Tak Cuma Nikel, Produk Tambang Ini Bisa Dukung Mobil Listrik

NIKEL.CO.ID – Indonesia dianugerahi cadangan mineral berupa nikel yang menjadi bahan baku pembuatan baterai lithium untuk kendaraan listrik. Tidak hanya nikel, ada komoditas mineral lain yang dimiliki Indonesia juga bisa mendukung mobil listrik.

Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, tembaga juga menjadi komoditas yang permintaannya akan meningkat seperti nikel. Menurutnya, kebutuhan tembaga untuk mobil listrik bisa mencapai empat sampai lima kali lipat dibandingkan mobil biasa.

“Kalau mobil biasa 20 ton (tembaga) setiap satu mobilnya, untuk mobil listrik itu bisa sampai 80 sampai 100 ton,” tuturnya.

Belum lagi kebutuhan tembaga untuk komponen stasiun pengisian daya (charging station) yang membutuhkan kabel dan lainnya. Dengan demikian, diperkirakan permintaan tembaga ini juga akan meningkat cukup signifikan.

“Apalagi kalau kita kemudian nanti komponen charging station butuh wiring (kabel) segala macamnya, akan lebih besar,” ujarnya.

Komoditas mineral lain yang juga menjadi primadona di masa depan adalah bauksit. Bauksit menurutnya juga akan dimanfaatkan untuk campuran pembuatan kerangka mobil listrik.

Bauksit ini akan diproses menjadi aluminium untuk membuat kerangka mobil listrik menjadi lebih ringan. Namun kekuatannya menurutnya juga tidak kalah dibandingkan dengan mineral lainnya. Dengan beban lebih ringan dan kapasitas baterai yang sama, maka mobil listrik ini menurutnya bisa melaju lebih jauh.

“Tembaga kita tahu sumber cadangan ada di Freeport, kemudian ada di Amman Mineral, ada kemudian di Banyuwangi yang Tumpang Pitu, kita lihat yang sedang dilakukan eksplorasi saat ini juga ada di Sumbawa,” tuturnya.

Indonesia memiliki cadangan besar di tiga komoditas mineral unggulan ini, dan relatif tinggi terhadap cadangan dunia. Maka dari itu, imbuhnya, dengan melakukan eksplorasi lebih lanjut, maka ini akan memperkuat posisi cadangan tiga komoditas unggulan tersebut.

“Eksplorasi lebih lanjut untuk meningkatkan cadangan ini, memperkuat posisi tidak hanya ketahanan energi kita tapi juga ketahanan ekonomi Indonesia ke depannya,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Geologi status Juli 2020, sumber daya nikel Indonesia mencapai 11,9 miliar ton dan cadangan 4,35 miliar ton, sumber daya tembaga 14,8 miliar ton dan cadangannya 2,6 miliar ton, serta sumber daya bauksit mencapai 5,1 miliar ton dan cadangannya 2,8 miliar ton.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Tsingshan Amankan Pasokan Bijih Nikel dari Indonesia Hingga Akhir 2022

Tsingshan akan mendapat pasokan nikel dari tambang milik Silkroad Nickel di Morowali, Sulawesi Tengah.

NIKEL.CO.ID – Produsen baja dan nikel asal Tiongkok, Tsingshan, telah menandatangani kesepakatan pembelian bijih nikel selama dua tahun dari Silkroad Nickel. Komoditas itu akan berasal dari tambang bijih nikel laterit di Morowali, Sulawesi Tengah.

Silkroad akan memasok 2,7 juta metrik ton kering (dmt) bijih nikel kadar tinggi dari Maret 2021 hingga Desember 2022. Perusahaan tambang yang berbasis di Singapura itu telah bersiap untuk pengiriman perdana dalam dua minggu ke depan.

Minimum pengirimannya adalah 50 ribu metrik ton per bulan.

“Secara bertahap kami akan meningkatkan produksi mulai April 2021 dan seterusnya untuk memenuhi komitmen offtaker yang baru,” kata Direktur Eksekutif dan Kepala Eksekutif Silkroad Hong Kah Ing, dikutip dari Argus Media, Rabu (17/3/2021).

Nilai kontraknya diperkirakan mencapai US$ 90 juta atau sekitar Rp 1,3 triliun. Angka ini berdasarkan harga patokan bijih nikel yang ditetapkan pemerintah Indonesia.
Tsingshan pada awal bulan ini sepakat untuk memasok nikel matte ke pabrik peleburan kobalt, Huayou Cobalt, dan produsen energi terbarukan, CNGR. Nikel matte merupakan nikel sulfida yang diproduksi dari hasil peleburan atau smelting. Produk tersebut dapat diproses lebih lanjut menjadi bahan kimia untuk produksi baterai.

Kesepakatan itu telah merusak perkiraan pasar. Harga nikel lalu anjlok 8% pada 4 Maret 2021 di London Metal Exchange. Angkanya menjadi US$ 15.945 per ton, kerugian intraday terbesar sejak Desember 2016.

Padahal, harga patokan itu sempat mencapai level tertinggi dalam enam tahun terakhir. Pelaku pasar sebelumnya memprediksi harga akan terus naik karena lonjakan permintaan dari sektor kendaraan listrik tapi produksinya terbatas.

Bos Tesla, Elon Musk, bahkan menyebut produksi nikel menjadi perhatian utama perusahaan. Mineral ini merupakan salah satu bahan baku pembuatan baterai lithium-ion untuk menggerakkan mobil listrik.

Dengan hadirnya kesepakatan Tsingshan untuk memproduksi massal nikel matte, kenaikan harganya menjadi terbatas.

“Ini secara substansial akan meredakan kekhawatiran kekurangan bahan baterai,” kata analis Mysteel Celia Wang kepada Bloomberg.

Pasokan nikel dari Silkroad akan digunakan untuk produksi nikel matte Tsingshan. Perusahaan juga berencana membangun fasilitas energi bersih berkapasitas dua ribu megawatt di Indonesia dalam tiga hingga lima tahun ke depan untuk mendukung operasinya di Asia Tenggar.

Sedangkan Silkroad, mengutip dari Reuters, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan, produksi, dan penjualan bijih nikel. Perusahaan memiliki izin usaha pertambangan untuk melakukan operasi penambangan bijih nikel di sekitar 1.301 hektare (ha) di wilayah konsesi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Proyek Tsingshan di Indonesia

Tsingshan juga sempat disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam proyek pabrik pemurnian atau smelter tembaga PT Freeport Indonesia.

Kedua perusahaan bakal membangun pabrik itu di Kawasan Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara.

“Ini tinggal finalisasi perjanjian antara Freeport dan Tsingshan,” katanya pada awal Februari 2021.

Rencananya, produsen baterai listrik terbesar dunia asal Negeri Panda, Contemporary Amperex Technologi atau CATL, juga akan ikut bergabung. Luhut memperkirakan investasi yang masuk dalam tiga tahun ke depan mencapai US$ 30 miliar atau sekitar Rp 420 triliun.

Ia mengatakan CATL telah menandatangani komitmen investasi sebesar US$ 10 miliar atau Rp 140 triliun. Lalu, produsen kobalt asal Tiongkok, yaitu Huayou Group, bersama Tsingshan dan Freeport akan menandatangani kontrak senilai US$ 2,8 miliar atau Rp 39,2 triliun untuk smelter.

“Ini akan melahirkan turunan pabrik pipa dan kawat tembaga, mungkin sampai US$ 10 miliar,” ucap Luhut.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Tsingshan Amankan Pasokan Bijih Nikel dari Indonesia Hingga Akhir 2022

Read More

Investasi dan Pertaruhan Sumber Daya Alam

Oleh: Prima Gandhi *)

HIDUP yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Apa yang dikatakan Sutan Syahrir, perdana menteri pertama Republik Indonesia dirasa cocok menggambarkan asa sebuah peristiwa bersejarah terkait investasi sektor sumber daya alam (SDA) Indonesia di Seoul, Korea Selatan, beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan LG Energy Solution, perusahaan baterai kendaraan listrik asal Negeri Ginseng pada 18 Desember 2020. MoU ini meliputi kerja sama proyek investasi di bidang industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining), industri prekursor dan katoda. Peristiwa ini ramai dibahas pada awal 2021 di berbagai media massa dan elektronik.

Betapa tidak, penandatanganan MoU senilai Rp143 triliun akan membuat Indonesia sebagai pusat industri sel baterai kendaraan listrik dunia. Nilai kerja sama industri ini konon menjadi yang terbesar sejak Orde Reformasi bergulir. Ini menjadi angin segar awal 2021 di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai.

Penandatangan MoU ini menjadi lembaran baru bagi pengambil kebijakan terkait energi terbarukan di Indonesia sekaligus cambuk bagi DPR yang sedang merancang undang-undang energi baru terbarukan (EBT). RUU EBT menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI pada 2021.0

Dampak Positif

Hemat penulis jika kerja sama industri baterai kendaraan listrik terealisasi maka selain dampak ekonomi, ada dampak budaya, dan lingkungan yang akan terjadi. Dampak ekonomi adalah kenaikan pertumbuhan ekonomi. Potensi pertumbuhan ekonomi didapat dari royalti pertambangan, pengenaan pajak dari proses hulu, hilirisasi produk serta belanja karyawan, smelter dan tambang. Potensi ini akan memperkuat kedaaan fiskal negara. Namun, potensi kenaikan pertumbuhan ekonomi akan terasa hambar apabila tidak diikuti oleh lahirnya pengusaha baru tingkat lokal.

Kita ketahui bersama bahwa jaringan pengusaha China mendominasi ekosistem bisnis tambang dan industri nikel di Indonesia. Bahan baku utama baterai kendaraan listrik adalah nikel. Pengusaha Negeri Tirai Bambu memiliki modal, bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja dalam industri tambang nikel. Bahkan, mereka pun menjadi kontraktor pengerjaan smelter.

Sementara itu pengusaha lokal jarang mempunyai posisi dalam rantai bisnis ini. Oleh karenanya, pemerintah harus mampu mengintervensi serta menemukan keunggulan komparatif pelaku usaha lokal dalam rantai bisnis baterai kendaraan listrik dari sektor hulu sampai hilirnya. Tujuannya agar pengusaha lokal dapat mengisi ruang-ruang ekonomi pada rantai bisnis ini.
Kemudian, dampak lingkungan yang terjadi dengan adanya industri ini adalah mengurangi laju pemanasan bumi. Bumi semakin panas akibat kemajuan teknologi yang mempercepat laju peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer sehingga menghambat pelepasan hawa panas dari bumi ke luar angkasa.

Saat ini penduduk dunia terus menyuarakan tuntutan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan berbagai macam media. Salah satu bentuk tuntutannya adalah penggunaan mobil listrik secara luas sebagai salah satu bentuk langkah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil serta emisi Nitrogen Dioksida (NO2) dan Karbon Dioksida (CO2).

Ketika terjadi pandemi Covid-19 diketahui bahwa kualitas udara membaik. Data penurunan kadar NO2 dan CO2 di beberapa kota besar dunia menjadi parameternya. Kota Madrid mengalami penurunan kadar NO2 sebesar 48 % , Milan 47% Paris 54%, dan Roma 49 % (ESA, 2020). Tercatat Di China, emisi CO2 turun sekitar 25% ketika lockdown diterapkan (Carbon Brief, 2020). Tren ini bisa diteruskan pasca pandemi dengan penggunaan kendaraan listrik.

Kehadiran industri baterai kendaraan listrik di Indonesia menjadi bukti konkret komitmen negara dalam mejaga kualitas udara global serta mendukung perkembangan dunia yang ramah lingkungan.

Dampak Negatif

Selain dampak positif yang sudah dijabarkan di atas, pemerintah harus mewaspadai dampak negatif yang dapat timbul akibat adanya industri baterai kendaraan listrik. Dampak negatif yang penulis maksud adalah munculnya bencana alam dan paradoks natural resource curse. Letak astronomis Indonesia menyebabkan negeri ini rawan bencana alam. Banjir, gelombang pasang, tanah longsor, hingga erupsi gunung api seperti yang terjadi di Indonesia di awal 2021 adalah bencana alam tahunan khas Indonesia.

Hasil analisis Lapan (2021) menunjukkan bahwa curah hujan tinggi dan turunnya lahan luas hutan primer menjadi penyebab bencana banjir bandang di Kalimantan Selatan awal tahun ini.Telah terjadi penurunan hutan primer, hutan sekunder, sawah dan semak belukar dalam sepuluh tahun terakhir di Kalimantan sebesar 13.000 hektare, 116.000 hektare, 146.000 hektare, dan 47.000 hektare. Penurunan ini disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan lahan tambang bahan mineral.
Terkadang tingkah laku manusia yang merusak ekosistem alam memperparah dampak bencana yang terjadi. Berdasarkan pengalaman ini, jangan sampai masifnya penambangan nikel untuk bahan baku industri baterai listrik membuat bencana baru di daerah penambangan nikel.

Dampak negatif selanjutnya adalah paradoks natural resource. Paradoks ini menggambarkan fenomena di mana daerah yang kaya sumber daya alam tidak serta merta menjadi daerah kehidupan masayarakatnya sejahtera. Namun sebaliknya, justru bisa menjadikan masyarakat menjadi lebih miskin.

Kemiskinan masyarakat setelah adanya eksploitasi sumber daya alam biasanya berbanding lurus dengan masifnya kerusakan alam dan lingkungan. Kerusakan ini berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Selain dampak terhadap lingkungan, tidak jarang kekayaan sumber daya alam memicu konflik sosial, seperti konflik lahan tambang dengan masyarakat, kesenjangan dan ketimpangan pembangunan ekonomi.

Nikel sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik yang dieksploitasi, diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar tambang nikel. Kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang nikel yang dijadikan bahan baku industri baterai kendaraan listrik harus menjadi salah satu indikator penilaian sukses tidaknya pendirian industri ini di Indonesia.

Terakhir, kembali ke awal tulisan, penulis berharap pemerintah bisa memenangkan pertaruhan kelimpahan sumber daya alam Indonesia ini. Sehingga lahirnya industri baterai kendaraan listrik bisa mewujudkan apa yang termaktub dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 bukan menimbulkan bencana alam baru. Semoga.

*) Prima Gandhi adalah Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB University

Sumber: SindoNews.com

Read More

Pengamat: Jangan Sampai Investor Asing Hanya Kuras Cadangan Mineral Tapi Negara Tak Dapat Nilai Tambah.

NIKEL.CO.IDBadan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis angka realisasi investasi tahun 2020. Di tahun pandemi itu Indonesia berhasil memperoleh investasi Rp826,3 triliun. Angka tersebut melampaui target sebesar Rp817,2 triliun sekaligus capaian 2019 sebanyak Rp809,6 triliun.

Kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bergeser. Jika pada 2019 komposisi investasi PMDN Rp423,1 triliun (52,3%) sementara PMA Rp423,1 triliun (52,3%), tahun 2020 komposisinya adalah PMDN Rp413,5 triliun (50,1%) dan PMA Rp412,8 triliun (49,9%).

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan mengapa PMA hanya turun 2,4 persen padahal prediksi beberapa lembaga keuangan dunia mengatakan bahwa Foreign Direct Investment akan anjlok sampai 30-40 persen. “Artinya kepercayaan ini ada,” kata Bahlil dalam konferensi pers, Senin (25/1/2021).

Bahlil membanggakan capaian kuartal IV-2020 yang kuat, dengan PMA yang lebih mendominasi. Realisasi investasi pada kuartal IV 2020 terdiri dari PMA Rp111,1 triliun (51,7%) dan PMDN Rp103,6 triliun (48,3%).

“Kuartal IV, kasus pandemi sudah ada vaksinasi. Ada rasa percaya diri investor asing. Kedua pengesahan UU Ciptaker [yang] memberikan pengaruh positif untuk kelangsungan investor asing di Indonesia,” ungkap Bahlil.

PMA Global Turun Tajam

Penurunan PMA di Indonesia sejalan dengan tren global. Berdasarkan catatan United Nations (UNCTAD), PMA secara global anjlok 42 persen selama 2020 ke posisi $859 miliar. Angka itu berarti 30 persen lebih rendah ketimbang posisi terparah pada krisis ekonomi 2008-2009.

Cina masih menjadi negara dengan capaian positif, yakni naik 4% menjadi 163 miliar dolar AS. Sebaliknya, PMA ke AS anjlok 49% jadi $134 miliar dolar AS.

Sebagian negara Asia Tenggara juga mengalami penurunan, kecuali Filipina yang malah naik 29% menjadi 6,4 miliar dolar AS. Singapura turun 37% menjadi 58 miliar dolar AS, Vietnam turun 10% menjadi 14 miliar dolar AS, Malaysia turun 68% menjadi 2,5 miliar dolar AS, dan Thailand turun 50% menjadi 1,5 miliar dolar AS. Sementara PMA Indonesia turun 24% menjadi 18 miliar dolar AS (berbeda dengan versi BKPM).

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andy Satrio Nugroho menjelaskan realisasi yang cukup stabil di masa pandemi memang ditopang oleh keseriusan pemerintah mewujudkan iklim kemudahan izin investasi.

“Pemerintah sudah mulai jemput bola untuk investasi asing,” kata dia, Senin (25/1/2021).

Namun pekerjaan pemerintah belum selesai. Usai berhasil memboyong investor asing, baiknya pemerintah lebih serius untuk menekan angka penularan virus COVID-19 di dalam negeri. Menekan angka COVID-19 penting agar investor asing yang tanam modal di Indonesia mampu melakukan usaha yang berkelanjutan.

“Ini yang harus diwaspadai. Kalau dia (investor) tetap jalan, business as usual, tapi kondisi pandemi belum selesai saya rasa hanya jadi bom waktu saja. Kondisinya kan kelihatannya ekonomi duluan yang diselamatkan, tapi itu semu,” jelas dia.

Bukan mustahil jika investor asing lebih memilih pindah pabrik jika pandemi tidak lagi tertangani.

“Sekarang urusan health security sudah jadi urusan nomor satu,” lanjutnya.

Waspada Investasi Tambang PMA

Berdasarkan paparan BKPM, proyek-proyek yang didanai PMA selama 2020 didominasi proyek tambang. Dalam tabel ‘Industri logam dasar dan barang logam’, pada 2020 RI menerima 1.669 proyek baru dengan total nilai $5,96 miliar. Disusul listrik, gas, dan air sebanyak 846 proyek dengan nilai $4.61 miliar; serta transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebanyak 1.588 proyek dengan nilai $3,58 miliar.

Berdasarkan data BKPM, negara asal aliran modal didominasi oleh Singapura yaitu sebesar $9,77 miliar, kemudian Cina sebesar 4,84 miliar dolar AS, Hong Kong 3,5 miliar dolar AS, Jepang 2,6 miliar dolar AS, dan Korea Selatan 1,8 miliar dolar AS.

Tingginya minat investor asing terutama Cina untuk menggarap hasil tambang perlu diwaspadai, kata peneliti dari Indef Bhima Yudistira. Ada potensi mereka akan menghabiskan cadangan nikel dengan timbal balik yang tidak sepadan. Oleh karena itu menurutnya pencapaian PMA yang hanya turun 2,4 persen bukan prestasi.

“China, kan, ke depan butuh bahan setengah jadi terkait kebutuhan industri baterai industri elektronik. Bisa risiko bencana jadi sebenarnya usaha [dari investor asing]. Enggak berkelanjutan,” kata Bhima, Senin (25/1/2021).

Menurutnya hal ini dapat terjadi karena terutama di luar Jawa “proyek-proyek yang khususnya smelter nikel itu digencarkan sekali.”

“Enggak ada hubungannya sama UU Cipta Kerja. Ada pembatasan WNA, tapi TKA asal Cina itu tetap datang ke Konawe untuk jalankan proyek. Jadi pandemi enggak ngaruh,” tambahnya.

Bhima berharap pemerintah lebih selektif menerima investor. Perlu dipilah mana yang menguntungkan mana yang bikin rugi.

“Harusnya diseleksi, bukan obral murah,” tandas Bhima.

Seleksi lebih mungkin dilakukan ketika pilihan investor beragam. Oleh karena itu menurutnya pemerintah juga perlu melirik negara lain.

“Indonesia harus mulai mengambil langkah keseimbangan untuk menarik investasi dari negara lain di luar Cina, misalnya AS. Jadi ada investasi yang lebih selektif dari banyak pilihan investor,” terangnya.

Oleh karena investor asing sudah kadung masuk, maka pilihan terdekat adalah mengoptimalisasinya, kata Kepala ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual. Caranya dengan memastikan hilirisasi mineral terwujud. Jangan sampai derasnya investasi asing hanya menyebabkan cadangan mineral habis terkuras tapi negara tak mendapat nilai tambah.

“Komoditas mineral arahnya green energy. Bikin kincir listrik, solar sel, baterai, butuh tembaga, nikel, bauksit, aluminium. RI merupakan salah satu pemilik cadangan terbesar dan produsen terbesar juga, jadi kita buat mereka investasi ke hilirisasi, jangan sampai kirim mentahnya saja,” tandas dia.

Sumber: tirto.id

Read More

Faisal Basri: Penerimaan Pajak Jebolnya dari Tambang

NIKEL.CO.ID – Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkapkan sejumlah sektor yang membuat penerimaan pajak negara kendor. Pertama, dia menyoroti kontribusi pendapatan pajak dari sektor tambang yang tak optimal dari tahun ke tahun.

“Penerimaan pajak jebolnya dari tambang, dari smelter,” ujar Faisal dalam diskusi virtual bersama AJI Jakarta, Senin, 25 Januari 2021.

Faisal menyebut pada 2020, kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak hanya mencapai 4,3 persen atau 6,6 persen dari total produk domestik bruto (PDB).

Penerimaan pajak dari sektor pertambangan lebih rendah ketimbang sektor transportasi dan pergudangan yang sebesar 4,7 persen.

Sementara itu, koefisien pajak pun tercatat hanya senilai 0,66. Koefisien pajak diperoleh dari persentase penerimaan pajak yang dibagi dengan persentase sumbangan dalam PDB.

Menurut Faisal, lemahnya penerimaan pajak dari sektor tambang terjadi lantaran kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah. Dia mencontohkan adanya fasilitas seperti tax holiday hingga tax allowance untuk pertambangan tertentu layaknya nikel.

“Kalau kita bisa bereskan si nikel, setidaknya kita bisa menikmati (pendapatan pajak) Rp 50 triliun. Jadi jangan kasih tax holiday kepada sektor yang enggak dikasih (kelonggaran) pun dia datang,” ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada 2020 sebesar 1.070 triliun atau 89,3 persen dari target. Dengan demikian, sepanjang tahun lalu, terdapat kekurangan atau shortfall pajak senilai Rp 128,8 triliun.

Selain sektor tambang, dia menyoroti rendahnya penerimaan pajak dari bidang konstruksi. Sepanjang 2020, koefisien pajak hanya sebesar 0,48 atau 13,6 persen terhadap PDB. Dia menilai pendapatan pajak dari sektor konstruksi bisa ditingkatkan.

Dia pun menyarankan pemerintah lebih serius meningkatkan penerimaan pajak dari sektor-sektor potensial, seperti industri manufaktur. Saat ini, industri manufaktur memiliki kontribusi 29 persen terhadap total penerimaan pajak dan 19,9 persen terhadap PDB.

“Harus ada transformasi ekonomi dan transformasi perpajakan. Ini kelemahan mendasar yang ada pada bangsa ini yang gagal menaikkan pajak sehingga bergantung pada pajak rokok,” kata Faisal Basri.

Sumber: tempo.co

Read More