Jumat, Oktober 22
Shadow

Tag: #SANKSI ADMINISTRATIF

Ternyata Masih Ada Perusahaan Nikel Langgar Aturan HPM

Ternyata Masih Ada Perusahaan Nikel Langgar Aturan HPM

Berita Nasional, Hukum, Korporasi, Nikel, Tambang
NIKEL.CO.ID - Pemerintah telah membuat patokan harga jual beli nikel melalui Harga Patokan Mineral (HPM) guna menghindari konflik ketidakadilan harga antara penambang dan pembeli yang merupakan perusahaan smelter nikel di dalam negeri. Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam. Berdasarkan aturan ini, transaksi jual beli bijih nikel wajib mengacu pada HPM logam di mana HPM tersebut merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh penambang. Meski aturan ini berlaku sejak 14 Mei 2020, sebulan sejak diundangkan pada 14 April 2020, namun nyatanya sampai kini masih ada perusahaan yang belum taat. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri ESDM Bi...
Sengkarut Kinerja Surveyor Dalam Tata Niaga Nikel

Sengkarut Kinerja Surveyor Dalam Tata Niaga Nikel

Berita Nasional, Hukum, Nikel, Tambang
Hasil analisis salah satu surveyor nikel yang ditunjuk Kementerian ESDM dianggap merugikan penambang. Satgas Harga Patokan Mineral Nikel masih melakukan pemantauan terhadap masalah ini. Satu surveyor kinerjanya dalam sorotan karena dianggap merugikan penambang nikel. Kementerian ESDM perlu melakukan evaluasi terhadap surveyor yang telah ditunjuk. Masih ada 8 perusahaan yang tak patuh harga patokan mineral nikel. KISRUH antara penambang dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) soal harga patokan mineral alias HPM nikel belum tuntas. Kini, penambang menemui persoalan baru terkait kinerja penyurvei atau surveyor. Para penambang berpendapat ada perbedaaan hasil analisis antara pelabuhan muat dan bongkar. Akibatnya, penambang mengalami kerugian. Sekretaris Jenderal As...
MIND ID Buka Kanal Pengaduan Pelanggaran Pegawainya

MIND ID Buka Kanal Pengaduan Pelanggaran Pegawainya

Berita Nasional, Korporasi, Tambang
NIKEL.CO.ID - BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID membuka layanan pelaporan atau whistleblowing system yang dapat menerima pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan internal MIND ID dan anggota perusahaannya yang terdiri dari PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah Tbk. Layanan pelaporan yang dinamakan OpenMIND ditangani oleh pihak ketiga secara independen sehingga dinilai dapat menjamin kerahasiaan pelaporan dan identitas pelapor. "Jika ada pegawai atau pihak eksternal ingin melaporkan indikasi pelanggaran di lingkungan kami tapi merasa takut identitasnya terungkap, mereka dapat menggunakan sistem ini. Pihak independen akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor," ujar Sekretaris Perusahaan MIND ID Rendi Witular dalam keteranga...
Anggota Komisi VII DPR RI Minta Ketegasan Satgas HPM Dalam Pemberian Sanksi

Anggota Komisi VII DPR RI Minta Ketegasan Satgas HPM Dalam Pemberian Sanksi

Berita Nasional, Nikel, Tambang
Jangan sampai terkesan pemerintah membela pengusaha Smelter yang terutama berasal dari Cina serta mengabaikan nasib penambang lokal. Kalau mereka mogok menambang, maka suplai akan macet. NIKEL.CO.ID - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Satgas Pelaksana Harga Patokan Mineral (HPM) bentukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinvest), Luhut Binsar Panjaitan, konsisten menegakkan aturan Permen ESDM No.11 Tahun 2020. Mulyanto meminta Satgas berani menindak tegas pengusaha Smelter asing yang tidak menggunakan HPM ketika bertransaksi dengan penambang lokal. Hal ini penting dilakukan agar program hilirisasi nikel dapat tercapai. Sebelumnya pemerintah melalui Menteri ESDM, menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keti...
Sanksi Keras Mengintai Pelanggar Harga Patokan Nikel

Sanksi Keras Mengintai Pelanggar Harga Patokan Nikel

Berita Nasional, Politik, Tambang
APNI, Jakarta - Peringatan bagi penambang dan pengusaha pabrik pemurnian atau smelter nikel yang nakal tampaknya bukan hanya gertak sambal. Pemerintah bakal memberikan sanksi hingga pencabutan izin usaha jika masih terjadi transaksi jual-beli bijih nikel tak sesuai dengan harga patokan mineral atau HPM. Kebijakan harga itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral logam dan batu bara. Pemerintah juga telah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan tata niaga dan harga nikel domestik. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin memberikan peringatan pertama bagi penambang maupun smelter nikel yang masih mengabaikan ketentuan tersebut beberap...
Kisruh Penambang vs Pemilik Smelter Soal Harga Bijih Nikel

Kisruh Penambang vs Pemilik Smelter Soal Harga Bijih Nikel

Berita Nasional, Korporasi, Politik, Tambang
NIKEL.CO.ID - Persoalan harga jual bijih nikel masih berlangsung. Pemerintah telah menerbitkan aturan tata niaga nikel di dalam negeri yang disebut harga patokan mineral atau HPM. Namun, realisasinya masih jauh dari harapan. Mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik meskipun larangan ekspor sudah berlaku. Pemerintah lalu membentuk satuan tugas untuk mengawasi tata niaga produsen dan pembeli bijih nikel pada 20 Juli 2020. Satgas ini dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang terdiri dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pedagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Saat dikonformasi mengenai perkembangan kerja Satgas, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak belu...
Open chat