Beranda Berita International Prabowo Tegaskan Hilirisasi dan Sikat Tambang Ilegal demi Industrialisasi Nasional

Prabowo Tegaskan Hilirisasi dan Sikat Tambang Ilegal demi Industrialisasi Nasional

403
0
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok Sekretariat Presiden)
Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah ICM-SMM-3-5-JUNI-2026-1024x341.jpg

NIKEL.CO.ID, CEBU — Hilirisasi industri dan penertiban tambang ilegal menjadi fondasi utama industrialisasi nasional berbasis sumber daya alam. Pernyataan itu disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto, saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Ke-48 ASEAN, yang berlangsung pada 7–8 Mei 2026 di Cebu, Filipina.

Presiden menegaskan, Indonesia tidak ingin lagi hanya menjadi eksportir bahan mentah, melainkan membangun industri bernilai tambah melalui penguatan hilirisasi, reformasi tata kelola, dan kepastian hukum bagi investor.

“Danantara telah dibentuk untuk membiayai dan melakukan co-financing industri masa depan. Kita bertekad melakukan industrialisasi negara kita secara signifikan,” kata Prabowo.

Pemerintah, katanya melanjutkan, membentuk sovereign wealth fund Danantara Indonesia dengan aset kelola mencapai US$1 triliun untuk menopang pembiayaan proyek strategis nasional, termasuk sektor hilirisasi dan industri ekstraktif.

Dengan tegas dikatakannya, pemerintah mulai membersihkan praktik penguasaan lahan dan usaha ilegal di sektor sumber daya alam.

“Tahun pertama pemerintahan saya, kami telah mengambil alih 4 juta hektare lahan dari konsesi yang tidak sah dan penggunaan yang tidak adil,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1,01 juta hektare lahan karena terbukti membuka kawasan hutan lindung secara ilegal.

“Kami menemukan mereka melanggar hukum. Mereka membuka hutan yang dilindungi. Itu pelanggaran hukum,” tegasnya.

Pemerintah juga menutup sekitar 1.000 perusahaan ilegal di sektor kehutanan dan sumber daya alam sebagai bagian dari reformasi besar tata kelola industri ekstraktif nasional.

Ia menilai, penegakan hukum menjadi syarat mutlak untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

“Tidak ada iklim investasi tanpa kepastian hukum dan regulasi yang adil. Tidak ada yang akan berinvestasi di negara yang tidak memiliki supremasi hukum,” katanya.

Di sisi lain, Presiden juga memastikan, Indonesia tetap terbuka terhadap investasi asing maupun domestik untuk mempercepat pengembangan industri dan hilirisasi nasional.

Ia menyebut Indonesia telah memperluas kerja sama perdagangan dan kemitraan ekonomi dengan sejumlah negara dan kawasan, termasuk Uni Eropa, Kanada, Peru, dan Eurasia.

“Indonesia adalah dan akan selalu terbuka untuk investasi luar negeri dan domestik,” ujarnya.

Meski mendorong industrialisasi besar-besaran, pembangunan sektor ekstraktif tetap harus menjaga kelestarian lingkungan.

“Kita tidak boleh menghancurkan alam. Kita harus hidup berdampingan dengan alam,” tuturnya.

Ia optimistis reformasi tata kelola, hilirisasi, dan industrialisasi berbasis sumber daya alam akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

“Saya percaya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat mengejutkan banyak pihak di dunia,” pungkasnya. (Shiddiq) 

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah IKLAN-ok-Cobalt-Congress-12-13-Mei-26-1024x341.jpg

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah EV-2026-1024x341.jpeg

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah IKLAN-online-DTI-1024x341.jpg