NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, menyoroti persoalan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang berdampak terhadap operasional perusahaan tambang hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja di sektor pertambangan.
“Setahun ini banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Contoh di bidang tambang, banyak perusahaan tambang yang tutup karena masalah RKAB,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Menteri ESDM, Senin lalu.
Ia mengatakan, persoalan RKAB menjadi perhatian karena berdampak pada keberlangsungan usaha pertambangan di daerah. Banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memperoleh persetujuan RKAB meski mengajukan volume produksi yang relatif kecil.
“Nah ini yang masalah RKAB, Pak Menteri, kami Komisi XII tidak punya wibawa. Contoh di kami ini anggota Komisi XII ada empat di dapil Jambi, tetapi kami tidak bisa membantu pelaku usaha yang mengusulkan RKAB 100 ribu ton saja tidak bisa,” katanya sebagaimana dikutip, Rabu (17/6/2026).
Ia berharap ada ruang bagi anggota Komisi XII DPR RI untuk membantu pelaku usaha menyelesaikan persoalan RKAB sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kendala yang dihadapi perusahaan tambang di daerah dapat segera diatasi dan tidak berdampak lebih luas terhadap kegiatan usaha maupun tenaga kerja.
“Nah maksud kami di sini Pak Menteri, apakah kami dimungkinkan anggota Komisi XII membantu teman-teman sesuai aturan,” pungkasnya. (Tubagus)
