NIKEL.CO.ID, BOGOR – “Pemerintah memperkirakan bahwa tambang emas ilegal di berbagai wilayah Indonesia menyebabkan potensi kehilangan pendapatan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun,” ungkap Direktur Eksekutif Asosiasi Tambang Batuan Indonesia (ATBI), Wisnu Salman, dalam focus group discussion (FGD) bertajuk “Masa Depan Tambang Rakyat di Era Presiden Prabowo”, di Hotel Salak, Bogor, Rabu (30/10/2024).
Wisnu menyoroti tantangan yang dihadapi sektor pertambangan Indonesia. Tantangan ini meliputi meningkatnya tambang ilegal, hambatan dalam pembangunan smelter nikel, serta terhentinya kegiatan eksplorasi di sejumlah wilayah. Tambang ilegal, khususnya di wilayah Sumatra Barat, disebut Wisnu sebagai penyebab kebocoran penerimaan negara.
Ia menambahkan, fakta bahwa banyak perusahaan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya beroperasi hingga tahap eksplorasi tanpa melanjutkan ke penghitungan cadangan. Kondisi ini berdampak pada pemasukan negara karena tidak adanya aktivitas penambangan yang menghasilkan pendapatan dari pajak.
“Ketika tidak ada aktivitas pertambangan, tidak ada penjualan dan pemasukan yang terjadi, sehingga perusahaan tidak bisa membayar pajak,” ujarnya.
Selain itu, ia juga membahas tantangan dalam pengembangan smelter nikel yang diwajibkan pemerintah untuk mendukung nilai tambah bijih nikel. Meskipun pembangunan smelter ini bertujuan mendukung industri baterai kendaraan listrik, biaya tinggi teknologi pengolahan menjadi kendala bagi banyak perusahaan.
“Smelter nikel bisa mendukung produksi baterai kendaraan listrik, yang merupakan sektor masa depan dengan prospek besar,” pungkasnya. (Aninda)
