NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Perhapi, Resvani, memberikan kritik terhadap rencana pemberian prioritas Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas), perguruan tinggi, dan UMKM.
Ia menilai sektor-sektor tersebut seharusnya mendapatkan dukungan dari anggaran negara, bukan dipaksa mencari dana sendiri, mengingat industri tambang memiliki karakteristik padat modal dan berisiko tinggi.
“Mereka harus dibiayai agar dapat fokus, bukan didorong untuk mencari dana sendiri, terlebih industri tambang punya karakteristik seperti padat modal, teknologi tinggi, serta berisiko tinggi. Jangan sampai kesalahan-kesalahan di operasional bisa berakibat fatal bagi pelaku sendiri,” ungkapnya dalam Pelantikan BPP Perhapi, di Jakarta, pada Kamis (23/1/2025).
Menurutnya, jika pemerintah tetap memutuskan untuk memberikan peluang IUP kepada perguruan tinggi dan ormas, maka aturan yang jelas dan ketat harus diterapkan untuk memastikan pengelolaan industri tambang berjalan dengan aman dan berkelanjutan.
“Kalau pun harus diketok palu dan kemudian perguruan tinggi boleh mengelola pertambangan maka aturannya harus dibuat dan ditegakkan untuk melindungi mereka dengan mitigasi seluruh risiko,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan finansial yang tepat untuk memastikan keberhasilan sektor-sektor tersebut dalam berkontribusi pada industri pertambangan, tanpa membebani mereka dengan risiko besar yang bisa berujung pada kegagalan operasional. (Aninda)