NIKEL.CO.ID – Kementrian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyusun aturan tentang pengawasan dan pengendalian (wasdal) investasi di sektor manufaktur nasional. Wasdal ini akan mengeliminasi calon investor yang beritikad buruk dengan mencari keuntungan besar sesaat dan merusak iklim investasi di dalam negeri.
“Pengawasan itu sendiri adalah suatu keniscayaan bagi kegiatan usaha. Hasil dari wasdal adalah bahan analisa untuk mewujudkan kebijakan yang pro-investasi, pro-tenaga kerja, dan pro-pertumbuhan. Wasdal akan memberikan output terkait data profiling sektor industri sehingga pemerintah dapat menstimulus kebijakan-kebijakan yang pro-investasi,” jelas Eko pada akhir pekan lalu.
Eko mengungkapkan sejalan dengan upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan untuk memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum, dan penciptakan iklim usaha yang memberi rasa aman dan kondusif untuk melakukan kegiatan usaha.
“Kunci untuk melakukan hal tersebut justru ada di pengawasan dan pengendalian,”tegasnya. Menurut Eko, hal ini bukan merupakan langkah kontradiktif dari upaya pemerintah mendorong investasi. Pasalnya, para investor yang sedang dibidik adalah perusahan multinasional besar.
Mereka paham bahwa kepastian berusaha dan kepastian hukum adalah hal penting karena untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi investasinya.
“Jadi, kami sangat welcome kepada calon investor yang memang nyata-nyata berkeinginan menumbuhkan ekonomi dengan menjalin hubungan baik dengan Indonesia untuk memperoleh keuntungan berkesinambungan selama mungkin,” paparnya.
Guna mencapai sasaran tersebut, lanjut dia, pihaknya sedang merancang aturan tentang wasdal yang dapat mendukung investasi masuk dan menjaga keberlangsungan usaha, khususnya sektor industri. Hasil dari wasdal adalah bahan analisa untuk mewujudkan kebijakan yang pro-investasi, pro-tenaga kerja, dan pro-pertumbuhan.
“Wasdal akan memberikan output terkait data profiling sektor industri sehingga pemerintah dapat menstimulus kebijakan-kebijakan yang pro-investasi,” pungkasnya.
NIKEL.CO.ID – Kemudahan perizinan investasi di daerah saat ini menjadi perhatian penting Presiden Jokowi , terutama dalam upaya pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19 ini. Pemerintah pusat mendorong daerah agar segera melakukan deregulasi atau pemangkasan peraturan yang memperlambat perizinan dalam berusaha dan tidak ada pungli.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakankehadiran investasi sangat penting bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Pandemi membuat daerah kehilangan penghasilan dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Namun, ada tiga daerah yang tetap bertahan bahkan penghasilan daerahnya mencapai surplus.
“Tiga provinsi ini karena ada investasi. Ada perusahaan besar yang tetap beroperasi, yakni di Papua, itu ada Freeport yang tetap ekspor emas, tembaga. Maluku Utara, juga ada perusahaan yang bergerak di nikel juga. Lalu, Sulteng juga sama nikel,” ujar Tito dalam Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Wali Kota tentang Penegasan Batas Daerah dan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Jumat (30/4/2021).
Dalam dapat yang dihadiri Pj Gubernur Kalsel Safrizal, Gubernur Sumsel Herman Deru, Gubernur Banten Wahidin Halim, bupati/wali kota, Ketua BIG Aris Marfai, Ketua LAPAN Thomas Jamaluddin, serta Direktur Topografi TNI AD,Tito menjelaskan bahwapemerintah pusat ingin mendorong percepatan dan pengembangan investasi di daerah melalui UU Cipta Kerja.
Salah satu caranya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan atau hak atas tanah yang menjadi acuan dasar dalam penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR).
“PP ini mencoba membongkar hambatan utama dalam berusaha atau berinvestasi di daerah. Apa itu? Soal batas wilayah yang jelas. Banyak daerah yang batas wilayahnya belum jelas sehingga tidak memiliki RTRW dan RDTR yang jelas. Akhirnya, investor mau mengurus izin bingung, harus ke provinsi atau kabupaten/kota mana dan tidak dapat kejelasan juga,” papar Tito.
Sementara itu, Plh Dirjen Bina Administrasi Wilayah (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan pihaknya sudah membentuk 12 tim dari seluruh Direktorat Jenderal (Ditjen) di Kemendagri. Tim ini akan bekerja sama dengan Direktorat Topografi TNI AD, LAPAN, BIG, Pushidrosal dan BNPP untuk terjun ke lapangan menyelesaikan batas wilayah tersebut.
“Nantinya akan ada 4 langkah utama yang akan dilakukan, yakni pertama penyiapan dokumen yang terdiri dari UU POB, PP, perda, peta wilayah, peta dasar dan citra satelit. Kedua, pelacakan batas. Ketiga, pengukuran dan penentuan posisi batas. Keempat, pembuatan peta batas,” terang Suhajar.
Suhajar secara terbuka meminta kerjasamanya dari pemda. Pasalnya, berdasarkan PP tersebut, penyelesaian batas wilayah diberikan waktu selama lima bulan. PP ini disahkan pada Februari lalu. Artinya, tinggal tersisa dua bulan.
“Masih ada 311 segmen batas yang belum selesai. Jika pemda tidak sepakat, dalam jangka waktu (sampai) 2 Juli, PP ini memberikan amanat dan mandat kepada Mendagri untuk menetapkan batas daerah melalui Permendagri paling lama 1 bulan alias 2 Agustus,” jelasnya.
Sebagai informasi, segmen batas daerah seluruh Indonesia berjumlah 979. Rinciannya, 165 segmen batas daerah antarprovinsi dan 814 segmen batas daerah antarkabupaten/kota. Sampai dengan April 2021 lalu, segmen batas antar provinsi yang sudah ditetapkan Permendagri sebanyak 138 segmen (83,6%) dan 530 (65,11%) segmen batas antar kabupaten kota.
NIKEL.CO.ID – Mantan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019, Bahlil Lahadalia resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Investasi. Bahlil berjanji akan berusaha menjalankan tugasnya sesuai amanah yang diberikan.
Pelantikan tersebut disambut baik oleh Ketua Umum BPP HIPMI periode 2019-2022 Mardani H. Maming. Ia mengungkapkan, dilantiknya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi oleh Presiden Jokowi adalah pilihan tepat. Hal itu terbukti, karena Bahlil memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang tersebut.
“Selamat atas pelantikan Bang Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Kami sebagai pengusaha muda sangat mendukung langkah-langkah Bang Bahlil dalam menyelesaikan defisit neraca perdagangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dengan menarik investasi yang berkualitas sebanyak-banyaknya,” ujar Maming, di Jakarta, Rabu (28/4/2021).
Maming meyakini, pembentukan Kementerian Investasi akan memberikan kepastian kepada investor. Selama ini, ia mengakui pengusaha terkendala dengan masalah birokrasi antar-kementerian sehingga realisasi investasi tidak optimal.
“Kementerian Investasi diperlukan karena problem neraca perdagangan yang selalu defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor. Kami menilai, Bapak Presiden Jokowi merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas,” ucapnya.
Dengan demikian, lanjut Maming, pemerintah sendiri bisa mengoordinasikan lebih baik lagi prioritasnya. Karena kebanyakan yang mengurus juga tidak efisien.
Di sisi lain, pihaknya melihat perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi akan membangkitkan gairah investor asing masuk ke Indonesia khususnya untuk segmen industri kelas menengah. Pengusaha-pengusaha di China, misalnya, berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Investasi.
“Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tandatangan di depan pemimpin tertinggi, yakni presiden, baru mereka mau investasi,” ungkapnya.
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu mengatakan, setelah menjadi Kementerian Investasi bakal memiliki fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor. Kementerian ini nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.
“Dengan terbentuknya Kementerian Investasi, kami melihat adanya peluang peningkatan kinerja investasi pada 2021. Kalau ingin lihat investasi 2020 sebelum ada pandemi Covid-19, kami ada optimisme luar biasa pencapaian investasi dengan effort yang ada dari pemerintah akan tercapai dan melebihi target,” tuturnya.
Maming menjelaskan bahwa poin yang diapresiasi pengusaha adalah Kementerian Investasi akan lebih interaktif kepada calon investor. Artinya, aktif melakukan pendampingan kepada investor. Mereka akan didampingi seperti apa, problemnya dari mana? Afirmatif seperti itu yang dibutuhkan dunia usaha.
“Kepastian waktu dan satu pintu itu yang dibutuhkan. Kalau lama yang harusnya izin keluar dalam seminggu malah jadi sebulan atau dua bulan itu berhubungan dengan cost. Perlu juga menggandeng pengusaha lokal agar ada pendampingan dan mendukung UMKM,” pungkasnya.
Selain itu, Maming menilai, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Kementerian Investasi. Alasannya menurut Maming, Kementerian Investasi merupakan perubahan dari BKPM yang saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia.
“Bang Bahlil ini adalah Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI memiliki jaringan luas, akan berdampak positif dan membawa perubahan bagi iklim investasi di Indonesia. Kriteria itu penting untuk menggaet para investor berinvestasi atau menanamkan modalnya ke Indonesia, sehingga bisa meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, yang mana berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Maming yang juga CEO Enam Sembilan Group ini.
NIKEL.CO.ID – Vietnam menjadi salah satu negara di Asia yang industri dan ekonominya tumbuh pesat. Banyak investor asing mau menanamkan modal dan membangun pabrik di sana.
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Vietnam salah satunya bisa melesat karena bergabung dalam perjanjian Trans Trans Pacific Partnership (TPP) atau Kemitraan Trans Pasifik.
TPP merupakan sebuah blok perdagangan bebas beranggotakan 12 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Selandia Baru, Meksiko, Chile, Peru, dan empat negara Asia Tenggara: Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam.
Sementara Indonesia hingga kini belum bergabung ke dalam TPP. Berdasarkan catatan kumparan, Kementerian Perindustrian pernah menilai Indonesia belum siap bergabung. Banyak yang harus dibahas dan negosiasikan sehingga baru bisa bergabung dalam TPP pada 2022 mendatang.
Apalagi, Indonesia merupakan negara demokratis yang perlu persetujuan DPR untuk bisa bergabung dalam perjanjian perdagangan bebas.
Sementara Vietnam kebalikannya, bukan negara demokratis yang memerlukan persetujuan parlemen untuk perjanjian seperti itu. Vietnam sangat diuntungkan dengan masuknya para investor ke negara tersebut.
“Tiba-tiba ada banyak investasi terutama untuk elektronik datang ke Vietnam. Saya menghitung, setidaknya USD 8 miliar dalam dua tahun saat itu,” katanya dalam dalam diskusi Inaugural Indonesia Policy Dialogue ‘The Future of Indonesia’s Foreign Trade‘ secara daring, Kamis (22/4/2021).
Kejar Ketertinggalan, Indonesia Andalkan Nikel
Lufti mengatakan, sebenarnya tidak ada alasan bagi Indonesia kalah dari Vietnam, sebab negara ini memiliki banyak sumber daya yang bisa menjadi nilai ekonomi dan tempat bagi banyak investor.
Indonesia memiliki tambang nikel dan kobalt terbesar di dunia. Komoditas ini merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik (EV Battery) yang tengah dikembangkan dari sektor hulu hingga hilirnya. Indonesia akan menjadi produsen EV Battery untuk memenuhi rantai pasokan global (global chain supply).
“Jadi sekarang yang membedakan Vietnam dan Indonesia adalah (investasi) Indonesia yang tumbuh dari hulu. Sementara Vietnam ada tengah-tengahnya,” ujarnya.
Lufti mengatakan, dalam waktu dekat di Indonesia juga akan unggul di bidang manufaktur baja tahan karat dan akan menjualnya ke China. Hal ini juga akan diikuti oleh produk stainless steel untuk otomotif dari produk turunan nikel.
“Jadi kami mengambil studi, agar dapat menarik investasi, kami harus membuka pasar kami. Orang-orang datang dan berinvestasi,” ucap Lufti.
Seperti diketahui, saat ini Indonesia membangun perusahaan patungan bernama Industri Baterai Indonesia (IBI) untuk mengolah baterai kendaraan listrik dari hulu hingga hilirnya.
IBI terdiri dari PT Antam Tbk (Persero), MIND ID yang merupakan induk Holding BUMN Tambang, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan dua perusahaan asing yaitu CATL dan LG Chem. Keduanya berasal dari China dan Korea Selatan.
NIKEL.CO.ID – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah, memperoleh kesepakatan investasi senilai Rp8,7 triliun dari perusahaan asal Kanada, Al Bader Ventures Inc (AVI).
Kesepakatan investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani antara AVI dan PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST), selaku otoritas pelaksanaan pembangunan KEK Palu.
Direktur BPST Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan kawasan KEK Palu berada di jalur perdagangan nasional dan internasional, memiliki zona industri, logistik, dan pengolahan ekspor akan menjadi kekuatan ekonomi di wilayah timur Indonesia.
“Apalagi, kawasan KEK Palu yang berada di teluk Makassar merupakan jalur padat lalu lintas laut dengan 1.000 kapal vessel yang melintas,” kata Andi, dikutip dari Antara, Rabu (21/4).
KEK Palu di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kawasan pertama yang didesain pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi.
Kawasan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 akan mendukung Indonesia yang merupakan produsen nikel, kakao dan rumput laut yang unggul di dunia. Terbentuknya KEK Palu juga diharapkan akan mendorong hilirisasi industri logam.
KEK Palu diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp92,4 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 97.500 tenaga kerja hingga 2025.
Sementara itu, Pendiri dan CEO AVI Salam Al Bader mengatakan ketertarikan dengan KEK Palu karena berada di kawasan strategis Indonesia bagian timur yang dominan sektor pertambangan.
Investasi ini juga sebagai wujud komitmen AVI untuk kerja sama yang saling menguntungkan dengan Pemerintah Indonesia. Al Bader juga akan segera merealisasikan dalam waktu cepat pembangunan KEK Palu.
“Pengembangan tahap satu senilai Rp8,7 triliun, insya Allah akan kami proses dalam bulan Ramadan ini dan di hari raya ini. Tahap kedua juga kami akan support dengan investasi yang lebih besar,” kata Al Bader.
KEK Palu merupakan proyek pertama AVI di Indonesia. AVI akan membiayai semua pembangunan KEK Palu yang nilainya cukup besar Rp92,4 triliun.
AVI yang berkantor pusat di Kanada adalah bagian dari Al Bader Group yang dipimpin oleh Salam Al Bader. Al Bader Group adalah perusahaan yang didirikan pada 1800 oleh keluarga Al Bader di Kuwait.
Saat ini, Al Bader telah mengembangkan bisnis operasinya di seluruh dunia dengan berbagai sektor seperti pendanaan, perancangan dan implementasi proyek infrastruktur dan ladang minyak dari hulu hingga hilir.
NIKEL.CO.ID – Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi industri logam dasar meningkat signifikan pada 2020.
Staf Ahli Sektor Investasi Prioritas BKPM Aries Indanarto menyampaikan bahwa realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) investasi industri logam dasar tahun lalu mencapai Rp92,2 triliun atau meningkat 58,15 persen dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp58,3 triliun.
“Selama 4 tahun terakhir dari 2016—2020, ada peningkatan yang berarti pada 2020. Kontribusi PMA Rp85,3 triliun terhadap total Rp92,2 triliun nilai realisasi investasi 2020. Ini diperkirakan 2021 bisa meningkat lagi,” ujar Aries dalam sebuah webinar, Kamis (15/4/2021).
Adapun, realisasi PMA terbesar berada di Sulawesi Tengah dengan nilai investasi mencapai US$5,6 miliar, disusul oleh Sulawesi Tenggara US$3,5 miliar, Maluku Utara US$3,3 miliar, Kepulauan Riau US$1,6 miliar, dan Banten US$1,1 miliar, sedangkan realisasi PDMN terbesar berada di Jawa Barat dengan nilai investasi Rp9,1 triliun.
“Kebanyakan [investasi] yang di luar Jawa itu integrated, biasanya pertambangan nikel dan smelternya dibangun di situ, seperti di Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. PDMN di Jawa lebih banyak sektor permurniannya saja, artinya penambangan lebih banyak di luar Jawa,” kata Aries.
Dia menuturkan bahwa investasi pada pengembangan industri nikel akan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pemanfaatan nikel akan didorong ke arah pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Saat ini, lanjutnya, sudah ada sejumlah perusahaan global yang telah menyatakan rencana investasinya di sektor industri baterai listrik di Indonesia.
Investor global tersebut antara lain, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) telah berkomitmen untuk berinvestasi senilai US$5,2 miliar dan LG Energy Solution senilai US$9,8 miliar pada industri baterai terintegrasi, BASF pada industri prekursor dan katoda, serta Tesla pada industri baterai untuk penyimpanan energi.
Perusahaan-perusahaan tersebut nantinya akan bekerja sama dengan BUMN (MIND ID, Pertamina, PLN, Antam), pengusaha nasional di daerah, dan UMKM.
Aries mengatakan bahwa investasi ini juga akan berdampak pada meningkatnya TKDN serta penyerapan tenaga kerja yang besar.
NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana melakukan penjajakan minat pasar atau market sounding untuk mencari investor bagi proyek-proyek smelter di Indonesia ke sejumlah negara tahun ini.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti forum bisnis atau acara internasional dalam rangka promosi proyek pembangunan smelter.
“Tahun ini kami akan lakukan market sounding ke Amerika Serikat, Uni Eropa, Asia ke Jepang, dan sebagainya. Sedang kami susun dan berharap semester kedua ini kami sudah mulai jalan ke berbagai forum yang ada untuk pasarkan smelter kita,” ujar Sugeng dalam sebuah webinar, Kamis (15/4/2021).
Program quick win dengan mekanisme market sounding ini merupakan salah satu upaya Kementerian ESDM untuk memfasilitasi kendala dalam pembangunan smelter agar pembangunan smelter dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan smelter dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, melakukan one on one meeting antara perusahaan smelter dan PLN untuk memastikan pasokan listrik. Terkait kendala pendanaan, dilakukan penyusunan info memo perusahaan smelter untuk ditawarkan kepada para calon investor dan calon pendana.
Tahap kedua, melakukan kerja sama dengan MKU Services LLC di Houston, Amerika Serikat, dalam rangka market sounding untuk mencari investor. Kementerian ESDM juga melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dengan mengusulkan smelter menjadi proyek strategis nasional sehingga kendala dari sisi administrasi dapat lebih cepat terselesaikan.
Kemudian tahap ketiga, melakukan market sounding ke sejumlah negara tahun ini.
Sementara itu, Sugeng menuturkan bahwa pemerintah juga memberikan dukungan dari sisi regulasi. Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2020 dan perusahaan smelter dapat melakukan perubahan kurva S rencana pembangunan fasilitas smelter hingga 2023.
“Pembangunan smelter diharapkan 2023 selesai, tapi karena ada pandemi dan pada tahun-tahun ini belum bisa capait target, kurva S bisa disesuaikan. Namun, tetap diharapkan dapat selesai di 2023,” katanya.
Sampai dengan 2020, realisasi jumlah smelter yang beroperasi mencapai 19 unit. Jumlah tersebut terdiri atas 13 smelter nikel , 2 smelter bauksit, 1 smelter besi , 2 smelter tembaga, dan 1 smelter mangan. Pembangunan smelter ini ditargetkan terus meningkat hingga mencapai total 53 smelter hingga akhir 2023.
Khusus smelter nikel, hingga 2023 ditargetkan total 30 smelter nikel akan terbangun dengan total investasi senilai US$8 miliar.
Total rencana kapasitas inputnya mencapai 77,59 juta ton nikel per tahun dan total kapasitas produksinya mencapai 5,87 juta ton per tahun yang terdiri atas produk feronikel, nikel pig iron, nikel matte, dan MHP.
Untuk tahun ini, terdapat tiga smelter nikel yang ditargetkan beroperasi yang dikembangkan oleh PT Aneka Tambang Tbk., PT Smelter Nikel Indonesia, dan PT Cahaya Modern Metal Industri.
“Smelter PT Smelter Nikel Indonesia ini terkendala masalah pendanaan. Kalau ada perbankan nasional yang bersedia berikan bantuan ini akan sangat bagus, dibantu agar bisa selesai dan segera berproduksi dan produknya bisa bermanfaat,” kata Sugeng.
NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyindir pihak bank karena persyaratan pengajuan meminjam modal dinilai masih belum berpihak kepada pengusaha lokal yang bergerak di sektor pertambangan.
“BUMN dan pengusaha nasional tidak bisa membangun smelter yang baik, salah satunya karena perbankan yang tidak terlalu merespon ini dengan baik,” kata Bahlil Lahadalia dalam acara Rakernas Hipmi di Jakarta, Sabtu (6/3/2021).
Dalam forum yang dihadiri pengusaha muda dari seluruh Indonesia itu dia bercerita bahwa pihak perbankan masih takut memberikan pinjaman modal untuk sektor pertambangan. Bahkan, perbankan meminta ekuitas 30 persen kepada pengusaha.
“Satu smelter untuk satu tungku skala besar butuh Rp1 triliun, lebih efisien bisa tiga sampai empat tungku, minta equity 30 persen, boro-boro 30 persen, 10 persen saja [pengusaha] harus patungan dulu,” kata Bahlil.
Menurutnya, syarat perbankan ini menjadi salah satu penyebab pengembangan sektor tambang yang dilakukan pengusaha lokal menjadi kurang kompetitif bila dibandingkan dengan eksplorasi yang dilakukan pengusaha asing.
Merujuk data BKPM, realiasai investasi pada 2020 tercatat sebesar Rp826,3 triliun dengan angka penyerapan tenaga kerja mencapai 1.156.360 orang yang bekerja di 153.349 proyek.
Jika dirinci, investasi dari sisi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp413,5 triliun atau 50,1 persen dari total investasi. Sedangkan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah Rp412,8 triliun atau 49,9 persen dari total investasi tahun lalu PP.
“Maluku dan Sulawesi Tenggara menjadi salah satu tujuan PMA, karena di sana mereka membangun smelter nikel,” kata Bahlil.
NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih terus menjalin komunikasi dengan beberapa perusahaan mobil listrik dunia, salah satunya dengan perusahaan raksasa asal Amerika Serikat, Tesla.
“Yang sudah kita lakukan mengundang beberapa investor. LG dengan konsorsiumnya melibatkan Hyundai, Posco dan beberapa perusahaan dari China kita sudah tanda tangan sekitar US$ 9,8 billion. BASF dalam proses komunikasi, Tesla dalam proses komunikasi,” sebut Bahlil salam MNC Group Investor Forum 2021, Rabu (3/3/21).
Namun, ada nama baru yang muncul. Ketika Tesla terus dirayu namun belum juga membuahkan hasil yang konkret, Pemerintah nampaknya mulai mengalihkan perhatian kepada pabrikan lainnya. Kali ini bukan ke perusahaan AS, melainkan pemain otomotif asal Jerman.
“VW (Volkswagen) itu juga dalam proses komunikasi,” sebut Bahlil.
Jika jadi berinvestasi, kehadiran VW bakal menambah semarak industri mobil listrik yang masih berubah signifikan. Bahlil menyebut langkah itu karena banyak dari negara lain sudah mengambil target ambisius dalam pengembangan mobil listrik.
“Eropa pada 2030 ada 70% mobil mereka mobil listrik, China pada 2027-2028 menargetkan 60%, jadi hampir seluruh dunia alihkan fosil ke baterai. Kebetulan Indonesia punya cadangan nikel 25% dari total cadangan nikel dunia, jadi kita betul-betul punya alam luar biasa dan 80% bahan baku baterai ada di Indonesia, seperti kobalt, mangan, nikel,” jelas Bahlil.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan hingga saat ini pihaknya masih bernegosiasi dengan pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla Inc.
Kendati demikian, menurutnya dirinya tidak pernah menyebut bahwa minat investasi Tesla di Indonesia terkait pembangunan pabrik mobil listrik.
“Yang benar begini, kita sudah NDA (Non-Disclosure Agreement) dengan mereka. Saya nggak mau mengulangi kesalahan. Kita tidak tidak pernah bicara pabrik mobil. Ada enam sebenarnya di tempat mereka itu, ada Starlink, launching pad, hypersonic, battery lithium pack, stabilizer energi, itu yang kita bicarakan,” paparnya saat diwawancarai Founder and Chairman CT Corp., Chairul Tanjung, di Economic Outlook 2021 CNBC Indonesia, Kamis (25/02/2021).
Tesla menyebut tanpa produksi nikel yang mencukupi, perusahaan akan beralih ke material besi dalam produk baterai mobil listriknya.
Elon Musk bakal mengganti nikel dengan besi untuk baterai kendaraan listriknya.
Substitusi ini berpotensi menurunkan posisi tawar RI dalam negosiasi industri baterai dengan Tesla.
Momentum baterai lihtium-ion masih akan berlanjut dalam 15 hingga 20 tahun ke depan.
NIKEL.CO.ID – Pendiri dan bos Tesla, Elon Musk, kembali menyatakan kekhawatirannya pada komoditas nikel. Barang tambang ini menjadi bahan baku utama untuk memproduksi baterai. Namun, ketersediaanya tak sesuai dengan keinginan produsen mobil listrik asal Amerika Serikat itu.
Apabila kondisi tak berubah, Musk bakal mengganti nikel dengan katoda berbahan dasar besi. “Nikel adalah kekhawatiran utama kami untuk meningkatkan produksi baterai lithium-ion. Karena itu, kami mengubah (baterai) ke katoda besi. Banyak besi (dan lithium)!,” cuitnya dalam akun Twitter @elonmusk, Jumat (26/2/2021).
Mengutip dari Reuters, pada tahun lalu sebenarnya Musk pernah memberi sinyal pada penambang nikel dunia untuk menggenjot produksinya dalam skala besar. Bahkan Tesla menjanjikan kontrak besar untuk jangka panjang yang dapat menjamin pasokan perusahaan.
Satu hal yang menjadi syarat utama bagi para pemasok adalah para penambangnya harus memperhatikan faktor lingkungan. Syarat ini juga yang Tesla berikan kepada pemerintah Indonesia, selaku produsen nikel terbesar dunia, dalam negosiasi bisnis baterai.
Dibandingkan besi, nikel menyimpan energi listrik lebih padat. Mobil dapat berjalan lebih jauh dengan sekali pengisian daya. Tesla membutuhkan logam mineral itu tak hanya untuk kendaraan listrik, tapi juga proyek tenaga surya.
Beberapa analis menyebut volume yang dibutuhkan Tesla tidak menarik bagi penambang untuk meningkatkan produksi. Jumlahnya sedikit sehingga tidak akan menaikkan harga dalam jangka menengah.
Perusahaan saat ini mendapatkan produk baterai nikel-kobalt-mangan (NCM) dari LG Chem asal Korea Selatan. Untuk baterai nikel-kobalt-aluminium, pasokannya dari Panasonic Corp, Jepang.
Kedua perusahaan itu secara tidak langsung membeli nikel dari perusahaan tambang dalam rantai pasok yang panjang. Tesla, yang sangat menekankan penambangan berkelanjutan, pun tidak dapat mengungkapkan sumber nikel dalam rantai pasokannya.
Nah, Indonesia tengah menanti calon mitra untuk masuk dalam bisnis baterai. Pemerintah berencana membentuk induk usaha atau holding bernama Indonesia Battery Corporation (IHC).
Di dalam induk itu terdapa empat badan usaha milik negara alias BUMN. Keempatnya adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang Tbk alias Antam.
Ada tujuh perusahaan global yang tertarik masuk dalam proyek itu. Dua perusahaan yang serius, yakni Contemporary Amperex Technology (CATL asal Tiongkok dan LG Chem. Sedangkan Tesla masih melakukan penjajakan dengan pemerintah.
Diskusi dengan Tesla Masih Berlanjut
Pemerintah terus bernegosiasi dengan Tesla. Namun saat disinggung mengenai progresnya, Deputi Investasi & Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto enggan membeberkan lebih lanjut.
Penyebabnya, Indonesia telah mengantongi non-disclosure agreement (NDA) alias perjanjian larangan pengungkapan informasi.
“Saya masih ada NDA dengan Tesla. Tidak bisa berbicara banyak,” kata dia, Selasa (2/3).
Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia alias Perhapi Rizal Kasli mengatakan saat ini, sejumlah perusahaan memang sedang terus melakukan studi dan riset untuk pengembangan penyimpanan daya (energy storage) dan baterai mobil listrik.
Kehadiran produk-produk itu untuk menciptakan baterai yang aman, efisien, murah, andal, dan ramah lingkungan. Baterai mobil listrik yang saat ini paling banyak digunakan adalah jenis lithium-ion. Komponen katoda atau kutub positifnya merupakan campuran nikel, kobalt dan mangan. Sedangkan anodanya (kutub negatif) berbahan baku lithium.
Sejumlah perusahaan sedang mengembangkan dan mencari subtitusi nikel dan kobalt. Kedua komoditas ini harganya mahal dan cadangannya tidak terlalu besar di dunia.
“Apapun bahan bakunya, Indonesia sebagai negara yang memiliki sejumlah cadangan mineral strategis harus segera memanfaatkan momentumnya,” kata Rizal.
Indonesia menguasai 30% cadangan nikel dunia, bahan baku baterai EV. Jumlahnya setara dengan 21 juta ton. Negara kepulauan ini juga memiliki 1,2 miliar ton aluminium, 51 juta ton tembaga, dan 43 juta ton mangan.
Tak hanya di penyediaan bahan baku saja, Indonesia juga dapat tampil sebagai produsen baterai mobil listrik.
“Bahkan hingga ke industri mobil listrik, sehingga sumber daya alam negara ini mendapat nilai tambah yang optimal,” ujarnya.
Momentum baterai lihtium-ion ini masih akan berlanjut dalam 15 hingga 20 tahun ke depan. Pemerintah dapat menerapkan kewajiban memasok untuk kebutuhan pasar dometik atau DMO, seperti komoditas batu bara. P
erhapi menyarankan agar riset dan kajian tentang pengembangan teknologi berbasis mineral dikembangkan dengan serius.
”Sehingga Indonesia bisa tampil sebagai pemain utama dalam pengembangan mobil listrik,” kata dia.
Posisi Tawar Indonesia Dinilai Akan Berkurang
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan berpendapat posisi nilai tawar Indonesia akan berkurang karena ketergantungan akan nikel mulai menurun. Negara ini dapat dianggap tak lagi menarik untuk masuk dalam industri baterai global.
Apalagi Tesla mulai mengalihkan fokusnya menggunakan besi ketimbang nikel.
“Kita bukan lagi menjadi prioritas dalam pengembangan baterai,” ujarnya.
Untuk itu, perlu adanya antisipasi agar iklim investasi menarik kembali. Kemudahan dan insentif harus tetap diberikan agar tidak ada perubahan rencana investasi dari penanam modal.
Indonesia masih berpeluang mengembangkan nikel untuk industri energi dan baja nirkarat (stainless steel). Namun, untuk baterai diperkirakan akan segera ada substitusi bahan bakunya.
Jepang kini mengembangkan baterai tidak berbasis nikel. Dengan pertimbangan harga komoditas ini akan semakin mahal karena permintaannya meningkat. Sedangkan Tesla, selain mempertimbangkan jumlah, juga menyoroti masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam berinvestasi.
Cadangan bijih besi Indonesia, menurut Ketua Umum Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo, relatif kecil. Angkanya di bawah 1% secara global. Australia, Brazil, Rusia dan Tiongkok pemilik cadangan bijih besi besar dunia saat ini.
Indonesia memang bisa masuk ke bisnis baterai melalui komoditas nikel. Cadangannya terbesar dunia sehingga memainkan peranan dalam pemanfaatan bahan nikel dunia. Grafik Databoks di bawah ini menampilkan perbandingannya.
Dari sebaran bijih nikel, cadangannya sebanyak 4.5 miliar ton tersebar di Sulawesi dan Maluku.
“Pengembangannya sangat menjanjikan untuk membangun industri hilir ke depan,” kata dia.
Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah harus mampu memperkirakan tujuan investor dari awal sampai pasarnya terbangun. Baru setelah itu, memberikan kemudahan fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi.
