Prospek Kongsi Baterai Mobil Listrik

Oleh: Ahmad Yani *)

Indonesia Battery Corp seyogyanya memiliki produk yang unggul dengan kontrak penjualan yang menguntungkan serta memiliki pendanaan kuat.

NIKEL.CO.ID – Ditandatanganinya shareholder agreement oleh empat BUMN energi dan tambang pada 16 Maret 2021 menandai terbentuknya Indonesia Battery Corporation (IBC). Keempat BUMN tersebut adalah PT Pertamina, PT PLN, PT MIND ID, dan PT ANTAM.

Korporasi ini akan mengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor yang terintegrasi dari hulu hingga hilir guna memperkuat ketahanan energi nasional. Kepemilikannya sama rata, masing-masing 25%.

Dengan semakin menuanya bumi, keberadaan IBC ini sangat mendesak dan menjadi solusi bagi isu pemanasan global dan efek rumah kaca. Bahan bakar fosil kelak akan habis. Lahirnya mobil listrik menjadi tumpuan harapan jutaan umat manusia dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Baterai electric vehicle (EV) akan menjadi penentu kualitas kehidupan manusia ke depan. Kabar baiknya, Indonesia adalah negara terbesar penghasil bahan bakunya, yaitu nikel. Porsi cadangan nikel Indonesia mencapai 24% dari total cadangan nikel dunia.

Indonesia juga unggul dari sisi demand. Potensi kendaraan roda dua mencapai 8,8 juta unit dan 2 juta unit untuk roda empat pada 2025. Competitive advantage dari supply chain yang ada, setidaknya 35% komponen EV dapat bersumber dari dalam negeri.

Tumpah ruahnya nikel sebagai potensi bisnis dunia tidak luput dari pantauan big fish company di bidang EV. Siapa yang tidak mengenal Tesla. Pemerintah dan Tesla berencana bekerjasama dalam produksi baterai EV.

Perusahaan baterai EV lainnya juga tidak mau kalah agresif mengambil kesempatan ini. Ada LG dari Korea Selatan dan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) dari China. Tawaran menggiurkan membanjiri pasar EV Indonesia. Indonesia bebas mau kerja sama seperti apa.

Keberadaan IBC selaras dengan aturan main yang sebenarnya sudah ada. Industri ini merupakan bagian percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2019. Perpres ini juga mengamanatkan bahwa pabrik harus dibangun di Indonesia.

Cadangan nikel sebagai penggerak utama bisnis juga melimpah sejak bijih nikel dilarang untuk diekspor oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Sebagai perusahaan yang mengemban amanah dan tugas yang strategis, IBC perlu mengoptimalkan kelebihan yang dimiliki. Dukungan empat BUMN besar dan warisan sumber daya yang melimpah perlu dilaksanakan secara efektif.

Penulis menawarkan lima faktor yang perlu diperhatikan, yakni operating company, demand-based product, kontrak penjualan, kerja sama teknologi, dan gap funding.

Pertama, operating company. Industri ini akan diorkestrasi dan dimobilisasi oleh IBC dari hulu sampai hilir. Mulai dari pengolahan nikel, material precursor dan katoda, hingga battery cell, pack, energy storage system (ESS), dan recycling.

Ada baiknya IBC menjalin kerja sama dengan perusahaan penguasa pangsa pasar di setiap lini bisnis. Misalnya perusahaan pengolahan nikel, scope ini dikuasai salah satu swasta dengan market share terbesar. Ini selaras dengan Pasal 6 Ayat (3) Perpres 55/2019 yang mengamanatkan gotong royong pemerintah dan swasta.

Kedua, produk harus sesuai demand. IBC perlu memilih baterai apa yang akan dibuat sekarang dan nanti. Saat ini produk yang paling laku hybrid electric vehicle (HEV). Maklum, harganya yang murah sesuai kocek masyarakat Indonesia.

Kalau mau dijual keluar, baterai full listrik atau battery electric vehicle (BEV) dapat menjadi pilihan. Secara global, Tesla adalah market leader mobil listrik yang menjadikan produk ini laku di pasar dunia.

Ketiga, kontrak penjualan. IBC perlu mengadakan kontrak dimaksud dengan pemilik market share mobil listrik terbesar di dunia. Misalnya Tesla Model 3 yang mencetak sales terbesar 2019. Kepastian penjualan ini mendukung keberlangsungan bisnis.

Keempat, kerja sama teknologi. Hal ini krusial karena membuat baterai EV tidak mudah. Produk ini menghadapi permasalahan seperti degradasi baterai dan perlu standarisasi kualitas.

Kebetulan, dua perusahaan baterai EV top dunia (LG dan CATL) sudah menjajaki kerja sama dengan Indonesia. Momen ini dapat digunakan IBC untuk menggandeng keduanya dalam peningkatan teknologi.

Kelima, gap funding. Investasi baterai EV membutuhkan dana yang tidak ‘kaleng-kaleng’. Bayangkan saja, membuat baterai di lumbung nikel terbesar di dunia. Momennya pas sekali. Indonesia baru saja melahirkan Sovereign Wealth Fund bernama Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Investment vehicle bermahzab equity financing ini sangat jauh dari isu utang. Nantinya investor besutan LPI akan patungan dengan IBC dan mitra lain di anak perusahaan yang butuh suntikan.

Sebagai operating company yang futuristik dengan mitra teknologi yang mumpuni, IBC seyogyanya memiliki produk yang unggul dengan kontrak penjualan yang menguntungkan serta memiliki pendanaan kuat. Korporasi ini diharapkan dapat mewujudkan baterai EV yang kompetitif dan berkualitas.

*) Ahmad Yani adalah Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan, Kementerian Keuangan

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Prospek Kongsi Baterai Mobil Listrik“.

Read More

Sinyal Negatif dari China untuk Emiten Nikel

Harga nikel diprediksi masih akan mengalami pelemahan selama beberapa pekan ke depan.

NIKEL.CO.ID – Tekanan tambahan datang untuk emiten nikel seiring dengan upaya China menekan inflasi komoditas dan prospek penambahan pasokan.

Perdana Menteri China Li Keqiang menekankan pentingnya perbaikan regulasi di pasar bahan mentah untuk menekan biaya yang ditanggung perusahaan di tengah reli harga komoditas.

Wakil Perdana Menteri China Liu He yang mengepalai Komisi Pengembangan dan Stabilitas Finansial juga mengatakan hal serupa. Liu He mengingatkan pentingnya menjaga level harga setelah inflasi harga produsen naik 4 persen atau laju inflasi tercepat dalam hampir 3 tahun terakhir.

Dilansir dari Bloomberg, harga nikel turun 2,8 persen menjadi US$16.134 per ton di London Metal Exchange, Selasa (13/4). Harga komoditas logam itu sempat terkoreksi hingga 3,1 persen ke posisi US$16.087 per ton. Nikel mencetak penurunan berturut-turut selama 5 hari perdagangan.

Pada saat yang sama, harga nikel kontrak Juni 2021 di bursa Shanghai terkoreksi 3,6 persen ke level US$18.658 per ton. Koreksi harga ini terjadi setelah nikel sempat mendekati kisaran US$20.000 per ton akhir Februari.

Broker Komoditas Anna Stablum menjelaskan komentar kedua Li Keqiang mengenai pengendalian biaya memunculkan tekanan tambahan bagi harga nikel.

Sementara itu, laporan BMO menyebut komentar Liu He merupakan indikasi kekhawatiran kenaikan inflasi yang menjadi perhatian pemerintah China, terutama setelah kenaikan terjadi pada konsumen di sisi hilir.

Laporan itu menjelaskan Pemerintah China kemungkinan akan meningkatkan kemampuan swasembada logam-logam dasar. Pengembangan ini juga mencakup akuisisi nikel dari luar negeri pada harga yang lebih rendah.

“Pemerintah China kemungkinan tidak akan melepas cadangan logamnya secara signifikan. Namun, sentimen ini diprediksi tetap bergaung untuk mengirimkan sinyal ke pasar,” tulis laporan BMO.

Sentimen lain yang menekan harga nikel adalah prospek pemulihan produksi MMC Norilsk Nickel PJSC atau Nornickel. Perusahaan asal Rusia tersebut melaporkan kegiatan produksi di tambang Oktyabrsky telah berjalan normal setelah sempat terhambat banjir.

Manajemen Nornickel menjelaskan jumlah output tambang Oktyabrsky akan pulih ke level normal pada April. Sementara itu, tambang lain yang terdampak masalah banjir, Taimyrsky, akan beroperasi penuh pada Juni.

“Kapasitas tambang di Oktyabrsky saat ini sudah mencapai 60 persen dari target,” kata manajemen Nornickel dalam siaran pers yang dikutip dari Bloomberg.

Tahun lalu, Nornickel juga menghadapi masalah pada tambangnya. Nornickel yang merupakan penghasil paladium dan nikel terbesar di dunia harus membayar kompensasi US$2 miliar akibat tumpahan diesel pada salah satu tangki bahan bakarnya di wilayah Arktik. Bulan lalu, tiga orang pekerja tewas akibat atap salah satu fasilitas pemrosesan milik perusahaan runtuh saat sedang diperbaiki.

Pemulihan AS

Sementara itu, Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan harga nikel dipicu oleh tren positif yang dinikmati dolar Amerika Serikat seiring dengan laju pemulihan ekonomi Negeri Paman Sam yang berada di atas ekspektasi.

Selain itu, penguatan imbal hasil US Treasury juga ikut menekan pergerakan harga komoditas, termasuk nikel. Hal ini membuat daya tarik komoditas sebagai lawan dari mata uang dolar AS menurun di mata para investor.

“Sentimen perbaikan ekonomi AS pascastimulus sebesar US$1,9 triliun dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk melakukan profit taking,” jelasnya saat dihubungi.

Menurutnya, tren koreksi harga nikel saat ini terbilang wajar. Dia menilai level harga nikel saat ini sudah terlalu tinggi sehingga koreksi akan terjadi agar pasar dapat mengambil posisi beli pada harga yang lebih rendah.

Ibrahim memperkirakan harga nikel masih akan mengalami pelemahan selama beberapa pekan ke depan. Harga nikel berpotensi menyentuh US$15.600 per ton dengan level tertinggi di kisaran US$17.000 per ton.

Kendati tengah melemah, Ibrahim meyakini peluang penguatan harga nikel masih terbuka seiring dengan rencana paket stimulus sektor infrastruktur yang tengah dibahas AS. Saat ini, perdebatan tentang stimulus Biden tengah berlangsung antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai Republik menolak rencana kenaikan pajak korporasi untuk menopang stimulus itu.

Rencana paket stimulus senilai US$2,25 triliun itu mencakup sejumlah program, mulai dari pembangunan infrastruktur, investasi energi terbarukan, hingga pajak korporasi.

“Apabila stimulus infrastruktur ini berhasil direalisasi, harga nikel berpotensi kembali menguat. Saat ini pasar nikel memang belum memiliki sentimen positif yang signifikan,” jelasnya.

Faktor pendukung prospek harga nikel lainnya adalah kenaikan permintaan baterai dan baja tahan karat yang berbahan dasar nikel. Permintaan ini seiring dengan pengembangan mobil listrik di sejumlah negara.

Ibrahim memprediksi harga nikel akan bergerak di kisaran US$13.000-US$19.000 per ton hingga paruh pertama tahun ini.

Senada, Founder Traderindo.com Wahyu Laksono mengatakan koreksi harga nikel terbilang wajar mengingat pergerakannya yang telah mencapai level tertinggi beberapa waktu lalu. Selain itu, tren apresiasi dolar AS juga ikut menekan harga komoditas, termasuk nikel.

“Sejumlah sentimen, seperti refationary trade, isu vaksin virus corona, dan stimulus Pemerintah AS sudah diperhitungkan [priced-in] oleh pasar. Harga nikel sebelumnya menguat didorong oleh berbagai ekspektasi yang sudah berlangsung sejak kuartal II/2020,” katanya.

Wahyu melanjutkan, saat ini pasar nikel berada pada fase tarik-menarik antarsentimen. Di satu sisi, penguatan dolar AS yang didukung oleh prospek pemulihan ekonomi serta kekhawatiran akselerasi inflasi menjadi faktor penurun harga. Di sisi lain, rebound ekonomi global akan memicu pemulihan permintaan nikel.

Wahyu melihat peluang penguatan harga nikel sepanjang 2021 masih cukup terbuka. Meskipun demikian, level harga nikel yang tinggi dan sentimen pasar yang didera kecemasan inflasi berpotensi memicu koreksi cukup dalam.

“Untuk jangka menengah, harga nikel akan berada di level US$14.000-US$18.000 per ton. Sementara itu, untuk 2021, kisaran harganya di US$13.000-US$21.000 per ton,” katanya.

Di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), pergerakan emiten produsen nikel seperti PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) tengah kurang bertenaga. Laju saham ANTM serta INCO telah terkoreksi 12,69 persen dan 32,77 persen dalam 3 bulan terakhir.

Manajemen Aneka Tambang (Antam) menyatakan akan fokus ekspansi di bisnis penghiliran mineral seperti tecermin dari upaya perseroan untuk terus mengejar penyelesaian proyek smelter feronikel dan SGAR agar dapat segera berkontribusi terhadap kinerja perseroan di tengah outlook nikel yang semakin positif.

Hingga akhir 2020, smelter Feronikel Haltim mencapai kemajuan konstruksi sebesar 98 persen. Pabrik Feronikel Haltim line-1 nantinya memiliki kapasitas 13.500 ton nikel dalam feronikel (TNi).

Setelah rampung, smelter itu akan menambah portofolio kapasitas produksi total Antam menjadi 40.500 TNi per tahun dari kapasitas saat ini 27.000 TNi.

Di sisi lain, ANTM telah resmi tergabung dalam Indonesia Battery Corporation yang merupakan holding BUMN yang menaungi industri baterai kendaraan listrik mulai dari hulu hingga hilir bersama dengan MIND ID, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dalam rantai industri tersebut, ANTM berkomitmen untuk memasok bahan baku baterai kendaraan listrik, yaitu nikel.

Sejalan dengan itu, perseroan juga mematok target produksi dan penjualan bijih nikel secara agresif pada tahun ini. Padahal, pada 2020 perolehan produksi bijih nikel ANTM hanya sebesar 4,6 juta wmt dengan penjualan 3,3 juta wmt.

Sumber: bisnis.com

Read More

Menakar Kebutuhan Investasi Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Ambisi Baterai Listrik

Indonesia Battery Corporation (IBC) menjadi wadah pemerintah untuk merealisasikan target menjadi produsen baterai kendaraan listrik global. Berapa dana yang dibutuhkan untuk mencapai cita-cita itu?

NIKEL.CO.ID – Terbentuknya holding Indonesia Battery Corporation (IBC) pada pekan lalu, menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mendukung peralihan energi dari bahan bakar fosil menjadi energi ramah lingkungan.

Kementerian BUMN, yang hadir langsung dalam acara peresmian holding tersebut, tak ragu memasang sasaran ambisius. Targetnya, produksi baterai tahunan mencapai 140 giga watt per jam (GWh) per 2030.

“Dari 140GWh, 50GWh dari produksi ini mungkin nanti akan kita ekspor. Sisanya untuk kebutuhan [baterai mobil listrik] di dalam negeri,” tutur Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansyuri, ketika itu.

Sebagai catatan, 140GWh baterai mobil listrik sama dengan 140 juta kilowatt (KWh) baterai.

Empat peneliti CellPress yakni Elsa A. Olivetti dan Xinkai Fu (MIT), Gerbrand Ceder (University of California), serta Gabrielle Gaustad (Rochester Institute of Technology) dalam salah satu riset mereka sempat mengkalkulasi bahwa untuk memenuhi kebutuhan 1 KWh baterai jenis Nickel Cobalt Alumunium (NCA) dibutuhkan setidaknya 0,759 kilogram (kg) nikel.

Seperti dikatakan keempat peneliti dalam riset berjudul Lithium-Ion Battery Supply Chain Considerations: Analysis of Potential Bottlenecks in Critical Metals yang dirilis pada Oktober 2017 tersebut, NCA merupakan jenis baterai Lithium-Ion (Li-Ion) yang membutuhkan nikel paling banyak.

Tapi, kelebihannya, jenis ini memerlukan lithium (Li), cobalt (Co), dan mangan (Mn) paling sedikit dibandingkan baterai berjenis lithium-cobalt oxide (LCO) maupun lithium nickel cobalt aluminum oxide (NMC).

Artinya, untuk memproduksi 140GWh baterai per tahun, produksi nikel per tahun yang dibutuhkan IBC kurang lebih berada di kisaran 106,26 ribu ton.

Pada tahun lalu, produksi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang merupakan salah satu produsen nikel nasional, berada di kisaran 72.237 metrik ton per tahun. Sementara itu, BUMN anggota holding IBC yakni PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), memproduksi sekitar 25.713 metrik ton nikel per tahun.

Dengan rentetan kalkulasi tersebut, bisa disimpulkan bahwa target produksi nikel Indonesia tergolong masih realistis. Adapun anggota holding IBC lainnya adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) alias MIND ID, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero).

Tidak Murah

Meski demikian, ekonom mengingatkan bahwa investasi yang dibutuhkan tetap tidak murah. Sebab, pemerintah tidak saja menargetkan peningkatan produksi nikel dan baterai, tetapi juga penguatan ketersediaan infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik seperti stasiun pengisian bahan bakar baterai (SPLU dan SPKLU).

“Sejauh ini, saya belum menemukan studi yang langsung melihat komparasi untuk pengembangan ekosistem EV [Electric Vehicle/kendaraan listrik]. Namun demikian, dari referensi yang saya temukan menunjukkan bahwa untuk membangun ekosistem EV, terutama memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pembangunan stasiun pengisiannya,” tutur ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Senin (29/3/2021).

Salah satu data yang dirujuk Yusuf adalah penelitian yang sempat disusun Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Riset berjudul Financial viability of investments on electric vehicle charging stations in workplaces with parking lots under flat rate retail tariff schemes yang dirilis pada 2014 itu menyimpulkan untuk membangun 1 stasiun saja dibutuhkan hingga US$1.800 atau setara Rp26 juta, di luar biaya operasional dan perawatan.

“Ini untuk kebutuhan stasiun pengisian saja, dan tentu ini untuk Indonesia hitungannya akan berbeda. Tapi, atas dasar ini, saya kira menjadi wajar jika kemudian pemerintah masih mencari investor,” sambungnya.

Berkaca ke India, situasinya tak beda jauh. Meski tergolong lebih maju dari Indonesia lantaran telah memiliki beberapa perusahaan dalam ekosistem baterai listrik seperti Mahindra & Mahindra dan Tata Motors, India masih membutuhkan investasi jumbo untuk memenuhi ambisi pemerintahnya.

Pemerintah India punya target transisi menuju kendaraan berbahan bakar baterai dilakukan mulai dari kendaraan roda dua, kemudian baru roda empat. Target ini mirip dengan apa yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk Indonesia pada akhir pekan lalu.

Dan, untuk mencapainya, studi CEEW Centre for Energy Finance pada tahun lalu, memproyeksi Negeri Anak Benua butuh dana investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI) setara US$206 miliar.

Kebutuhan Indonesia barangkali tidak akan setinggi India, mengingat secara bahan baku produksi baterai, kemampuan Indonesia jauh melebihi negara tersebut. Namun, jumlahnya juga jelas tidak kecil.

Sejauh ini, pemerintah setidaknya telah berhasil mengumpulkan investasi di kisaran US$17 miliar, masing-masing dari perjanjian dengan CATL dan LG Chem. CATL adalah produsen baterai EV dari China, sedangkan LG Chem. dari Korea Selatan (Korsel).

Namun, seperti kata Yusuf, Kementerian BUMN masih akan melakukan berbagai roadshow. Menteri BUMN Erick Thohir juga sempat menjanjikan bahwa pihaknya bakal melakukan pembicaraan dengan beberapa perusahaan Jepang dan AS.

Negara terakhir yang disebut Erick agaknya memang jadi percontohan.

Tahun lalu, di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah AS terbukti masih mampu menyegel berbagai perjanjian ekosistem baterai kendaraan listrik. Data yang dirangkum Today’s Motor Vehicle (TMV) menyebut total kesepakatan investasi yang bisa dikunci Negeri Paman Sam mencapai US$22,82 miliar pada 2020.

Analis Autotrader Michele Krebs menyebut pencapaian AS tidak lepas dari inisiatif pemerintah dalam menjalin kemitraan terkait baterai listrik dengan beberapa perusahaan lintas sektor, termasuk beberapa perusahaan penerbangan.

“Kita juga masih akan melihat lebih banyak investasi baterai dalam waktu dekat,” paparnya seperti dilansir TMV, Senin (4/1/2021).

Pelajaran itu pula yang barangkali bisa dicontoh Indonesia. Selain itu, Yusuf menambahkan hal lain yang harus jadi perhatian adalah bagaimana Indonesia mesti bisa mencari mitra investasi yang juga mau mempromosikan kelebihan industri dalam negeri.

 

“Ada baiknya mitra investasi juga yang bisa membawa Indonesia, produk hasil Indonesia ke dalam rantai pasok global. Jika misalnya Indonesia bisa masuk ke rantai pasok global, sebut saja misalnya baterai mobil listrik, tentu akan menjadi satu nilai tambah yang besar,” terangnya.

Pandangan Yusuf diamini oleh Pengamat BUMN Toto Pranoto. Lebih lanjut, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia tersebut menambahkan bahwa pemerintah juga mesti menjamin perusahaan-perusahaan pelat merah anggota IBC bisa menunjukkan kinerja yang dapat meyakinkan para investor.

“Artinya, pemerintah bukan hanya punya kewajiban mendatangkan investasi, tetapi juga menjamin kinerja BUMN supaya tetap solid,” tuturnya kepada Bisnis.

Toto juga meyakini apabila aliran investasi kendaraan listrik berjalan lancar, sektor lain bisa terpengaruh. Maka dari itu, sejauh ini, dia cenderung menilai pembentukan holding dan target investasi pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.

“Pembentukan holding termasuk holding baterai ini arahnya akan membuat BUMN makin ramping. Dampaknya, kontrol monitoring ke BUMN-BUMN [anggota holding] maupun yang lain juga akan makin baik,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Menakar Kebutuhan Investasi Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Ambisi Baterai Listrik

Read More

Yang Perlu Dilakukan agar IBC & Mobil Listrik Tak Sekadar Jargon

Pemerintah dinilai punya sederet kebijakan yang berpotensi menjegal kesuksesan program mobil listrik.

NIKEL.CO.ID –  Holding baterai yang ditunggu-tunggu itu akhirnya lahir juga. Konsorsium yang terdiri dari empat BUMN, yakni MIND ID, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Antam, resmi mendirikan perusahaan bernama PT Indonesia Battery Corporation (IBC). IBC digadang-gadang bakal menjadi ujung tombak industri baterai Indonesia di tengah tren mobil listrik.

“Tentu adanya EV baterai ini kami juga membuat Indonesia lebih bersahabat dengan ekonomi hijau,” ucap Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers virtual ‘Pendirian Indonesia Battery Corporation’, Jumat pekan lalu (26/3).

Nantinya keempat BUMN itu memegang porsi 25 persen saham PT IBC. Tiap-tiap perusahaan pelat merah bakal diberi peran dari hulu ke hilir. Misalnya, PT Antam menyuplai nikel dan BUMN lain mengerjakannya hingga menjadi barang jadi, yaitu baterai litium.

IBC diklaim mampu memproduksi baterai hingga 195 GW dan akan menyerap 150.000 ton nikel per tahun. PT IBC akan membutuhkan investasi senilai 13 miliar dolar AS untuk mencapai kapasitas 30 GW sampai 2030 dan setelahnya mampu mencapai kapasitas 70 persen atau 140 GW dengan kebutuhan investasi 17 miliar dolar AS.

Berdirinya IBC ini memang cukup menjanjikan.

Dari hulu, Indonesia punya keunggulan sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Menurut data United States Geological Survey (USGS) per Januari 2021, cadangan nikel RI diperkirakan mencapai 21 juta ton. Di bawahnya ada Australia yang memiliki 20 juta ton.

Di hilir, pasar baterai produksi IBC juga sudah tersedia. Kementerian Perindustrian mencatat PT Hyundai Motor Corporation akan memproduksi battery electric vehicle (BEV) di Indonesia per 2023 dengan nilai investasi Rp21,8 triliun. Langkah ini disusul Toyota Group dengan investasi Rp28,3 triliun.

Tak kurang, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR, medio Maret lalu, mengumumkan rencana pengetatan agar PPnBM hanya dinihilkan khusus kendaraan listrik yang murni menggunakan baterai. Jika ada porsi hibrid sedikit saja, pajak PPnBM tidak nol dan semakin mahal seiring bertambahnya porsi bensin.

Terlepas itu, kenyataannya, pemerintahan Jokowi tetap punya sederet kebijakan lain yang berpotensi menjegal suksesnya program yang diklaim ramah lingkungan tersebut.

Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, dalam Energy Corner CNBC Indonesia secara virtual, awal pekan bulan ini, menyoroti sederet program lain yang tidak sejalan dengan transisi ke kendaraan berbasis baterai.

“Sampai sekarang belum kelihatan walaupun akan diluncurkan roadmap mobil listrik pada Oktober nanti. Namun, tidak lucu bicara energi mobil listrik kalau listriknya dari hasil pembakaran batu bara,” ucap Faisal.

Ada juga bahan bakar nabati dari sawit dalam rupa biodiesel atau B30 untuk menggantikan solar. Bahkan setahu dia, program ini diperluas bagi bensin dan diperkirakan membutuhkan 6 juta hektare lahan sampai 2025 dan notabene bertentangan dengan arah transisi ke baterai.

Faisal memperkirakan pemerintah masih tak rela bercerai dari bahan bakar fosil. Sebut saja rencana pembangunan kilang baru di Bontang dan Tuban yang digadang-gadang dapat memproduksi BBM dan menekan impor minyak. Belum lagi empat kilang yang sudah ada akan diperbaharui untuk semakin banyak memproduksi BBM.

“Jadi, yang diakomodasi semakin meningkatnya bahan bakar fosil,” ucap Faisal.

Peneliti Indef Bhima Yudhistira menambahkan kebijakan diskon PPnBM untuk menggenjot industri otomotif baru-baru ini menjadi bukti pemerintah kurang serius dalam transisi ke mobil listrik. Sebaliknya, diskon PPnBM 100% bagi kendaraan di bawah 1.500 CC dan diskon hingga 50% bagi 1.500-2.500 CC justru memanjakan masyarakat untuk tetap bergantung pada kendaraan berbahan bakar fosil.

“Justru kebijakan malah didorong ke kebijakan yang bahan bakarnya fosil,” ucap Bhima, pekan lalu. “Harusnya cabut diskon PPnBM itu.”

Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Kamis pekan lalu, juga menyerukan hal serupa lantaran kebijakan diskon PPnBM merupakan langkah mundur dari upaya menekan emisi karbon. Insentif itu dinilai membuat masyarakat terutama segmen menengah tetap betah dengan kendaraan bahan bakar fosil.

KPBB mengingatkan harga jual kendaraan bermotor fosil saat ini cukup rendah, sementara mobil listrik lebih mahal karena memerlukan teknologi tinggi. Diskon PPnBM itu diyakini akan membuat kendaraan berbasis baterai menjadi tak kompetitif padahal seharusnya jenis ini lebih banyak mendapat fasilitas.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services and Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan prospek PT IBC cukup menjanjikan karena mampu membuat baterai dengan harga lebih kompetitif. Ia menilai pemerintah seharusnya tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan mendukungnya dengan aneka kebijakan.

Salah satunya pemerintah perlu mengkaji ulang bauran energi agar sumber listrik di Indonesia lebih banyak mengakomodasi Energi Baru Terbarukan (EBT). Alhasil, pemerintah tidak terjebak dalam tambal-sulam lantaran sumber energi baterai yang diklaim ramah lingkungan justru berasal dari energi fosil.

Sebagai perbandingan, porsi EBT dalam bauran energi primer saja baru akan mencapai 23% pada 2025 dan sisanya dari fosil. Itu pun kalau tercapai. Di sisi lain, pemerintah memperkirakan kebutuhan baterai domestik akan meningkat menjadi 11,9 GW per 2030 dari posisi saat ini 0,3 GW.

Fabby meminta pemerintahan Jokowi mengkaji dampak kendaraan listrik terhadap permintaan BBM jangka panjang. Hal ini diperlukan agar risiko aset terbengkalai atau stranded asset bisa dihindarkan karena teorinya saat lebih banyak masyarakat menggunakan mobil berbasis baterai, maka permintaan BBM akan turun.

Imbasnya, program biodiesel B30 dan proyek berbasis peningkatan produksi BBM fosil akan terdampak. Proyek itu perlu disesuaikan dengan arah pengembangan mobil listrik.

“Transisi itu perlu direncanakan, jadi kalau pemerintah ingin mengembangkan kendaraan listrik, ya perlu didorong baik pasokan maupun pasarnya,” ucap Fabby.

Sumber: tirto.id

Read More

Jalan Indonesia Kuasai Industri Baterai Listrik Dunia

Pembentukan IBC menjadi pintu masuk Indonesia menjadi pemain utama baterai listrik

NIKEL.CO.ID – Indonesia memiliki sumber daya memadai untuk menjadi pemain utama baterai listrik pada level global. Apalagi, masa depan dan kompetisi industri otomotif dunia kini beralih pada kendaraan listrik.

Semua berbondong-bondong ingin memajukan industri kendaraan listrik. Indonesia pun tidak mau berada di gerbong paling belakang dalam persaingan ini, apalagi sampai ketinggalan gerbong.

“Indonesia harus menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik,” kata Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

Karena itu, Menteri BUMN Erick Thohir membentuk perusahaan baterai listrik bernama Indonesian Batery Company (IBC) pada Jumat (26/3).

IBC didirikan sebagai holding untuk mengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik (electric vehicle battery/EV) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Pembentukan IBC ditandai dengan penandatanganan perjanjian pemegang saham oleh holding industri pertambangan atau MIND ID, Antam, Pertamina, dan PLN dengan komposisi saham masing-masing 25 persen pada 16 Maret lalu.

Menteri Erick Thohir mengatakan pembentukan IBC merupakan strategi pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, untuk memaksimalkan potensi sumber daya mineral di Indonesia yang melimpah dan besar.

“Kita ingin menciptakan nilai tambah ekonomi dalam industri pertambangan dan energi, terutama nikel yang menjadi bahan utama baterai EV, mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik, dan memberikan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Erick Thohir.

Selain itu, investasi skala besar seperti ini akan membuka banyak lapangan kerja, khususnya generasi muda.

Sejalan dengan IBC yang akan mengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik, perusahaan juga akan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang menguasai teknologi dan pasar global.

Tujuannya, untuk membentuk entitas patungan di sepanjang rantai nilai industri EV battery mulai dari pengolahan nikel, material precursor dan katoda, hingga battery cell, pack, energy storage system (ESS), dan recycling.

Hingga saat ini telah dilakukan penjajakan kepada beberapa perusahaan global yang bergerak di industri baterai EV, seperti dari China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Eropa.

Erick menegaskan IBC terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun. Hanya saja, harus memenuhi tiga kriteria, yakni mendatangkan investasi pada sepanjang rantai nilai, membawa teknologi, dan pasar regional atau global.

Tiga syarat itu penting agar seluruh rantai nilai di industri EV battery ini dapat dibangun secara terintegrasi melalui sinergi yang strategis.

Erick menilai Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk mengembangkan ekosistem industri kendaraan bermotor listrik dan baterai listrik.

Di sektor hulu, ungkap Erick, Indonesia memiliki cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia dengan porsi cadangan sebesar 24 persen dari total cadangan nikel dunia.

Di hilir, Indonesia berpotensi memiliki pangsa pasar produksi dan penjualan kendaraan jenis bermotor roda dua dan empat yang sangat besar dengan potensi 8,8 juta unit untuk kendaraan roda dua dan 2 juta unit untuk kendaraan roda empat pada 2025.

“Dengan keunggulan rantai pasokan yang kompetitif, setidaknya 35 persen komponen EV bisa berasal dari lokal,” kata Erick penuh optimistis.

Kemitraan IBC, CATL, dan LG Chem

Erick Thohir mengatakan kemitraan IBC dengan dua pemain baterai listrik dunia, CATL dan LG Chem, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia.

Erick menyampaikan BUMN yang tergabung dalam IBC akan terlibat dalam seluruh proses pengembangan industri baterai listrik dari hulu hingga ke hilir sesuai dengan perjanjian dengan CATL dan LG Chem.

Indonesia ingin alih teknologi ini tidak hanya pada baterai listrik untuk mobil tapi juga untuk motor.

Erick menilai potensi baterai listrik untuk motor sangat potensial bagi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu pasar kendaraan roda terbesar di dunia.

Selain baterai listrik untuk mobil dan motor, lanjut Erick, perjanjian kerja sama juga mengatur tentang pengembangan baterai stabilisator yang penting dalam energi baru terbarukan atau kebutuhan power listrik ke depan.

Indonesia, kata Erick, dalam posisi cenderung mengalah dalam baterai listrik untuk mobil mengingat (kualitas) kemampuan pemain global. Kendati begitu, Erick menyebut IBC tetap mengunci sektor hilirisasi agar Indonesia tak sekadar menjadi pasar.

Erick menilai Indonesia tidak perlu merasa malu harus bermitra lantaran mitra yang digandeng merupakan pemain listrik nomor satu dan dua di dunia.

Oleh karenanya, Erick sejak awal mendorong Pertamina dan PLN yang merupakan raksasa terbesar energi dalam negeri untuk bergaung dengan IBC dan bergabung dengan raksasa pertambangan MIND ID.

“Kita ingin jadi global player juga dengan alih teknologi dan penguasaan pasar ke depan sehingga tidak jadi market saja,” ungkap Erick.

Masa Depan Kendaraan Listrik

Proyek pengembangan baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai 9,8 miliar dolar AS atau setara Rp 142 triliun di Indonesia segera dimulai. Hal itu setelah ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) antara konsorsium BUMN dengan LG Energy Solution Ltd yang merupakan anak perusahaan konglomerasi LG Group.

Sebelumnya, pabrikan baterai litium terbesar dunia asal China, Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), sudah menanamkam modalnya terlebih dahulu untuk membangun pabrik baterai yang terintegrasi. CATL menyiapkan modal 5,1 miliar dolar AS atau Rp 72 triliun untuk pembangunan pabrik itu.

Indonesia menjadi pusat pengembangan dan produksi baterai litium ketiga CATL setelah di Tiongkok dan Jerman. Di Indonesia, CATL berencana mengembangkan pertambangan nikel, pabrik pengolahan nikel, pabrik material baterai litium, sampai dengan pabrik mobil listrik.

Ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam industri mobil listrik bukan tanpa dasar. Salah satu modal yang penting, kata Menteri BUMN Erick Thohir, sumber daya alam Indonesia sangat mendukung.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan sumber daya nikel yang terbesar di dunia. Nikel merupakan bahan dasar untuk pembuatan baterai mobil listrik, lithium-ion.

Erick mengatakan baterai merupakan komponen utama dalam produksi kendaraan listrik. Sampai 85 persen dari material baterai litium itu bisa didapatkan di Indonesia.

Produksi baterai litium ini bisa diwujudkan pada akhir 2023 atau 2024. Hilirisasi sektor mineral pun menjadi pentig sehingga nikel tidak diekspor mentah.

Indonesia memang dikenal raja nikel dunia. Predikat itu tersandang sejak 2018, setelah merebutnya dari tangan Filipina.

Pada 2019 ekspor nikel Indonesia mencapai 1,7 miliar dolar AS atau 37,2 persen dari nilai ekspor dunia. Filipina terperosok ke posisi ketiga dengan pangsa pasar 13 persen, disalip Zimbabwe dengan penguasaan pasar 16 persen.

Namun, sampai saat ini, Indonesia belum memanfaatkan nikel ore itu untuk produksi baterai lithium-ion. Lima pemain besar produsen baterai litium ini adalah Australia sebesar 52,9 persen dari produksi global, Cile (21,5 persen), China (9,7 persen), Argentina (8,3 persen), dan Zimbabwe (2,1 persen).

Potensi Hilirisasi Nikel Capai 34 Miliar Dolar AS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan potensi hilirisasi nikel sampai dengan 2024 dapat mencapai 34 miliar dolar AS. Potensi tersebut dapat dicapai melalui pengolahan nikel di dalam negeri menjadi baterai lithium dan daur ulang lithium.

Saat ini, Luhut menyebutkan, Indonesia baru mengekspor berupa bahan baku mentah ke Cina. Sektiar 98 persen dari total produksi nikel dalam negeri itu langsung dikirim ke luar negeri tanpa diolah terlebih dahulu.

Padahal, apabila diolah sendiri, ekspor tersebut akan mendorong  penerimaan negara yang lebih besar. Sebab, akan ada nilai tambah yang bisa didapatkan ke industri manufaktur dan tenaga kerja Indonesia.

Luhut mencatat besaran nilai ekspor nikel saat ini sudah di angka 10 miliar dolar AS. Artinya, masih ada 24 miliar dolar AS yang dapat dioptimalkan. Tidak menutup kemungkinan nilai tersebut dapat meningkat apabila bahan baku nikel diolah di dalam negeri.

Luhut menambahkan upaya hilirisasi nikel dapat menjadi daya tarik tambahan bagi para investor yang berminat ke Indonesia. Khususnya untuk melakukan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Dengan begitu, isu defisit neraca dagang yang selalu jadi permasalahan di Indonesia dapat membaik.

Tidak hanya nikel, pemerintah juga berupaya melakukan hilirisasi timah dan bauksit setelah 2024. Upaya ini sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk mengembangkan industri manufaktur mobil listrik.

Ia mengakui melakukan hilirisasi memang tidaklah mudah. Indonesia harus keluar dari zona nyaman yang selama ini terlena mengekspor bahan mentah saja. Dampaknya, nilai tambah yang didapatkan di Indonesia cenderung minim.

Untuk memaksimalkan hilirisasi, pemerintah berupaya mencari FDI. Sampai saat ini, pemerintah sudah melakukan pendekatan terhadap sejumlah investor untuk memaksimalkan hilirisasi bauksit di dalam negeri. Di antaranya dengan Cina dan Jepang.

Sumber: Republika.co.id

Read More