Kementerian Investasi Resmi Mengoperasikan OSS Berbasis Risiko

NIKEL.CO.ID – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi mengoperasionalkan Online Single Submission (OSS) Risk Based Apporoach (RBA) atau OSS Berbasis Risiko. pada Senin (2/8). OSS versi teranyar ini bertujuan untuk mempermudah perizinan investasi.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengatakan, bahwa sistem OSS Berbasis Risiko akan membuat proses perizinan kemudahan berusaha semakin cepat bagi pengusaha. Sehingga, diharapkan bisa berdampak positif terhadap realisasi investasi ke depan.

“Ini adalah bentuk dari tindak lanjut dari amanah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk berikan kepastian bagi pengusaha, kemudahan bagi pengusaha, efisiensi, transparansi,” kata Bahlil pekan lalu.

OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Investasi/BKPM yang merupakan aturan turunan UU 11/2020.

Berdasarkan PP 5/2021 terdapat sejumlah 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Bidang Lapangan Usaha (KBLI) yang siap menggunakan OSS Berbasis Risiko. Namun untuk 353 KBLI lainnya, belum bisa menikmati layanan OSS teranyar, tapi ditargetkan dapat digunakan paling lambat akhir Agustus 2021.

Di sisi lain, sejalan dengan penerapan OSS Berbasis Risiko, pemerintah juga mengatur adanya Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berada dalam sistem tersebut. NSPK dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) untuk mengatur izin teknis.

Dengan demikian, investor hanya perlu mengajukan perizinan K/L dan pemda melalui OSS Berbasis Risiko. Menurut Bahlil, cara ini dinilai efektif dan efisien bagi para investor, sebab selama ini beberapa izin K/L dan pemda tidak berada di dalam satu sistem.

Deputi Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot menambahkan OSS Berbasis Risiko telah melalui proses uju coba kelayakan sejak 2 Juni 2021 lalu. Hasilnya investor yang mencoba OSS Berbasis Risiko merasa lebih efektif dan efisien dalam mengajukan perizinan.

Yuliot bilang, OSS Berbasis Risiko membagi klasifikasi jenis usaha berdasarkan risiko mulai dari usaha kecil, menengah, besar. Semakin risikonmya rendah maka perizinan lebih ringkas.

“Tapi untuk yang menengah-tinggi masih ada persyaratan seperti izin lokasi ke DPMPTSP kantor pertanahan. Dalam waktu maksimal 20 hari sudah harus selesai semua perizinannya. Sehingga ini memberikan kepastian pada investor secara hukum yang membuat investasi lebih efektif dan efisien,” kata Yuliot kepada Kontan.co.id, Senin (2/8/2021).

Sumber: KONTAN

Read More

Ambisi Indonesia di Investasi Mobil Listrik

Oleh: SS Kurniawan *)

NIKEL.CO.ID – Pemerintah berambisi menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri kendaraan listrik berbasis baterai. Indonesia memang punya modal besar untuk itu: pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara dan produsen nikel paling besar di dunia.

Negara kita memiliki 24% cadangan nikel, bahan baku baterai kendaraan listrik, di dunia.Karena itu, pemerintah gencar menciptakan ekosistem industri kendaraan listrik berbasis baterai.

Pekan lalu, Konsorsium Hyundai-LG dan Indonesia Battery Corporation (IBC) menandatangani memorandum of understanding (MoU). Lewat kerjasama ini, mereka akan membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, dengan investasi US$ 1,1 miliar, sekitar Rp 15,9 triliun.

Proyek itu jadi salah satu langkah pemerintah untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, dari hulu sampai hilir. Sekaligus, menjadi momentum dalam pembentukan industri baterai dan kendaraan listrik.

Dan, pembangunan pabrik di Karawang merupakan rencana proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi di Indonesia dari Konsorsium Hyundai-LG dan IBC senilai total US$ 9,8 miliar.

Targetnya, fasilitas produksi di Karawang tersebut bisa segera groundbreaking pada tahun ini. Pabrik itu rencananya memiliki kapasitas produksi sebesar 10 gigawatt hour (GwH), yang kelak akan memasok baterai untuk kendaraan listrik buatan Hyundai.

Hyundai juga akan membangun pabrik mobil listrik mulai 2022 di Cikarang. Pabrikan asal Korea Selatan itu juga akan membuat mobil listrik sesuai kebutuhan pasar Indonesia. Dan bukan cuma Hyundai, rencananya Toyota, Mitsubishi, dan Honda juga mendirikan pabrik mobil listrik di Indonesia.

Pemerintah memang tidak main-main menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri kendaraan listrik. Bahkan, pemerintah menargetkan produksi kendaraan listrik berbasis baterai roda 4 atau lebih hingga 600.000 unit per tahun dan roda 2 mencapai 2,45 juta unit per tahun pada 2030 nanti.

Dan pemerintah sadar, untuk mendorong populasi kendaraan listrik, maka harganya harus terjangkau. Itu sebabnya, pemerintah menyiapkan berbagai insentif bagi konsumen.

Mulai pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak daerah paling tinggi 10%, hingga uang muka kredit minimum 0% dan bunga ringan.

Karena pasar yang potensial juga menjadi insentif buat investor.

*) SS Kurniawan adalah Redaktur Pelaksana Kontan

Sumber: kontan.co.id

Read More

Luhut Buka-bukaan Soal Isu Masuknya Jutaan TKA dari China ke RI

NIKEL.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinvest) Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal isu masuknya jutaan tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia.

Dia menegaskan tidak benar data tenaga kerja asing (TKA) dari China berjumlah jutaan yang masuk ke Indonesia. Lebih lanjut, Menko Luhut mengatakan bahwa jumlah TKA di Indonesia berkisar 30 ribu. Sementara, TKA dari China hanyalah belasan ribu.

“Saya pengin undang orang itu [yang mengatakan jutaan TKA dari China] datang ke saya baik-baik nanti saya ajak lihat, nanti tunjukin saya di mana itu [jutaan TKA dari China]. Karena itu kan pembohongan luar biasa,” kata Menko Luhut di acara Kick Andy Double Cek yang ditayangkan di Youtube seperti dikutip, Jumat (30/7/2021).

Dalam kesempatan itu, Menko Luhut menyampaikan Indonesia yang sedang melakukan hilirisasi industri. Dia menjelaskan bahwa bahan mentah atau raw material Indonesia, seperti nikel, nantinya dapat menjadi barang turunan untuk mendapatkan nilai tambah.

Salah satu produk yang diproduksi atau lithium baterai untuk mobil listrik.

“Sampai nanti pada lithium baterai dan bisa kita recycle, sehingga kita gunakan lagi,” ungkapnya.

Luhut mengaku telah melakukan survei di beberapa negara untuk menciptakan hilirisasi tersebut. Namun, dia mengklaim hanya pemerintah China yang bisa melakukan itu.

Menurutnya, industri China saat ini memiliki teknologi yang tinggi dan sudah maju.

“Hanya Tiongkok [China] yang bisa, dan ternyata teknologi mereka sudah bagus, sangat hebat sudah,” ucapnya.

Luhut mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang beruntung dapat melakukan hilirisasi dengan China.

Pasalnya, Indonesia menjalin kerja sama ketika industrialisasi China berkembang pesat. Luhut melanjutkan saat ini sebanyak 70 persen ekonomi Indonesia hanya berada di wilayah Sumatera. Sementara itu, sisanya 30 persen berada di Indonesia Timur.

“Sekarang 3 (daerah) Indonesia ekonomi yang surplus. Itu semua di Indonesia Timur. Morowali mungkin 7 persen, di Halmahera itu mungkin beberapa belas persen karena industri tadi,” sambungnya.

Di sisi lain, Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan, bahwa Indonesia hanya mendapatkan manfaat 10 persen dari industri pengolahan bijih nikel di Morowali dan Konawe. Sementara itu, sebagian besar lainnya yaitu 90 persen menjadi keuntungan bagi investor China yang membangun smelter di sana.

“Dari seluruh nilai yang diciptakan, dari proses olah bijih sampai produk-produk smelter, maksimum yang tinggal di Indonesia 10 persen. Indonesia hanya dijadikan ekstensi dari China untuk dukung industrialiasi China,” ungkapnya dikutip dari YouTube Refly Harun, Selasa (27/7/2021).

Sumber: bisnis.com

Read More

Luhut: RI Bakal Terima Investasi Rp 864 T

NIKEL.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia diperkirakan menerima investasi hingga US$ 60 miliar atau sekitar Rp 864 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per US$) hingga enam tahun ke depan.

Luhut mengatakan nilai investasi tersebut berasal dari rencana kerja sama dengan berbagai perusahaan asal China, Australia, Korea Selatan, dan lainnya.

Dari perkiraan investasi tersebut, sebesar US$ 31 miliar atau sekitar Rp 446,4 triliun sudah dilakukan tanda tangan komitmen kerja sama.

“Total enam tahun ke depan 60 miliar dolar, sudah tanda tangan 31 miliar dolar dan ini kerja sama dengan macam-macam perusahaan, ada Tiongkok, Australia dan ada macam-macam,” tutur Luhut dalam CNBC Indonesia Economic Update: Kebangkitan Ekonomi Indonesia, Selasa (13/07/2021).

Dia memaparkan, investasi tersebut antara lain berasal dari perusahaan asal Korea Selatan, Hyundai yang juga menggandeng LG untuk membangun pabrik baterai lithium hingga mobil listrik di Indonesia dengan nilai investasi mencapai US$ 10,3 miliar.

Selain itu, salah satu pabrik komponen baterai berupa smelter nikel dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) senilai US$ 3,7 miliar di Pulau Obi, Halmahera Selatan Maluku Utara.

“Investasi besar ada di Indonesia Timur. Ini membantu kita, misalnya HPAL lithium battery, saya tinjau 2 minggu lalu, sebelum diperintahkan Presiden urus ini, mereka sudah satu (pabrik) produksi dan satu lagi sedang under construction,” tuturnya.

Seperti diketahui, smelter HPAL tersebut dioperasikan PT Halmahera Persada Lygend (HPL), anak usaha Harita Group. Luhut mengatakan, produk dari smelter HPAL ini bisa mendukung program pemerintah membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik. Pengolahan bijih nikel di smelter HPAL ini berbasis teknologi hidrometalurgi.

Di Indonesia sendiri, pemerintah menargetkan dapat memproduksi 600 ribu unit mobil listrik dan 2,45 juta unit motor listrik pada 2030. Peningkatan permintaan kendaraan listrik dapat menaikkan permintaan baterai, terutama jenis NCM (nickel-cobalt-mangan).

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ground breaking (peletakan batu pertama) pabrik baterai listrik (EV battery) milik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) akan dilakukan pada Juli 2021.

Dia menyebut, pabrik hasil konsorsium dengan perusahaan asal Korea Selatan, LG Chem dan asal China, Contemporary Amperex Technology (CATL) ini menjadi investasi terbesar di RI setelah masa reformasi.

“LG ini sudah mulai groundbreaking bulan Juli, paling lambat Agustus awal kita sudah kita bangun, ini bukan cerita dongeng, ini sudah kita lakukan,” kata Bahlil dalam Rakornas HIPMI, Sabtu (19/6/2021).

Pabrik ini akan dibangun di Kota Deltamas, Jawa Barat. Pada pembangunan tahap pertama ini akan memiliki kapasitas produksi 10 Giga Watt hour (GWh) dengan offtaker dari Hyundai.

RI Bakal Punya Kawasan Industri Hijau Terbesar

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan perkiraan investasi tersebut termasuk untuk membangun kawasan industri hijau.

Dia mengatakan, Indonesia bakal memiliki kawasan industri hijau terbesar dengan luas sekitar 20 ribu hingga 30 ribu hektare (Ha) yang berlokasi di Kalimantan Utara (Kaltara).

Luhut mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan turut serta hadir dalam momentum pencanangan batu pertama atau ground breaking pembangunan kawasan industri hijau atau green industrial park ini pada Oktober 2021 mendatang.

“Akan ada ground breaking Oktober di Kaltara, industri basis green energy. Ground breaking oleh Presiden karena Presiden minta September, atau mungkin Oktober lah,” ungkap Luhut dalam CNBC Indonesia Economic Update: Kebangkitan Ekonomi Indonesia, Selasa (13/07/2021).

Karena akan ditujukan sebagai kawasan industri hijau, maka sumber energi juga akan berasal dari energi terbarukan, yakni air. Dia mengatakan, akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk kawasan industri hijau tersebut.

“Ini proyek besar, akan ada green industrial park, the biggest industrial park, 20.000-30.000 hektar, saya pikir energi dari hydro power,” ujarnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Proyek Smelter Nikel RI Bakal Dibatasi

NIKEL.CO.ID – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan mengusulkan agar pembangunan proyek pengolahan dan pemurnian (smelter) feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI) dibatasi ke depannya.

Apa alasan pemerintah membatasi pembangunan smelter nikel tersebut?

Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (22/06/2021), usulan pembatasan pembangunan pabrik nikel kelas dua berupa feronikel dan NPI dipicu oleh masih rendahnya nilai tambah dari produk feronikel dan NPI.

Terlebih, bila produk feronikel dan NPI ini tidak diolah lebih lanjut menjadi stainless steel yang menghasilkan nilai tambah lebih besar. Oleh karena itu, pembatasan ini juga untuk mengantisipasi pengusaha hanya mengekspor FeNi atau NPI tanpa mengolahnya lebih lanjut menjadi stainless steel.

Selain itu, ini juga untuk mendorong pembangunan smelter nikel sulfat lebih banyak. Nikel sulfat merupakan produk nikel yang bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi katoda sel baterai. Seperti diketahui, pemerintah tengah mendorong pembangunan dan pengembangan pabrik baterai guna mendukung program kendaraan listrik di masa depan.

Dari sisi nilai tambah, nikel sulfat memiliki nilai tambah lebih besar bila dibandingkan dengan NPI atau feronikel. Jika dibandingkan, estimasi harga ekspor untuk FeNi sebesar US$ 15.500 per ton, sementara nikel sulfat US$ 20.500 per ton. Oleh karena itu, pemerintah akan lebih mendorong pembangunan smelter kelas satu seperti nikel sulfat atau pabrik stainless steel ketimbang smelter feronikel dan NPI.

Selain itu, pembatasan proyek smelter baru ini juga ditujukan untuk menjaga ketahanan cadangan bijih nikel saprolit. Pasalnya, cadangan bijih saprolit lebih sedikit dibandingkan nikel kadar rendah atau limonit. Nikel saprolit ini memiliki kandungan nikel tinggi yakni 1,5%-2,5%. Biasanya, produksi feronikel dan NPI ini menggunakan bijih nikel kadar tinggi ini.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sumber daya nikel dengan kadar nikel lebih dari 1,7% atau nikel saprolit mencapai 3,93 miliar ton, lebih rendah dibandingkan sumber daya bijih nikel kadar rendah kurang dari 1,7% mencapai 4,33 miliar ton.

Pembatasan pembangunan smelter ini disebutkan menjadi salah satu sub program dari salah satu usulan program utama roadmap nikel berupa peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian.

Dalam mendorong program ini, maka akan dilakukan beberapa upaya. Selain membatasi proyek smelter feronikel dan NPI, pemerintah juga menargetkan percepatan operasi pabrik hidrometalurgi untuk mengolah nikel limonit, lalu pengembangan industri nikel sulfat (NiSO4).

Selain itu, juga didorong pemanfaatan sisa hasil pengolahan pabrik peleburan dan High Pressure Acid Leaching (HPAL), serta implementasi dan penguasaan teknologi yang telah terbukti, dapat diandalkan dan kompetitif.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada 2021 ditargetkan ada tambahan empat smelter baru akan beroperasi, sehingga total smelter yang beroperasi tahun ini akan mencapai 23 smelter. Dari total target 23 smelter beroperasi, di antaranya 16 smelter nikel, dua smelter tembaga, dua smelter bauksit, satu smelter besi, satu smelter mangan, dan satu smelter timbal dan seng.

Sampai dengan 2024 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 53 smelter beroperasi. Artinya, dibutuhkan 34 smelter baru selama empat tahun mendatang.

Sementara kebutuhan investasi untuk membangun 53 smelter sampai dengan 2024 tersebut yakni mencapai US$ 21,59 miliar. Dengan rincian investasi untuk smelter nikel sebesar US$ 8 miliar, bauksit sebesar US$ 8,64 miliar, besi sebesar US$ 193,9 juta, tembaga US$ 4,69 miliar, mangan sebesar US$ 23,9 juta, serta timbal dan seng sebesar US$ 28,8 juta.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Bahlil Tak Mau Ekspor Indonesia Tiru Zaman VOC

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan pemerintah tengah mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) sehingga bisa menciptakan nilai tambah pada produk ekspor. Ia mengatakan Indonesia harus menghindari ekspor bahan mentah seperti pada zaman Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) dulu kala.

“Yang penting adalah tidak boleh lagi bahan baku kita dibawa keluar. Ini nilai tambahnya kita tidak dapat. Indonesia harus betul-betul dikenal dengan kemampuan hilirisasi pada SDA. Jangan ekspor sama seperti zaman VOC. Ini menurut kami tidak bagus ke depan,” ujarnya dalam acara Investor Lokal Anak Kandung yang Perlu Didukung, Selasa (15/6/2021).

Ia menambahkan agar ekspor tak seperti zaman VOC, pemerintah sudah melakukan banyak upaya. Salah satunya, melarang ekspor ore nikel supaya bahan tambang itu bisa diolah pada smelter dalam negeri dan memberikan nilai tambah baru diekspor.

Upaya ini juga sejalan dengan target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen baterai listrik terbesar di dunia. Pasalnya, bahan baku utama pembuatan baterai listrik tersebut berada di Tanah Air yakni nikel itu sendiri.

Ia menuturkan 80 persen komponen baterai listrik adalah nikel. Sementara, sebesar 25 persen cadangan nikel dunia berada di tanah Indonesia.

“Bagaimana caranya kita harus jadi negara produsen terbesar baterai mobil listrik di dunia sekarang sudah kami dorong ore nikel tidak boleh ekspor,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga menggenjot pembangunan fasilitas pengolahan smelter di dalam negeri. Beriringan, pemerintah juga akan menarik investasi masuk pada industri baterai mobil listrik untuk mendukung target produksi baterai listrik.

Ia menuturkan sudah ada pemain global yang berkomitmen untuk menanamkan investasi di Indonesia yakni LG dengan nilai investasi US$9,8 miliar dan CATL sebesar US$5,2 miliar.

“Investasi sudah masuk di Batang (Kawasan Industri Batang) nanti pemain besar baterai itu kan LG sama CATL. LG sudah investasi nanti konsorsium dengan BUMN nilainya US$9,8 miliar atau Rp142 triliun. Itu investasi terbesar pasca reformasi dalam sejarah Indonesia tidak pernah kita sebesar itu,” katanya.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

Menteri Bahlil Cerita Soal RI Jual Hasil Alam Mentah Karena Tergoda Dapat Uang Cepat

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia sangat berlimpah. Mulai dari hutan, tambang hingga hasil laut. Namun sayangnya, Indonesia belum bisa melakukan hilirisasi. Tergoda mendapatkan uang dengan cepat, sehingga kekayaan alam dijual masih mentah tanpa diolah.

“Ini kita tergiur uang cepat, makanya jual saja bahan baku,” kata Bahlil, di Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Bahlil menceritakan, dahulu Indonesia kaya akan kayu sehingga kayu yang tumbuh di Indonesia langsung diekspor ke Malaysia, China hingga Jepang. Indonesia sempat mengalami masa kejayaan tambang, namun karena tidak memiliki kemampuan mengelola sendiri, maka bekerja sama dengan Freeport.

“Freeport itu 90 persen cadangannya ada di Indonesia. Tidak ada industri yang seperti itu,” kata dia.

Pun dengan batu bara. Indonesia langsung menjual produk batu bara tanpa diolah terlebih dahulu. Ironisnya, kata Bahlil Indonesia mengimpor gas LPG setiap tahun dengan volume hingga 7 juta per tahun.

“Setiap tahun kita ekspor baru bara jutaan ton, tapi kita malah mengimpor gas 6 sampai 7 juta per tahun,” kata dia.

Produk Perikanan

Begitu juga dengan sektor perikanan. Indonesia sebagai negara maritim memiliki aset perikanan yang tidak berbatas. Namun, Indonesia tetap kalah dari Vietnam dan Thailand dalam hal efisiensi.

“Kita ini terlena dengan menangkap ikan lalu langsung kirim. Tapi kita kalah dari Vietnam dan Thailand dalam hal efisiensi,” kata Bahlil.

Saat ini kata Bahlil, Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar di dunia. Tak mau mengulangi kesalahan yang sama, dalam pengelolaan nikel, pemerintah akan membangun industri dari hulu ke hilir.

Bahlil mengatakan semua produk nikel ore tidak boleh langsung di ekspor, tetapi harus diolah terlebih dulu di Indonesia. Dalam proyek ini pemerintah akan menggandeng produsen kelas kakap di masing-masing bidang untuk bekerja sama dengan Indonesia.

Sumber: merdeka.com

Read More

Mengapa Investasi Tambang RI Melesu Saat Commodities Boom?

NIKEL.CO.ID – Investasi di sektor tambang mineral dan batu bara (minerba) Indonesia malah melesu di tengah adanya momen commodities boom atau lonjakan harga sejumlah komoditas tambang saat ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), per Mei 2021 investasi di sektor minerba baru mencapai US$ 1,39 miliar atau sekitar Rp 20 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per US$). Angka realisasi ini baru mencapai 23,24% dari target tahun ini yang ditetapkan sebesar US$ 5,98 miliar atau sekitar Rp 86 triliun.

Lantas, apa yang menjadi penyebab lesunya investasi di sektor tambang ini? Mengapa kenaikan harga komoditas seperti batubara, emas, nikel, hingga tembaga tidak menggairahkan penambang untuk berinvestasi?

Direktorat Jenderal Minerba dalam sebuah pernyataan kepada CNBC Indonesia mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi investasi tambang ini, salah satunya yaitu karena perusahaan tambang menunda belanja modal di awal tahun dan akan bergeser ke pertengahan tahun ini.

Pemerintah pun mengakui seharusnya dalam empat bulan pertama ini, Januari-April 2021 investasi tambang RI bisa mencapai 25% dari target investasi penuh tahun ini. Namun nyatanya, realisasi investasi masih lebih rendah dari target awal.

“Hal tersebut dikarenakan rencana perusahaan yang menunda belanja modalnya di awal tahun dan akan dimulai pada pertengahan tahun, dan bahkan ada yang baru membelanjakannya di triwulan ke-4,” ungkap Ditjen Minerba dalam sebuah pernyataan kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/06/2021).

Adapun kendala yang dihadapi perusahaan untuk berinvestasi di awal tahun disebutkan karena belum tuntasnya perizinan yang berkaitan dengan kementerian/ lembaga lain.

“Kendala yang dilaporkan beberapa perusahaan yaitu menunggu selesainya perizinan pendukung, khususnya terkait dengan sektor lain,” ungkap pernyataan Ditjen Minerba.

Namun demikian, pihaknya akan terus memfasilitasi penyelesaian kendala yang dihadapi perusahaan dan tetap mengawasi kinerja ke depannya.

“Strategi Ditjen Minerba ke depan akan terus memfasilitasi kinerja investasi perusahaan tersebut sampai dengan akhir tahun dengan melakukan monitoring dan fasilitasi penyelesaian kendala.” ujarnya.

Ditjen Minerba pun optimistis bila investasi ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan produksi hingga akhir tahun ini.

“Rendahnya investasi di TW (triwulan) I/2021 merefleksikan awal akselerasi capaian investasi yang akan meningkat seiring kurva kegiatan produksi sampai dengan akhir tahun,” tandasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association/IMA) Djoko Widajatno Soewanto mengatakan, ada beberapa hal yang memengaruhi investasi di bidang sumber daya alam (SDA).

Beberapa faktor tersebut antara lain persyaratan investasi mengenai lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, suku bunga, pertumbuhan ekonomi (GDP/ PDB), utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan, serta faktor sosial budaya.

Menurutnya, Indonesia memiliki besaran pajak tertinggi di Asia Tenggara, sehingga Indonesia menjadi pilihan terakhir untuk berinvestasi. Di samping itu, imbuhnya, pemerintah juga berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan royalti dari komoditas emas dan batu bara.

“Ini menghambat investasi di industri ekstraktif. Belum lagi, perbankan dan anggota G20, mulai enggan mendanai proyek energi fosil, membuat Indonesia menuju energi transisi,” jelasnya.

Dia pun membeberkan beberapa hal yang membuat investasi di sektor pertambangan lambat, antara lain adanya persyaratan global berupa Environmental, Social, and Governance (ESG), regulasi yang meragukan, masalah limbah, izin lingkungan, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Dengan adanya UU Cipta Kerja semakin panjang regulasinya, sehingga kepastian hukum dan berusaha di bidang industri ekstraksi belum dirasakan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, rencana investasi masing-masing perusahaan punya jadwal yang berbeda-beda.

“Tidak semuanya 100% dikucurkan di kuartal I. Juga sangat tergantung faktor-faktor lain, seperti misalnya harga komoditas, perizinan, regulasi, dan lain-lain,” ujarnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Mei 2021, Capaian Investasi Minerba Baru 23 Persen Dari Target

NIKEL.CO.ID – Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar US$1,39 miliar atau Rp19,46 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS) per Mei 2021. Angka ini baru 23 persen dari target yang ditetapkan sebesar US$5,98 miliar.

Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin mengatakan terdapat beberapa kendala dalam menggenjot investasi minerba tahun ini. Beberapa kendala itu, seperti masalah perizinan hingga pembebasan lahan.

“Kendala di lapangan ini masalah perizinan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan kondisi pasar. Ada kendala pembebasan lahan karena lahan adat, konflik sosial, ada juga kendala cuaca dan tentu terkait pandemi covid-19 dari sisi pendanaan,” ungkap Ridwan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (7/6/2021).

Untuk itu, Ridwan menyatakan pemerintah akan memberikan sejumlah dukungan bagi pengusaha untuk mendorong investasi sektor minerba di Indonesia. Beberapa dukungan yang dimaksud, antara lain fasilitas penyusunan informasi peluang investasi, info memo, dan membantu market sounding.

Sementara, Ridwan menyebut pihaknya menargetkan ada penambahan pabrik pemurnian atau smelter beroperasi tahun ini. Rinciannya, tiga smelter nikel dan satu smelter timah.

Salah satu smelter tersebut adalah milik PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Maluku Utara. Tingkat kemajuan dari pembangunan smelter milik Antam sebesar 97,7 persen.

“Kendalanya pada pasokan listrik. Berdasarkan laporan Antam sudah dilakukan lelang pada Juli dan ditargetkan akan selesai instalasi listriknya,” ujar Ridwan.

Lalu, smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia. Smelter sudah terbangun 100 persen dan berhasil uji coba.

“Namun, kegiatan ini (uji coba) terhenti sementara menunggu tambahan dana operasional,” imbuh Ridwan.

Kemudian, smelter milik PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten. Smelter tersebut juga sudah terbangun 100 persen dan sudah dilakukan operasional.

Selanjutnya, smelter milik PT Kapuas Prima Coal Tbk di Kalimantan Tengah. Sejauh ini tingkat kemajuannya sudah 99,87 persen.

“Saat ini tunggu tenaga ahli asal China untuk memulai proses smelter yang direncanakan akan datang (tenaga ahlinya) pada Juni 2021,” jelas Ridwan.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

Perusahaan Nikel China Bagi Pengalaman Investasi Di Indonesia

NIKEL.CO.ID – Perusahaan nikel asal China Lygend Resources & Technology Co Ltd membagikan pengalamannya berinvestasi di Indonesia dalam Forum Kerja Sama Pertambangan ASEAN-China di Nanning, Daerah Otonomi Guangxi pada Jumat (21/5/2021).

Cai Jianyong selaku Chairman Lygend menyebutkan perusahaannya berinvestasi senilai 1,2 miliar dolar AS mulai tahun 2018 di Pulau Obi, Maluku Utara.

“Hingga kini kami masih terus memperluas investasi di Indonesia,” ujarnya.

Forum tersebut digelar oleh Kementerian Sumber Daya Alam China dengan mengambil tema “Building the Belt and Road, Strengthening Green Mining”.

Duta Besar RI untuk China turut menghadiri pembukaan forum yang digelar di wilayah selatan China itu.

Koordinator Kerja Sama pada Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, Armin Tampubolon, menjadi panelis secara daring dalam forum tersebut.

Demikian pula Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Panut Mulyono, menjadi panelis secara daring dalam sesi “Forum of Presidents of China-ASEAN Geosciences Universities”.

Forum tersebut menjadi agenda penting dalam kerangka China-ASEAN Expo dan China-ASEAN Business and Investment Summit yang mempertemukan kalangan pemerintah dan pelaku usaha di bidang pertambangan serta akademisi dari negara-negara ASEAN dan China.

Sumber: ANTARA

Read More