Pengamat: Jangan Sampai Investor Asing Hanya Kuras Cadangan Mineral Tapi Negara Tak Dapat Nilai Tambah.

NIKEL.CO.IDBadan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis angka realisasi investasi tahun 2020. Di tahun pandemi itu Indonesia berhasil memperoleh investasi Rp826,3 triliun. Angka tersebut melampaui target sebesar Rp817,2 triliun sekaligus capaian 2019 sebanyak Rp809,6 triliun.

Kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bergeser. Jika pada 2019 komposisi investasi PMDN Rp423,1 triliun (52,3%) sementara PMA Rp423,1 triliun (52,3%), tahun 2020 komposisinya adalah PMDN Rp413,5 triliun (50,1%) dan PMA Rp412,8 triliun (49,9%).

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan mengapa PMA hanya turun 2,4 persen padahal prediksi beberapa lembaga keuangan dunia mengatakan bahwa Foreign Direct Investment akan anjlok sampai 30-40 persen. “Artinya kepercayaan ini ada,” kata Bahlil dalam konferensi pers, Senin (25/1/2021).

Bahlil membanggakan capaian kuartal IV-2020 yang kuat, dengan PMA yang lebih mendominasi. Realisasi investasi pada kuartal IV 2020 terdiri dari PMA Rp111,1 triliun (51,7%) dan PMDN Rp103,6 triliun (48,3%).

“Kuartal IV, kasus pandemi sudah ada vaksinasi. Ada rasa percaya diri investor asing. Kedua pengesahan UU Ciptaker [yang] memberikan pengaruh positif untuk kelangsungan investor asing di Indonesia,” ungkap Bahlil.

PMA Global Turun Tajam

Penurunan PMA di Indonesia sejalan dengan tren global. Berdasarkan catatan United Nations (UNCTAD), PMA secara global anjlok 42 persen selama 2020 ke posisi $859 miliar. Angka itu berarti 30 persen lebih rendah ketimbang posisi terparah pada krisis ekonomi 2008-2009.

Cina masih menjadi negara dengan capaian positif, yakni naik 4% menjadi 163 miliar dolar AS. Sebaliknya, PMA ke AS anjlok 49% jadi $134 miliar dolar AS.

Sebagian negara Asia Tenggara juga mengalami penurunan, kecuali Filipina yang malah naik 29% menjadi 6,4 miliar dolar AS. Singapura turun 37% menjadi 58 miliar dolar AS, Vietnam turun 10% menjadi 14 miliar dolar AS, Malaysia turun 68% menjadi 2,5 miliar dolar AS, dan Thailand turun 50% menjadi 1,5 miliar dolar AS. Sementara PMA Indonesia turun 24% menjadi 18 miliar dolar AS (berbeda dengan versi BKPM).

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andy Satrio Nugroho menjelaskan realisasi yang cukup stabil di masa pandemi memang ditopang oleh keseriusan pemerintah mewujudkan iklim kemudahan izin investasi.

“Pemerintah sudah mulai jemput bola untuk investasi asing,” kata dia, Senin (25/1/2021).

Namun pekerjaan pemerintah belum selesai. Usai berhasil memboyong investor asing, baiknya pemerintah lebih serius untuk menekan angka penularan virus COVID-19 di dalam negeri. Menekan angka COVID-19 penting agar investor asing yang tanam modal di Indonesia mampu melakukan usaha yang berkelanjutan.

“Ini yang harus diwaspadai. Kalau dia (investor) tetap jalan, business as usual, tapi kondisi pandemi belum selesai saya rasa hanya jadi bom waktu saja. Kondisinya kan kelihatannya ekonomi duluan yang diselamatkan, tapi itu semu,” jelas dia.

Bukan mustahil jika investor asing lebih memilih pindah pabrik jika pandemi tidak lagi tertangani.

“Sekarang urusan health security sudah jadi urusan nomor satu,” lanjutnya.

Waspada Investasi Tambang PMA

Berdasarkan paparan BKPM, proyek-proyek yang didanai PMA selama 2020 didominasi proyek tambang. Dalam tabel ‘Industri logam dasar dan barang logam’, pada 2020 RI menerima 1.669 proyek baru dengan total nilai $5,96 miliar. Disusul listrik, gas, dan air sebanyak 846 proyek dengan nilai $4.61 miliar; serta transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebanyak 1.588 proyek dengan nilai $3,58 miliar.

Berdasarkan data BKPM, negara asal aliran modal didominasi oleh Singapura yaitu sebesar $9,77 miliar, kemudian Cina sebesar 4,84 miliar dolar AS, Hong Kong 3,5 miliar dolar AS, Jepang 2,6 miliar dolar AS, dan Korea Selatan 1,8 miliar dolar AS.

Tingginya minat investor asing terutama Cina untuk menggarap hasil tambang perlu diwaspadai, kata peneliti dari Indef Bhima Yudistira. Ada potensi mereka akan menghabiskan cadangan nikel dengan timbal balik yang tidak sepadan. Oleh karena itu menurutnya pencapaian PMA yang hanya turun 2,4 persen bukan prestasi.

“China, kan, ke depan butuh bahan setengah jadi terkait kebutuhan industri baterai industri elektronik. Bisa risiko bencana jadi sebenarnya usaha [dari investor asing]. Enggak berkelanjutan,” kata Bhima, Senin (25/1/2021).

Menurutnya hal ini dapat terjadi karena terutama di luar Jawa “proyek-proyek yang khususnya smelter nikel itu digencarkan sekali.”

“Enggak ada hubungannya sama UU Cipta Kerja. Ada pembatasan WNA, tapi TKA asal Cina itu tetap datang ke Konawe untuk jalankan proyek. Jadi pandemi enggak ngaruh,” tambahnya.

Bhima berharap pemerintah lebih selektif menerima investor. Perlu dipilah mana yang menguntungkan mana yang bikin rugi.

“Harusnya diseleksi, bukan obral murah,” tandas Bhima.

Seleksi lebih mungkin dilakukan ketika pilihan investor beragam. Oleh karena itu menurutnya pemerintah juga perlu melirik negara lain.

“Indonesia harus mulai mengambil langkah keseimbangan untuk menarik investasi dari negara lain di luar Cina, misalnya AS. Jadi ada investasi yang lebih selektif dari banyak pilihan investor,” terangnya.

Oleh karena investor asing sudah kadung masuk, maka pilihan terdekat adalah mengoptimalisasinya, kata Kepala ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual. Caranya dengan memastikan hilirisasi mineral terwujud. Jangan sampai derasnya investasi asing hanya menyebabkan cadangan mineral habis terkuras tapi negara tak mendapat nilai tambah.

“Komoditas mineral arahnya green energy. Bikin kincir listrik, solar sel, baterai, butuh tembaga, nikel, bauksit, aluminium. RI merupakan salah satu pemilik cadangan terbesar dan produsen terbesar juga, jadi kita buat mereka investasi ke hilirisasi, jangan sampai kirim mentahnya saja,” tandas dia.

Sumber: tirto.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *