NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan pentingnya perlindungan biodiversitas sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk bagi sektor industri ekstraktif, seperti perusahaan tambang nikel.
Pesan tersebut mengemuka dalam Indonesia Biodiversity Business Forum bertema “Toward Collaborative Solutions for Driving Sustainable Economic Growth” yang diselenggarakan KLH/BPLH bersama GIZ, Kadin Indonesia, dan The Habibie Center, di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH/BPLH, Rasio Ridho Sani, mengatakan, selama ini Indonesia terlalu terfokus pada pengembangan industri ekstraktif, padahal negeri kita memiliki kekayaan biodiversitas yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita adalah bangsa yang memiliki sebuah keanekaragaman hayati (kehati) yang belum optimal kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa Indonesia. Karena kita berbicara tentang kemakmuran bangsa Indonesia, Pak Menteri berbicara tentang tambang dan industri ekstraktif, padahal kita punya potensi yang sangat besar, yaitu biodiversity,” kata Rasio dalam sambutannya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa sektor industri berbasis sumber daya alam, termasuk perusahaan tambang nikel yang tengah berkembang pesat seiring hilirisasi mineral, perlu memperkuat pengelolaan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah operasionalnya.
Menurutnya, biodiversitas memiliki peran strategis dalam menjaga integritas ekosistem sekaligus menjadi modal alam (natural capital) yang dapat memberikan nilai ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan.
“Forum ini merupakan upaya kita bersama untuk membangun pemahaman visi dan misi serta aksi bersama dalam melindungi, melestarikan, memanfaatkan biodiversity sebagai natural capital kekayaan sumber daya bangsa Indonesia secara berkeadilan,” ujarnya.
Pemerintah tengah, ujarnya lebih lanjut, mendorong pengembangan berbagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan nilai ekonomi biodiversitas, termasuk melalui pendekatan nature-based solutions yang terintegrasi dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.
“Nature-based solution hanya akan optimal kalau kita lakukan bersama-sama juga dengan biodiversity sebagai bagian dari nature-based solution untuk climate change. Kalau kita masukkan biodiversity, kita bisa jual mahal nature-based solution dari Indonesia ini,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Rasio juga menilai Indonesia perlu kembali mengambil peran kepemimpinan global di bidang biodiversitas dengan melibatkan dunia usaha secara lebih aktif.
“Kami harapkan forum hari ini melibatkan bisnis-bisnis, di mana bisnis melihat peluang yang besar untuk mendorong kita bersama-sama. Biodiversity menjadi sumber kemakmuran bersama bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.
Forum yang dihadiri lebih dari 200 peserta dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi dalam mendorong praktik bisnis berkelanjutan. Bagi sektor pertambangan nikel, isu biodiversitas dinilai semakin penting seiring meningkatnya tuntutan penerapan prinsip environment, social, and governance (ESG) dalam rantai pasok mineral kritis global. (Shiddiq)
