NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Indonesia saat ini memegang peranan sentral dalam industri nikel dunia, dengan kontribusi mencapai 67% dari total produksi nikel global. Namun, di tengah surplus produksi dan berkembangnya teknologi baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV), muncul tantangan baru, yakni pergeseran preferensi industri global menuju baterai lithium ferro phosphate (LFP) yang tidak banyak membutuhkan nikel.
Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menjelaskan terkait masa depan industri baterai dan nikel Indonesia. Ia mengatakan, meskipun Indonesia mencatat surplus hingga 219 ribu ton nikel metal pada 2025, kondisi ini bisa menjadi “berkah sekaligus tantangan” bagi pengelolaan sumber daya alam nasional.
“Kalau dulu nikel hanya dikenal untuk stainless steel, kini perannya melebar ke baterai EV. Namun, untuk baterai, nikel bukan lagi satu-satunya pilihan. Saya sendiri pengguna EV, tapi kalau disuruh memilih, saya pilih LFP karena lebih murah, biaya perawatan rendah, dan cocok dengan kondisi cuaca Indonesia,” Kata Meidy dalam EVCharge Live Indonesia, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (7/11/2025).
Menurut dia, tren global menunjukkan penurunan signifikan pada permintaan nikel untuk baterai EV. Berdasarkan data konferensi London Metal Exchange (LME) 2025, porsi permintaan nikel untuk sektor EV turun dari 37% menjadi hanya 18% pada tahun ini. Sementara itu, pasar baterai dunia saat ini masih didominasi oleh LFP yang lebih ekonomis dan stabil dalam kondisi suhu tinggi.
Selain itu, dalam produksi, Indonesia telah memiliki 12 perusahaan hidrometalurgi yang menggunakan teknologi high pressure acid leaching (HPAL) untuk mengolah bijih nikel menjadi bahan baku baterai, seperti mixed hydroxide precipitate (MHP), nickel sulfate, hingga prekursor. Tetapi, ia menilai, perlu ada kebijakan yang menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan pasar global.
“Kalau kita produksi terus tanpa memperhatikan demand, ya nanti mau jual ke mana? Marketnya harus jelas, apakah ke Tiongkok, Korea, atau Jepang. Sekarang saja Jepang mulai mengembangkan teknologi baterai hidrogen, sementara Ukraina sudah meneliti alternatif mineral baru untuk baterai,” jelasnya.
Sebelum Indonesia terus memperluas hilirisasi bahan baku baterai nikel, katanya mengingatkan, penting untuk mengevaluasi efisiensi dan arah kebijakan industri baterai nasional. Pemerintah perlu mempertimbangkan diversifikasi teknologi dan pasar agar Indonesia tidak terjebak dalam kelebihan produksi tanpa kepastian pasar.
“Kita harus pikir efisien enggak kalau jorjoran produksi bahan baku baterai untuk EV, khususnya baterai katode nickel manganese cobalt (NMC). Karena kalau permintaan global bergeser, kita harus siap beradaptasi,” pungkasnya. (Uyun)
