Beranda Berita Nasional Insentif Mobil Listrik LFP Dikritik, Pemerintah Diminta Utamakan Baterai Berbasis Nikel

Insentif Mobil Listrik LFP Dikritik, Pemerintah Diminta Utamakan Baterai Berbasis Nikel

91
0
Prof. Evvy Kartini memberikan hadiah buku Dari Nikel Menjadi Battery kepada peserta yang menjawab dengan benar (Foto: MNI/Fi Yun)
Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah ESG-forum-2026-1024x341.jpeg

NIKEL.CO.ID, JAKARTAFounder of National Battery Research Institute (NBRI), Prof. Dr. rer.nat. Evvy Kartini, M.Sc. mengkritik kebijakan insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang diberikan tanpa mempertimbangkan jenis baterai yang digunakan. 

Menurut Prof. Evvy, pemberian insentif terhadap kendaraan listrik berbasis lithium ferro phosphate (LFP) berpotensi melemahkan daya saing industri nikel nasional dan tidak sejalan dengan agenda hilirisasi yang selama ini menjadi prioritas pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam APNI Talk Show Series pada ajang EV & Charging Indonesia 2026, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Menurutnya, masuknya kendaraan listrik berbasis LFP asal China yang semakin mendominasi pasar Indonesia perlu dicermati secara serius.

Sebagai negara dengan cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia, Indonesia seharusnya mendorong pengembangan kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel agar memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian nasional.

Frankly to say, LFP, you know why LFP? Karena di China harus dihabiskan LFP-nya, dibawalah ke sini. Tapi LFP dibawa ke sini, future-nya bagaimana? Sedangkan di Indonesia ini harusnya yang didukung nikel,” ujarnya. 

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah ICM-2026-Baru-update-1024x341.jpeg

Ia menilai kebijakan insentif yang berlaku saat ini justru membuat baterai berbasis nikel sulit bersaing di pasar domestik. Padahal, pengembangan industri baterai nikel sejalan dengan strategi hilirisasi sumber daya mineral yang tengah dijalankan pemerintah.

“Besok-besok pemerintah ketika memberikan insentif, berikan insentif kepada kendaraan yang berbasis nikel. Jangan begini. Dari China sudah dikasih insentif karena jualan mobil LFP, sampai di Indonesia dikasih insentif, akhirnya tidak bisa kompetitif dengan nikel. Ini kan contradictory with government vision,” tegasnya.

Selain menyoroti aspek kebijakan industri, Prof. Evvy menjelaskan, baterai berbasis nikel memiliki sejumlah keunggulan teknis dibandingkan baterai LFP. Material katoda berbasis nikel, seperti nickel manganese cobalt (NMC), memiliki kerapatan energi (energy density) yang lebih tinggi sehingga mampu menyimpan energi lebih besar dalam ukuran baterai yang sama.

Saat ini, tim peneliti yang dipimpinnya juga tengah mengembangkan teknologi baterai nikel generasi baru tanpa kandungan kobalt (cobalt-free battery). Teknologi tersebut ditargetkan mampu menghasilkan tegangan hingga 5 volt untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menekan biaya produksi.

Menurut dia, baterai berbasis nikel juga memiliki prospek ekonomi sirkular yang lebih baik karena materialnya tetap bernilai tinggi setelah masa pakai berakhir dan dapat didaur ulang menjadi bahan baku baru.

“Kalau NMC itu at the first good and expensive, at the end it’s good and expensive,” katanya.

Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa limbah baterai LFP berpotensi menjadi tantangan di masa mendatang karena nilai ekonominya relatif lebih rendah dibandingkan baterai berbasis nikel sehingga kurang menarik untuk didaur ulang secara komersial.

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah IKLAN-online-DTI-1024x341.jpg

Dalam kesempatan yang sama, fisikawan dunia yang berasal dari Indonesia itu, juga menyoroti lambatnya perkembangan industri baterai nasional. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan regulasi sehingga belum mampu membangun ekosistem industri baterai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Ia mengungkapkan keprihatinannya karena Malaysia, yang tidak memiliki sumber daya nikel, justru telah berhasil mengembangkan fasilitas percontohan (pilot plant) baterai NMC berkapasitas 1 megawatt-jam (MWh).

“Malaysia itu waktu 10 tahun yang lalu datang ke lab saya untuk belajar. Sekarang mereka sudah mau bikin pabrik yang pilotnya itu. Aduh, saya juga malu. Indonesia belum ke mana-mana, masih sibuk regulasi putar-putar,” ungkapnya.

Karena itu, Prof. Evvy mengajak pelaku industri pertambangan nikel, peneliti, asosiasi, dan produsen otomotif (original equipment manufacturer/OEM) untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat guna mempercepat pengembangan industri baterai nasional tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dukungan pemerintah.

Menurut dia, pembangunan fasilitas percontohan berkapasitas kecil dapat menjadi langkah awal untuk membuktikan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan teknologi baterai secara mandiri.

“Saran saya, ayo kita para nickel miners dengan researcher. Saya punya mimpi kita bikin pilot plant yang hanya 1 MWh, 1.000 sel sehari, kita buat bersama-sama. Jadi, mungkin swasta saja, kumpul nanti kita buat sama-sama dengan asosiasi,” pungkasnya. (Shiddiq)

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah IKLAN-OK-Indomachinary-11-13-Agustus-1024x341.jpg