PNBP Sektor Minerba Telah Mencapai 54,5% per Mei 2021

NIKEL.CO.ID – Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) hingga Mei 2021 diklaim telah mencapai 54,5% dari target PNBP minerba yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp39,1 triliun.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin mengatakan, PNBP senilai Rp22,34 triliun dalam periode tersebut berhasil terkumpul secara efektif karena penggunaan aplikasi Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (e-PNBP).

“Penggunaan e-PNBP yang kami gunakan sangat membantu dan membuat tata kelola yang lebih baik,” kata Ridwan seperti dikutip siaran pers Kementerian ESDM, Selasa (8/6/2021).

Perolehan PNBP yang sudah mencapai setengah dari target pada bulan kelima ini, dinyatakan naik dibanding capaian pada periode sama tahun sebelumnya.

Ridwan memaparkan PNBP minerba sepanjang periode 2020 secara total bahkan terhitung turun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi Rp34,6 triliun, dari Rp45,49 triliun pada 2019. Pandemi ditengarai menjadi penyebab anjloknya harga komoditas minerba.

Ia pun berharap, keberadaan e-PNBP dapat menghitung otomatis penerimaan negara berdasarkan volume beserta kualitasnya.

“Setelah proses finalisasi, perusahaan dapat melakukan aktivitas penjualan,” imbuh Ridwan.

Perlu diketahui, e-PNBP Minerba memiliki tiga fungsi utama yaitu menghitung, memverifikasi, dan membayar PNBP minerba. Sehingga perusahaan pertambangan dapat melakukan perhitungan dan pembayaran PNBP minerba secara online lebih cepat dan diklaim lebih tepat sesuai dengan regulasi.

Aplikasi e-PNBP Minerba adalah aplikasi online berbasis web yang diklaim mampu menghasilkan perhitungan kewajiban perusahaan yang akurat. Aplikasi juga dilengkapi sistem pembayaran dan pelunasan PNBP minerba yang diluncurkan pada 2018. Inovasi ini merupakan integrasi layanan SIMPONI pada Kementerian Keuangan yang menyediakan layanan pembayaran PNBP secara daring yakni melalui aplikasi.

Secara rinci, aplikasi ini dapat menghitung iuran tetap, royalti, luas wilayah, jumlah produksi, harga komoditas tambang, hingga menunjukkan tujuan penjualan.

Smelter Baru

Demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor minerba, pemerintah juga tengah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. Tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan beroperasinya empat smelter. Terdiri dari tiga smelter nikel dan satu smelter timah.

“Pada tahun 2021 ditargetkan akan terdapat 23 smelter secara keseluruhan dengan tambahan 4 smelter baru,” ucap Ridwan.

Dari jumlah tersebut, dua proyek telah rampung 100%, yakni smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia dan smelter Nikel PT Cahaya Modern Metal Industri. PT Smelter Nikel Indonesia sudah berhasil melakukan uji coba produksi namun kegiatan ini terhenti sementara karena menunggu tambahan dana untuk operasional. Sementara PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten sudah mulai kegiatan produksi.

“Smelter ini bahkan sudah dikunjungi Komisi VII,” ujar Ridwan.

Adapun dua smelter yang masih dalam tahap pengerjaan adalah smelter Feronikel PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Halmahera Timur–Maluku Utara dan smelter Prima Citra di Kalimantan Tengah.

Khusus smelter milik Antam, Ridwan melaporkan progres pembangunan telah mencapai 97,7%. Pembangunan proyek ini terkendala pasokan listrik sehingga belum bisa beroperasi.

“Saya dapat informasi terakhir dari direksi Antam, sudah dilaksanakan lelang (pengadaan listrik .red),” ungkapnya.

Pemerintah pun berharap, instalasi listrik di smelter tersebut akan terselesaikan pada Juli 2021.

Sedangkan pembangunan smelter Prima Citra di Kalimantan Tengah dilaporkan telah mencapai 99,87% namun saat ini masih menunggu tenaga ahli dari China.

“Saat ini tunggu tenaga ahli dari Tiongkok untuk memulai proses smelter, akan datang Juni 2021 ini,” lanjut Ridwan.

Sebagai informasi, dari total target 23 smelter yang akan beroperasi, di antaranya 16 smelter nikel, dua smelter tembaga, dua smelter bauksit, satu smelter besi, satu smelter mangan, dan satu smelter timbal dan seng. Sampai dengan 2024 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 53 smelter beroperasi.

Sumber: validnews.id

Read More

Penerimaan Negara Tumbuh 0,7 Persen, Sri Mulyani: Menarik dan Positif

NIKEL.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kerja keras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi yang utama terus dilanjutkan di tahun 2021. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp 219,2 triliun atau 12,6 persen target APBN 2021, tumbuh 0,7 persen(yoy), lebih baik dari periode yang sama tahun lalu, yang terkontraksi sebesar -0,1 persen(yoy).

“Yang menarik dan tentu positif, adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh positif 0,7 persen. Tahun lalu sebelum terjadi pandemi Covid-19 pendapatan negara justru mengalami kontraksi 0,1 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara Virtual, Selasa, 23 Maret 2021.

Dia menuturkan penerimaan pajak sampai dengan akhir Februari 2021 mencapai Rp 146,13 triliun atau 11,88 persen target APBN 2021, tumbuh negatif 4,84 persen (yoy). Meski masih terkontraksi, pertumbuhan tersebut lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada periode Januari yang mencapai negatif 15,32 persen (yoy).

Dia melihat beberapa jenis pajak utama mampu tumbuh positif dan lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya, antara lain Pajak penghasilan (PPh) 26, PPh Final, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri, dan PPN Impor, sedangkan beberapa jenis pajak yang dipengaruhi oleh insentif masih tertekan. Secara sektoral, Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Informasi dan Komunikasi, mampu mencatat pertumbuhan positif.

“Perbaikan penerimaan pajak ini ditopang oleh kinerja penerimaan Februari yang mampu tumbuh positif, baik secara bruto maupun neto, akibat kebijakan kenaikan cukai rokok, meningkatnya realisasi Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Pemeriksaan dan Penagihan, serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi nasional,” ujarnya.

Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan akhir Februari 2021 mencapai Rp 35,62 triliun atau 16,57 persen target APBN 2021, tumbuh 42,11 persen (yoy). Penerimaan bea masuk terealisasi sebesar Rp 4,97 triliun atau tumbuh negatif 9,67 persen (yoy), namun mulai membaik dipengaruhi peningkatan aktivitas impor (mtm).

Sedangkan penerimaan bea keluar mencapai Rp 2,37 triliun atau 132,82 persen target APBN 2021, tumbuh 380,42 persen (yoy) didorong peningkatan harga komoditas internasional, yaitu tarif Crude Palm Oil (CPO) yang lebih tinggi di Februari. Sementara itu, penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp 28,27 triliun, tumbuh 48,30 persen (yoy), didorong penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) yang tumbuh 50,60 persen (yoy) akibat implementasi PMK 57 Tahun 2017.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, kata Sri Mulyani, realisasi sampai dengan akhir Februari 2021 mencapai Rp 37,3 triliun atau 12,5 persen dari target APBN 2021, tumbuh sebesar negatif 3,7 persen (yoy). Meski masih terkontraksi, pertumbuhan tersebut lebih baik dari bulan lalu, didukung oleh peningkatan Sumber Daya Alam(SDA) Nonmigas, Kekayaan Negara yang Dipisahkan(KND), dan PNBP Lainnya, masing-masing mencapai 28,2 persen (yoy), 840,1 persen (yoy), dan 47,4 persen (yoy).

“Pertumbuhan positif penerimaan SDA Nonmigas disebabkan kenaikan harga batubara acuan akibat lonjakan permintaan impor dari Tiongkok, serta kenaikan harga emas, perak dan nikel,” kata dia.

Selanjutnya, kata Sri Mulyani, peningkatan KND disebabkan adanya pembayaran dividen tahun buku 2019 dan angsuran utang dividen tahun buku 1999, sementara kenaikan pada PNBP Lainnya disebabkan pendapatan Penjualan Hasil Tambang dan Pendapatan premium obligasi, pengelolaan Treasury Single Account(TSA), pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), serta pendapatan layanan informasi dan komunikasi.

Sumber: tempo.co

Read More