HARTA SITAAN | NIKEL.CO.ID

Kejagung Akan Serahkan Pengelolaan Tambang Milik Tersangka Asabri ke BUMN

NIKEL.CO.ID – Kejaksaan Agung bakal menyerahkan pengelolaan tambang milik Heru Hidayat kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia merupakan tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan tiga tambang nikel dan satu tambang batu bara itu memang belum beroperasi saat penyitaan.

“Nanti penyerahan pengelolaan dilakukan setelah kasus inkracht dan aset sitaan akan sampai pada tahapan lelang. Setelah dirampas untuk pemulihan kerugian negara kan jadi rampasan yang dikelola BUMN,” kata Febrie di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 9 Maret 2021 malam.

Febrie mengatakan saat ini penghitungan nilai kandungan nikel dan batu bara oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) juga hampir rampung. Nantinya, setelah mengetahui berapa nilai kandungan tersebut, penyidik akan menggabungkannya dengan penghitungan aset sitaan lainnya.

“Diharapkan selesai berbarengan dengan hitungan aset lainnya, baru kami akumulasikan,” ucap Febrie.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan orang tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal (Purnawirawan) Adam R. Damiri, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sonny Widjaja, Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro.

Selain itu juga Kepala Divisi Investasi Asabri periode Juli 2012 hingga Januari 2017 Ilham W. Siregar, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Kepala Divisi Keuangan dan Investasi periode 2012 hingga Mei 2015 Bachtiar Effendi, Direktur Investasi dan Keuangan periode 2013-2019, Hari Setiono, dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo.

Kejaksaan Agung menaksir nilai kerugian negara akibat perbuatan para tersangka dalam kasus korupsi Asabri mencapai lebih dari Rp 23 triliun.

Sumber: tempo.co

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak (tengah) bersama Dir Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djoko Poerwanto (kanan) dan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah (kiri) memberikan keterangan pers usai menggelar gelar perkara penanganan kasus dugaan korupsi pada PT Asabri (Persero) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Gelar perkara itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi di Asabri ketika ditangani Polri yang saat ini ditangani oleh tiim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Berita Nasional / Hukum / Tambang

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

NIKEL.CO.ID – Kejaksaan Agung menyita tambang nikel seluas 23.000 hektare milik Heru Hidayat (HH), tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri (Persero).

“Terdiri atas tiga aset tambang nikel milik tersangka HH,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Rabu (3/3/2021), dikutip dari Antara.

Menurut Leonard, aset yang disita yakni lahan tambang nikel atas nama PT Tiga Samudra Perkasa seluas 3.000 hektare dan lahan tambang nikel atas nama PT Mahkota Nikel Indonesia seluas 10.000 hektare.

Kemudian, lahan tambang nikel atas nama PT Tiga Samudra Nikel seluas 10.000 hektare.

Selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara dalam proses selanjutnya.

Sebelumnya Jaksa penyidik Jampidsus Kejagung juga telah menyita aset milik tersangka HH berupa sebuah kapal LNG Aquarius atas nama PT Hanochem Shipping dan satu unit mobil Ferrari Tipe F12 Berlinetta warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-15-TRM.

Penyitaan aset-aset para tersangka lainnya masih dilakukan pelacakan dengan bekerja sama dengan Pusat Pelacakan Aset, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selain aset milik tersangka HH, Jaksa penyidik Jampidsus Kejagung juga telah menyita 17 unit bus aset milik tersangka Sonny Widjaya (SW).

Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri.

Sembilan tersangka tersebut adalah Dirut PT Asabri periode 2011-2016 Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri, Dirut PT Asabri periode 2016-2020 Letjen (Purn) Sonny Widjaja, Direktur Keuangan PT Asabri periode 2008-2014 Bachtiar Effendi dan Direktur PT Asabri periode 2013-2014 serta 2015-2019 Hari Setiono.

Selanjutnya, Kepala Divisi Investasi PT Asabri 2012-2017 Ilham W Siregar, Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.

Kemudian Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Keduanya merupakan tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

Kerugian negara dalam kasus ini diprediksi mencapai Rp 23,73 triliun, jauh lebih besar dari kasus Jiwasraya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat“

Berita Nasional / Hukum / Tambang

Pulihkan Kerugian Negara, Kejagung Hitung Empat Tambang Sitaan

NIKEL.CO.ID – Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidusus) Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah menyebut bahwa pihaknya sedang menghitung nilai aset yang disita milik tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (persero).

Dari beberapa aset itu, Febrie mengatakan empat tambang milik tersangka Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro bernilai cukup besar. “Ini yang sedang dilakukan perkiraan, sebenarnya ada berapa kandungan di situ secara nilai ekonomisnya,” katanya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin (1/3/2021).

Keempat tambang tersebut antara lain tambang nikel di Malili, Sulawesi Selatan, tambang batubara di Puruk Cahu, Kalimantan Tengah, dan Sendawar, Kalimantan Timur, serta tambang Pasir Besi di Sukabumi, Jawa Barat.

“Mudah-mudahan itu kandungannya cukup besar ya, bisa menambah nilai pengembalian nanti ke ASABRI,” jelas Febrie.

Febrie menyebut bahwa penyitaan itu dilakukan sebelum tambang-tambang tersebut beroperasi. Ia mengakui proses perhitungan nilai tambang membutuhkan keahlian khusus karena berbeda dengan aset sitaan lainnya. Saat ini, pihak Kejagung menggandeng perusahaan BUMN Bukit Asam guna menghitung nilai aset dari keempat tambang itu.

“Sampai saat ini tambang masih menggandeng Bukit Asam untuk bisa melihat. Kemudian kayak umpanya kapal kan dari anak perusahaan Pertamina. Nah mungkin nanti dari rekan-rekan BUMN mencari apraisalnya,” jelas Febrie.

Aset lain seperti kendaraan maupun apartemen yang telah disita dari para tersangka juga turut dihitung nilai aparsialnya. Ini dilakukan dari dokumen-dokumen seperti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maupun harga di pasaran.

Sementara itu, Febrie mengatakan pihaknya telah diberi lampu hijau dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengejar aset tersangka ASABRI di luar negeri. Kendati demikian, ia mengakui masih ada syarat yang harus dipenuhi.

“Nanti disiapkan penyidik untuk nanti apabila itu bisa selesai kemungkinan penyidik sudah bisa melakukan pemeriksaan di Kedutaan Singapura yang pertama ya,” pungkasnya.

Diketahui, Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Selain Heru dan Benny, tersangka lain yang telah ditetapkan adalah dua mantan Dirut ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damir dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya.

Lima tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan ASABRI Bachtiar Effendi, mantan Direktur ASABRI Hari Setiono, mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI Ilham W Siregar, dan Direktur Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.

Berdasarkan hasil audit sementara yang dikerjakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp23 triliun lebih.

Sumber: Media Indonesia