikel dunia

NIKEL.CO.ID – Indonesia dikenal sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Bahkan, pada tahun 2020 lalu, diperkirakan Indonesia menyumbang sekitar 30 persen produksi nikel dunia atau setara dengan 760 ribu ton dengan jumlah cadangan total mencapai 174 juta ton. Indonesia pun berada di posisi pertama sebagai raja nikel dunia bahkan memiliki selisih yang cukup jauh dengan peringkat kedua, yaitu Filipina.

Dilansir dari berbagai sumber, AKURAT.CO mengumpulkan lokasi produksi nikel terbesar di dunia.

1. Morowali

Morowali yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah disebut sebagai pemilik kandungan nikel terbesar di Indonesia. Pertambangan nikel di daerah ini ada di sejumlah wilayah, mulai dari Bahadopi, Bungku Pesisir, Petasia Timur hingga Bungku Timur.

2. Kolaka

Kolaka disebut sebagai area produsen nikel terbesar kedua di Indonesia. Wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara ini memiliki luas wilayah lebih dari 3,2 ribu kilometer persegi. Produksi nikel yang ada di provinsi yang didominasi oleh gunung dan lereng ini terdapat di Kecamatan Pomalaa dan Latambaga. Sedangkan perusahaan yang mengoperasikan tambang nikel di daerah ini adalah PT Aneka Tambang.

3. Luwu Timur

Dengan luas wilayah sekitar 6,9 ribu kilometer persegi, Kabupaten Luwu Timur yang ada di Sulawesi Selatan ini juga dikenal sebagai salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia. Wilayah Malili dan Nuha menjadi area terbesar yang dijadikan sebagai lokasi pertambangan nikel utama. Bahkan, perusahaan tambang yang ada di Luwu Timur adalah perusahaan tambang terbesar di dunia, yaitu Vale Indonesia.

4. Halmahera Timur

Pertambangan yang ada di Halmahera Timur ini disebut sebagai salah satu yang paling lengkap. Pasalnya, wilayah penghasil nikel yang ada di Kecamatan Maba dan Wasilei ini tidak hanya mengambil bijih nikel tetapi juga terdapat pabrik smelter yang kemudian akan diolah menjadi logam yang bisa dimanfaatkan. Maka tak heran jika pertambangan yang ada di Provinsi Maluku Utara ini menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat sekitarnya.

5. Pulau Gag

Pulau Gag adalah salah satu gugusan dalam Kepulauan Raja Ampat. Berada di Papua Barat, pertambangan nikel yang ada di wilayah ini dioperasikan oleh anak dari PT Aneka Tambang yaitu PT Gag Nikel. Namun, kini pertambangan yang dilakukan di wilayah ini hanya digunakan untuk pengambilan sampel di Tanah Air.

Meningkatnya produksi mobil listrik di dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu sasaran investasi pabrik nikel dunia. Bahkan, beberapa waktu lalu, salah satu perusahaan mobil listrik dunia, Tesla, sempat menyatakan akan melakukan investasi pembangunan pabrik baterai mobil listrik di Indonesia.

Sumber: akurat.co

Read More

ESDM Buka Suara Soal Tudingan Nikel RI Kotor dan Tak Ramah Lingkungan

NIKEL.CO.ID – Kementerian ESDM menegaskan telah mengatur kegiatan penambangan nikel berkelanjutan.

Pemerintah terus berupaya menggenjot iklim investasi, terutama di proyek baterai, seiring dengan besarnya cadangan nikel yang dimiliki Indonesia. Meski demikian, tantangan muncul karena pasar internasional menganggap nikel Indonesia kotor, karena penambangannya belum memperhatikan aspek lingkungan.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin menegaskan bahwa pemerintah sudah mengatur agar kegiatan pertambangan di Indonesia menerapkan konsep berkelanjutan. Namun dia mengakui saat ini tekanan dari dunia internasional terhadap komoditas nikel Indonesia terus berdatangan.

“Pertambangan kita sudah diatur agar menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Memang ada tekanan dunia internasional,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Kamis (1/7/2021).

Sementara, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Minerba Irwandy Arif enggan berkomentar banyak mengenai pandangan internasional terhadap komoditas nikel RI. Pasalnya pemerintah masih fokus menghadapi gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor nikel.

“Kami batasi dulu bicara tentang nikel karena persidangan di WTO (World Trade Organization), RI melawan tuntutan Uni Eropa, sidangnya sedang berjalan,” ujarnya.

Konsultan Independen di sektor pertambangan Steven Brown mengatakan bahwa saat ini konsumen sangat memperhatikan isu lingkungan pada proses penambangan nikel yang merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik (EV).

Oleh karena itu ia berharap agar Industri nikel di Indonesia dapat menerapkan kegiatan penambangan yang berkelanjutan. Pasalnya, kabar bahwa penambangan nikel di Indonesia memiliki rekam jejak kotor sudah mulai menyebar di pasar internasional. Ini berpotensi menurunkan pamor nikel Indonesia.

“Sudah mulai dibisikkan di pasar kalau nikel Indonesia adalah nikel kotor. Ini terutama dibesar-besarkan oleh produsen nikel di luar Indonesia yang menjadi kompetitor,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap Industri nikel di Indonesia mulai serius memperhatikan persoalan tersebut.

Mengingat produsen listrik dunia mulai hitung-hitungan mengenai jumlah emisi karbon yang mereka dapatkan ketika harus mengambil nikel dari Indonesia.

“Ini menjadi topik yang sangat hangat sekarang di antara produsen mobil. Limbah juga menjadi perhatian ini sangat dibicarakan terutama di Tesla,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “ESDM Buka Suara Soal Tudingan Nikel RI Kotor dan Tak Ramah Lingkungan

Read More

Pembatasan Smelter dan Tanda Tanya Nasib Cadangan Nikel RI

Kementerian ESDM tengah menyusun perhitungan sumber daya dalam industri nikel dari hulu hingga hilir. Hal tersebut guna memastikan ketersediaan pasokan dan cadangan yang ada di sisi hulu.

  • Pemerintah berencana membatasi pembangunan smelter nikel guna memastikan ketersediaan pasokan bahan bakunya.
  • Cadangan nikel saat ini belum cukup untuk memasok ke pabrik pemurnian.
  • Ketersediaan nikel yang melimpah di Indonesia tak lantas membuat proyek baterai berjalan lancar.

NIKEL.CO.ID – Wacana pembatasan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alias smelter untuk nikel setelah 2024 membuka kembali isu lama. Cadangan nikel Indonesia menjadi tanda tanya.

Data Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menunjukkan, kebutuhan bahan baku bijih tambang itu mencapai 255 juta ton per tahun. Dengan cadangan terukur bijih nikel hanya 4,6 miliar ton, maka industri hilir nikel hanya dapat bertahan maksimal 18 tahun.

Asumsinya, terdapat 98 perusahaan smelter terbangun dan kadar bijih nikelnya tinggi, di atas 1,6%, hanya terdapat 1,7 miliar ton. Kalau industri pirometalurgi hanya memakai bijih nikel kadar tinggi, maka pabriknya hanya bertahan tujuh tahun.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 25 smelter nikel sudah berproduksi, 41 perusahaan sedang melakukan konstruksi, dan 32 perusahaan masih mengajukan perizinan. Lalu, pirometalurgi adalah proses ekstrasi atau pemisahan logam dari bijinya pada suhu tinggi.

“Maka, kami mendukung pemerintah melakukan pembatasan smelter kelas dua,” tulis APNI dalam keterangannya pada Senin (28/6/2021).

Pemerintah mengatakan akan membatasi pembangunan smelter nikel, khususnya yang kelas dua. Pabrik ini biasanya memproduksi feronikel (FeNi) dan nickel pig iron (NPI).

Direktur Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sugeng Mujiyanto mengatakan tengah menyusun perhitungan sumber daya dalam industri nikel dari hulu hingga hilir.

Hal tersebut guna memastikan ketersediaan pasokan dan cadangan yang ada di sisi hulu. “Agar berkelanjutan. Pengolahan di dalam negeri dimaksimalkan agar impor seminimal mungkin,” kata Sugeng kepada Katadata.co.id, Selasa (29/6/2021).

Kementerian menargetkan akan ada 53 fasilitas smelter beroperasi pada 2024. Sebanyak 30 smelter akan mengolah nikel. Sampai dengan tahun lalu sudah ada 13 smelter nikel yang berproduksi, seperti terlihat pada Databoks berikut ini.

Berapa Cadangan Nikel RI?

Direktur Kajian Strategi Sumber Daya Alam (Cirrus) Budi Santoso berpendapat, pemerintah memang seharusnya membatasi pembangunan smelter nikel. Kalau tak dibatasi, dampaknya akan menghancurkan industri tersebut.

Apalagi cadangan nikel pun belum tentu cukup untuk memasok ke pabrik pemurnian. “Berapa sebeanarnya cadangan yang ada, terkonfirmasi, dan terklaim,” katanya kepada Katadata.co.id kemarin.

Cadangan nikel yang terkonfirmasi artinya jumlah yang telah dihitung dan diestimasi, sesuai dengan Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat, sumber daya nikel saat ini mencapai 11,55 miliar ton, cadangan terbukti 1,08 miliar ton, dan cadangan terkira 3,5 miliar ton.

Namun, pada Maret lalu, data tersebut sempat menjadi polemik karena angkanya disebut tidak sebesar pemaparan pemerintah. Kepala Bidang Mineral Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Badan Geologi, KementerianESDM Moehamad Awaludin mengatakan, data tersebut setiap tahun selalu dipublikasikan.

Badan Geologi menyusunnya bersumber dari laporan kegiatan perusahaan. “Kami ada verifikasi data. Kalau angkanya tidak masuk akal, kami tidak ambil,” ucap Awaludin ketika itu.

Terdapat 301 hingga 302 pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan kontrak karya (KK) nikel. Dari angka itu, hanya 199 perusahaan yang melaporkan datanya.

Dari jumlah itu, tidak semua memakai competent person. Padahal, perannya cukup strategis dalam memvalidasi neraca cadangan pada suatu wilayah izin usaha pertambangan. “Baru 60% yang menggunakan competent person,” kata dia.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli mengatakan, nikel Indonesia berjenis laterit yang sebagian besar terdapat di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara.

Nikel laterit terdapat dua jenis, yakni kadar rendah yang disebut limonit, dan kadar tinggi yang disebut saprolit. Merujuk data di Kementerian ESDM, nikel saprolit yang didefinisikan sebagai bijih nikel berkadar di atas 1.7% Ni, jumlah cadangan terbuktinya sebesar 772 juta ton.

Bijih nikel tipe saprolit ini umumnya diolah dengan teknologi pirometalurgi atau peleburan. Sebagian besar produk akhirnya berupa Ferronickel (Feni) dan Nickel Pig Iron (NPI) yang merupakan nikel kelas dua. Saat ini telah beroperasi lebih dari 21 pabrik pengolahan nikel dengan teknologi ini.

Pabrik pengolahan tersebut membutuhkan input bijih nikel saprolit 95,5 juta ton per tahun. Artinya, jika jumlah cadangan nikel saprolit tidak bertambah, maka pabrik pengolahan tersebut akan berhenti beroperasi dalam delapan tahun karena kehabisan bahan baku.

Untuk nikel tipe limonit dengan kadar rendah di bawah 1,7% Ni, potensinya belum digarap dan dimanfaatkan secara optimal. Nikel tipe ini umumnya diolah dengan teknologi hidrometalurgi, salah satunya high pressure acid leaching (HPAL).

Hasil pengolahan nikel limonit, dapat menghasilkan produk turunan berupa nikel sulfat dan kobalt sulfat, yang merupakan nikel kelas satu. Teknologi smelter saat ini juga sudah berkembang, sehingga dapat mengolah bijih nikel dengan kadar yang lebih rendah.

Jumlah cadangan nikel saprolit yang tersisa untuk delapan hingga sepuluh tahun ke depan seharusnya memacu pemerintah untuk menggalakkan kegiatan eksplorasi dan menambah cadangan baru.

Pengolahan bijih limonit yang menghasilkan nikel kelas satu juga sangat dibutuhkan. Terutama untuk pengembangan industri hilir berskala vital dan strategis, salah satunya industri baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Dari sisi suplai, Wakil Ketua Umum Asosisiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3EI) Jonathan Handojo mengatakan, pasokan nikel saat ini tidak mengalami peningkatan. “Bagaimana (pasokan nikel) dapat meningkat kalau penambang menjualnya penuh liku-liku,” kata Jonathan.

Padahal, pemerintah gencar menggenjot pembangunan smelter nikel. Ekspor nikel pun sudah dihentikan sejak 2020 agar pasokan ke pabrik pemurnian lancar.

Masalah lainnya adalah kadar nikel yang smelter terima tidak sesuai standar, yaitu 1,8%. “Kualitas yang kami terima sering kali tidak bagus,” ucapnya.

Nasib Proyek Baterai RI

Pembatasan smelter dan isu cadangan nikel kemudian membuka pertanyaan lainnya tentang nasib proyek baterai RI. Pemerintah sebelumnya mendorong proyek tersebut karena potensi nikel dalam negeri yang besar.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia memiliki 25% cadangan nikel dunia. Negara ini juga memproduksi mangan dan kobalt. Peluang itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik.

Pemerintah telah membentuk konsorsium perusahaan pelat merah bernama PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC). Pabrik sel baterai atau battery cell untuk kendaraan listrik tersebut akan mulai dibangun pada akhir Juli ini. Bahlil menyebut, target operasinya pada 2023.

Perusahaan asal Korea Selatan, yaitu LG, telah bergabung dalam proyek ini. “Untuk tahap pertama, produksinya 10 Gigawatt,” kata Bahlil pada Kamis lalu.

Investasi untuk proyek baterai terintegrasi tersebut akan mencapai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 142 triliun. “Nantinya akan dibangun dari hulu ke hilir. Dari pertambangan, smelter, prekursor, katoda, sel baterai, sampai daur ulangnya,” ujarnya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan, kebutuhan baterai lithium-ion akan terus meningkat seiring transisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.

Di Indonesia sudah terdapat sembilan perusahaan yang mendukung industri baterai. Ada lima sebagai penyedia bahan baku, seperti nikel murni, kobalt murni, nikel ferro, dan endapan hidroksida campuran. Keempat perusahaan lainnya adalah produsen baterai.

“Dengan begitu, negara ini mampu mendukung rantai pasokan baterai mulai dari bahan baku, kilang, manufaktur sel baterai dan perakitan baterai, hingga daur ulang,” kata Taufiek pada 24 Juni lalu.

Namun, masa depan kendaraan listrik juga bergantung pada inovasi baterai yang saat ini cenderung tidak menggunakan bahan baku nikel, kobalt, dan mangan seperti lithium sulfur dan lithium ferro phosphor. Harga baterai pun menjadi lebih murah, termasuk juga inovasi baterai solid berbasis hidrogen.

Karena itu, ketersediaan nikel, mangan, dan kobalt melimpah tidak menjamin produksinya akan berhasil. “Pertimbangan biaya dan kemampuan storage dari material baru juga harus diantisipasi,” ucapnya.

Sumber: katadata.co.id

Read More

Perbaikan Rantai Pasok dan Tata Kelola Niaga Kunci Perbaikan Industri Hilir Nikel

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengeluhkan masih belum berjalannya aturan pemerintah tentang Harga Patokan Mineral (HPM) yang masih belum berjalan optimal. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pertumbuhan industri turunan nikel tanah air. Meidy Katrij Lengkey, Sekretaris Jenderal APNI, mengatakan dalam mendukung industri hilir nikel, diperlukan ekosistem yang terarah dari hulu ke hilir, terutama dalam rantai pasok bahan baku dan tata kelola niaga transaksi bijih nikel harus sesuai dengan aturan atau regulasi yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020.

“Saat ini masih banyak transaksi bijih nikel yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, pada tanggal 13 Agustus 2020 dikeluarkan Kepmenko 108/2020, tentang Tim Satgas HPM,” kata Meidy, Selasa (29/6/2021).

Padahal menurut dia sudah ada beberapa tindakan pemerintah seperti telah dikeluarkannya Surat Peringatan: Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.102/Deputi 6/Marves/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 hal Peringatan Tertulis

Lalu ada Maklumat Penegakan Hukum HPM: Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.116/Deputi 6/Marves/IX/2020 tanggal 28 September 2020 hal Maklumat Penegakan Hukum Atas Permen ESDM No.11/2020. “Serta pengusulan sanksi pembekuan tax holiday dalam revisi PMK No.130/2020. Industri hilir nikel harus dijaga perkembangannya. Jangan sampai cadangan nikel yang berlimpah malah tidak bisa dimonetisasi di dalam negeri,” ungkap Meidy.

Meidy menyebutkan ada beberapa masukan APNI kepada pemerintah dalam mendukung industri hilir nikel untuk mendorong industri stainless steel dan batterai dalam negeri Dengan semakin bertambahnya perusahaan smelter dan HPAL yang beroperasi, maka untuk menjaga ketersediaan cadangan dan optimalisasi bijih nikel kadar rendah, diperlukan pembatasan kadar bijih nikel yang diizinkan untuk diperjual-belikan.

Kedua adalah pemerintah harus mendorong dilakukannya kegiatan eksplorasi detail untuk seluruh wilayah pertambangan, sehingga di dapatkan data sumber daya dan cadangan nikel dan mineral pendukung lainnya yang akurat untuk menunjang kebutuhan bahan baku smelter dan HPAL yang semakin banyak berdiri di Indonesia.

“Lalu harga bijih nikel yang diterapkan sesuai dengan HPM yang tertuang dalam Permen 11/2020, melalui Kepmen yang diterbitkan setiap bulan oleh Menteri ESDM dan dioptimalkan kerja-kerja Satgas HPM dalam pengawasan transaksi bijih nikel di lapangan,” kata Meidy.

Selanjutnya untuk menghindari monopoli, disarankan kepada smelter untuk menggunakan surveyor independent terdaftar secara merata kepada seluruh surveyor terdaftar, agar hasil analisa lebih cepat dapat diperoleh.

Kebutuhan akan bijih nikel untuk HPAL dengan syarat spesifikasi yang ditentukan oleh pabrik, di khawatirkan tidak akan terakomodir maksimal oleh penambang, dikarenakan syarat MGO. Kondisi yang sama saat ini untuk kebutuhan pyrometallurgy kebutuhan akan saprolite bijih nikel kadar yang tinggi yaitu diatas 1.l,8% dengan syarat SiO/MgO maksimum 2,5.

“Optimalisasi pabrik hilir nikel dengan pembatasan investasi baru, dan mendukung investasi yang sudah berjalan di Indonesia. Serta mengangkat Indonesia dalam kancah industri logam dunia, dengan memacu pabrik dalam negeri untuk industri produk akhir,” kata Meidy.

Sumber: dunia- energi.com

Read More

Pasar Global Menyebut Nikel RI Kotor dan Tidak Ramah Lingkungan

NIKEL.CO.ID – Rencana pemerintah menarik investasi global dalam proyek baterai listrik rupanya masih terganjal persoalan, salah satunya mengenai aspek lingkungan. Investor dunia menilai penambangan nikel di Indonesia belum ramah lingkungan.

Konsultan Independen di sektor pertambangan Steven Brown mengatakan bahwa saat ini konsumen sangat memperhatikan isu lingkungan pada proses penambangan nikel yang merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik (EV).

Oleh karena itu ia berharap agar Industri nikel di Indonesia dapat menerapkan kegiatan penambangan yang berkelanjutan. Pasalnya, kabar bahwa penambangan nikel di Indonesia memiliki rekam jejak kotor sudah mulai menyebar di pasar internasional. Ini berpotensi menurunkan pamor nikel Indonesia.

“Sudah mulai dibisikan di pasar kalau nikel Indonesian adalah nikel kotor. Ini terutama dibesar-besarkan oleh produsen nikel di luar Indonesia yang menjadi kompetitor,” katanya dalam diskusi secara virtual, Selasa (29/6/2021).

Menurut dia PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) selalu menjadi acuan karena masih menggunakan fasilitas pembangkit listrik batu bara hingga 2.500 megawatt (MW) dalam operasional smelternya.

IWIP merupakan salah satu dari beberapa perusahaan smelter yang masih menggunakan listrik dari batu bara. “Baru minggu lalu. Vale mengumumkan akan membangun dengan tenaga gas tanpa batu bara,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap Industri nikel di Indonesia mulai serius memperhatikan persoalan tersebut. Mengingat produsen listrik dunia mulai hitung-hitungan mengenai jumlah emisi karbon yang mereka dapatkan ketika harus mengambil nikel dari Indonesia.

“Ini menjadi topik yang sangat hangat sekarang di antara produsen mobil. Limbah juga menjadi perhatian ini sangat dibicarakan terutama di Tesla,” ujarnya.

Fokus Kriteria ESG (environment, social, governance)

Pemerintah dinilai perlu memperbaiki iklim investasi agar bisa menarik modal Tesla dalam proyek baterai. Meski menguasai cadangan nikel dunia, bukan berarti perusahan besutan Elon Musk ini dapat terpikat begitu saja berinvestasi di Indonesia.

Meski demikian, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menilai masih ada kesempatan bagi Indonesia untuk menarik investasi Tesla. Salah satunya dimulai dari kriteria ESG (environment, social, governance) yakni terkait standardisasi lingkungan yang tinggi.

Namun terbitnya UU Cipta Kerja malah membuat banyak investor kecewa. Pasalnya pengamanan atau safeguard lingkungan hidup diturunkan. Oleh sebab itu, pemerintah dinilai perlu merevisi aturan sapu jagad tersebut. “Soal sosial yang menyangkut perlindungan hak pekerja. Itu juga akar masalahnya pada UU Cipta Kerja,” kata Bhima.

Kemudian terkait governance atau tata kelola bermuara pada perbaikan indeks persepsi korupsi. Turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia, maka menjadi pertimbangan tersendiri bagi Investor menanamkan modalnya.

“Masak Tesla lihat Indonesia kok peringkat indeks persepsi korupsinya setara Gambia? Ya pasti berpikir ulang untuk menanam modalnya,” ujarnya.

Sumber: katadata.co.id

Read More

Faktor Cadangan Nikel jadi Alasan Kementerian ESDM Batasi Smelter

NIKEL.CO.ID – Kementerian ESDM menjelaskan wacana pembatasan pembangunan smelter nikel baru setelah 2024 untuk memastikan keberlanjutan cadangan. Terutama untuk smelter nikel kelas dua yang menghasilkan feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).

Direktur Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengatakan tengah menyusun perhitungan sumber daya dalam industri nikel dari hulu hingga hilir. Hal ini guna memastikan ketersediaan pasokan dan cadangan yang ada dari hulu.

“Agar berkelanjutan. Pengolahan di dalam negeri dimaksimalkan agar impor seminimal mungkin,” kata Sugeng kepada Katadata.co.id, Selasa (29/6/2021).

Adapun berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga 2024 sebanyak 53 smelter akan beroperasi, dengan 30 diantaranya merupakan smelter nikel. Rinciannya yaitu 13 smelter nikel yang sudah terbangun dan 17 lainnya masih dalam rencana.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli menjelaskan bahwa nikel Indonesia berjenis laterit yang sebagian besar terdapat di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara. Badan Geologi Kementerian ESDM melaporkan, sumber daya nikel mencapai 11,55 miliar ton, cadangan terbukti 1,08 miliar ton, dan cadangan terkira 3,5 miliar ton.

Nikel laterit terdapat dua jenis, yakni kadar rendah yang disebut limonit, dan kadar tinggi yang disebut saprolit. Merujuk data di Kementerian ESDM, nikel saprolit yang didefinisikan sebagai bijih nikel berkadar di atas 1.7% Ni, jumlah cadangan terbuktinya sebesar 772 juta ton.

Bijih nikel tipe saprolit ini, di Indonesia umumnya diolah dengan teknologi pyrometallurgy atau peleburan, yang sebagian besar produk akhirnya berupa Ferronickel (Feni) dan Nickel Pig Iron (NPI) yang merupakan nikel kelas 2.

“Nah, mengutip data dari Kementerian Perindustrian, saat ini di Indonesia telah beroperasi lebih dari 21 pabrik pengolahan nikel dengan teknologi pirometalurgi yang menghasilkan nikel kelas 2,” ujarnya.

Pabrik pengolahan tersebut membutuhkan input bijih nikel saprolit 95,5 juta ton per tahun. Artinya, jika jumlah cadangan nikel saprolit tidak bertambah, maka pabrik pengolahan tersebut akan berhenti beroperasi dalam delapan tahun karena kehabisan bahan baku.

Namun, cadangan terkiranya sebesar 1,57 miliar ton dapat dikonversi menjadi cadangan terbukti. Salah satunya dengan melakukan eksplorasi lanjutan, sehingga dengan memperhitungkan faktor modifikasi sesuai Kode KCMI 2017 dapat menambah neraca cadangan terbukti dan dapat menambah umur pabrik smelter pirometalurgi.

“Itu hitungan secara umum. Namun, secara individu perusahaan tentu saja ketahanan cadangan nikel orenya akan berbeda-beda,” katanya. Seperti Vale, Antam dan Weda Bay mempunyai hitungan secara detail masing-masing. Sehingga dapat menjamin pasokan bijih nikelnya untuk jangka waktu yang lama.

Sebaliknya, nikel tipe limonit yang didefinisikan sebagai nikel kadar rendah dengan kadar di bawah 1,7% Ni, potensinya belum digarap dan dimanfaatkan secara optimal. Nikel tipe limonit ini adalah nikel yang umumnya diolah dengan teknologi hydrometallurgy.

Salah satunya dengan teknologi high pressure acid leaching (HPAL). Hasil pengolahan nikel limonit, dapat menghasilkan produk turunan berupa nikel sulfat dan cobalt sulfat, yang merupakan nikel kelas satu.

Di samping itu, teknologi smelter saat ini juga sudah berkembang, sehingga dapat mengolah bijih nikel dengan kadar yang lebih rendah. Misalnya untuk jenis pirometalurgi dapat menggunakan bijih dengan kadar Ni lebih dari 1,5% dan di bawah 1,5% bisa diolah dengan nikel kadar kurang dari 1,5%.

Sehingga cadangan terbukti untuk Ni lebih dari 1,5% diperkirakan sekitar 1,18 miliar ton (wmt) dan cadangan terkiranya 1,57 miliar ton (wmt). Hal ini otomatis akan memperpanjang usia smelter pengolahannya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini baru ada satu pabrik HPAL yang beroperasi di Halmahera Selatan, sementara lainnya masih dalam tahap konstruksi. Jika pabrik HPAL tersebut keseluruhannya beroperasi, maka input bahan baku bijih nikel limonit yang dibutuhkan adalah sebesar 42,2 juta ton pertahun.

Artinya, umur pengolahan nikel limonit di Indonesia bisa mencapai 43 tahun. Menurut Rizal rencana pemerintah membatasi pembangunan smelter yang mengolah nikel saprolit penghasil nikel kelas dua ini, semata-mata untuk memastikan keberlanjutan pasokan bijih nikel bagi pabrik smelter yang telah beroperasi di Indonesia.

“Pemerintah juga hendak memastikan, jangan sampai terjadi kelebihan pasokan produk nikel kelas dua yang akan berdampak pada penurunan harga nikel di pasar dunia,” katanya.

Di satu sisi, jumlah cadangan nikel saprolit yang tersisa yakni delapan hingga 10 tahun. Hal ini semestinya memacu pemerintah untuk menggalakkan kegiatan eksplorasi di sejumlah wilayah prospek agar dapat menemukan dan menambah cadangan baru.

Pemerintah dapat melakukan berbagai opsi. Seperti menugaskan lembaga pemerintah yang menangani kegiatan eksplorasi, meminta perusahaan pemegang izin usaha pertambangan untuk mengalokasikan dana bagi kegiatan eksplorasi lanjutan di wilayah-wilayah yang belum terjamah.

Berikutnya pembatasan pembangunan pabrik pengolahan yang menghasilkan nikel kelas dua. “Sekaligus harus dimanfaatkan memberikan peluang bagi investor untuk membangun dan mengembangkan pabrik pengolahan nikel berbahan baku limonit,” ujarnya.

Selain karena cadangan dan umur tambangnya yang masih besar, produk akhir dari pengolahan bijih limonit yang menghasilkan nikel kelas satu, sangat dibutuhkan. Terutama untuk pengembangan industri hilir berskala vital dan strategis, salah satunya industri baterai mobil listrik.

“Sudah saatnya pemerintah fokus pada industri lanjutannya. Setelah beberapa tahun terakhir smelter berdiri dan baru-baru ini telah berproduksi refinery nikel, maka tugas berikutnya adalah membuat industri lanjutannya,” kata dia.

Terutama industri manufaktur berbasis logam dan nikel. Banyak industri turunannya yang belum ada di Indonesia. Sehingga pengguna akhir dari produk nikel ini masih harus melakukan impor dari negara lain hanya untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya.

“Sehingga jualannya tidak lagi smelter, tapi pabrik refinery dan industri logam serta baterai. Kita juga bisa memproduksi barang jadi, bukan setengah jadi,” katanya.

Untuk itu, pemerintah perlu untuk memberikan kemudahan, kepastian berusaha dan jaminan keamanan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan pabrik hidrometalurgi.

Selain itu juga bisa dengan insentif fiskal dan nonfiskal, agar pemanfaatan nikel limonit dapat optimal, serta nilai tambahnya bagi negara dan masyarakat lebih besar.

Sumber: katadata.co.id

Read More

Intip ‘Harta Karun’ Energi RI, Ada yang Terbesar Kedua Dunia

NIKEL.CO.ID – Indonesia dianugerahi ‘harta karun’ di sektor energi yang melimpah, mulai dari minyak dan gas bumi (migas), pertambangan, hingga Energi Baru Terbarukan (EBT).

Di sektor migas, walau cadangan dan produksi migas konvensional terus merosot, namun patut disyukuri ternyata Indonesia dianugerahi sumber daya migas non konvensional. Belum lama ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa Indonesia dianugerahi sumber daya migas non konvensional bernama metana hidrat atau gas hidrat, yang sampai saat ini belum tersentuh.

Metana hidrat merupakan senyawa hidrokarbon yang unik, karena tidak seperti energi fosil lain yang berbentuk padat (batu bara), cair (minyak bumi), dan gas (gas alam), ia berbentuk kristal es.

Ia mudah terbakar karena di dalamnya terperangkap gas metana dalam jumlah besar. Julukan barunya adalah ‘Fire Ice’ atau si ‘Es Api’.

Bahkan, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut sumber daya baru ini bisa diproduksi hingga 800 tahun lamanya.

“Kita harap ini bisa jadi sumber energi alternatif baru, ini mendukung ketahanan energi 800 tahun ke depan,” ungkapnya dalam webinar, Selasa (08/06/2021).

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, potensi gas hidrat ada di pinggir-pinggir benua, baik di Eropa, Afrika, Amerika Utara dan Selatan.

Berdasarkan data Badan Litbang Kementerian ESDM, dua area diketahui menjadi tempat akumulasi gas hidrat itu yaitu area permafrost di sekitar Kutub Utara dan sea beds di laut dalam. Namun, Indonesia pun juga punya potensi gas hidrat ini.

Berdasarkan survei di awal tahun 2004, Indonesia berhasil menemukan sumber daya metana hidrat sebesar 850 triliun kaki kubik (TCF) yang berada di dua lokasi utama yaitu perairan Selatan Sumatera sampai ke arah Barat Laut Jawa (625 TCF) dan di Selat Makassar Sulawesi (233,2 TCF).

Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Doddy Abdassah menjabarkan besaran potensi metana hidrat ini.

Dia mengatakan sebagai perbandingan, deposit gas alam mencapai 13.000 triliun kaki kubik (TCF). Sementara deposit gas hidrat di darat saja mencapai 5.000 – 12.000.000 TCF dan di bawah laut 30.000-49.000.000 TCF.

Lebih lanjut dia menjelaskan gas hidrat adalah sumber daya hidrokarbon non konvensional terbesar di bumi dan diperkirakan 50% deposit hidrokarbon tersimpan dalam bentuk gas hidrat.

Nikel

Di sektor pertambangan, Indonesia juga memiliki ‘harta karun’ yang tak bisa diabaikan. Di sektor pertambangan mineral, salah satu komoditas yang memiliki sumber daya besar, bahkan hingga miliaran yaitu nikel.

Kementerian ESDM mencatat pada 2020 sumber daya bijih nikel RI mencapai 8,26 miliar ton dengan kadar 1%-2,5%, di mana kadar kurang dari 1,7% sebesar 4,33 miliar ton, dan kadar lebih dari 1,7% sebesar 3,93 miliar ton.

Adapun cadangan bijih nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1%-2,5%, di mana cadangan bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan bijih nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton.

Untuk rinciannya, cadangan bijih nikel kadar di atas 1,7% tereka sebesar 1,72 miliar ton, tertunjuk sebesar 1,26 miliar ton, terukur sebesar 954 juta ton, terkira sebesar 990 juta ton dan terbukti sebesar 772 juta ton.

Sementara untuk cadangan bijih nikel dengan kurang dari 1,7% tereka sebesar 2 miliar ton, tertunjuk 1,52 miliar ton, terukur sebesar 805 juta ton, terkira sebesar 1,30 miliar ton dan terbukti sebesar 589 juta ton.

Adapun nikel yang diperlukan untuk bahan baku baterai biasanya dengan kadar rendah di bawah 1,7%. Dengan potensi sumber daya nikel yang besar ini Indonesia pun bercita-cita menjadi raja baterai dunia di masa depan.

Sedangkan untuk total sumber daya logam nikel pada 2020 mencapai 214 juta ton logam nikel, meningkat dari 2019 yang tercatat sebesar 170 juta ton logam nikel.

Sementara jumlah cadangan logam nikel pada 2020 mencapai 41 juta ton logam nikel, lebih rendah dari 2019 yang mencapai 72 juta ton logam nikel.

Batu Bara

Tidak hanya nikel yang sumber dayanya mencapai miliaran ton, komoditas tambang batu bara juga demikian. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Indonesia dikaruniai sumber daya batu bara melimpah, yakni mencapai sebesar 149 miliar ton dan cadangan 38 miliar ton.

Dengan potensi sumber daya hingga ratusan miliar ton, menurutnya pemerintah akan membangun industri hilir batu bara agar nilai tambah yang dirasakan negara ini lebih besar.

Salah satu caranya yaitu dengan membangun proyek Dimethyl Ether (DME). Proyek gasifikasi batu bara menjadi DME ini bisa bermanfaat untuk mengurangi impor LPG yang kian melonjak tiap tahunnya.

“Beberapa perusahaan tengah mengembangkan proyek gasifikasi batu bara menjadi DME dalam rangka mengurangi impor LPG,” jelasnya dalam webinar teknologi mineral dan batu bara, hari ini, Rabu (23/06/2021).

Energi Surya

Selain energi fosil, Indonesia juga dikaruniai ‘harta karun’ di sektor energi baru terbarukan (EBT), mulai dari potensi energi surya hingga panas bumi atau geothermal.

Untuk potensi energi surya, Indonesia dianugerahi potensi yang tak main-main, yakni mencapai sebesar 207,8 Giga Watt (GW).

Namun sayangnya, pemanfaatannya sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baru 153,8 Megawatt (MW) atau hanya 0,07% alias kurang 1% dari potensi yang ada.

Chrisnawan Anditya, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Kamis (25/06/2021) mengatakan meski pemanfaatan belum maksimal tapi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Pada 2015 pemanfaatan baru 33,4 MW dan sampai akhir tahun 2020 sudah mencapai 153,8 MW.

“Dari potensi sebesar 207,8 GW ini, kapasitas terpasang yang dimanfaatkan baru 153,8 MW, jadi baru 0,07%, kurang 1% dari potensi yang dimiliki,” ungkapnya.

Panas Bumi

Sementara untuk sumber daya panas bumi atau geothermal, Indonesia bahkan menduduki posisi kedua di dunia setelah Amerika Serikat (AS). Namun, sama seperti tenaga surya, pemanfaatan panas bumi juga belum optimal.

Dari sumber daya panas bumi sebesar 23.965,5 Mega Watt (MW), pemanfaatannya untuk Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) hingga 2020 baru mencapai 2.130,7 MW atau 8,9% dari total sumber daya yang ada.

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Harris mengatakan, demi menekan harga listrik panas bumi yang masih mahal, pemerintah akan turut ambil peran dalam mengebor sumur eksplorasi panas bumi.

Dia mengatakan, harga listrik panas bumi saat ini masih berada di posisi belasan sen dolar per kWh, jauh lebih mahal jika dibandingkan pembangkit EBT lainnya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang saat ini berkisar 3,6-3,7 sen dolar per kWh.

“Panas bumi belum bisa ke situ (3-4 sen dolar per kWh), target kita di bawah 10 sen dolar, yakni 7-8 sen dolar per kWh,” ungkapnya dalam diskusi Indonesian Geothermal Power Forum, Jumat (21/05/2021).

Sumber: CNBC Indonesia

Read More