NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat transformasi sektor energi dan mobilitas nasional sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan
Langkah tersebut ditempuh melalui penguatan kemandirian energi berbasis sumber daya domestik, termasuk implementasi biodiesel B50 dan pengembangan berbagai teknologi energi bersih. Komitmen itu mengemuka dalam Leaders Briefing 2026 yang digelar di Auditorium PLN, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Acara tersebut dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, Wakil Menteri Pertanian (Wamen), Sudaryono, Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo, dan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam paparannya, Wamen Sudaryono mengatakan, pemerintah terus mendorong kemandirian energi dan pangan melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu program prioritas ialah implementasi biodiesel B50 guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar diesel.
“Dengan B50, Indonesia tidak lagi impor bahan bakar diesel atau solar karena 50% bahan solar fosil dihasilkan dari sumur-sumur di dalam negeri kita, dan 50% sisanya adalah konversi dari minyak sawit kita,” ujar Sudaryono.
Implementasi B50, ujarnya lagi, membutuhkan tambahan pasokan crude palm oil (CPO) sekitar 8,5 juta ton. Kebutuhan tersebut dinilai menjadi peluang bagi sektor perkebunan nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo, menegaskan, transisi energi Indonesia dirancang dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
“Di tengah dunia yang memanas, komitmen Indonesia untuk melakukan transisi energi berlangsung dengan baik. Why? Because we have to balance between growth and environmental sustainability,” kata Darmawan.
Pada kesempatan yang sama, Hashim S. Djojohadikusumo memaparkan perkembangan kebijakan pemerintah di bidang iklim dan energi bersih. Salah satunya ialah peluncuran Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) pada Juli 2026 sebagai bagian dari pengembangan pasar karbon nasional.
“Pemerintah kita berhasil, pemerintah kita sangat berhasil. Dan, hasilnya terwujud minggu lalu, tanggal 9 Juli, dengan lahirnya pasar karbon dan penetapan apa yang dinamakan SRUK, yang sudah ditunggu selama 11 tahun sejak lahirnya Perjanjian Paris tahun 2015,” ujar Hashim.
Selain mengembangkan pasar karbon, pemerintah juga menjajaki penerapan teknologi carbon capture and utilization (CCU) serta reaktor nuklir modular berbasis torium untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah terpencil. Menurut dia, teknologi tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar diesel sekaligus mendukung pencapaian target net zero emission.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat, nilai tambah sumber daya domestik meningkat, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat terus terjaga. (Shiddiq)
