Pajak Karbon dan Dampaknya terhadap Bisnis

Oleh: Arcanda Tahar *)

AKHIR-AKHIR ini kita sering mendengar tentang pajak karbon (carbon tax) yang akan dan telah diterapkan di beberapa negara. Apa itu pajak karbon, kenapa diterapkan, dan bagaimana dampaknya terhadap industri pertambangan? Kami akan membahasnya dalam tulisan kali ini.

Karbon banyak dihasilkan dari kegiatan manusia, seperti migas, pertambangan mineral, termasuk juga aktivitas pertanian dan peternakan. Karbon dalam bentuk Carbon Dioksida (CO2), Carbon Monoksida (CO) dan juga gas Methane (CH4) dibuang ke udara dan ditengarai menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim (climate change).

Salah satu efek negatif dari perubahan iklim ini adalah naiknya rata-rata suhu bumi beberapa derajat, sehingga es di kutub utara dan selatan mencair.

Dengan cairnya es ini, garis pantai akan berubah dan banyak pulau terancam tenggelam. Semakin banyak karbon yang dibuang ke udara maka ancaman terhadap ekosistem di bumi semakin besar.

Untuk mengurangi agar karbon tidak dibuang ke udara sejumlah negara telah mengenakan pajak kepada badan usaha yang masih melakukannya. Besarnya bervariasi, tergantung negaranya.

Misalnya, di Eropa pajak karbon ber variasi antara US$ 1 dan US$ 100 per ton CO2 yang dihasilkan. Semakin besar CO2 yang dihasilkan semakin mahal ongkos produksi yang harus ditanggung perusahaan tersebut. Itulah efek jera yang diterapkan agar pelaku usaha mau beralih ke energi terbarukan dan melakukan efisiensi dari sisi penggunaan energi oleh alat-alat produksi mereka.

Namun demikian, pajak yang dikenakan ini tentu berdampak terhadap harga barang yang dihasilkan dan pada akhirnya konsumen yang harus menanggungnya.

Di sektor pertambangan, besar nya karbon yang dihasilkan dari usaha ini tergantung dari jenis komoditas (mineral). Aluminium termasuk komoditas yang menghasilkan karbon terbesar, disusul dengan baja dan nikel. Karbon dari aluminium berasal dari energi listrik murah (PLTU) yang banyak digunakan di Tiongkok.

Baja dan nikel menghasilkan karbon berasal dari pemakaian batu bara sebagai reduktor untuk pengolahan bijih besi atau bijih nikel. Ditambah lagi kalau listrik yang digunakan juga berasal dari PLTU.

Tembaga, zinc dan emas termasuk komoditas yang menghasilkan karbon rendah. Artinya, penerapan pajak karbon tidak banyak pengaruhnya terhadap harga jual komoditas ini.

Akan sangat berbeda dengan aluminium, baja dan nikel. Harganya akan naik tajam dengan diterapkannya pajak karbon.

Bagaimana dampak penerapan pajak karbon oleh beberapa Negara di dunia?

Pertama, akan banyak relokasi smelter aluminium, baja dan nikel ke negara-negara yang belum menerapkan pajak karbon. Eropa Barat dan Kanada sudah memulai pajak karbon tapi Amerika Serikat, Tiongkok dan India masih pikir-pikir.

Kedua, harga komoditas yang berubah akibat pajak karbon membuat pelaku usaha menyubstitusi mineral yang menghasilkan karbon tinggi dengan yang rendah. Misalnya, penggunaan alumunium diganti dengan tembaga untuk power transmisi.

Ketiga, penggunaan energi terbarukan di sektor pertambangan akan semakin meningkat. Walaupun listrik yang dihasilkan oleh energi terbarukan lebih mahal dari pada energi fosil, namun ongkos produksi secara keseluruhan akan lebih murah dengan diterapkannya pajak karbon.

Untuk lebih mudah memahami pajak karbon ini, kita umpamakan kembali dengan restoran Padang. Kalau tungku yang digunakan untuk memasak berbahan bakar kayu, maka setiap asap yang dihasilkan ditimbang kemudian di kenakan denda. Rendang adalah jenis masakan yang akan terkena pajak terbesar karena memasaknya lama dan menghasilkan asap terbanyak.

Telor balado akan kena pajak yang kecil karena tidak banyak menghasilkan asap. Akibatnya harga rendang akan naik, sementara harga telor balado relatif tetap atau naik sedikit.

Semoga usaha untuk membuat bumi lebih sehat bisa terwujud lewat inisiatif yang berkeadilan. Insyaa Allah.

*) Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Sumber : Investor Daily

Read More

Banyak Perusahaan Tambang di Indonesia Belum Transparan Soal Pajak

NIKEL.CO.ID – Industri pertambangan di Indonesia kian menjadi sorotan. Kali ini, transparansi pajak yang menjadi problem.

Berdasarkan data Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia, hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan. Hal itu terungkap dalam publikasi terbaru PwC bertajuk ‘Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow’.

Menurut Sacha Winzenried, PwC Indonesia Mining Advisor, transparansi pajak merupakan salah satu metrik utama peringkat Environmental, Social and Good Governance (ESG), karena memberi kesempatan kepada perusahaan pertambangan untuk menyoroti kontribusi keuangannya yang signifikan kepada masyarakat.

“Meskipun transparansi pajak adalah cara mendasar bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu ESG, hanya 30 persen dari 40 Perusahaan Besar yang mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020,” jelas dia dalam keterangan resmi, Senin (2/8/2021).

Karena itu, Sacha mendorong perusahaan pertambangan untuk melakukan transparansi pajak sebagai bagian esensial dari strategi ESG-nya.

“Jika hal ini dilakukan, ini akan mendukung sektor pertambangan untuk lebih transparan mengenai pajak dan sewa yang dibayarkan dan manfaat sosial yang diberikan oleh kontribusi tersebut, khususnya di daerah terpencil tempat mereka beroperasi,” ujarnya.

Beberapa waktu sebelumnya, ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menyoroti sejumlah sektor yang membuat penerimaan pajak Negara melorot.

Salah satunya, konstribusi pendapatan pajak dari sektor pertambangan yang tidak optimal dari tahun ke tahun.

“Jebolnya penerimaan pajak di Indonesia sangat besar dari tambang dan smelter,” ujar Faisal dalam diskusi virtual bersama AJI Jakarta, awal Januari 2021.

Menurut Faisal, pada 2020 konstribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak hanya mencapai 4,3 persen atau 6,6 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Penerimaan pajak dari sektor pertambangan lebih rendah disbanding sektor transportasi dan pergudangan yang sebesar 4,7 persen.

Sementara itu, koefisien pajak pun tercatat hanya senilai 0,66. Koefisien pajak diperoleh dari persentase penerimaan pajak yang dibagi dengan persentase sumbangan dalam PDB.

Faisal memandang, rendahnya penerimaan pajak dari sektor tambang terjadi karena kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah. Dia mencontohkan adanya fasilitas seperti tax holiday hingga tax allowance untuk pertambangan tertentu seperti nikel yang dikelola oleh investor asing.

“Jika pajak nikel saja bisa dibereskan, Indonesia bisa menikmati pendapatan dari pajak sekitar Rp 50 triliun,” imbuhnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada 2020 sebesar 1.070 triliun atau 89,3 persen dari target. Dengan demikian, sepanjang tahun lalu, terdapat kekurangan atau shortfall pajak senilai Rp 128,8 triliun.

Selain sektor tambang, Faisal juga menyoroti rendahnya penerimaan pajak dari bidang konstruksi. Sepanjang 2020, koefisien pajak hanya sebesar 0,48 atau 13,6 persen terhadap PDB. Dia menilai pendapatan pajak dari sektor konstruksi bisa ditingkatkan.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah lebih serius meningkatkan penerimaan pajak dari sektor-sektor potensial, seperti industri manufaktur. Saat ini, industri manufaktur memiliki kontribusi 29 persen terhadap total penerimaan pajak dan 19,9 persen terhadap PDB.

“Pemerintah harus menciptakan transformasi ekonomi dan transformasi perpajakan. Ini kelemahan mendasar yang ada di bangsa ini yang gagal menaikkan pajak sehingga bergantung pada pajak rokok,” tandasnya.

Sumber: asiatoday.id

Read More

Ini Raja-Raja Komoditas Tambang Andalan RI, Siapa Saja?

NIKEL.CO.ID – Indonesia dikaruniai sumber daya alam (SDA) yang melimpah, termasuk untuk komoditas tambang mineral seperti nikel dan emas, serta batu bara. ‘Harta karun’ komoditas tambang yang tersimpan pun berjumlah hingga miliaran ton.

Menyadari banyaknya ‘harta karun’ yang tersimpan di Tanah Air, maka pemerintah pun memutuskan untuk mewajibkan hilirisasi komoditas tambang, sehingga tidak dijual dalam bentuk ‘barang mentah’ hasil tambang, namun memiliki nilai tambah lebih besar.

Hal ini dimulai dengan mengolah komoditas mineral melalui fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), lalu membangun pabrik komponen baterai, hingga rencana menjadi pemain baterai hingga kendaraan listrik kelas dunia.

Begitu juga di sektor batu bara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mewajibkan para produsen batu bara untuk terjun ke industri hilir batu bara seperti gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) untuk menggantikan liquefied petroleum gas (LPG), methanol, peningkatan kadar batu bara (coal upgrading), hingga pencairan batu bara.

Dengan demikian, Indonesia tak lagi bergantung dari penjualan ‘barang mentah’, namun hasil pengolahan dan hilirisasi dengan nilai jual lebih tinggi.

Terlebih, saat ini sejumlah komoditas tambang mengalami super siklus di mana harga-harga melonjak tajam dan diperkirakan bertahan cukup lama. Lantas, siapa saja yang akan diuntungkan dari kondisi ini?

Berikut CNBC Indonesia rangkum siapa saja produsen komoditas tambang terbesar RI, mengutip data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM):

1. Emas

Untuk komoditas emas, sumber dayanya tercatat miliaran ton. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), status per Juli 2020, sumber daya emas RI mencapai 15,05 miliar ton dan cadangan emas mencapai 3,56 miliar ton.

Meski potensinya besar, namun produksinya belum terlalu tinggi.

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis (08/07/2021), tren produksi emas dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan.

Tahun 2018 produksi emas mencapai 135,29 ton, namun turun pada 2019 menjadi hanya 109,02 ton. Lalu saat pandemi pada tahun 2020 lalu, produksi turun drastis menjadi hanya 28,88 ton. Kemudian, pada 2021 ini ditargetkan produksi hanya sekitar 31,67 ton.

Realisasi produksi emas berdasarkan data terakhir per hari ini, Kamis (08/07/2021), produksi emas nasional baru mencapai 10,57 ton atau 33,38% dari target 31,67 ton.

Secara rinci produksi emas dari bulan ke bulan yakni, Januari sebesar 2,17 ton, naik di bulan Februari 2,38 ton, turun di bulan Maret menjadi 1,94 ton, kembali turun di April menjadi 1,88 ton, turun lagi Mei 1,67 ton dan Juni data terakhir 0,54 ton.

Berikut daftar lima perusahaan dengan produksi emas terbesar di Indonesia saat ini, seperti dikutip dari data Kementerian ESDM:

1. PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB)

PT J Resources Asia Pasifik Tbk (J Resources) merupakan perusahaan induk yang berbasis di Indonesia. Beroperasi, menambang, mengeksplorasi, dan berinvestasi di sektor pertambangan emas.

Produksi emas di lahan seluas 38.150 hektar berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara.

2. PT Agincourt Resources

PT Agincourt Resources merupakan sebuah perusahaan tambang berbasis di Indonesia bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral batangan emas dan perak.

Produksi emas di lahan seluas 130.252 hektar berlokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal, Sumatera Utara.

3. PT Bumi Suksesindo

PT Bumi Suksesindo merupakan perusahaan PMDN dengan kegiatan utama produksi emas dan tembaga. Terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Berada di lahan seluas 4.998 hektar.

4. PT Meares Soputan

PT Meares Soputan beroperasi di tambang seluas 8.969 hektar berlokasi di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Sulawesi Utara.

5. PT Indo Muro Kencana

PT Indo Muro Kencana melakukan penambangan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, di lahan seluas 47.940 hektar.

Perlu diketahui, untuk PT Freeport Indonesia, meskipun juga memproduksi emas, namun data Kementerian ESDM memasukkan Freeport sebagai produsen tembaga. Untuk produsen tembaga, PT Freeport Indonesia tak dipungkiri menjadi produsen tembaga terbesar RI.

2. Nikel

Untuk komoditas nikel, cadangannya sampai miliaran ton. Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar dunia. Besarnya cadangan menjadi alasan Indonesia bercita-cita menjadi pemain baterai kelas dunia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pada 2020 sumber daya bijih nikel RI mencapai 8,26 miliar ton dengan kadar 1%-2,5%, di mana kadar kurang dari 1,7% sebesar 4,33 miliar ton, dan kadar lebih dari 1,7% sebesar 3,93 miliar ton.

Adapun cadangan bijih nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1%-2,5%, di mana cadangan bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan bijih nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton.

Pemerintah pun menyadari pentingnya ‘harta karun’ nikel ini dengan menghentikan ekspor bijih nikel, dan mendorong investasi hilirisasi nikel. Bahkan, sejumlah proyek pabrik (smelter) bahan baku baterai dengan nilai investasi mencapai US$ 6,25 miliar atau sekitar Rp 91 triliun (asumsi kurs Rp 14.500 per US$) pun tengah dikembangkan di Tanah Air.

Untuk menggarap proyek pabrik bahan baku baterai tersebut, setidaknya 32 juta ton bijih nikel per tahun dibutuhkan. Ini tentunya menjadi ajang penambang bijih nikel untuk berlomba-lomba meningkatkan produksi bijihnya.

Berdasarkan data dari MODI Kementerian ESDM yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (07/07/2021), produksi Nickel Pig Iron (NPI) per hari ini mencapai 389.245,40 ton atau 43,20% dari target produksi tahun ini 901.080,00 ton.

Secara rinci, produksi Januari sebesar 68.928,02 ton, lalu naik di bulan Februari menjadi 74.801,70 ton, kembali naik di bulan Maret menjadi 77.923,55 ton. Lalu untuk bulan April turun menjari 73.371,16 ton, Mei naik jadi 80.958,03 ton, dan Juni data terakhir 12.790,99 ton.

Kemudian, produksi feronikel sebesar 760.819,92 ton atau 36,11% dari target produksi tahun ini 2.107.071,00 ton. Secara rinci, produksi bulan Januari sebesar 138.167,76 ton, kemudian naik di Februari menjadi 124.247,79 ton, dan kembali naik di Maret menjadi 141.260,31 ton. Selanjutnya di bulan April turun menjadi sebesar 135.595,81 ton, bulan Mei kembali turun menjadi 128.967,75 ton, dan bulan Juni data terakhir 91.187,25 ton.

Sementara itu, produksi nickel matte sampai saat ini mencapai 38.008,86 ton atau 48,73% dari target 78.000 ton. Secara rinci, produksi pada bulan Januari 6.088,82 ton, kemudian turun di bulan Februari menjadi 5.304,95 ton. Pada bulan Maret naik menjadi 7.703,24 ton, turun di bulan April menjadi 6.826,61 ton, Mei naik lagi jadi 7.657,30 ton, dan Juni data terakhir mencapai 4.427,95 ton.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, berikut daftar lima perusahaan dengan produksi bijih nikel terbesar di Indonesia saat ini:

1. PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

PT Vale Indonesia Tbk memiliki sejumlah wilayah tambang nikel di Indonesia, antara lain:

– Blok Soroako, Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dengan status operasi produksi.

– Blok Suasua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dengan status operasi produksi.

– Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, dengan status operasi produksi.

– Blok Bahodopi, Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan), dengan status operasi produksi.

2. PT Bintang Delapan Mineral

Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Desa Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea, dan Fatufia, Kecamatan Bungku Tengah dan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan status operasi produksi dan luas wilayah 21.695 Ha.

3. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Memiliki sejumlah wilayah tambang, antara lain:

– Pulau Maniang, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Asera dan Molawe, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Maba dan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

4. PT Makmur Lestari Primatama

Memiliki wilayah tambang di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dengan luas wilayah tambang 407 Ha.

5. PT Citra Silika Mallawa

Memiliki wilayah tambang di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah 475 Ha.

3. Batubara

Kementerian ESDM menyampaikan sampai dengan semester I 2021 PT Kaltim Prima Coal (KPC) memimpin sebagai perusahaan yang memproduksi batu bara terbesar di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko. Setelah KPC, PT Adaro Indonesia menyusul di posisi kedua.

“10 besar sampai dengan semester I 2021,” ungkapnya singkat kepada CNBC Indonesia, Jumat (02/07/2021).

Namun sayangnya dia tidak menyampaikan secara rinci berapa besar kontribusi kesepuluh produsen tersebut terhadap total produksi batu bara nasional.

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (02/07/2021), total produksi batu bara sampai dengan Juni 2021 sebesar 287,84 juta ton atau 46,05% dari target tahun ini 625 juta ton.

Secara rinci, produksi batu bara pada Januari sebesar 47,81 juta ton, kemudian turun pada Februari menjadi 45,91 juta ton dan kembali naik pada Maret menjadi 49,77 juta ton.

Produksi tidak ada kenaikan pada April dibandingkan bulan sebelumnya yakni sebesar 49,77 juta ton, lalu turun tipis di bulan Mei menjadi 48,52 juta ton, dan kembali turun di bulan Juni menjadi 46,06 juta ton.

Berikut daftar 10 produsen batu bara terbesar RI:

1. PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI)
2. PT Adaro Indonesia, anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO)
3. PT Kideco Jaya Agung, anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY)
4. PT Borneo Indobara, anak usaha Golden Energy and Resources Ltd yang tercatat di Bursa Efek Singapura.
5. PT Berau Coal, anak usaha PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU)
6. PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA)
7. PT Bara Tambang
8. PT Arutmin Indonesia, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI)
9. PT Multi Harapan Utama
10.PT Indexim Coalindo.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Pasar Global Menyebut Nikel RI Kotor dan Tidak Ramah Lingkungan

NIKEL.CO.ID – Rencana pemerintah menarik investasi global dalam proyek baterai listrik rupanya masih terganjal persoalan, salah satunya mengenai aspek lingkungan. Investor dunia menilai penambangan nikel di Indonesia belum ramah lingkungan.

Konsultan Independen di sektor pertambangan Steven Brown mengatakan bahwa saat ini konsumen sangat memperhatikan isu lingkungan pada proses penambangan nikel yang merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik (EV).

Oleh karena itu ia berharap agar Industri nikel di Indonesia dapat menerapkan kegiatan penambangan yang berkelanjutan. Pasalnya, kabar bahwa penambangan nikel di Indonesia memiliki rekam jejak kotor sudah mulai menyebar di pasar internasional. Ini berpotensi menurunkan pamor nikel Indonesia.

“Sudah mulai dibisikan di pasar kalau nikel Indonesian adalah nikel kotor. Ini terutama dibesar-besarkan oleh produsen nikel di luar Indonesia yang menjadi kompetitor,” katanya dalam diskusi secara virtual, Selasa (29/6/2021).

Menurut dia PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) selalu menjadi acuan karena masih menggunakan fasilitas pembangkit listrik batu bara hingga 2.500 megawatt (MW) dalam operasional smelternya.

IWIP merupakan salah satu dari beberapa perusahaan smelter yang masih menggunakan listrik dari batu bara. “Baru minggu lalu. Vale mengumumkan akan membangun dengan tenaga gas tanpa batu bara,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap Industri nikel di Indonesia mulai serius memperhatikan persoalan tersebut. Mengingat produsen listrik dunia mulai hitung-hitungan mengenai jumlah emisi karbon yang mereka dapatkan ketika harus mengambil nikel dari Indonesia.

“Ini menjadi topik yang sangat hangat sekarang di antara produsen mobil. Limbah juga menjadi perhatian ini sangat dibicarakan terutama di Tesla,” ujarnya.

Fokus Kriteria ESG (environment, social, governance)

Pemerintah dinilai perlu memperbaiki iklim investasi agar bisa menarik modal Tesla dalam proyek baterai. Meski menguasai cadangan nikel dunia, bukan berarti perusahan besutan Elon Musk ini dapat terpikat begitu saja berinvestasi di Indonesia.

Meski demikian, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menilai masih ada kesempatan bagi Indonesia untuk menarik investasi Tesla. Salah satunya dimulai dari kriteria ESG (environment, social, governance) yakni terkait standardisasi lingkungan yang tinggi.

Namun terbitnya UU Cipta Kerja malah membuat banyak investor kecewa. Pasalnya pengamanan atau safeguard lingkungan hidup diturunkan. Oleh sebab itu, pemerintah dinilai perlu merevisi aturan sapu jagad tersebut. “Soal sosial yang menyangkut perlindungan hak pekerja. Itu juga akar masalahnya pada UU Cipta Kerja,” kata Bhima.

Kemudian terkait governance atau tata kelola bermuara pada perbaikan indeks persepsi korupsi. Turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia, maka menjadi pertimbangan tersendiri bagi Investor menanamkan modalnya.

“Masak Tesla lihat Indonesia kok peringkat indeks persepsi korupsinya setara Gambia? Ya pasti berpikir ulang untuk menanam modalnya,” ujarnya.

Sumber: katadata.co.id

Read More

RI Punya ‘Harta Karun’ Nikel Miliaran Ton, Segini Produksinya

NIKEL.CO.ID – Indonesia dikarunia ‘harta karun’ nikel yang sangat melimpah, bahkan cadangannya sampai miliaran ton. Melalui Holding BUMN Industri Baterai atau Indonesia Battery Corporation (IBC), Indonesia juga bercita-cita menjadi raja baterai.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mengatakan bahwa Indonesia memiliki posisi daya tawar yang kuat untuk menggaet investor.

Hal ini terutama karena Indonesia dianugerahi sumber daya nikel hingga miliaran ton dan produksi bijih nikel hingga 21 juta ton per tahun, serta menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia dalam bentuk Nickel Pig Iron (NPI).

“Dengan potensi (nikel) yang besar, kita lihat bahwa Indonesia punya bargaining position yang kuat,” ungkap Luhut dalam acara ‘Pembekalan Kunjungan Lapangan Isu Strategis Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ke-61’ kemarin, seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian, Jumat (18/6/2021).

Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia memiliki hak untuk berkembang dan bekerja sama yang saling menguntungkan.

“Kita juga nggak boleh baik-baik amat. Kita harus mainkan peran kita,” sambungnya.

Lantas, dengan besaran cadangan miliaran ton, berapa besar produksi logam nikel RI?

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (18/06/2021), produksi Nickel Pig Iron (NPI) pada tahun ini ditargetkan mencapai 901.080 ton, naik tipis dari realisasi produksi pada 2020 yang mencapai 860.484,35 ton.

Hingga Mei 2021, tercatat produksi Nickel Pig Iron mencapai 327.387,86 ton. Artinya, baru sekitar 36% dari target produksi pada tahun ini.

Adapun rinciannya, yakni bulan Januari sebesar 68.928,02 ton, lalu naik di bulan Februari menjadi sebesar 74.801,70 ton, Maret kembali naik menjadi sebesar 77.923,55 ton, kemudian di bulan April turun menjadi 73.371,16 ton, dan kembali turun menjadi pada bulan Mei menjadi 32.363,43 ton.

Sedangkan untuk produksi feronikel pada 2021 ini ditargetkan mencapai 2,11 juta ton, melonjak 42% dari realisasi produksi pada 2020 yang sebesar 1,48 juta ton.

Sampai Mei 2021, produksi feronikel mencapai 645.251,36 ton atau sekitar 31% dari target tahun ini. Adapun rincian produksinya yaitu pada bulan Januari sebesar 138.167,76 ton, turun pada bulan Februari menjadi 124.247,79 ton. Kemudian naik pada bulan Maret menjadi 141.260,31 ton, kembali turun pada bulan April menjadi sebesar 133.470,11 ton, dan kembali turun pada bulan Mei menjadi 108.105,39 ton.

Untuk produksi nickel matte, pada tahun ini ditargetkan mencapai 78 ribu ton, turun dibandingkan realisasi produksi pada 2020 yang mencapai 91,70 ribu ton.

Sampai Mei 2021 tercatat produksi nickel matte sebesar 33.580,92 ton atau sekitar 43% dari target tahun ini. Rinciannya, pada Januari produksi sebesar 6.088,82 ton, lalu turun pada Februari menjadi sebesar 5.304,95 ton. Lalu Maret naik signifikan menjadi 7.703,24 ton, dan kembali turun pada April menjadi 6.826,61 ton, dan kembali naik pada bulan Mei menjadi 7.657,30 ton.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total sumber daya logam nikel pada 2020 mencapai 214 juta ton logam nikel, meningkat dari 2019 yang tercatat sebesar 170 juta ton logam nikel.

Sementara jumlah cadangan logam nikel pada 2020 mencapai 41 juta ton logam nikel, lebih rendah dari 2019 yang mencapai 72 juta ton logam nikel.

Untuk bijih nikel, berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2020, total sumber daya bijih nikel mencapai 8,26 miliar ton dengan kadar 1%-2,5%, di mana kadar kurang dari 1,7% sebesar 4,33 miliar ton, dan kadar lebih dari 1,7% sebesar 3,93 miliar ton.

Adapun cadangan bijih nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1%-2,5%, di mana cadangan bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan bijih nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton.

Untuk rinciannya, cadangan bijih nikel kadar di atas 1,7% tereka sebesar 1,72 miliar ton, tertunjuk sebesar 1,26 miliar ton, terukur sebesar 954 juta ton, terkira sebesar 990 juta ton dan terbukti sebesar 772 juta ton.

Sementara untuk cadangan bijih nikel dengan kurang dari 1,7% tereka sebesar 2 miliar ton, tertunjuk 1,52 miliar ton, terukur sebesar 805 juta ton, terkira sebesar 1,30 miliar ton dan terbukti sebesar 589 juta ton.

Adapun nikel yang diperlukan untuk bahan baku baterai biasanya dengan kadar rendah di bawah 1,7%.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Tak Cuma Nikel, Produk Tambang Ini Bisa Dukung Mobil Listrik

NIKEL.CO.ID – Indonesia dianugerahi cadangan mineral berupa nikel yang menjadi bahan baku pembuatan baterai lithium untuk kendaraan listrik. Tidak hanya nikel, ada komoditas mineral lain yang dimiliki Indonesia juga bisa mendukung mobil listrik.

Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, tembaga juga menjadi komoditas yang permintaannya akan meningkat seperti nikel. Menurutnya, kebutuhan tembaga untuk mobil listrik bisa mencapai empat sampai lima kali lipat dibandingkan mobil biasa.

“Kalau mobil biasa 20 ton (tembaga) setiap satu mobilnya, untuk mobil listrik itu bisa sampai 80 sampai 100 ton,” tuturnya.

Belum lagi kebutuhan tembaga untuk komponen stasiun pengisian daya (charging station) yang membutuhkan kabel dan lainnya. Dengan demikian, diperkirakan permintaan tembaga ini juga akan meningkat cukup signifikan.

“Apalagi kalau kita kemudian nanti komponen charging station butuh wiring (kabel) segala macamnya, akan lebih besar,” ujarnya.

Komoditas mineral lain yang juga menjadi primadona di masa depan adalah bauksit. Bauksit menurutnya juga akan dimanfaatkan untuk campuran pembuatan kerangka mobil listrik.

Bauksit ini akan diproses menjadi aluminium untuk membuat kerangka mobil listrik menjadi lebih ringan. Namun kekuatannya menurutnya juga tidak kalah dibandingkan dengan mineral lainnya. Dengan beban lebih ringan dan kapasitas baterai yang sama, maka mobil listrik ini menurutnya bisa melaju lebih jauh.

“Tembaga kita tahu sumber cadangan ada di Freeport, kemudian ada di Amman Mineral, ada kemudian di Banyuwangi yang Tumpang Pitu, kita lihat yang sedang dilakukan eksplorasi saat ini juga ada di Sumbawa,” tuturnya.

Indonesia memiliki cadangan besar di tiga komoditas mineral unggulan ini, dan relatif tinggi terhadap cadangan dunia. Maka dari itu, imbuhnya, dengan melakukan eksplorasi lebih lanjut, maka ini akan memperkuat posisi cadangan tiga komoditas unggulan tersebut.

“Eksplorasi lebih lanjut untuk meningkatkan cadangan ini, memperkuat posisi tidak hanya ketahanan energi kita tapi juga ketahanan ekonomi Indonesia ke depannya,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Geologi status Juli 2020, sumber daya nikel Indonesia mencapai 11,9 miliar ton dan cadangan 4,35 miliar ton, sumber daya tembaga 14,8 miliar ton dan cadangannya 2,6 miliar ton, serta sumber daya bauksit mencapai 5,1 miliar ton dan cadangannya 2,8 miliar ton.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Tsingshan Amankan Pasokan Bijih Nikel dari Indonesia Hingga Akhir 2022

Tsingshan akan mendapat pasokan nikel dari tambang milik Silkroad Nickel di Morowali, Sulawesi Tengah.

NIKEL.CO.ID – Produsen baja dan nikel asal Tiongkok, Tsingshan, telah menandatangani kesepakatan pembelian bijih nikel selama dua tahun dari Silkroad Nickel. Komoditas itu akan berasal dari tambang bijih nikel laterit di Morowali, Sulawesi Tengah.

Silkroad akan memasok 2,7 juta metrik ton kering (dmt) bijih nikel kadar tinggi dari Maret 2021 hingga Desember 2022. Perusahaan tambang yang berbasis di Singapura itu telah bersiap untuk pengiriman perdana dalam dua minggu ke depan.

Minimum pengirimannya adalah 50 ribu metrik ton per bulan.

“Secara bertahap kami akan meningkatkan produksi mulai April 2021 dan seterusnya untuk memenuhi komitmen offtaker yang baru,” kata Direktur Eksekutif dan Kepala Eksekutif Silkroad Hong Kah Ing, dikutip dari Argus Media, Rabu (17/3/2021).

Nilai kontraknya diperkirakan mencapai US$ 90 juta atau sekitar Rp 1,3 triliun. Angka ini berdasarkan harga patokan bijih nikel yang ditetapkan pemerintah Indonesia.
Tsingshan pada awal bulan ini sepakat untuk memasok nikel matte ke pabrik peleburan kobalt, Huayou Cobalt, dan produsen energi terbarukan, CNGR. Nikel matte merupakan nikel sulfida yang diproduksi dari hasil peleburan atau smelting. Produk tersebut dapat diproses lebih lanjut menjadi bahan kimia untuk produksi baterai.

Kesepakatan itu telah merusak perkiraan pasar. Harga nikel lalu anjlok 8% pada 4 Maret 2021 di London Metal Exchange. Angkanya menjadi US$ 15.945 per ton, kerugian intraday terbesar sejak Desember 2016.

Padahal, harga patokan itu sempat mencapai level tertinggi dalam enam tahun terakhir. Pelaku pasar sebelumnya memprediksi harga akan terus naik karena lonjakan permintaan dari sektor kendaraan listrik tapi produksinya terbatas.

Bos Tesla, Elon Musk, bahkan menyebut produksi nikel menjadi perhatian utama perusahaan. Mineral ini merupakan salah satu bahan baku pembuatan baterai lithium-ion untuk menggerakkan mobil listrik.

Dengan hadirnya kesepakatan Tsingshan untuk memproduksi massal nikel matte, kenaikan harganya menjadi terbatas.

“Ini secara substansial akan meredakan kekhawatiran kekurangan bahan baterai,” kata analis Mysteel Celia Wang kepada Bloomberg.

Pasokan nikel dari Silkroad akan digunakan untuk produksi nikel matte Tsingshan. Perusahaan juga berencana membangun fasilitas energi bersih berkapasitas dua ribu megawatt di Indonesia dalam tiga hingga lima tahun ke depan untuk mendukung operasinya di Asia Tenggar.

Sedangkan Silkroad, mengutip dari Reuters, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan, produksi, dan penjualan bijih nikel. Perusahaan memiliki izin usaha pertambangan untuk melakukan operasi penambangan bijih nikel di sekitar 1.301 hektare (ha) di wilayah konsesi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Proyek Tsingshan di Indonesia

Tsingshan juga sempat disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam proyek pabrik pemurnian atau smelter tembaga PT Freeport Indonesia.

Kedua perusahaan bakal membangun pabrik itu di Kawasan Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara.

“Ini tinggal finalisasi perjanjian antara Freeport dan Tsingshan,” katanya pada awal Februari 2021.

Rencananya, produsen baterai listrik terbesar dunia asal Negeri Panda, Contemporary Amperex Technologi atau CATL, juga akan ikut bergabung. Luhut memperkirakan investasi yang masuk dalam tiga tahun ke depan mencapai US$ 30 miliar atau sekitar Rp 420 triliun.

Ia mengatakan CATL telah menandatangani komitmen investasi sebesar US$ 10 miliar atau Rp 140 triliun. Lalu, produsen kobalt asal Tiongkok, yaitu Huayou Group, bersama Tsingshan dan Freeport akan menandatangani kontrak senilai US$ 2,8 miliar atau Rp 39,2 triliun untuk smelter.

“Ini akan melahirkan turunan pabrik pipa dan kawat tembaga, mungkin sampai US$ 10 miliar,” ucap Luhut.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Tsingshan Amankan Pasokan Bijih Nikel dari Indonesia Hingga Akhir 2022

Read More

Investasi dan Pertaruhan Sumber Daya Alam

Oleh: Prima Gandhi *)

HIDUP yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Apa yang dikatakan Sutan Syahrir, perdana menteri pertama Republik Indonesia dirasa cocok menggambarkan asa sebuah peristiwa bersejarah terkait investasi sektor sumber daya alam (SDA) Indonesia di Seoul, Korea Selatan, beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan LG Energy Solution, perusahaan baterai kendaraan listrik asal Negeri Ginseng pada 18 Desember 2020. MoU ini meliputi kerja sama proyek investasi di bidang industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining), industri prekursor dan katoda. Peristiwa ini ramai dibahas pada awal 2021 di berbagai media massa dan elektronik.

Betapa tidak, penandatanganan MoU senilai Rp143 triliun akan membuat Indonesia sebagai pusat industri sel baterai kendaraan listrik dunia. Nilai kerja sama industri ini konon menjadi yang terbesar sejak Orde Reformasi bergulir. Ini menjadi angin segar awal 2021 di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai.

Penandatangan MoU ini menjadi lembaran baru bagi pengambil kebijakan terkait energi terbarukan di Indonesia sekaligus cambuk bagi DPR yang sedang merancang undang-undang energi baru terbarukan (EBT). RUU EBT menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI pada 2021.0

Dampak Positif

Hemat penulis jika kerja sama industri baterai kendaraan listrik terealisasi maka selain dampak ekonomi, ada dampak budaya, dan lingkungan yang akan terjadi. Dampak ekonomi adalah kenaikan pertumbuhan ekonomi. Potensi pertumbuhan ekonomi didapat dari royalti pertambangan, pengenaan pajak dari proses hulu, hilirisasi produk serta belanja karyawan, smelter dan tambang. Potensi ini akan memperkuat kedaaan fiskal negara. Namun, potensi kenaikan pertumbuhan ekonomi akan terasa hambar apabila tidak diikuti oleh lahirnya pengusaha baru tingkat lokal.

Kita ketahui bersama bahwa jaringan pengusaha China mendominasi ekosistem bisnis tambang dan industri nikel di Indonesia. Bahan baku utama baterai kendaraan listrik adalah nikel. Pengusaha Negeri Tirai Bambu memiliki modal, bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja dalam industri tambang nikel. Bahkan, mereka pun menjadi kontraktor pengerjaan smelter.

Sementara itu pengusaha lokal jarang mempunyai posisi dalam rantai bisnis ini. Oleh karenanya, pemerintah harus mampu mengintervensi serta menemukan keunggulan komparatif pelaku usaha lokal dalam rantai bisnis baterai kendaraan listrik dari sektor hulu sampai hilirnya. Tujuannya agar pengusaha lokal dapat mengisi ruang-ruang ekonomi pada rantai bisnis ini.
Kemudian, dampak lingkungan yang terjadi dengan adanya industri ini adalah mengurangi laju pemanasan bumi. Bumi semakin panas akibat kemajuan teknologi yang mempercepat laju peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer sehingga menghambat pelepasan hawa panas dari bumi ke luar angkasa.

Saat ini penduduk dunia terus menyuarakan tuntutan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan berbagai macam media. Salah satu bentuk tuntutannya adalah penggunaan mobil listrik secara luas sebagai salah satu bentuk langkah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil serta emisi Nitrogen Dioksida (NO2) dan Karbon Dioksida (CO2).

Ketika terjadi pandemi Covid-19 diketahui bahwa kualitas udara membaik. Data penurunan kadar NO2 dan CO2 di beberapa kota besar dunia menjadi parameternya. Kota Madrid mengalami penurunan kadar NO2 sebesar 48 % , Milan 47% Paris 54%, dan Roma 49 % (ESA, 2020). Tercatat Di China, emisi CO2 turun sekitar 25% ketika lockdown diterapkan (Carbon Brief, 2020). Tren ini bisa diteruskan pasca pandemi dengan penggunaan kendaraan listrik.

Kehadiran industri baterai kendaraan listrik di Indonesia menjadi bukti konkret komitmen negara dalam mejaga kualitas udara global serta mendukung perkembangan dunia yang ramah lingkungan.

Dampak Negatif

Selain dampak positif yang sudah dijabarkan di atas, pemerintah harus mewaspadai dampak negatif yang dapat timbul akibat adanya industri baterai kendaraan listrik. Dampak negatif yang penulis maksud adalah munculnya bencana alam dan paradoks natural resource curse. Letak astronomis Indonesia menyebabkan negeri ini rawan bencana alam. Banjir, gelombang pasang, tanah longsor, hingga erupsi gunung api seperti yang terjadi di Indonesia di awal 2021 adalah bencana alam tahunan khas Indonesia.

Hasil analisis Lapan (2021) menunjukkan bahwa curah hujan tinggi dan turunnya lahan luas hutan primer menjadi penyebab bencana banjir bandang di Kalimantan Selatan awal tahun ini.Telah terjadi penurunan hutan primer, hutan sekunder, sawah dan semak belukar dalam sepuluh tahun terakhir di Kalimantan sebesar 13.000 hektare, 116.000 hektare, 146.000 hektare, dan 47.000 hektare. Penurunan ini disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan lahan tambang bahan mineral.
Terkadang tingkah laku manusia yang merusak ekosistem alam memperparah dampak bencana yang terjadi. Berdasarkan pengalaman ini, jangan sampai masifnya penambangan nikel untuk bahan baku industri baterai listrik membuat bencana baru di daerah penambangan nikel.

Dampak negatif selanjutnya adalah paradoks natural resource. Paradoks ini menggambarkan fenomena di mana daerah yang kaya sumber daya alam tidak serta merta menjadi daerah kehidupan masayarakatnya sejahtera. Namun sebaliknya, justru bisa menjadikan masyarakat menjadi lebih miskin.

Kemiskinan masyarakat setelah adanya eksploitasi sumber daya alam biasanya berbanding lurus dengan masifnya kerusakan alam dan lingkungan. Kerusakan ini berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Selain dampak terhadap lingkungan, tidak jarang kekayaan sumber daya alam memicu konflik sosial, seperti konflik lahan tambang dengan masyarakat, kesenjangan dan ketimpangan pembangunan ekonomi.

Nikel sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik yang dieksploitasi, diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar tambang nikel. Kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang nikel yang dijadikan bahan baku industri baterai kendaraan listrik harus menjadi salah satu indikator penilaian sukses tidaknya pendirian industri ini di Indonesia.

Terakhir, kembali ke awal tulisan, penulis berharap pemerintah bisa memenangkan pertaruhan kelimpahan sumber daya alam Indonesia ini. Sehingga lahirnya industri baterai kendaraan listrik bisa mewujudkan apa yang termaktub dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 bukan menimbulkan bencana alam baru. Semoga.

*) Prima Gandhi adalah Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB University

Sumber: SindoNews.com

Read More

Pengamat: Jangan Sampai Investor Asing Hanya Kuras Cadangan Mineral Tapi Negara Tak Dapat Nilai Tambah.

NIKEL.CO.IDBadan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis angka realisasi investasi tahun 2020. Di tahun pandemi itu Indonesia berhasil memperoleh investasi Rp826,3 triliun. Angka tersebut melampaui target sebesar Rp817,2 triliun sekaligus capaian 2019 sebanyak Rp809,6 triliun.

Kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bergeser. Jika pada 2019 komposisi investasi PMDN Rp423,1 triliun (52,3%) sementara PMA Rp423,1 triliun (52,3%), tahun 2020 komposisinya adalah PMDN Rp413,5 triliun (50,1%) dan PMA Rp412,8 triliun (49,9%).

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan mengapa PMA hanya turun 2,4 persen padahal prediksi beberapa lembaga keuangan dunia mengatakan bahwa Foreign Direct Investment akan anjlok sampai 30-40 persen. “Artinya kepercayaan ini ada,” kata Bahlil dalam konferensi pers, Senin (25/1/2021).

Bahlil membanggakan capaian kuartal IV-2020 yang kuat, dengan PMA yang lebih mendominasi. Realisasi investasi pada kuartal IV 2020 terdiri dari PMA Rp111,1 triliun (51,7%) dan PMDN Rp103,6 triliun (48,3%).

“Kuartal IV, kasus pandemi sudah ada vaksinasi. Ada rasa percaya diri investor asing. Kedua pengesahan UU Ciptaker [yang] memberikan pengaruh positif untuk kelangsungan investor asing di Indonesia,” ungkap Bahlil.

PMA Global Turun Tajam

Penurunan PMA di Indonesia sejalan dengan tren global. Berdasarkan catatan United Nations (UNCTAD), PMA secara global anjlok 42 persen selama 2020 ke posisi $859 miliar. Angka itu berarti 30 persen lebih rendah ketimbang posisi terparah pada krisis ekonomi 2008-2009.

Cina masih menjadi negara dengan capaian positif, yakni naik 4% menjadi 163 miliar dolar AS. Sebaliknya, PMA ke AS anjlok 49% jadi $134 miliar dolar AS.

Sebagian negara Asia Tenggara juga mengalami penurunan, kecuali Filipina yang malah naik 29% menjadi 6,4 miliar dolar AS. Singapura turun 37% menjadi 58 miliar dolar AS, Vietnam turun 10% menjadi 14 miliar dolar AS, Malaysia turun 68% menjadi 2,5 miliar dolar AS, dan Thailand turun 50% menjadi 1,5 miliar dolar AS. Sementara PMA Indonesia turun 24% menjadi 18 miliar dolar AS (berbeda dengan versi BKPM).

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andy Satrio Nugroho menjelaskan realisasi yang cukup stabil di masa pandemi memang ditopang oleh keseriusan pemerintah mewujudkan iklim kemudahan izin investasi.

“Pemerintah sudah mulai jemput bola untuk investasi asing,” kata dia, Senin (25/1/2021).

Namun pekerjaan pemerintah belum selesai. Usai berhasil memboyong investor asing, baiknya pemerintah lebih serius untuk menekan angka penularan virus COVID-19 di dalam negeri. Menekan angka COVID-19 penting agar investor asing yang tanam modal di Indonesia mampu melakukan usaha yang berkelanjutan.

“Ini yang harus diwaspadai. Kalau dia (investor) tetap jalan, business as usual, tapi kondisi pandemi belum selesai saya rasa hanya jadi bom waktu saja. Kondisinya kan kelihatannya ekonomi duluan yang diselamatkan, tapi itu semu,” jelas dia.

Bukan mustahil jika investor asing lebih memilih pindah pabrik jika pandemi tidak lagi tertangani.

“Sekarang urusan health security sudah jadi urusan nomor satu,” lanjutnya.

Waspada Investasi Tambang PMA

Berdasarkan paparan BKPM, proyek-proyek yang didanai PMA selama 2020 didominasi proyek tambang. Dalam tabel ‘Industri logam dasar dan barang logam’, pada 2020 RI menerima 1.669 proyek baru dengan total nilai $5,96 miliar. Disusul listrik, gas, dan air sebanyak 846 proyek dengan nilai $4.61 miliar; serta transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebanyak 1.588 proyek dengan nilai $3,58 miliar.

Berdasarkan data BKPM, negara asal aliran modal didominasi oleh Singapura yaitu sebesar $9,77 miliar, kemudian Cina sebesar 4,84 miliar dolar AS, Hong Kong 3,5 miliar dolar AS, Jepang 2,6 miliar dolar AS, dan Korea Selatan 1,8 miliar dolar AS.

Tingginya minat investor asing terutama Cina untuk menggarap hasil tambang perlu diwaspadai, kata peneliti dari Indef Bhima Yudistira. Ada potensi mereka akan menghabiskan cadangan nikel dengan timbal balik yang tidak sepadan. Oleh karena itu menurutnya pencapaian PMA yang hanya turun 2,4 persen bukan prestasi.

“China, kan, ke depan butuh bahan setengah jadi terkait kebutuhan industri baterai industri elektronik. Bisa risiko bencana jadi sebenarnya usaha [dari investor asing]. Enggak berkelanjutan,” kata Bhima, Senin (25/1/2021).

Menurutnya hal ini dapat terjadi karena terutama di luar Jawa “proyek-proyek yang khususnya smelter nikel itu digencarkan sekali.”

“Enggak ada hubungannya sama UU Cipta Kerja. Ada pembatasan WNA, tapi TKA asal Cina itu tetap datang ke Konawe untuk jalankan proyek. Jadi pandemi enggak ngaruh,” tambahnya.

Bhima berharap pemerintah lebih selektif menerima investor. Perlu dipilah mana yang menguntungkan mana yang bikin rugi.

“Harusnya diseleksi, bukan obral murah,” tandas Bhima.

Seleksi lebih mungkin dilakukan ketika pilihan investor beragam. Oleh karena itu menurutnya pemerintah juga perlu melirik negara lain.

“Indonesia harus mulai mengambil langkah keseimbangan untuk menarik investasi dari negara lain di luar Cina, misalnya AS. Jadi ada investasi yang lebih selektif dari banyak pilihan investor,” terangnya.

Oleh karena investor asing sudah kadung masuk, maka pilihan terdekat adalah mengoptimalisasinya, kata Kepala ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual. Caranya dengan memastikan hilirisasi mineral terwujud. Jangan sampai derasnya investasi asing hanya menyebabkan cadangan mineral habis terkuras tapi negara tak mendapat nilai tambah.

“Komoditas mineral arahnya green energy. Bikin kincir listrik, solar sel, baterai, butuh tembaga, nikel, bauksit, aluminium. RI merupakan salah satu pemilik cadangan terbesar dan produsen terbesar juga, jadi kita buat mereka investasi ke hilirisasi, jangan sampai kirim mentahnya saja,” tandas dia.

Sumber: tirto.id

Read More

Faisal Basri: Penerimaan Pajak Jebolnya dari Tambang

NIKEL.CO.ID – Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkapkan sejumlah sektor yang membuat penerimaan pajak negara kendor. Pertama, dia menyoroti kontribusi pendapatan pajak dari sektor tambang yang tak optimal dari tahun ke tahun.

“Penerimaan pajak jebolnya dari tambang, dari smelter,” ujar Faisal dalam diskusi virtual bersama AJI Jakarta, Senin, 25 Januari 2021.

Faisal menyebut pada 2020, kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak hanya mencapai 4,3 persen atau 6,6 persen dari total produk domestik bruto (PDB).

Penerimaan pajak dari sektor pertambangan lebih rendah ketimbang sektor transportasi dan pergudangan yang sebesar 4,7 persen.

Sementara itu, koefisien pajak pun tercatat hanya senilai 0,66. Koefisien pajak diperoleh dari persentase penerimaan pajak yang dibagi dengan persentase sumbangan dalam PDB.

Menurut Faisal, lemahnya penerimaan pajak dari sektor tambang terjadi lantaran kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah. Dia mencontohkan adanya fasilitas seperti tax holiday hingga tax allowance untuk pertambangan tertentu layaknya nikel.

“Kalau kita bisa bereskan si nikel, setidaknya kita bisa menikmati (pendapatan pajak) Rp 50 triliun. Jadi jangan kasih tax holiday kepada sektor yang enggak dikasih (kelonggaran) pun dia datang,” ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada 2020 sebesar 1.070 triliun atau 89,3 persen dari target. Dengan demikian, sepanjang tahun lalu, terdapat kekurangan atau shortfall pajak senilai Rp 128,8 triliun.

Selain sektor tambang, dia menyoroti rendahnya penerimaan pajak dari bidang konstruksi. Sepanjang 2020, koefisien pajak hanya sebesar 0,48 atau 13,6 persen terhadap PDB. Dia menilai pendapatan pajak dari sektor konstruksi bisa ditingkatkan.

Dia pun menyarankan pemerintah lebih serius meningkatkan penerimaan pajak dari sektor-sektor potensial, seperti industri manufaktur. Saat ini, industri manufaktur memiliki kontribusi 29 persen terhadap total penerimaan pajak dan 19,9 persen terhadap PDB.

“Harus ada transformasi ekonomi dan transformasi perpajakan. Ini kelemahan mendasar yang ada pada bangsa ini yang gagal menaikkan pajak sehingga bergantung pada pajak rokok,” kata Faisal Basri.

Sumber: tempo.co

Read More