NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Ketersediaan pasokan bijih nikel untuk industri pengolahan diperkirakan masih relatif aman dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi, tekanan pasokan diperkirakan akan mulai terasa pada kuartal III hingga kuartal IV 2026 apabila tidak ada tambahan suplai dari tambang.
Stok bijih nikel saat ini masih ditopang oleh produksi yang meningkat pada periode Januari-Maret 2026. Pemerintah memberikan relaksasi penggunaan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) lama hingga Maret, sementara proses persetujuan RKAB baru belum sepenuhnya selesai.
“Waktu pemerintah menetapkan kuota sekitar 260-270 juta ton, RKAB memang belum selesai seluruhnya. Karena itu, pemerintah memberikan relaksasi sampai Maret menggunakan RKAB lama. Selama Januari sampai Maret mereka produksi besar-besaran sehingga stockpile di tambang maupun kawasan smelter masih cukup,” kata Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Namun, menurut Arif, kondisi tersebut tidak akan berlangsung lama lantaran indikasi terbatasnya pasokan bijih nikel sudah tercermin dari penurunan tingkat utilisasi sejumlah smelter berbasis rotary kiln electric furnace (RKEF).
“Dari sisi utilisasi sudah terlihat turun. Itu menjadi cerminan bahwa saat ini mendapatkan bijih nikel memang semakin sulit,” ujarnya.
Sementara itu, untuk industri pengolahan yang berbasis high pressure acid leach (HPAL), dampaknya belum terlalu.
“Kalau HPAL saat ini belum terlalu terasa karena kebanyakan memiliki kontrak jangka panjang terkait penyediaan ore. Tapi, kalau tidak ada suplai tambahan, perkiraan kami mulai kuartal III atau kuartal IV akan mulai terlihat adanya gap pasokan,” jelasnya.
Selain itu, industri dengan teknologi HPAL juga masih menghadapi tantangan dari sisi pasokan sulfur yang digunakan sebagai bahan baku produksi asam sulfat. Hingga saat ini, pasokan sulfur masih ketat sehingga harga tetap berada pada level tinggi.
“Pasokan sulfur masih ketat dan harganya masih mahal, sekitar US$1.200 per ton. Secara keekonomian, sulfur sudah menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam proyek HPAL,” pungkasnya.
Tekanan biaya tersebut disebabkan semakin berat setelah kenaikan harga patokan ekspor (HPE) serta sejumlah kebijakan fiskal lainnya yang meningkatkan beban operasional industri. Guna mengatasi keterbatasan pasokan sulfur, sejumlah perusahaan melakukan diversifikasi sumber impor.
Jika sebelumnya sebagian besar pasokan berasal dari Timur Tengah, kini pelaku usaha mulai mendatangkan sulfur maupun asam sulfat dari negara lain, seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Namun, impor asam sulfat memiliki tantangan tersendiri karena berbentuk cair sehingga memerlukan pengaturan logistik, transportasi, dan perizinan yang lebih kompleks dibandingkan sulfur padat.
Selain impor, sejumlah perusahaan juga mulai memanfaatkan mineral pirit yang mengandung sekitar 35-40% sulfur sebagai bahan baku produksi asam sulfat. Langkah ini telah diterapkan oleh sejumlah perusahaan. Meski tantangan pasokan masih membayangi, tetapi ketersediaan sulfur saat ini diketahui sudah membaik dibandingkan beberapa bulan lalu. (Fi Yun)
