Rencana Pembangunan Kawasan Industri Logam Di Kalimantan Dikecam Internasional

NIKEL.CO.ID – Indonesia dikabarkan akan mengembangkan smelter logam baru yang dibangun dengan raksasa baja dan nikel China.

Namun, kritik tidak berhenti mengalir untuk industri yang baru rencana itu.

Dilansir dari South China Morning Post, smelter nikel yang dibangun Indonesia bersama Tsingshan Holding Group itu akan dibangun di Kalimantan.

Smelter baru digadang-gadang akan menyediakan Indonesia dengan investasi yang memang diperlukan untuk mengembangkan industri baterai kendaraan elektrik (EV) di Indonesia.

Namun banyak pakar lingkungan memperingatkan proyek itu berbahaya.

Perlu penanganan yang hati-hati agar tidak merusak lingkungan dan komunitas sekitar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, mengatakan minggu lalu jika Indonesia berbicara dengan Tsingshan dan Fortescue Metals Group dari Australia untuk membangun estate industrial baru sebagai tempat peleburan bijih besi, bijih nikel dan tembaga.

Ketiga logam itu penting untuk menyediakan kebutuhan global untuk teknologi baru.

Smelter itu akan berada dekat pembangkit listrik hidropower 11 ribu megawatt di provinsi Kalimantan Utara, yang saat ini sedang dibangun oleh perusahaan konstruksi energi China PowerChina dan perusahaan Indonesia Kayan Hydro Energy.

Fase pertama proyek pembangkit listrik hidropower itu diharapkan selesai pada 2025 mendatang.

Namun tambang Australia Fortescue Metals, salah satu penyumbang penting bijih besi Australia ke China, menjelaskan mereka tidak bekerjasama dengan Tsingshan untuk membangun estate industri baru, terutama pabrik smelter.

Alih-alih membantu China, melalui anak perusahaannya, Fortescue Future Industries, mereka akan membantu pemerintah Indonesia membangun lebih banyak proyek energi hijau seperti hidropower negara dan sumber geothermal.

Sesuai kesepakatan yang disepakati kedua negara tahun lalu, Fortescue Future Industries mengatakan akan melakukan studi kecocokan untuk mengembangkan lebih banyak proyek hijau bebas karbon.

Perusahaan itu juga akan membangun pembangkit listrik geothermal 25 Gigawatt (GW) dan pembangkit listrik 60 GW di Papua dan Kalimantan Timur dan Utara.

Proyek-proyek ini akan menguntungkan lebih banyak bisnis lokal dan rantai suplai mereka serta mendulang ekspor Indonesia, klaim perusahaan Australia itu.

“FFI berupaya mengambil posisi pemimpin dalam energi hijau dan industri produk hijau, menguatkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja saat kita berpindah dari bahan bakar fosil,” ujar CEO Fortescue Future Industries di This Week in Asia.

Menarik investor

Scott Ye, direktur PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, mengatakan rencana membangun pabrik logam di Kalimantan masih “didiskusikan”.

Bijih nikel yang ditambang dari tambang itu sebagaimana yang ditambang dari tambang nikel lain, Tambang Industri Morowali, kini digunakan besar-besaran untuk produksi stainless steel.

Namun Indonesia akan menggunakannya untuk produksi baterai lithium-ion tahun 2024.

Membangun smelter dekat pembangkit listrik hidropower artinya Tsingshan bisa mencapai tujuannya mengoperasikan tambang nol-karbon.

Dengan ini, tuntutan untuk menjadi pembuat kendaraan elektrik global akan terpenuhi.

Tsingshan bulan lalu umumkan mereka akan membangun 2000 megawatt pembangkit listrik solar dan angin di Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Sampai saat ini, smelter nikel di Indonesia bergantung pada energi dari pembakaran batubara.

“Ada banyak permintaan (untuk nikel hijau) dari baik perusahaan EV China atau negara lain.

“Namun ada juga banyak tekanan dari pemerintah, contohnya China, untuk mengurangi emisi karbon dioksida,” ujar Ye saat webinar yang diprakarsai Klub Koresponden Luar Negeri Jakarta.

Elon Musk, CEO Tesla, tahun lalu mengatakan perusahaannya akan memberikan “kontrak raksasa” untuk pembuat baterai yang dapat menyediakannya dengan nikel ramah lingkungan.

Indonesia sudah menargetkan untuk mendapatkan kontrak itu.

Nikel kembali dicari berkat pasar EV tapi juga karena AS dan negara lain mencari cara mengamankan rantai suplai logam penting itu, mengurangi ketergantungan pada satu penyuplai saja.

Indonesia sendiri memiliki sumber daya nikel terbesar di dunia yang diharapkan bertahan lebih dari 30 tahun.

Indonesia dulunya adalah produsen nikel terbesar sampai mendapat larangan ekspor bijih nikel tahun lalu untuk mengembangkan rantai suplai yang lengkap.

Kini tantangan yang dimiliki Indonesia adalah kurangnya dana, kemampuan dan teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan sektor nikel, ujar Lin Che Wei, pendiri firma peneliti di Indonesia, Independent Research and Advisory Indonesia.

Tantangan lainnya adalah ancaman kerusakan lingkungan, yang berarti pabrik logam nikel harus tidak memiliki dampak negatif terhadap komunitas lokal dan hutan di Kalimantan.

Sumber: Intisari Online

Read More

Indonesia Jajaki Investasi Bangun Kawasan Industri Pengolahan Logam di Kalimantan dengan Fortescue dan Tsingshan

NIKEL.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Selasa (30/3/2021), mengatakan pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan perusahaan asal China, Tsingshan Group, dan perusahaan Australia Fortescue Metals Group untuk membangun kawasan industri baru untuk pengolahan logam di Kalimantan.

Luhut mengatakan kawasan industri itu akan berlokasi di dekat pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kayan yang berkapasitas 11.000 megawatt di Kalimantan Utara.

“Kami sudah berdiskusi dengan Fortescue dari Australia dan Tsingshan dari China untuk membangun kawasan industri di sana,” kata Luhut dalam forum pembuat kebijakan, bisnis dan ekonom, mengacu pada Kalimantan Utara.

“Jadi, pada 2023, kawasan ini, industri terpadu ini mulai (melakukan) pengolahan bijih besi, bijih nikel, dan tembaga,” ujarnya.

Dia menambahkan, pengembangan ini harus sejalan dengan proyek pemerintah untuk memproduksi baterai lithium dengan menggunakan cadangan nikelnya.

Tsingshan, raksasa baja nirkarat China, juga merupakan pemain utama dalam proyek hilirisasi nikel di Tanah Air.

Fortescue tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui email sementara Tsingshan tidak dapat segera dihubungi.

Pada September, Fortescue mengatakan anak perusahaannya telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan studi kelayakan dalam pemanfaatan tenaga air dan sumber daya panas bumi untuk mendukung operasi industri hijau.

Pembangunan PLTA Kayan akan dimulai tahun ini, dan tahap pertama proyek tersebut diproyeksikan selesai pada tahun 2025, menurut Reuters mengutip media lokal. Proyek PLTA tersebut sedang dibangun oleh Power Construction Corp of China atau PowerChina dan Kayan Hydro Energy Indonesia.

Luhut mengatakan pemerintah menargetkan untuk memproduksi bahan bakar hidrogen di PLTA Kayan.

Sumber: VOA Indonesia

Read More

Harita Nickel Resmi Kelola Kawasan Berikat Maluku Utara

Keberadaan kawasan berikat itu akan meningkatkan investasi di Maluku Utara dan memberikan efek berganda kepada masyarakat sekitar kawasan.

NIKEL.CO.ID – Tiga perusahaan hilirisasi nikel yang berada di bawah naungan Harita Nickel secara resmi mengelola kawasan berikat yang terletak di Kawasi, Halamahera Selatan.

Acara seremoni peresmian tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Selasa (2/3/2021).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bambang Hermawan mengungkapkan pengelolaan kawasan berikat tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, khususnya dari sisi ekspor.

“Kawasan Berikat Harita Nickel ini hadir di Malut dan semoga akan terus berlanjut ke kawasan berikat lainnya. Kehadiran kawasan berikat ini menunjukkan bahwa Malut adalah tempat untuk investasi. Kami siap memberi kemudahan-kemudahan kepada investasi yang baik. Ini tidak boleh terhenti sampai di sini dan harus memicu investasi lainnya,” katanya, dikutip dalam keterangan resminya.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku Erwin Situmorang menjelaskan kawasan berikat itu akan meningkatkan investasi di Maluku Utara dan memberikan efek berganda kepada masyarakat sekitar kawasan. Ke depan, dia berharap Provinsi Maluku Utara dapat menyerap investasi lebih besar untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan.

“Tujuan kami adalah memudahkan investasi. Kawasan berikat ini merupakan kolaborasi dari Bea Cukai dan Pajak yang akan memudahkan penerima fasilitas,” ungkapnya.

Sementara itu, Perwakilan Manajemen Harita Nickel Donald Hermanus menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah dan Bea Cukai atas dukungan yang diberikan selama ini.

Donald menambahkan dengan kepercayan yang diberikan pemerintah, pihaknya akan tetap menjalankan operasi sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

“Kawasan berikat ini akan sangat bermanfaat bagi kami yang berinvestasi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Malut,” ujarnnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Harita Nickel Resmi Kelola Kawasan Berikat Maluku Utara

Read More

Kemenperin Terbitkan Regulasi Kawasan Peruntukan Industri

NIKEL.CO.ID – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerbitkan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penetapan sebuah kawasan peruntukan industri (KPI) di dalam wilayahnya.

Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis KPI.

“Sebagai salah satu instrumen untuk memacu investasi, penetapan KPI perlu dilakukan sesuai dengan kriteria, sehingga diharapkan menarik bagi investor masuk, kemudian mendorong pengembangan wilayah serta memicu pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Dody Widodo di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Hingga saat ini, total luas KPI di Indonesia lebih dari 611 ribu hektare dengan persentase terbanyak (sekitar 50%) ada di pulau Jawa-Bali.

Dari total luas KPI tersebut, dibangun sebanyak 121 kawasan industri (KI) dengan total luas mencapai 53 ribu ha.

“Kami mencatat, dalam periode lima tahun, muncul 41 KI baru, sehingga totalnya mencapai 121 KI. Jadi, 121 KI ini siap untuk menampung para investor, baik itu dari asing maupun dalam negeri,” ungkap Dirjen KPAII.

Sementara itu, luas lahan KI naik 47% menjadi 53.340 ha dalam lima tahun terakhir.

“Sebanyak 38 KI seluas 14.749 ha akan dibangun dengan status lahan clean and clear,” imbuhnya.

Dody juga mengungkapkan, investasi terus mengalir deras ke sektor manufaktur, meskipun di tengah imbas pandemi Covid-19.

Per September 2020, nilainya mencapai Rp210,9 triliun atau naik 37% dari periode yang sama tahun lalu.

“Aktivitas sektor manufaktur yang berada di dalam Kl ini diyakini akan mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Lebih lanjut, langkah akselerasi pembangunan kawasan industri, sentra Industri Kecil Menengah (IKM) maupun industri secara individu di dalam KPI dinilai dapat meningkatkan daya saing industri nasional, serta mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.

“Penetapan KPI seyogyanya ditindaklanjuti dengan upaya percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur industri maupun infrastruktur penunjang dalam KPI,” tegas Dody.

Bahkan, adanya Undang-Undang Cipta Kerja juga diyakini dapat mendorong ekspansi perusahaan ke Kl. Sebab, omnibus law dapat mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Kl baru.

“Ada lima tantangan yang dihadapi dalam membangun Kl, yakni penyiapan dokumen, lahan dan tata ruang, perizinan, infrastruktur, serta pengelola dan tenant,” sebutnya.

Oleh karena itu, dalam rangka percepatan program pengembangan KPI, diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah, terutama dalam hal pembagian peran dan wewenang mengenai penetapan dan pengembangan KPI.

“Sehingga tujuan pengembangan KPI sebagai rumah bagi kawasan industri dan industri bisa menarik investasi untuk masuk ke daerah,” tandasnya.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, pemerintah daerah perlu fokus pada optimalisasi potensi wilayahnya ketika menginisiasi pembangunan KI baru.

Selain itu, perlu dipikirkan mengenai interkoneksi antara akses dan aset infrastruktur, seperti pelabuhan dan bandara.

“Interkoneksi berfungsi menyambungkan aset dan akses menuju Kl,” ujarnya.

Sebagai contoh, pengembangan KI Morowali bisa sukses karena sesuai dengan potensi sumber daya alam di daerah tersebut, yakni nikel.

Hal ini berhasil mendorong tumbuhnya industri smelter nikel.

Sedangkan KI di Dumai difokuskan pada pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya.

“Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KI. Misalnya, terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW). Hal ini menyangkut perizinan lokasi, lahan, dan sertifikat lahan. Selanjutnya, pengembang dan pengelola kawasan harus membentuk entitas agar KI bisa memberikan layanan terbaik di kawasan tersebut,” paparnya.

Read More