NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang cermat dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) nikel 2026 guna memaksimalkan kontribusi sektor nikel terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami dengar bahwa Menteri ESDM sudah melakukan koordinasi dan dapat pengarahan dari presiden dalam rapat terbatas terkait masalah RKAB. Ini memang semangatnya melakukan penataan dan kemudian keberlanjutan, sehingga kemudian sumber daya alam kita yang terbatas ini lebih sustain dalam pengelolaannya,” ujarnya di Kendari, dikutip Kamis (23/4/2026).
Bambang mengatakan, meski cadangan nikel Indonesia melimpah, statusnya sebagai sumber daya tidak terbarukan membuat ketersediaannya akan terus menipis seiring meningkatnya pemanfaatan. Karena itu, ia mendorong pengelolaan yang bijak dan hati-hati agar komoditas ini dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“Hal paling penting adalah segala sesuatu itu dilaksanakan dengan perhitungan yang cermat, kemudian memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam pemanfaatannya. Jadi, pada akhirnya, kami serahkan kepada Kementerian ESDM untuk melaksanakan ini dengan keberhati-hatian,” ucapnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menekankan pentingnya keseimbangan antara target produksi dan upaya menjaga cadangan nasional agar pemanfaatan nikel tetap memberikan nilai ekonomi tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan.
Hingga pertengahan April, progres persetujuan RKAB nikel tahun 2026 dilaporkan telah mencapai sekitar 90 persen. Capaian ini mencerminkan percepatan proses perizinan sekaligus menjadi indikator kesiapan pelaksanaan produksi secara lebih terukur. (Tubagus)
