Menakar Kebutuhan Investasi Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Ambisi Baterai Listrik

Indonesia Battery Corporation (IBC) menjadi wadah pemerintah untuk merealisasikan target menjadi produsen baterai kendaraan listrik global. Berapa dana yang dibutuhkan untuk mencapai cita-cita itu?

NIKEL.CO.ID – Terbentuknya holding Indonesia Battery Corporation (IBC) pada pekan lalu, menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mendukung peralihan energi dari bahan bakar fosil menjadi energi ramah lingkungan.

Kementerian BUMN, yang hadir langsung dalam acara peresmian holding tersebut, tak ragu memasang sasaran ambisius. Targetnya, produksi baterai tahunan mencapai 140 giga watt per jam (GWh) per 2030.

“Dari 140GWh, 50GWh dari produksi ini mungkin nanti akan kita ekspor. Sisanya untuk kebutuhan [baterai mobil listrik] di dalam negeri,” tutur Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansyuri, ketika itu.

Sebagai catatan, 140GWh baterai mobil listrik sama dengan 140 juta kilowatt (KWh) baterai.

Empat peneliti CellPress yakni Elsa A. Olivetti dan Xinkai Fu (MIT), Gerbrand Ceder (University of California), serta Gabrielle Gaustad (Rochester Institute of Technology) dalam salah satu riset mereka sempat mengkalkulasi bahwa untuk memenuhi kebutuhan 1 KWh baterai jenis Nickel Cobalt Alumunium (NCA) dibutuhkan setidaknya 0,759 kilogram (kg) nikel.

Seperti dikatakan keempat peneliti dalam riset berjudul Lithium-Ion Battery Supply Chain Considerations: Analysis of Potential Bottlenecks in Critical Metals yang dirilis pada Oktober 2017 tersebut, NCA merupakan jenis baterai Lithium-Ion (Li-Ion) yang membutuhkan nikel paling banyak.

Tapi, kelebihannya, jenis ini memerlukan lithium (Li), cobalt (Co), dan mangan (Mn) paling sedikit dibandingkan baterai berjenis lithium-cobalt oxide (LCO) maupun lithium nickel cobalt aluminum oxide (NMC).

Artinya, untuk memproduksi 140GWh baterai per tahun, produksi nikel per tahun yang dibutuhkan IBC kurang lebih berada di kisaran 106,26 ribu ton.

Pada tahun lalu, produksi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang merupakan salah satu produsen nikel nasional, berada di kisaran 72.237 metrik ton per tahun. Sementara itu, BUMN anggota holding IBC yakni PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), memproduksi sekitar 25.713 metrik ton nikel per tahun.

Dengan rentetan kalkulasi tersebut, bisa disimpulkan bahwa target produksi nikel Indonesia tergolong masih realistis. Adapun anggota holding IBC lainnya adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) alias MIND ID, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero).

Tidak Murah

Meski demikian, ekonom mengingatkan bahwa investasi yang dibutuhkan tetap tidak murah. Sebab, pemerintah tidak saja menargetkan peningkatan produksi nikel dan baterai, tetapi juga penguatan ketersediaan infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik seperti stasiun pengisian bahan bakar baterai (SPLU dan SPKLU).

“Sejauh ini, saya belum menemukan studi yang langsung melihat komparasi untuk pengembangan ekosistem EV [Electric Vehicle/kendaraan listrik]. Namun demikian, dari referensi yang saya temukan menunjukkan bahwa untuk membangun ekosistem EV, terutama memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pembangunan stasiun pengisiannya,” tutur ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Senin (29/3/2021).

Salah satu data yang dirujuk Yusuf adalah penelitian yang sempat disusun Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Riset berjudul Financial viability of investments on electric vehicle charging stations in workplaces with parking lots under flat rate retail tariff schemes yang dirilis pada 2014 itu menyimpulkan untuk membangun 1 stasiun saja dibutuhkan hingga US$1.800 atau setara Rp26 juta, di luar biaya operasional dan perawatan.

“Ini untuk kebutuhan stasiun pengisian saja, dan tentu ini untuk Indonesia hitungannya akan berbeda. Tapi, atas dasar ini, saya kira menjadi wajar jika kemudian pemerintah masih mencari investor,” sambungnya.

Berkaca ke India, situasinya tak beda jauh. Meski tergolong lebih maju dari Indonesia lantaran telah memiliki beberapa perusahaan dalam ekosistem baterai listrik seperti Mahindra & Mahindra dan Tata Motors, India masih membutuhkan investasi jumbo untuk memenuhi ambisi pemerintahnya.

Pemerintah India punya target transisi menuju kendaraan berbahan bakar baterai dilakukan mulai dari kendaraan roda dua, kemudian baru roda empat. Target ini mirip dengan apa yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk Indonesia pada akhir pekan lalu.

Dan, untuk mencapainya, studi CEEW Centre for Energy Finance pada tahun lalu, memproyeksi Negeri Anak Benua butuh dana investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI) setara US$206 miliar.

Kebutuhan Indonesia barangkali tidak akan setinggi India, mengingat secara bahan baku produksi baterai, kemampuan Indonesia jauh melebihi negara tersebut. Namun, jumlahnya juga jelas tidak kecil.

Sejauh ini, pemerintah setidaknya telah berhasil mengumpulkan investasi di kisaran US$17 miliar, masing-masing dari perjanjian dengan CATL dan LG Chem. CATL adalah produsen baterai EV dari China, sedangkan LG Chem. dari Korea Selatan (Korsel).

Namun, seperti kata Yusuf, Kementerian BUMN masih akan melakukan berbagai roadshow. Menteri BUMN Erick Thohir juga sempat menjanjikan bahwa pihaknya bakal melakukan pembicaraan dengan beberapa perusahaan Jepang dan AS.

Negara terakhir yang disebut Erick agaknya memang jadi percontohan.

Tahun lalu, di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah AS terbukti masih mampu menyegel berbagai perjanjian ekosistem baterai kendaraan listrik. Data yang dirangkum Today’s Motor Vehicle (TMV) menyebut total kesepakatan investasi yang bisa dikunci Negeri Paman Sam mencapai US$22,82 miliar pada 2020.

Analis Autotrader Michele Krebs menyebut pencapaian AS tidak lepas dari inisiatif pemerintah dalam menjalin kemitraan terkait baterai listrik dengan beberapa perusahaan lintas sektor, termasuk beberapa perusahaan penerbangan.

“Kita juga masih akan melihat lebih banyak investasi baterai dalam waktu dekat,” paparnya seperti dilansir TMV, Senin (4/1/2021).

Pelajaran itu pula yang barangkali bisa dicontoh Indonesia. Selain itu, Yusuf menambahkan hal lain yang harus jadi perhatian adalah bagaimana Indonesia mesti bisa mencari mitra investasi yang juga mau mempromosikan kelebihan industri dalam negeri.

 

“Ada baiknya mitra investasi juga yang bisa membawa Indonesia, produk hasil Indonesia ke dalam rantai pasok global. Jika misalnya Indonesia bisa masuk ke rantai pasok global, sebut saja misalnya baterai mobil listrik, tentu akan menjadi satu nilai tambah yang besar,” terangnya.

Pandangan Yusuf diamini oleh Pengamat BUMN Toto Pranoto. Lebih lanjut, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia tersebut menambahkan bahwa pemerintah juga mesti menjamin perusahaan-perusahaan pelat merah anggota IBC bisa menunjukkan kinerja yang dapat meyakinkan para investor.

“Artinya, pemerintah bukan hanya punya kewajiban mendatangkan investasi, tetapi juga menjamin kinerja BUMN supaya tetap solid,” tuturnya kepada Bisnis.

Toto juga meyakini apabila aliran investasi kendaraan listrik berjalan lancar, sektor lain bisa terpengaruh. Maka dari itu, sejauh ini, dia cenderung menilai pembentukan holding dan target investasi pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.

“Pembentukan holding termasuk holding baterai ini arahnya akan membuat BUMN makin ramping. Dampaknya, kontrol monitoring ke BUMN-BUMN [anggota holding] maupun yang lain juga akan makin baik,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Menakar Kebutuhan Investasi Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Ambisi Baterai Listrik